Selasa, April 29, 2025
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 888

Otak di Balik Merebaknya Layanan Isi Angin Nitrogen di Indonesia

0

“Apa pun bisnisnya, kunci utamanya di SDM”

Berempat.com – Dulu, pemilik kendaraan bermotor banyak yang tak terlalu peduli pada jenis angin yang digunakan untuk mengisi ban. Selama dapat membuat ban tak kempis maka sudah cukup. Padahal, keselamatan berkendara dimulai dari ban. Bila tekanan angin di ban tiba-tiba naik, maka ban bisa pecah sewaktu-waktu.

Namun, sejak medio 2011, kepedulian pemilik kendaraan untuk memilih angin yang ‘ramah’ pada ban mulai terbentuk. Sebetulnya itu berkat hadirnya layanan isi angin nitrogen di SPBU Pertamina untuk pertama kalinya.

Sebuah gerai berukuran sedang yang didominasi warna merah dengan papan bertuliskan NITROGEN—nama gas yang digunakan itu sendiri—yang didominasi warna hijau, tersemat di sudut area SPBU Pertamina. Gerai itu kini dapat dengan mudah kita temukan di setiap SPBU Pertamina, baik yang dikelola oleh Pertamina sendiri maupun oleh swasta—di Jabodetabek kode SPBU 31 milik Pertamina dan 34 bila milik swasta.

Itu adalah gerai Green Nitrogen; gerai isi angin nitrogen pertama yang hadir di SPBU Pertamina di seluruh Indonesia. Sebelum gerai itu muncul, kebanyakan pemilik kendaraan di Indonesia belum tahu bahwa nitrogen merupakan gas yang ramah pada ban ketimbang oksigen.

Sempat Tak Diacuhkan, Kini Satu-satunya Operator Resmi Isi Nitrogen SPBU Pertamina

Gerai itu pertama kali didirikan oleh dua sahabat, Adang Wijaya dan Fajar Kristanto. Di bawah bendera PT Global Insight Utama, mereka berdua membagi tugas mengembangkan bisnis yang mulanya dianggap tak lebih dari tambal ban pinggir jalan. Adang Wijaya bertindak sebagai CEO yang memikirkan berbagai strategi pemasaran, sedangkan Fajar bertindak sebagai COO yang memastikan tak ada hambatan pada operasional gerai.

Apa yang dialami Adang dan Fajar sebetulnya tak jauh berbeda dengan pendiri Aqua Tirto Utomo maupun Bob Sadino. Mereka sama-sama mengenalkan ‘hal baru’ yang semula dianggap bukan hal penting untuk dibeli. Siapa yang mau membeli air mineral kemasan kalau bisa memasak air sendiri? Siapa juga yang peduli bedanya telur ayam kampung dan negeri? Dan siapa juga yang mau mengisi ban dengan nitrogen yang lebih mahal kalau bisa bayar murah untuk isi angin biasa di pinggir jalan?

Tapi, mereka bisa mengubah semua pandangan masyarakat dengan berbagai usaha. Untuk Green Nitrogen saja, sampai saat ini gerainya telah tersebar lebih dari 500 gerai di SPBU Pertamina dari Medan hingga Lombok.

Tahun 2011 menjadi tahun yang bersejarah bagi Adang Wijaya. Karena di tahun itulah untuk kali pertama ia mendirikan gerai Green Nitrogen di SPBU Pertamina yang berlokasi di Harapan Indah, Bekasi. Namun, SPBU tersebut bukanlah dikelola Pertamina, melainkan dikelola perorangan.

Adang saat itu memang belum bisa menembus ke PT Pertamina langsung. Sebab sesuatu yang baru, apalagi bisnisnya belum teruji seperti miliknya tentu tak akan mudah diterima oleh Pertamina. Karena itu, Adang pun berusaha melobi para pemilik SPBU Pertamina yang dikelola swasta.

Keputusannya memilih SPBU sebagai lokasi gerainya lantaran tingginya intensitas pengendara untuk mengunjungi SPBU. Apalagi di beberapa SPBU pun sudah dilengkapi oleh mesin ATM. Namun, tentu tak mudah untuk bisa diterima pihak SPBU untuk menyewa sebagian lahannya yang tak lebih berukuran dari 5×6 meter.

“Tidak mudah untuk bisa masuk ke SPBU karena sudah ada layanan angin gratis,” kisah Adang kepada Berempat.com di kantornya yang berada di wilayah Bekasi, Jawa Barat.

Selain sudah adanya fasilitas angin gratis, kemunculan gerai Green Nitrogen di area SPBU bisa mengubah tataletak SPBU yang sudah distandarisasi oleh Pertamina. Sebab itu, banyak juga pemilik SPBU yang tak membuka tangannya untuk Adang Wijaya.

Tapi, beruntung, atas kebaikan hati si pemilik Adang pun bisa menyewa lahan di SPBU Pertamina di Harapan Indah dengan biaya Rp 8 juta per tahun. Namun, bukan itu yang menjadi tantangan bagi Adang. Justru, setelah gerainya dibuka untuk pertama kalilah Adang harus berjibaku mendatangkan pelanggan pertama.

“Dulu dalam sehari itu cuma dapat omset antara Rp 5 ribu-Rp 20 ribu. Sekalinya dapat Rp 40 ribu langsung senang banget. Duitnya waktu itu buat beliin karyawan nasi padang,” kenang Adang yang sesekali terkekeh.

Sedikitnya omset yang diterima Adang saat itu tak terlepas dari minimnya pengetahuan masyarakat pada manfaat nitrogen bagi ban. Untungnya, Adang yang lulusan PPM Manajemen ini mengerti apa yang mesti dilakukannya. Hal pertama yang menjadi fokusnya ada pada pelayanan. Karena pelayanan adalah hal pertama yang akan dirasakan konsumennya.

“Dari pelayanan itulah akhirnya kami ada kesempatan untuk edukasi pasar. Kami layani dan kami jabarkan kelebihan nitrogen,” tukasnya.

Karena itu Adang pun giat melakukan edukasi kepada pengunjung SPBU, entah dengan membagikan brosur hingga berbincang langsung—tak sedikit yang datang dan bertanya karena penasaran.

Sampai akhirnya, di penghujung tahun 2011 Adang pun memberanikan diri untuk menemui pihak Pertamina Retail langsung. Tujuannya saat itu hanya satu; menjadi partner resmi PT Pertamina Retail. Memang tak mudah, perlu kelihaian Adang untuk bernegosiasi. Beruntung, pihak Pertamina mau mendengarkan dan sudi menjalin kerja sama. Esoknya, Green Nitrogen pun diberi tempat untuk membuka 10 gerainya di 10 SPBU Pertamina berkode 31.

“Banyak jalan yang kebetulan dibukakan pintunya. Sesusai dengan hadis Nabi, kalau kita berbisnis atau berdagang akan ada 9 pintu kemudahan yang dibuka,” ujar Adang.

Sejak menjadi operator resmi layanan nitrogen di SPBU Pertamina, pertumbuhan gerai Green Nitrogen pun seperti tak bisa dihentikan. Dalam setahun jumlah gerainya tumbuh hingga mencapai seratus gerai. Sampai di awal tahun 2018 ini, jumlah gerainya lebih dari 500 gerai. Green Nitrogen juga mampu menyerap tenaga kerja hingga 2.000 orang.

Bahkan lebih dari 10 penghargaan telah dikoleksi baik atas nama individu maupun untuk merek Green Nitrogen sampai saat ini.

3 Tantangan yang Dihadapi: Isu Nitrogen Palsu, Merek yang Dijiplak, dan Dicaploknya Lahan

Setidaknya ada tiga tantangan yang dihadapi dalam menjalankan bisnis oleh Green Nitrogen sampai saat ini. Adang menyebut mulai dari isu hoaks, gerai nitrogen yang menjiplak mereknya, hingga pemilik SPBU yang memilih membuka gerai nitrogennya sendiri.

Untuk isu nitrogen palsu yang sempat menerpa mereknya itu terjadi di tahun 2015 ketika pengguna akun Facebook mengunggah sebuah testimonial yang menyudutkan mereknya. Dalam unggahannya itu, si pemilik akun memang tak menyebutkan merek tertentu, tapi ia memajang foto gerai lawas Green Nitrogen. Apalagi, ia menuding bahwa layanan nitrogen yang menggunakan kompresor—seperti yang digunakan Green Nitrogen—adalah palsu. Karena sepengetahuannya, nitrogen yang asli sudah dalam berbentuk tabung tanpa perlu kompresor lagi.

“Pertama kali kita langsung update di media sosial. Kita klarifikasi soal isu itu,” papar Adang.

Seperti yang sudah dikatakan di awal, Adang memang menawarkan sesuatu yang baru. Bila pada umumnya pengisian nitrogen menggunakan tabung, tapi Adang menggunakan teknologi terbaru, yakni nitrogen generator yang dapat ‘menambang’ nitrogen dari udara langsung. Seperti diketahui, kandungan udara kita ini melingkupi 78% nitrogen, 20% oksigen, 0,93% argon, 0,03% karbon dioksida, dan 0,003% gas lainnya.

Karena itu Adang selalu menerangkan bila diperlukan kompresor berkekuatan 3PK. Karena kompresor berfungsi untuk mendorong udara masuk untuk nantinya disaring oleh mesin nitrogen generator.

“Milik kami tidak menggunakan tabung, tapi milik kami menggunakan mesin terbaik nitrogen generator dan kompresor Hitachi,” terang alumni Universitas Brawijaya Malang tersebut.

Memang, sepenelusuran Berempat.com, mesin nitrogen generator yang digunakan Adang sebenarnya dijual bebas di pasaran. Beberapa layanan yang berhubungan dengan ban bahkan kini ikut menggunakannya, seperti Planet Ban, Pro Ban, hingga AHASS.

Selain itu, andai benar Green Nitrogen memproduksi nitrogen palsu maka sudah pasti pihak Pertamina Retail segera memutus kontrak dengan mereknya dan melarang untuk beroperasi lagi. Karena jelas hal tersebut bisa merusak citra Pertamina. Namun, yang ada Pertamina masih terus melanjutkan kerja sama mereka.

Lucunya, Adang menemukan isu tersebut terus diangkat hingga dua tahun berselang. Di aakhir tahun 2016 dan tahun 2017, isu tersebut disebar melalui pesan Whats App. Isi dari pesan berantai tersebut pun sama persis, masih menggunakan pernyataan dari pemilik akun Facebook yang menuding layanan nitrogen berkompresor adalah palsu. Tak ada pernyataan tambahan maupun pendukung dari para ahli.

Tapi, ketika ditanya apakah ada kemungkinan isu tersebut disebar lagi oleh kompetitor, Adang beranggapan lain. Menurutnya, tersebarnya lagi isu nitrogen palsu dalam dua tahun bukanlah dari kompetitor, melainkan karena sifat dari media sosial.

“Buktinya apa? Kalo berniat nakal mereka pasti buat gempuran kedua-ketiga-keempat dan dengan berita yang berbeda-beda. Tapi ini Cuma satu dan dibuat berulang-ulang. Kayaknya bukan pesaing sih,” tuturnya.

“Hoaks gak selamanya datang dari kompetitor, tapi bisa juga karena karakteristik (pengguna) media sosial yang suka asal share-share begitu aja. Tapi pada saat (nanti) pasti ilang sendirilah,” sambung Adang.

Tantang lain yang ditemukan Adang selanjutnya adalah kemunculan berbagai gerai nitrogen sebagai kompetitor. Tapi, yang dipermasalahkan bukan kompetitor yang bermain ‘bersih’, melainkan kompetitor yang benar-benar menjiplak logo, merek, hingga standarisasi gerai.

“Memang ada saja yang kami temukan. Walaupun nama, logo dan kepemilikan Green Nitrogen sudah didaftarkan pada hak cipta (merek) tapi masih saja banyak yang meniru dan menjiplak seluruhnya,” sebut lelaki kelahiran Pemalang 28 Februari 1970 ini.

Menanggapi kehadiran para kompetitor yang nakal tersebut, Adang tak menempuh jalur hukum, melainkan hanya melakukan teguran kepada oknum pengusaha yang bersangkutan.

“Biar saja. Nanti juga masyarakat tahu karena memang kualitasnya akan terasa beda. Begitu juga pelayanannya pasti beda. Saya berpikir positif saja, kalau dijiplak malah membuat promosi gratis,” ujarnya terkekeh.

Dan tanpa disadari, tersebarnya gerai Green Nitrogen hingga sudah banyaknya pengguna setia nitrogen membuat banyak orang mulai melirik bisnis ini, tak terkecuali para pemilik atau pengelola swasta SPBU Pertamina. Mereka tak jarang memilih menaikkan harga sewa lahan selangit saat kontraknya bersama Green Nitrogen akan berakhir. Karena biaya sewa yang diminta kadang tak masuk akal, Adang pun memilih untuk tak memperpanjang kontrak sehingga mau tak mau gerai Green Nitrogen di SPBU tersebut harus tutup. Tapi, jangan heran bila setelah itu ada gerai nitrogen baru yang berdiri.

“Tantangan kami ini memang banyak SPBU yang melirik nikmatnya bisnis nitrogen. Tapi, kata kuncinya mereka tidak tahu betapa pentingnya layanan nitrogen. Sebagian besar ada yang berjalan tidak bagus. Beberapa bulan diambil alih mereka, langsung turun penjualannya. Kalo kami kan lengkap. Yang utama kami memahami bisnis ini dari hulu ke hilir,” tukas Adang.

Karena memang saat ini bisnisnya mulai terkendala perpanjangan sewa lahan di SPBU Pertamina milik swasta, Adang pun sudah mencari alternatif lokasi untuk membuka gerainya.

“Sekarang lagi dibangun sih. Tempat-tempat yang tingkat frekuensi kedatangan pengunjung atau masyarakat sering seperti dayang ke SPBU,” ujarnya yang enggan menjelaskan lebih jauh.

Namun, Adang mengaku saat ini tak terlalu cemas dengan kehadiran para kompetitor, baik yang bermain bersih maupun yang menjiplak mereknya. Karena ia menilai bahwa mereka tak mengedepankan pelayanan kepada konsumen.

“Dari sebagian besar pemain yang mau menjiplak, mengambil alih, atau juga pemain baru, tapi mereka menjalaninya tidak tuntas. Mereka tidak paham bagaimana membangun value pelayanan bagi customer,” ujarnya.

Pelayanan memang menjadi poin penting yang selalu diutamakan oleh Adang dalam mendongkrak bisnisnya. Mulai dari memastikan tingkat kemurnian nitrogen yang diberikan, memberikan garansi layanan, hingga memastikan konsumen dapat dengan mudah menemukan gerai Green Nitrogen adalah hal-hal yang diyakini Adang hanya dimiliki oleh mereknya saat ini.

“Itu dia para pemain baru yang coba-coba bermain di bisnis ini, atau menjiplak bisnis ini. Mereka tidak paham bagaimana menjalankan bisnis ini dari hulu ke hilir. Yang mereka pahami hanya layanan isi angin dan selesai. Dan tidak menjamin value yang signifikan bagi pelanggan,” terang Adang.

Inovasi dan Layanan Green Nitrogen yang Membuat Beda

“Apa pun bisnisnya, kunci utamanya di SDM.”

Itulah yang dikatakan Adang saat diminta menyebutkan apa kelebihan Green Nitrogen dibanding kompetitor. Memang kenyataannya sebuah merek akan besar bila pandai mengelola sumber daya manusia (SDM) yang dipunya. Terutama bila yang bergerak di bidang jasa seperti Green Nitrogen. Keramahan, keterampilan, dan kelihaian SDM dalam menghadapi pelanggan menjadi hal yang harus paling menonjol. Bila tidak, maka pelanggan tak akan segan-segan lari ke kompetitor.

Berikutnya adalah inovasi. Adang memang menjadi pribadi yang tak kenal lelah dalam berinovasi. Terutama dalam hal meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Seperti disediakannya struk transaksi yang menjamin garansi layanan dan alat tukar berbagai promo, dan layanan tambal ban darurat yang bisa dipanggil ke lokasi.

Sejauh ini, menurut penelusuran Berempat.com, Green Nitrogen pun menjadi satu-satunya layanan isi angin nitrogen yang pernah menjalin kerja sama dengan banyak merchant, seperti Alfamart, Seven-Eleven, Blibli.com, Kopi Oey, dan banyak lagi.

Tingkatkan Daya Saing, Perusahaan Perlu Punya Lembaga Pelatihan Kerja Sendiri

0

Berempat.com – Revolusi industri 4.0 terus digaungkan pemerintah mengingat akan berdampak besar, baik pada individu maupun perusahaan. Lebih lagi saat ini kemajuan teknologi membuat perusahaan lokal diharuskan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki agar dapat bersaing dari gempuran perusahaan asing.

Karena itu, pemerintah menyarankan agar setiap perusahaan memiliki lembaga pelatihan kerjanya sendiri. Tujuannya jelas agar dapat mencetak tenaga kerja yang berdaya saing, memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan pergerakan teknologi.

“Karena program pelatihan dan pemagangan merupakan program pemerintah untuk mengeliminasi ketidaksesuaian antara lulusan pendidikan formal dengan kebutuhan dunia industr,” ujar Sekretaris Direktur Jendral Pembinaan Hubungan Industrial (PHI) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsos) Ending Khaerudin di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (18/4).

Di sisi lain, mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2017, Ending mengungkapkan bila angkatan kerja masih didominasi oleh lulusan SD-SMP. Di mulai dari lulusan SD sebanyak 50,98 juta orang atau mengisi plot 42,13%. Lulusan SMP 21,72 juta orang (17,95%), SMA sebanyak 21,13 juta orang (17,46%), dan SMK sebanyak 12,59 juta orang (10,40%).

Sementara untuk Diploma 1, 2, dan 3 sebanyak 3,28 juta orang (2,71%). Kemudian lulusan S1 sebanyak 11,32 juta orang (9,35%) dari total jumlah angkatan kerja.

“Peran pemerintah, pengusaha dan pekerja dibutuhkan untuk menyikapi kondisi tersebut,” katanya.

Ending menengaskan, ke depan baik dari segi kualitas, kuantitas maupun penyebaran SDM yang berkompeten harus diupayakan bersama. Pelatihan kerja maupun pemagangan harus bisa dimaksimalkan sebagai instrumen percepatan peningkatan kompetensi.

Dastin, TKI yang Hilang 13 Tahun di Yordania Ditemukan Tak Bisa Berbahasa Indonesia

0

Berempat.com – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Desa Juntikedokan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang hilang selama 13 tahun di Yordania akhirnya dapat ditemukan oleh Tim Satgas KBRI Amman. TKI bernama Dastin binti Tasja itu ditemukan dalam kondisi sehat tanpa cacat, tapi Dastin tak bisa lagi berbahasa Indonesia. Ia hanya bisa berkomunikasi dengan Bahasa Arab.

Atase Tenaga Kerja KBRI Yordania Suseno Hadi mengatakan bila Dastin saat ini sudah berada di Shelter Griya Singgah KBRI Amman.

“Kami bersama anggota Tim langsung bergerak cepat melakukan berbagai upaya untuk mencari Dastin, di antaranya melakukan koordinasi dengan Unit Cegah Tangkal Tindak Perdagangan Manusia (Counter Trafficking Unit) Yordania,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (19/4).

Sebelumnya, Dastin adalah TKI yang datang ke Yordania pada 2005 silam dengan menggunakan visa turis. Dastin diberikan pekerjaan yang tidak jelas oleh agennya—yang sekarang sudah tutup—yang menanganinya di Yordania. Namun, kabar Dastin kemudian tak terdengar lagi selepas hilang kontak dengan pihak keluarga.

Tim Satgas KBRI Yordania sudah melakukan upaya pencarian Dastin dengan mengumpulkan berbagai data dan informasi dari berbagai sumber, namun saat itu keberadaan Dastin kadung sulit dilacak. Beruntung, Tim Satgas KBRI Yordania berhasil melacak keberadaan majikan Dastin.

“Alhamdulilah akhirnya kita bisa mendapatkan informasi mengenai majikan Dastin dan menemukan Dastin di sana. Majikannya cukup kooperatif dan kita juga berhasil mendatangkan majikannya ke KBRI,” ungkap Suseno.

Majikan Dastin turut dibawa ke KBRI lantaran ada persoalan yang mesti diselesaikan, seperti pelunasan pembayaran gaji Dastin hingga pembayaran denda tinggal di luar batas. Memang, Dastin merupakan salah satu korban dari banyak kasus yang terjadi di Yordania.

Menurut catatan Kementerian Perburuhan Yordania, di tahun 2017 terdapat 2805 TKI yang bekerja di Yordania. Dari jumlah tersebut, hanya 505 orang yang memiliki izin, sedangkan sisanya masuk dalam kategori ilegal. Dan kebanyakan persoalan yang melilit TKI di Yordania yaitu belum dibayarnya gaji dan denda ijin tinggal yang tidak diurus oleh majikan.

Namun, saat ini majikan Dastin dikabarkan bersedia membayar denda perizinan, sisa gaji, dan menyelesaikan seluruh hak Dastin selama bekerja. “Bila majikannya lari bisa kita ajukan tuntutan hukum ke pengadilan dan (dia) di-blacklist,” sambung Suseno.

Sementara itu, Dastin sendiri sangat senang dan menyampaikan terima kasihnya, terutama kepada tim satgas KBRI yang udah menemukannya. Suseno pun mengatakan bila Dastin ingin segera pulang dan bertemu dengan kedua orang tuanya di kampung halamannya. Namun, saat ini Dastin masih harus kembali belajar bahasa Indonesia agar dapat berkomunikasi lagi dengan keluarganya.

“Saat ini kita terus berupaya berkoordinasi dengan pihak keluarganya di Tanah Air. Kita terus proses untuk kepulangannya ke Tanah Air. Namun masih menunggu penyelesaian kasusnya sampai tuntas, termasuk sisa pembayaran denda ijin dan sisa gaji dari majikannya,” tutup Suseno.

Resmi! Pemerintah Tambah Cuti Bersama Idul Fitri 2018 Jadi 7 Hari

0

Berempat.com – Jatah libur cuti bersama Idul Fitri 2018 rupanya kembali ditambah oleh pemerintah. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, total cuti bersama Idul Fitri 2018 yang semula diberikan 4 hari saat ini menjadi 7 hari. Berdasarkan kalender, hari raya Idul Fitri di tahun ini akan jatuh pada bulan Juni 2018.

Bertambahnya cuti bersama Idul Fitri 2018 ini telah tertuang dalam Perubahan Surat Keputusan Bersama (SKB) libur nasional cuti bersama tahun 2018 yang sudah disepakati antara Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur.

Penandatanganan tersebut juga disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Dengan bertambahnya jatah cuti bersama ini, pemerintah berharap dapat mengurai kemacetan saat arus mudik maupun arus balik.

“Dengan ditambahnya cuti bersama, pemerintah berharap dapat mengurai kemacetan di jalan dan para pemudik mempunyai waktu lebih banyak untuk bersilaturahim dengan keluarga di kampung halaman,” ujar Puan di Jakarta, Rabu (18/4).

Adapun, pemerintah telah sepakat bila hari cuti bersama jatuh pada tanggal 11 dan 12, dan sesudah lebaran Idul Fitri yang jatuh tanggal 20 Juni 2018. Sebelumnya pada September 2017 lalu pemerintah telah menetapkan cuti bersama 4 hari, yaitu 13-14 dan 18-19 Juni 2018. Namun, setelah penandatangan SKB 3 menteri pada hari ini, total cuti bersama pun bertambah jadi 7 hari, yakni menjadi tanggal 11, 12, 13, 14, 18, 19, dan 20 Juni 2018.

“Semoga semua hal yang dipersiapkan bisa dijalankan dengan baik. Kami berharap apa yang dilakukan saat ini tentu saja bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka melakukan silaturahmi,” ungkap Puan.

Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan, SKB ini berlaku untuk TNI, POLRI, pegawai swasta, dan BUMN. Sementara untuk cuti bersama bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Mulai Diminati Investor Dunia

Berempat.com – Setidaknya saat ini sudah ada dua investasi asing (foreign direct investment) yang sudah berinvestasi dan mulai melakukan pembangunan kawasan hotel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Dua investasi asing tersebut diketahui berasal dari Korea dan Arab Saudi. Untuk yang pertama, menurut Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Abdulbar M. Mansoer, investor asal Korea, List International telah menanam modal dan bekerja sama dengan Hartono Jakarta untuk membangun Hotel Royal Tulip di KEK Mandalika.

Hotel Royal Tulip dibangun dengan kapasitas 198 kamar dan telah melakukan groundbreaking pada 26 Maret 2018. Kemudian disusul dengan pembangunan Paramount Lombok Resort & Residences pada Rabu (18/4). Proyek ini merupakan kerja sama antara EBD Paragon dengan PT Pembangunan Perumahan Tbk. Mayoritas kepemilikan ada di EBD.

Sementara itu, EBD Paragon merupakan perusahaan Arab yang juga memiliki Paramout Pictures di Amerika Serikat. Proyek ini dibangun di atas lahan seluas 7,65 hektare (ha) yang ditargetkan selesai pada Desember 2020 mendatang. Kawasan perhotelan yang akan dibangun memiliki total 400 kamar dan 100 residensial. Proyek ini dianggap sebagai proyek terbesar yang ada di KEK Mandalika untuk saat ini.

“Paramount Hotel & Resort ini juga menjadi hotel ketiga untuk kelas bintang lima yang akan dibangun di Mandalika,” ujar Abdulbar dalam keterangan resminya, Rabu (18/4).

Memang, sejak diresmikan operasionalnya oleh Presiden RI Joko Widodo kawasan KEK Mandalika mengalami pertumbuhan yang pesat. Sebelumnya, telah ada Hotel Pullman berkapasitas 270 kamar telah mulai dibangun pada Oktober 2017 lalu.

Selanjutnya akan menyusul dilakukan pembangunan Hotel X2 yang direncanakan berkapasitas 240 kamar, Hotel Grand Mercure berkapasitas 342 kamar, Aloft by Marriot berkapasitas 173 kamar dan sejumlah hotel lainnya.

Abdul mengatakan pembangunan hotel-hotel ini akan melengkapi pembangunan infratsruktur yang telah dilakukan. Misalnya saja selesainya 11 km jalan dalam kawasan, penataan pantai, masjid, dan penataan infrastruktur lainnya.

KEK Mandalika memang akan ditata sebagai kawasan pariwisata yang dapat mendatangkan banyak wisatawan. Rencananya, pemerintah akan menambah jalur akses jalan ke bandara jika nantinya kunjungan wisatawan ke kawasan ini cukup ramai.

Kemenperin Fokuskan e-Smart IKM di 2019 untuk Dorong Penetrasi Pasar IKM Daerah

0

Berempat.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saat ini telah memprioritaskan industri kecil dan menengah (IKM) di berbagai daerah di Indonesia untuk dikembangkan. Berbagai strategi dan upaya telah dilakukan, salah satunya dengan membantu membuka penetrasi pasar para pelaku UKM secara digital.

Salah satunya dengan mengusung program e-Smart IKM. “Program e-Smart IKM telah bekerja sama dengan beberapa marketplace dalam negeri,” ujar Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih beberapa waktu lalu di Jakarta.

Melalui e-Smart tersebut, produk IKM didorong untuk memasuki pasar daring sehingga memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dari berbagai daerah. Gati juga mengklaim bahwa program e-Smart merupakan bentuk penerapan revolusi industri 4.0 saat ini.

“Penggunaan teknologi digital atau teknologi internet dalam salah satu rantai pasok IKM ini merupakan penerapan revolusi industri 4.0 yang saat ini sedang berkembang,” tambahnya.

Gati mengungkapkan, program e-Smart IKM sudah menjadi salah satu fokus program Ditjen IKM di tahun 2019 untuk memperkuat pemasaran produk.

“Kami akan menjalankan program Brandustri yang merupakan program penguatan branding produk industri dalam negeri, terutama di tengah pertarungan pasar bebas di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” terang Gati.

Tujuan program tersebut tidak lain untuk mendorong merek-merek dari produk IKM Indonesia dapat dikenal di kancah internasional. “Dalam rencana program lainnya, Ditjen IKM juga akan fokus pada pengembangan kemasan produk di setiap daerah,” sambungnya.

Selain itu, di tahun 2019 dekonsentrasi IKM pada program Wirausaha Baru (WUB) akan menjadi fokus Ditjen IKM Kemenperin. Nantinya, dengan mengikuti program tersebut para pelaku IKM akan dibimbing dalam hal teknis dan pendampingan mendapat legalitas usaha, program One Village One Product (OVOP), dan pemberian sertifikasi halal.

“Kegiatan Pendampingan dan Fasilitasi Perizinan dilakukan kepada Wirausaha IKM yang sudah dibina oleh Dekonsentrasi hingga tahun 2018, nantinya tim penyuluh lapangan IKM didorong untuk membantu IKM mendapat legalitas usaha,” tutur Gati.

Produksi IKM Yogyakarta Naik Melampaui Pertumbuhan Nasional

0

Berempat.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan bahwa produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, yakni sekitar 17,28%. Peningkatan tersebut tercatat pada periode triwulan IV 2017, naik dibanding periode yang sama pada 2016 (yoy). Bahkan, peningkatan tersebut diklaim Kemenperin melampaui pertumbuhan industri di tingkat nasional sebesar 4,59 persen.

Menanggapi pertumbuhan produk IKM Yogyakarta tersebut, Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan bahwa pengembangan potensi IKM memang menjadi program prioritas bagi Kemenperin.

“Salah satu sektor yang menjadi penopang IKM di Yogyakarta adalah industri kreatif. Pengembangan potensi IKM, khususnya di sektor industri kreatif menjadi program prioritas yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian,” ungkap Gati pada acara pembukaan Pameran Produk Unggulan Kerajinan Jogja Istimewa di Plasa Pameran Industri, Jakarta, Selasa, (17/4).

Upaya kemenperin dalam mengembangkan potensi IKM tersebut diklaim sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ekonomi Kreatif.

Menurut Gati, pasar kerajinan Indonesia terus mengalami peningkatan setiap waktunya. Itulah mengapa Kemenperin menganggap bahwa para pelaku UKM merupakan salah satu tombak ekonomi kerakyatan yang tahan terhadap krisis ekonomi global.

Karena itu, Gati pun menerangkan bahwa Kemenperin telah menjalankan berbagai program guna meningkatkan produktivitas IKM. Beberapa di antaranya seperti melangsungkan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis, serta penggunaan teknologi terkini. Sementara untuk meningkatkan akses pasar, Kemenperin menjalankan program e-Smart IKM.

“Program e-Smart IKM telah bekerja sama dengan beberapa marketplace dalam negeri,” ujar Gati.

Melalui e-Smart tersebut, produk IKM didorong untuk memasuki pasar daring sehingga memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dari berbagai daerah.

“Penggunaan teknologi digital atau teknologi internet dalam salah satu rantai pasok IKM ini merupakan penerapan revolusi industri 4.0 yang saat ini sedang berkembang,” tambahnya.

Menurut Gati, di era globalisasi ini produk IKM harus didukung dengan kualitas atau mutu yang baik dan memiliki standar baku. “Strategi yang perlu dibangun untuk bersaing di pasar global itu, antara lain dilakukan melalui pengembangan inovasi desain dan produk,” pungkas Gati.

Pameran Produk Unggulan Kerajinan Jogja Istimewa ini diikuti sebanyak 50 IKM binaan Dekranasda Yogyakarta yang terdiri dari IKM batik, lurik, perak, kayu, rajut, kulit, fesyen, dan makanan olahan. Pameran ini berlangsung selama 17-20 April 2018 dan dibuka untuk umum mulai pukul 09.00-16.00 WIB.

PP Properti Bidik Pendapatan Penjualan Rp 2,65 Triliun

0

Berempat.com – Strategi kemitraan bisnis kembali digelar oleh PT PP Properti Tbk agar dapat menjual proyek dalam bentuk borongan (buck sales). Adapun pendapatan penjualan (marketing sales) yang dibidik sebesar Rp 2,65 triliun.

Dengan demikian, target penjualan borongan PP Properti kali ini memiliki presentase 69,74% dari total target pendapatan penjualan tahun 2018 yang diketahui sebesar Rp 3,8 triliun. Sementara untuk sisanya Rp 1,15 triliun ditargetkan untuk penjualan ritel.

Dalam keterangan resminya, PT PP Properti dikabarkan sudah hampir mengantongi dua kesepakatan bisnis penjualan proyek borongan, yakni bersama PT Arvaca Investama dengan nilai penjualan proyek Rp 2 triliun. Ada 3 proyek yang akan dikerjakan di Surabaya, Jawa Timur yang akan mereka lego; yaitu Grand Shamaya Tower 2, Grand Dharmahusada Lagoon Tower 2, dan Grand Sungkono Lagoon Tower Hotel. Target kesepakatan bisnisnya akhir bulan ini.

Kesepakatan kedua yaitu dengan PT Aneka Tambang Tbk atau Antam. PP Properti akan mengerjakan proyek pembangunan perumahan untuk karyawan Antam di Tangerang Selatan, Banten dengan nilai Rp 150 miliar.

Dengan skema borongan ini tak hanya dianggap lebih cepat menjual proyek, tetapi juga dinilai lebih menguntungkan PP Properti dari sisi ketersediaan kas. “Arus kas dari operasi akan lebih meningkat karena dari pembayaran uang muka saja sudah bisa langsung kami bukukan sebagai pendapatan,” ujar Direktur Utama PT PP Properti Tbk, Taufik Hidayat dalam keterangan resminya, Selasa (17/4).

Sejatinya, sebelum kesepakatan dua proyek di atas, PP Properti sudah lebih dulu meneken nota kesepahaman dengan skema borongan ini bersama PT Dipa Karya Sejahtera. Proyek yang dikerjakan adalah penjualan Apartemen Begawan Tower 2 senilai Rp 250 miliar. Selain itu ada juga rencana penjualan proyek Ma-Zhoi Tower 1 di Margonda senilai Rp 250 miliar kepada PT Samander Bisnis Nusantara. Namun, PP Properti dikabarkan masih bernegosiasi dengan para calon pembeli.

Hingga kuartal I 2018, PP Properti membukukan pendapatan penjualan Rp 703 miliar. Tahun ini, mereka membidik pendapatan Rp 3,2 triliun dan laba bersih Rp 528 miliar.

Pemerintah Hanya Punya 3 Bulan Siapkan Aturan Turunan Perpres Tenaga Kerja Asing

0

Berempat.com – Sejak Maret 2018 lalu pemerintah sudah mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Namun, saat ini pemerintah hanya punya waktu 3 bulan untuk merumuskan aturan turunan Perpres tersebut.

Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Syarat, Kualifikasi dan Jabatan yang Dilarang Diduduki TKA, yang dihadiri lintas kementerian di Jakarta, Selasa (17/4).

“Kita  hanya memilki waktu hanya tiga bulan harus selesai untuk menerima masukan dari para stake holder agar segera akan jadi Kepmen (Keputusan Menteri) atau Permen (Peraturan Menteri). Jangan sampai batas waktu yang ditentukan belum selesai,” ujar Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Hery Sudharmanto.

Adapun masukan yang diminta dalam Rakor tersebut menyangkut Perpres No. 20, pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “Dalam hal kementerian/lembaga mensyaratkan kualifikasi dan kompetensi, atau melarang TKA untuk jabatan tertentu, menteri/kepala lembaga menyampaikan syarat atau larangan dimaksud kepada Menteri untuk ditetapkan”.

Masukan lainnya yaitu terkait Perpres pasal 6 ayat (3) tentang jenis jabatan, sektor, dan tata cara penggunaan TKA dan pasal 10 ayat (1c) mengenai pemberi kerja TKA tidak wajib memiliki RPTKA untuk mempekerjakan TKA pada jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh pemerintah.

Hery juga meminta masukan dari sektor apabila ada syarat kualifikasi dan kompetensi jabatan yang ada pada sektor, jabatan tertentu yang dilarang diduduki oleh TKA.

“Apabila memang ada, agar disampaikan kepada Kemnaker untuk ditetapkan dengan Kepmenaker selambat-lambatnya disampaikan pada akhir bulan Mei 2018. Mekanisme pengawasan untuk jabatan-jabatan sesuai kewenangan K/L agar dibahas lebih lanjut,” terangnya.

Sementara itu, Dirjen Binapenta dan PKK Maruli menambahkan, secara prinsip Perpres bertujuan penyederhaan prosedur dengan tetap mengikuti persyaratan ketat. Maruli berharap lintas K/L memikirkan penggunaan TKA dari segi persyaratan, larangan, dan kebutuhan sektor.

“Tapi harus tetap dipikirkan untuk tingkatkan daya saing, apakah syarat yang ketat itu akan menghambat atau menambah daya saing TKI. Bapak yang pikirkan. Kalau sudah dipikirkan, tolong diinfo ke kita, nanti kita bareng-bareng lagi membuat Permenaker,” katanya.

Turut hadir sebagai narasumber Deputi Bidang Kemaritiman Satya Bhakti Parikesit, Dirjen Binapenta PKK Maruli A. Hasoloan, Kasubdit verifikasi dokumen perjalanan Ditjen Imigrasi Kemenkumham Elfinur, dan Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kemenko Perekonomian Yulius.

Rakor tersebut turut dihadiri oleh pejabat Kementerian ESDM, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat Negara, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Perlunya Forum Bipartit Dalam Penyelesaian Perselisihan Pekerja dan Pengusaha

0

Berempat.com – Forum bipartit perlu dimaksimalkan kegunaannya oleh para pengusaha maupun para serikat pekerja untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menganggap hal itu perlu agar perselisihan pada hubungan industrial dapat terselesaikan dengan cepan dan baik.

“Kalau ada masalah harus didiskusikan, terbuka dan saling percaya antara serikat pekerja dan pengusaha,” ujar Hanif di Bekasi, Jawa Barat, Selasa (17/4).

Langkah dialog maupun diskusi harus diupayakan bersama untuk meminimalisir kesalahpahaman. Hanif menganggap, baik pekerja maupun perusahaan harus mengoptimalkan dan mengefektifkan forum bipartit agar ketika adanya pembahasan PKB dapat berjalan lebih baik.

Hanif mengingatkan perlunya pengusaha dan pekerja untuk tidak menggunakan kekuatan dalam dialog sosial. Karena bila keduanya mengedepankan kekuatan, maka ujung-ujungnya hanya akan berelasi pada kekuasaan.

“Kalau kekuatan relasinya kekuasaan, akhirnya kita tidak pergi ke mana-mana,” ujar Hanif.

Selain itu, Hanif juga menganggap pentingnya keberadaan serikat pekerja di perusahaan. Karena inovasi di perusahaan bisa datang dari kalangan pekerja atau serikat pekerja. Karena itu pula Hanif meminta agar pengusaha mau memberikan ruang kepada serikat pekerja dalam perusahaan untuk bergerak dan tumbuh.

“Pengusaha harus memberi ruang bagi serikat pekerja untuk tumbuh dan serikat pekerja juga harus produktif,” papar Hanif.

Sebagai informasi, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bekasi, jumlah perusahaan di Kawasan Industri Kabupaten Bekasi mencapai 4.345 perusahaan. Sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai angka 1.214.052 orang pekerja.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 377 perusahaan telah memiliki perarturan perusahaan, sedangkan yang sudah memiliki PKB baru sebanyak 150 perusahaan.