Selasa, April 8, 2025
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog

Tak Gentar Ditekan Tarif Amerika Serikat, Indonesia Tempuh Jalur Diplomasi

Pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah-langkah strategis untuk merespons kebijakan tarif resiprokal yang baru-baru ini diumumkan oleh Amerika Serikat. Tak hanya melakukan koordinasi antarkementerian dan lembaga, pemerintah juga menggandeng asosiasi pelaku usaha demi menjaga daya saing produk nasional di pasar internasional serta melindungi kepentingan dalam negeri.

“Pemerintah memantau perkembangan secara intensif dan aktif berdiskusi dengan para pelaku usaha. Kita pernah menghadapi situasi serupa sebelumnya, dan kita bisa melaluinya lagi. Lagipula, 83% dari perekonomian dunia bukan AS, jadi kita harus percepat kerja sama dengan bagian dunia yang lebih besar itu,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat membuka forum sosialisasi dan dialog bersama asosiasi usaha, Senin (7/4), yang digelar secara hybrid.

Jaga Stabilitas, Hindari PHK, dan Perkuat Negosiasi ASEAN

Forum ini menjadi wadah penting untuk mendengar langsung suara dari sektor industri, terutama terkait dampak kebijakan tarif baru terhadap komoditas ekspor padat karya. Airlangga menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan perlindungan bagi sektor ini agar tidak terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kami sudah siapkan insentif untuk industri padat karya. Presiden juga meminta evaluasi realisasinya. Khusus untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp10 juta, PPh-nya ditanggung pemerintah. Intinya, kebijakan ini jangan dijadikan alasan untuk melakukan PHK,” tegasnya.

Sejumlah langkah konkret juga telah dijalankan pemerintah, mulai dari menghitung potensi dampak tarif Amerika Serikat terhadap ekonomi nasional, menjaga kestabilan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), hingga menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan menjaga pasokan valas.

Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga telah memberikan arahan agar dilakukan reformasi struktural melalui deregulasi—menghapus dan menyederhanakan regulasi yang selama ini dinilai membebani pelaku usaha, terutama yang berkaitan dengan hambatan non-tarif (Non-Tariff Measures/NTMs).

Kerja Sama ASEAN Jadi Kunci Diplomasi

Dalam upaya menjaga hubungan dagang bilateral, pemerintah aktif menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di Amerika Serikat, termasuk Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) dan Kamar Dagang AS (U.S. Chamber of Commerce). Selain itu, Menko Airlangga juga telah bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia untuk memperkuat posisi ASEAN sebagai blok ekonomi yang memilih jalur diplomasi ketimbang aksi balasan.

Salah satu langkah yang kini didorong adalah merevitalisasi kesepakatan Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah ditandatangani sejak 1996 namun dinilai tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mendorong pembaruan isi TIFA, terutama dengan memasukkan sektor keuangan dan isu-isu ekonomi baru.

Forum dialog yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta dari berbagai asosiasi bisnis tersebut juga menghasilkan berbagai usulan dari pelaku usaha, seperti mendorong komunikasi langsung antarperusahaan (business to business) serta penguatan industri nasional agar lebih tahan terhadap tekanan eksternal.

Ekspor Tetap Jalan Selama Lebaran, Produk Perikanan RI Tembus 140 Negara!

Meski momentum Idulfitri biasanya menjadi waktu jeda aktivitas ekonomi, sektor perikanan Indonesia justru menunjukkan performa impresif. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan bahwa nilai ekspor produk perikanan nasional berhasil menembus angka Rp1 triliun dalam rentang 24 Maret hingga 2 April 2025.

“Selama periode tersebut, atau hingga H+1 Lebaran, kegiatan ekspor perikanan tetap aktif di 32 provinsi,” ujar Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini, dalam keterangan resmi yang disampaikan di Jakarta.

Layanan ekspor tetap berjalan berkat 47 unit pelaksana teknis (UPT) Badan Mutu KKP yang siaga di berbagai wilayah. Meskipun libur panjang, penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) tetap dilayani, mengingat perikanan menjadi salah satu komoditas ekspor nonmigas utama Indonesia, dengan jaringan pasar ke lebih dari 140 negara.

Komoditas ekspor utama meliputi udang, tuna-cakalang, cumi dan gurita, kepiting, serta rumput laut—produk yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional.

Ragam Negara Tujuan dan Daerah Pengirim Terlibat dalam Ekspor

Sejumlah negara tujuan utama seperti Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Australia, Thailand, dan Uni Emirat Arab tetap menjadi pasar andalan. Tak hanya itu, ekspor juga menjangkau negara-negara di Eropa seperti Jerman, Belanda, Italia, Prancis, dan Irlandia, serta negara-negara non-tradisional seperti Zimbabwe dan Puerto Rico.

Dalam masa libur Lebaran, tercatat ekspor dilakukan terhadap 22 kategori produk (HS Code), dengan beberapa daerah menyumbang volume yang signifikan. Sumatera Utara mencatat 413 pengiriman dengan total 4,5 juta kilogram produk. Jawa Timur melalui Pelabuhan Tanjung Perak melakukan 133 pengiriman dengan total 2,8 juta kilogram.

Wilayah lain yang juga aktif melakukan ekspor di antaranya Bali (312 ribu kg), Sulawesi Selatan (1,8 juta kg), Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, hingga Papua Barat Daya melalui Pelabuhan Sorong.

“Dari ujung barat hingga timur Indonesia, semua proses ekspor berjalan lancar walaupun dalam suasana libur. Tidak ada kendala dari negara tujuan karena seluruh sertifikasi mutu kita sudah sesuai standar internasional,” jelas Ishartini.

Secara keseluruhan, selama periode H-7 hingga H+1 Lebaran, tercatat 2.774 aktivitas ekspor dengan total volume mencapai 20.225.966 kilogram atau lebih dari 20 ribu ton. Nilai ekonominya ditaksir mencapai Rp1 triliun.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa KKP kini tengah memperkuat fokus pada pengembangan komoditas perikanan unggulan. Selain mendorong peningkatan produksi, perhatian besar juga diberikan pada jaminan mutu dan keamanan pangan agar produk Indonesia semakin kompetitif di pasar global.

Pemerintah Jamin Stok Pangan Nasional Aman Pascalebaran, Harga Cabai Mulai Menurun!

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan bahwa kondisi pangan nasional usai perayaan Idulfitri 2025 dalam keadaan aman dan terkendali. Ketersediaan bahan pokok mencukupi, sementara harga sejumlah komoditas mulai menunjukkan penurunan, termasuk cabai rawit merah yang sebelumnya sempat melonjak.

“Alhamdulillah, kita berhasil melalui Ramadan dan lebaran dengan stok pangan yang memadai dan harga yang relatif terkendali. Meski sempat ada lonjakan pada beberapa komoditas seperti cabai rawit karena pasokan terganggu dan cuaca kurang bersahabat, saat ini trennya sudah mulai menurun,” ujar Arief dalam keterangan pers, Sabtu (5/4/2025).

Harga Cabai Turun, Meski Masih di Atas Harga Acuan

Berdasarkan data dari Panel Harga Nasional Bapanas, harga cabai rawit merah per 4 April 2025 tercatat Rp86.135 per kilogram, turun sekitar 7,87% dibandingkan dua hari sebelumnya yang sempat mencapai Rp93.492/kg. Sementara itu, harga cabai merah keriting juga mengalami penurunan sebesar 8,49%, dari Rp67.297/kg menjadi Rp61.583/kg. Namun, angka tersebut masih berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Bapanas Nomor 12 Tahun 2024.

Di sejumlah pasar tradisional seperti Pasar Kosambi di Bandung, Pasar Tagog di Padalarang, dan Pasar Atas di Cimahi, harga mayoritas bahan pangan terpantau stabil. Meski begitu, lonjakan harga cabai rawit sempat menembus Rp100.000/kg, terutama disebabkan oleh gangguan produksi akibat anomali cuaca.

“Distribusi pangan tetap kami kawal bersama pemerintah daerah, satgas pangan, dan pelaku usaha agar tidak ada hambatan di lapangan,” ujar I Gusti Ketut Astawa, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA, saat meninjau pasar tersebut, Kamis (3/4/2025).

Langkah antisipatif terus didorong oleh Bapanas guna menjaga stabilitas harga, terutama untuk komoditas rentan seperti cabai. Menurut Arief, salah satu cara untuk meminimalisir risiko gagal panen adalah dengan memanfaatkan teknologi pertanian seperti sistem tanam dalam green house.

“Teknologi pertanaman seperti green house menjadi solusi yang sangat relevan. Cabai bisa dipanen hingga 20 kali dalam satu siklus tanam dan tidak membutuhkan lahan luas, jadi ini sangat efisien untuk dikembangkan,” jelasnya.

Stok Beras Aman, Serapan Bulog Lampaui Target

Arief juga memastikan bahwa ketersediaan beras nasional berada dalam kondisi aman. Saat ini, stok beras di gudang Bulog tercatat sekitar 2,1 juta ton — angka tertinggi dalam sejarah penyerapan.

“Pasokan beras di Pasar Induk Cipinang bahkan mencapai 48 ribu ton, lebih tinggi dari biasanya yang hanya 40 ribu ton. Di gudang Bulog, stok mencapai 2,1 juta ton. Ini bukti bahwa kita siap menghadapi kebutuhan pangan masyarakat,” jelas Arief.

Bulog, lanjutnya, terus aktif menyerap gabah dari petani. Hingga awal April, realisasi serapan telah mencapai 711 ribu ton atau 23 persen lebih tinggi dari target bulan ini.

“Ini adalah kerja luar biasa dari Bulog. Seperti pesan Presiden, jangan sampai ada panen tanpa penyerapan. Petani harus tetap untung dan negara hadir untuk menjamin itu,” tegas Arief.

Tarif Dagang AS Mengancam Ekspor, Pemerintah Gerak Cepat Susun Rencana!

Pemerintah terus mengintensifkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh AS. Lewat jalur diplomasi, pemerintah juga menjalin komunikasi aktif dengan United States Trade Representative (USTR), Kamar Dagang AS, serta mitra dagang internasional lainnya.

Langkah strategis ini ditempuh guna merumuskan kebijakan yang tepat dan selaras dengan kepentingan nasional. Pemerintah menegaskan tidak akan mengambil langkah balasan secara sepihak, melainkan fokus pada upaya negosiasi demi menjaga stabilitas hubungan bilateral serta iklim investasi dalam negeri.

“Kita diberikan waktu hingga 9 April untuk menyampaikan respons. Pemerintah saat ini sedang menyusun rencana aksi yang mempertimbangkan sektor impor dan investasi dari AS,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam rapat koordinasi virtual, Minggu (6/4).

Dampak Tarif AS dan Fokus Perlindungan Industri Padat Karya

Kebijakan tarif yang akan berlaku mulai 9 April 2025 diprediksi akan memberikan dampak langsung terhadap beberapa sektor, terutama industri padat karya seperti tekstil dan alas kaki. Pemerintah memandang sektor ini sebagai bagian vital dari perekonomian nasional karena menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan sangat bergantung pada ekspor.

Sebagai bentuk respons, pemerintah menyiapkan sejumlah insentif dan kebijakan dukungan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlangsungan sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi pasar global.

Meski demikian, sejumlah produk akan dikecualikan dari tarif baru tersebut, seperti barang medis, bantuan kemanusiaan, produk baja, aluminium, kendaraan, logam mulia, semikonduktor, serta energi dan mineral strategis yang tidak tersedia di AS.

Libatkan Industri dalam Penyusunan Strategi

Pemerintah akan terus menjalin komunikasi aktif dengan asosiasi pelaku usaha dan perwakilan industri. Forum khusus akan digelar pada Senin (7/4) untuk menyerap masukan langsung dari sektor industri mengenai dampak kebijakan tersebut, serta menyusun strategi adaptif.

“Seluruh pelaku industri akan kami undang untuk berdiskusi. Kita ingin mendengarkan langsung apa yang dibutuhkan mereka, khususnya dari sektor-sektor yang paling terdampak,” kata Menko Airlangga.

Pemerintah juga mencermati peluang ekspansi ke pasar ekspor non-tradisional, khususnya Eropa, sebagai langkah diversifikasi. Kawasan ini disebut sebagai pasar terbesar kedua bagi Indonesia setelah China dan Amerika Serikat.

“Kita perlu mengembangkan alternatif pasar agar ekspor Indonesia tetap tumbuh dan tidak bergantung hanya pada satu kawasan,” tutup Airlangga.

Thrifting Jadi Tren, Tapi Tahu Nggak Sejak Kapan Ini Dimulai di Indonesia?

Thrifting atau belanja barang bekas bukan hal baru sebenarnya. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, tren Thrifting ini naik kelas dan jadi bagian dari gaya hidup anak muda. Yang dulunya dianggap kuno, sekarang justru jadi simbol keren, beda, dan kadang lebih “berkelas” karena tampil anti-mainstream.

Tapi, sejak kapan sebenarnya budaya thrifting ini masuk ke Indonesia dan berubah jadi ladang bisnis yang menjanjikan?

Sebelum istilah “thrifting” ramai di media sosial, Indonesia sudah lama punya budaya belanja barang bekas. Di Jakarta ada Pasar Senen, Bandung punya Pasar Gedebage, Surabaya ada Pasar Turi, dan banyak kota lain yang punya spot serupa. Dulu orang datang bukan karena gaya, tapi karena butuh. Baju second-hand dari luar negeri bisa dibeli dengan harga murah tapi kualitas tetap oke.

Biasanya barang-barang ini datang dalam bentuk bal-balan (karungan besar) dari luar negeri, seperti Korea, Jepang, atau Amerika. Isinya beragam, dari kaos, jaket, celana, sampai tas dan sepatu. Para pedagang akan sortir satu per satu untuk cari barang yang masih layak jual. Prosesnya memang nggak glamor, tapi hasilnya? Bisa bikin cuan.

Masuk ke Radar Anak Muda Lewat Media Sosial

Perubahan besar terjadi sekitar 2015-2017. Saat itu, media sosial seperti Instagram dan YouTube mulai dipenuhi konten anak muda yang berburu baju thrift. Ada yang bikin konten haul, ada yang bikin before-after hasil cuci baju thrift, sampai tutorial mix and match outfit vintage. Perlahan-lahan, image “baju bekas” berubah jadi “hidden gem”.

Gaya berpakaian yang vintage, retro, dan unik semakin diminati. Apalagi saat harga baju di mall makin mahal, thrifting jadi solusi buat tampil keren tanpa bikin dompet nangis. Banyak yang akhirnya sadar, kalau tampil fashionable nggak harus selalu beli baru.

Tren Thrifting ini makin kuat ketika gerakan peduli lingkungan mulai populer. Thrifting dianggap sebagai alternatif dari fast fashion, yang sering dikritik karena boros sumber daya dan eksploitasi tenaga kerja. Anak-anak muda jadi makin bangga bilang, “Ini baju second loh!” karena tahu mereka ikut berkontribusi menjaga bumi.

Thrifting Jadi Bisnis yang Nggak Bisa Dianggap Remeh!

Karena permintaan makin tinggi, banyak yang mulai ngelirik thrifting sebagai peluang bisnis. Ada yang jadi reseller baju bekas, ada juga yang buka lapak offline dan online. Bahkan sekarang banyak akun Instagram khusus jual baju thrift yang tampilannya lebih kece dari toko baju baru.

Bal-balan dari luar negeri disortir, dipilih yang paling unik dan “bernilai jual”, lalu dijual lagi dengan harga yang lumayan. Kadang satu jaket bekas yang langka bisa dijual sampai ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Belum lagi kalau barangnya branded atau punya vibe vintage yang susah dicari.

Banyak juga event thrift market yang digelar di berbagai kota, jadi tempat kumpulnya pebisnis thrift dan pecinta barang second-hand. Suasananya seru, penuh kreativitas, dan yang pasti: banyak barang unik yang nggak ada di pasaran.

Saat ini, thrifting sudah jadi gaya hidup. Nggak cuma tentang cari baju murah, tapi juga soal nilai dan cerita di balik barang. Banyak orang suka thrifting karena merasa pakai sesuatu yang nggak pasaran, punya karakter, dan lebih ramah lingkungan. Thrifting juga ngajarin kita buat lebih menghargai barang dan nggak konsumtif berlebihan.

Buat sebagian orang, thrifting bahkan jadi bentuk ekspresi diri. Karena barangnya terbatas dan sering kali unik, outfit hasil thrift bisa bikin tampilan seseorang lebih personal dan berkarakter.

Dari sekadar cari baju murah di pasar loak, sekarang thrifting udah jadi tren yang digemari anak muda, bahkan jadi peluang usaha yang menjanjikan. Dan sepertinya, selama orang masih suka tampil beda dan peduli dengan belanja yang lebih berkelanjutan, bisnis thrifting nggak akan ke mana-mana. Justru makin berkembang.

Kebijakan Dagang Global Memanas, Pemerintah Andalkan Peran Sektor Pariwisata

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyoroti peran strategis sektor pariwisata sebagai tameng ekonomi nasional di tengah tekanan kebijakan dagang global, khususnya tarif balasan dari Amerika Serikat. Kebijakan “Tarif Timbal Balik” yang diterapkan Presiden AS Donald Trump terhadap produk-produk dari berbagai negara, termasuk Indonesia, memunculkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi dalam negeri.

Dalam keterangannya, Menpar Widiyanti menegaskan peran pariwisata adalah sektor jasa unggulan yang tak terpengaruh langsung oleh hambatan perdagangan internasional seperti tarif ekspor-impor.

“Saat ekspor barang menghadapi tantangan dari kebijakan tarif, kita perlu melirik sektor lain yang lebih fleksibel. Pariwisata adalah ekspor jasa yang bisa terus tumbuh meskipun dunia sedang bergolak. Menarik wisatawan asing berarti menambah pasokan devisa dan menjaga kestabilan Rupiah,” kata Widiyanti.

Strategi Tiga Pilar: Pemerataan, Kualitas, dan Daya Saing

Menpar mendorong semua pemangku kepentingan untuk segera bergerak dan menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi global. Menurutnya, ada tiga strategi utama yang perlu diterapkan agar pariwisata benar-benar menjadi penyangga ekonomi nasional.

Pertama, perlunya penyebaran wisatawan yang lebih merata ke seluruh wilayah Indonesia. Saat ini, dari sekitar 13,9 juta kunjungan wisatawan mancanegara, sebagian besar masih terkonsentrasi di beberapa destinasi utama.

“Padahal, Indonesia punya kekayaan budaya, alam, dan kreativitas masyarakat yang tersebar luas. Kita tidak boleh hanya bergantung pada segelintir wilayah,” tegasnya.

Kedua, Kemenpar mendorong percepatan pengembangan destinasi berbasis komunitas, salah satunya lewat program desa wisata. Inisiatif ini diharapkan mampu mendistribusikan manfaat ekonomi secara merata, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor manufaktur yang kini terancam kebijakan tarif luar negeri.

Ketiga, Menpar mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas layanan dan pengalaman wisata. Fokusnya bukan hanya pada jumlah wisatawan, melainkan pada nilai ekonomi yang mereka bawa.

“Segmen wisatawan berkualitas yang mengejar pengalaman unik cenderung lebih tahan terhadap fluktuasi harga global. Inilah yang jadi target dalam program ‘Pariwisata Naik Kelas’,” jelasnya.

Program unggulan ini menggarap potensi wisata maritim, kuliner (gastronomi), dan kebugaran (wellness), sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi yang tangguh.

“Kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat lokal akan menjadi kunci. Kita punya peluang besar untuk menjadikan pariwisata sebagai kekuatan ekonomi yang tidak hanya kuat di tengah guncangan global, tapi juga adil dan berkelanjutan,” tutup Widiyanti.

Investasi Rp13.000 Triliun Jadi Target, Ini Langkah Ambisius Danantara

Kalimat “Daya Anagata Nusantara untuk Kemakmuran Indonesia” langsung menyambut pengunjung laman resmi Danantara. Nama tersebut sarat makna: “Daya” berarti kekuatan, “Anagata” mengacu pada masa depan target Danantara, dan “Nusantara” merepresentasikan Indonesia secara keseluruhan.

Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang dibentuk di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam menarik aliran investasi, khususnya dari sektor swasta, baik domestik maupun internasional. Tujuannya jelas: mengamankan target investasi nasional sebesar Rp13.032 triliun selama periode 2025–2029 dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen.

Dalam pidato peluncuran Danantara pada 24 Februari 2025 lalu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa badan ini bukan sekadar entitas pengelola investasi, melainkan instrumen penting dalam strategi pembangunan nasional.

“Danantara harus menjadi alat negara dalam mengelola kekayaan bangsa secara optimal,” tegasnya.

Sosok Kredibel di Balik Danantara

Untuk mengemban misi besar tersebut, diperlukan jajaran pengelola yang bukan hanya mumpuni secara teknis, namun juga berintegritas. Rosan Roeslani, yang ditunjuk sebagai Kepala sekaligus CEO Danantara, menjelaskan bahwa proses seleksi para pengurus dilakukan dengan sangat ketat, bahkan melibatkan headhunter nasional dan internasional.

“Tidak mudah menemukan orang yang punya keahlian, bersih, dan siap mengabdi. Tapi akhirnya kami berhasil menyusun tim yang tidak hanya kompeten, tapi juga punya dedikasi,” kata Rosan.

Beberapa nama besar dari mancanegara pun bergabung dalam dewan penasihat, termasuk investor kawakan Ray Dalio, ekonom Jeffrey Sachs, dan mantan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra.

Komposisi Kepengurusan

Rosan akan bekerja bersama Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer (CIO) dan Donny Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO). Di sisi pengawasan, Menteri BUMN Erick Thohir dan ekonom senior Muliaman Hadad duduk sebagai anggota dewan pengawas. Di atasnya, dua mantan Presiden RI, Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono, berada di jajaran dewan pengarah.

Struktur organisasi ini juga diperkuat oleh berbagai posisi strategis yang diisi oleh nama-nama profesional, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Di antaranya, ada Robertus Billitea (Legal), Arief Budiman (Finance), hingga Reza Yamora Siregar sebagai Chief Economist.

Untuk menjaga transparansi, Komite Pengawasan dan Akuntabilitas turut melibatkan lembaga tinggi negara seperti KPK, BPK, PPATK, hingga Kepolisian dan Kejaksaan.

Rosan menegaskan bahwa semua nama dalam kepengurusan telah melalui seleksi murni tanpa intervensi. “Tak ada titipan. Semuanya dipilih berdasarkan kompetensi dan rekam jejak yang jelas,” tegasnya.

Ia juga menyebut bahwa struktur ini masih bisa berkembang seiring kebutuhan. “Kita akan terus menyesuaikan dan memperkuat formasi ini. Nama-nama baru bisa masuk jika dibutuhkan,” tambahnya.

Dengan struktur kuat dan kredibel, Danantara menjadi target wajah baru Indonesia dalam dunia investasi global — mengundang kepercayaan dari para pelaku pasar dan masyarakat luas.

Perang Dagang Babak Baru, Tiongkok Targetkan Seluruh Barang Impor AS

Pemerintah Tiongkok resmi mengumumkan kebijakan tarif balasan sebesar 34 persen terhadap semua produk asal Amerika Serikat, yang mulai berlaku pada 10 April 2025. Kebijakan ini diumumkan Jumat (4/4) sebagai bentuk tanggapan langsung atas langkah Presiden AS Donald Trump yang dua hari sebelumnya memperluas tarif impor terhadap barang-barang dari Tiongkok dengan angka serupa.

Dalam pernyataan resminya, Komisi Tarif di bawah Dewan Negara Tiongkok menyebut langkah Washington sebagai tindakan sepihak yang “bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional” dan “merugikan hak serta kepentingan sah Tiongkok.”

“Ini adalah bentuk penindasan sepihak yang sangat tidak pantas,” tegas pernyataan itu, seperti dikutip dari CNN.

Tanggapan Terbesar Tiongkok Sepanjang Perang Dagang

Langkah terbaru ini menjadi respons paling keras Tiongkok sejak dimulainya perang dagang dengan AS. Jika sebelumnya Beijing hanya menerapkan tarif tambahan secara terbatas pada sejumlah produk pertanian dan energi, kini mereka mengambil pendekatan lebih luas dengan menyasar seluruh lini barang impor dari Negeri Paman Sam.

Tak berhenti di situ, pemerintah Tiongkok juga menempatkan 11 perusahaan asal AS ke dalam daftar entitas yang dianggap “tidak dapat dipercaya.” Di antara perusahaan tersebut terdapat sejumlah pemain besar di sektor drone dan teknologi strategis. Selain itu, ekspor ke 16 perusahaan asal AS juga dibatasi, dan larangan ekspor diberlakukan terhadap tujuh jenis mineral tanah jarang, seperti samarium dan gadolinium—komponen penting dalam industri teknologi tinggi.

“Xi Jinping tampaknya yakin bahwa ekonomi Tiongkok cukup tangguh untuk menahan gelombang kebijakan proteksionis dari Trump,” ujar analis ekonomi Leah Fahy dari Capital Economics.

Tekanan Tambahan: Investigasi Anti-Dumping dan Gejolak Pasar

Sebagai bagian dari responsnya, Kementerian Perdagangan Tiongkok juga membuka investigasi anti-dumping terhadap impor tabung sinar-X CT medis dari Amerika Serikat dan India.

Tak butuh waktu lama, dampaknya langsung terasa di pasar global. Indeks Dow Jones terjun lebih dari 1.000 poin, S&P 500 tergelincir 3 persen, dan Nasdaq mengalami penurunan sebesar 3,5 persen. Sementara itu, bursa saham di Eropa dan Inggris juga terkena imbas dengan penurunan hingga 3 persen.

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengakui bahwa pasar global “jatuh bebas” akibat kebijakan terbaru Trump. Namun ia menambahkan, “Pasar akan segera beradaptasi. Yang mereka butuhkan hanyalah kepastian aturan.”

Craig Singleton dari Foundation for Defense of Democracies menilai bahwa respons Tiongkok kali ini bukanlah tindakan spontan, melainkan langkah yang terukur secara strategis dan diarahkan untuk menekan sektor-sektor yang paling sensitif secara politik di Amerika.

Sementara itu, menurut ekonom Larry Hu dari Macquarie Group, kebijakan tarif balasan ini bisa memotong sekitar 2,5 persen dari target pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun ini. Dengan rata-rata tarif AS terhadap barang-barang Tiongkok yang kini mencapai 69 persen, Hu memperkirakan dampaknya akan menyebar melalui penurunan permintaan global dan perlambatan ekspor ulang dari Tiongkok.

Ngontrak atau Nyicil Rumah? Ini Pertimbangan Bijak untuk Pasangan Baru

Setelah resmi jadi suami istri, salah satu pertanyaan besar yang sering muncul adalah: “Kita mending ngontrak dulu atau langsung nyicil rumah ya?” Kedengarannya simpel, tapi keputusan ini bisa berdampak besar buat kondisi keuangan dan rencana masa depan kalian.

Buat pasangan baru, ngontrak bisa jadi pilihan aman. Kenapa? Karena biasanya setelah menikah, masih banyak hal yang perlu disesuaikan. Dari cara mengatur keuangan bersama, adaptasi kebiasaan, sampai urusan pekerjaan.

Dengan ngontrak, kalian punya waktu buat cari tahu lokasi mana yang paling cocok buat ditinggali jangka panjang. Mungkin deket kantor, fasilitas umum, atau lingkungan yang nyaman buat nanti punya anak. Selain itu, beban finansialnya nggak terlalu berat dibanding cicilan rumah.

Ngontrak juga memberi ruang buat nyiapin dana darurat dan nabung lebih konsisten. Kalau langsung nyicil rumah tapi belum siap secara finansial, bisa-bisa malah stres sendiri setiap tanggal jatuh tempo.

Tapi Kalau Nyicil Rumah dari Awal, Nggak Masalah Asal…

Kalau kamu dan pasangan sudah punya tabungan cukup buat DP, penghasilan tetap, dan komitmen jangka panjang tinggal di satu tempat, nyicil rumah juga bukan hal yang salah. Bahkan ini bisa jadi investasi jangka panjang.

Dengan mencicil rumah dari awal, setiap bulan kalian “menabung dalam bentuk properti”. Nilainya bisa naik seiring waktu, dan kalian juga terhindar dari biaya kontrakan yang bisa naik tiap tahun.

Tapi pastikan dulu semua perhitungan keuangan sudah matang. Jangan sampai cuma ikut-ikutan tren, tapi akhirnya rumah malah jadi beban.

Jadi Pilih Mana?

Nggak ada jawaban mutlak. Semua tergantung kondisi dan prioritas kalian. Kalau belum yakin dengan tempat tinggal tetap dan belum siap secara finansial, ngontrak Rumah dulu sambil nabung adalah pilihan bijak dari pada Nyicil. Tapi kalau memang sudah stabil secara ekonomi dan punya rencana jangka panjang yang jelas, nggak ada salahnya mulai nyicil rumah dari sekarang.

Yang penting, apapun pilihannya, pastikan kalian berdua sepakat dan siap jalanin bareng. Karena rumah bukan cuma soal bangunan, tapi tempat kalian tumbuh dan membangun mimpi bersama.

Bandung Jadi Destinasi Favorit, Penumpang Kereta Cepat Membludak Saat Libur Lebaran

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat peningkatan signifikan jumlah penumpang selama libur Lebaran 2025. Hingga Rabu, 2 April 2025, total penumpang mencapai 240 ribu orang, dengan angka tertinggi dalam satu hari tercatat pada Rabu (2/4), yakni 21 ribu penumpang.

Pada hari tersebut, sebanyak 11 ribu penumpang diberangkatkan dari Stasiun Halim, sedangkan 10 ribu lainnya berasal dari Stasiun Padalarang dan Tegalluar. Sebanyak 75% penumpang dari Halim turun di Stasiun Padalarang sebelum melanjutkan perjalanan ke Stasiun Bandung menggunakan KA Feeder, kendaraan pribadi, atau moda transportasi lainnya. Tren ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat untuk berkunjung ke Bandung dan sekitarnya selama libur Lebaran.

Proyeksi Lonjakan Penumpang Hingga Akhir Pekan

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, mengungkapkan bahwa untuk keberangkatan Kamis (3/4), penjualan tiket telah mencapai 15 ribu lembar. KCIC memprediksi jumlah penumpang hari itu kembali menembus angka 21 ribu atau lebih, seiring dengan terus berlangsungnya penjualan tiket secara daring dan langsung hingga keberangkatan terakhir pukul 21.25 WIB.

“Lonjakan jumlah penumpang diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir pekan, dengan potensi puncak hingga 24 ribu penumpang per hari menjelang berakhirnya masa cuti bersama,” ujar Eva.

Kemudahan Perubahan Jadwal dan Pembatalan Tiket

Untuk memberikan kenyamanan bagi pelanggan, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menghadirkan fleksibilitas dalam perubahan jadwal dan pembatalan tiket selama periode libur Lebaran. Fitur ini tersedia secara online melalui aplikasi Whoosh dan situs resmi ticket.kcic.co.id.

Pembatalan tiket bisa dilakukan baik secara daring maupun langsung di loket maksimal 2 jam sebelum keberangkatan, dengan pengembalian dana sebesar 75% dari harga tiket dalam waktu maksimal 1×24 jam. Sementara itu, perubahan jadwal dapat dilakukan hingga 5 menit sebelum keberangkatan jika dilakukan secara daring, dan hingga 15 menit setelah keberangkatan jika dilakukan secara langsung di loket stasiun. Perubahan jadwal pertama kali tidak dikenakan biaya, selama tarif tiket baru sama atau lebih rendah dari tiket awal. Untuk perubahan kedua dan seterusnya, dana akan dikembalikan sebesar 75% dalam waktu maksimal 1×24 jam.

Eva menambahkan bahwa inovasi layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mengatur perjalanan mereka selama periode liburan.

“Kami mengimbau seluruh penumpang untuk merencanakan perjalanan dengan baik, memilih jadwal yang sesuai, serta tiba di stasiun lebih awal. Dengan layanan yang cepat, modern, dan terintegrasi, kami berharap seluruh pelanggan dapat menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan menyenangkan selama libur Lebaran ini,” pungkas Eva.