Sabtu, Mei 24, 2025
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog

Tarif Otomotif AS Jadi Pukulan Berat, Jepang Siapkan Langkah Darurat

Kebijakan tarif tinggi dari Presiden AS Donald Trump terhadap produk otomotif global mulai memicu keresahan di sektor industri, terutama di Jepang. Beberapa raksasa otomotif seperti Toyota, Nissan, dan Subaru mulai merasakan dampaknya secara langsung.

Dikutip dari Reuters, Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba menggambarkan kebijakan tarif tersebut, termasuk bea masuk 25% untuk kendaraan, sebagai “krisis nasional” yang bisa mengguncang fondasi ekonomi negeri Sakura. Dalam merespons situasi ini, negosiator perdagangan utama Jepang, Ryosei Akazawa, dijadwalkan terbang ke Washington untuk melanjutkan dialog dagang putaran ketiga.

Penerapan tarif tersebut dinilai berpotensi memukul rantai pasok industri otomotif Jepang, khususnya bagi para pemasok lokal yang selama ini mendukung produksi perusahaan-perusahaan besar seperti Nissan, Ford, dan Toyota. Berdasarkan dokumen yang dikaji Reuters, para produsen ini telah mengirimkan surat kepada mitra pemasok mereka di AS guna mengajak kerja sama menghadapi ketidakpastian pasar.

Produsen Mobil Siap Bantu, Pemasok Tetap Waspada

Dalam suratnya, Nissan menyatakan tidak akan menanggung biaya tarif secara penuh, namun bersedia membantu sebagian pembiayaan selama empat minggu untuk menjaga kelangsungan distribusi. “Kami bisa mengupayakan penggantian biaya dukungan tersebut di kemudian hari,” ungkap perusahaan otomotif yang berbasis di Yokohama, Jumat (23/5/2025).

Sementara itu, Toyota menyatakan komitmennya untuk tetap melindungi para pemasok, dealer, hingga karyawan mereka. Produsen asal Jepang ini juga meminta para pemasok agar terbuka mengenai strategi mitigasi yang mungkin bisa ditempuh. “Kami siap bekerja sama secara konstruktif untuk melewati masa sulit ini,” tulis pernyataan resmi Toyota.

Ford juga menyampaikan pihaknya sedang meninjau potensi risiko bersama para pemasok dan mempertimbangkan perubahan strategi produksi demi menjaga efisiensi. Di sisi lain, salah satu mitra Subaru mengungkapkan kekhawatiran bahwa mereka kemungkinan perlu mencari rekan usaha baru di luar wilayah AS demi mempertahankan bisnis.

Julie Boote, analis dari firma riset Pelham Smithers Associates, menyebut bahwa ketegangan perdagangan ini telah menciptakan kondisi darurat bagi industri otomotif Jepang. “Perusahaan-perusahaan besar harus mulai mempertimbangkan konsolidasi demi kelangsungan bisnis,” ujarnya.

Di tingkat usaha menengah, tekanan tarif ini juga menyentuh perusahaan seperti Kyowa Industrial, produsen komponen kendaraan dan suku cadang balap yang telah beroperasi selama hampir delapan dekade di Takasaki, utara Tokyo. Perusahaan keluarga yang kini dijalankan oleh Hiroko Suzuki itu mengaku menghadapi tantangan besar.

“Situasinya tidak mudah. Kami khawatir akan kemampuan bertahan jika tekanan tarif terus meningkat,” kata Suzuki.

Kyowa sendiri sedang menjajaki diversifikasi ke sektor alat kesehatan—rencana yang sebenarnya telah disiapkan sejak 1980-an ketika mereka mulai meninggalkan produksi massal untuk fokus ke komponen prototipe dengan nilai tambah tinggi.

Namun, lonjakan tarif dari AS membuat perusahaan harus memilih: memindahkan sebagian lini produksi ke Amerika dengan biaya besar, atau mulai menjajaki pasar baru di Asia. Saat ini, Suzuki mengaku tengah berdiskusi dengan sejumlah distributor potensial di Singapura dan Hong Kong sebagai bagian dari langkah ekspansi.

Tarif dan Polemik Aplikator, Pemerintah Tekankan Fleksibilitas untuk UMKM dan Ojek Online

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UMKM menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara pelaku UMKM dan ojek online dalam membangun ekosistem ekonomi digital yang stabil. Komitmen ini menjadi perhatian utama untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pengemudi ojek online, penyedia aplikasi, dan para pelaku UMKM yang tergabung dalam sistem layanan daring.

“Hubungan yang sehat antara aplikator, mitra pengemudi, dan merchant UMKM sangat penting. UMKM dan ojek online adalah dua elemen vital yang saling menopang dalam ekosistem digital kita,” ujar Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, usai bertemu manajemen Maxim di Jakarta, Selasa (21/5).

Ia menilai, keberlangsungan usaha kecil seperti pedagang makanan, minuman, hingga warung kelontong sangat bergantung pada layanan pengantaran online. Karena itu, permasalahan seperti polemik tarif dinilai perlu disikapi secara bijak agar tidak mengganggu keberlangsungan sistem yang telah terbangun.

Ekosistem Digital Harus Dijaga Bersama

Menteri Maman menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi digital membutuhkan saling pengertian antar pemangku kepentingan. “Aplikator dan mitra pengemudi sama-sama punya peran penting. Tanpa kerja sama, roda ekonomi digital akan mandek,” tegasnya.

Fleksibilitas dalam model kemitraan dinilai menjadi solusi yang paling masuk akal untuk menjaga kesejahteraan pengemudi sekaligus mendorong pertumbuhan UMKM. Menurutnya, selama masih ada ruang pilihan, para mitra pengemudi dapat berpindah ke platform lain yang menawarkan skema tarif lebih sesuai.

Menanggapi isu demo pengemudi terkait potongan tarif sebesar 10 persen, Maman mengimbau semua pihak untuk tidak terjebak pada konflik berkepanjangan. “Kalau merasa tidak cocok dengan sistem di satu aplikator, masih ada opsi lain. Fleksibilitas ini yang harus dijaga,” jelasnya.

Rencana Pembentukan Koperasi Mitra Ojek Online

Sebagai langkah konkret, Kementerian UMKM juga tengah merancang pembentukan koperasi khusus bagi para mitra ojek online. Koperasi tersebut akan berfungsi sebagai wadah ekonomi bersama, mulai dari pengadaan perlengkapan kerja hingga layanan simpan pinjam.

“Dengan koperasi, kita dorong semangat gotong royong ekonomi. Anggota bantu anggota. Ini juga mendukung agenda besar pemerintah dalam penguatan Koperasi Merah Putih,” kata Maman.

Ia berharap, koperasi ini bisa menjadi alat penguat daya tahan ekonomi para mitra ojek online, sekaligus memberikan manfaat nyata yang lebih luas bagi komunitasnya.

Miraswift Hadirkan Solusi Teknologi IoT Terjangkau, Industri Lokal Siap Naik Kelas!

Di tengah ketatnya persaingan bisnis global, pelaku industri lokal dituntut untuk bergerak lebih gesit, cerdas, dan efisien. Tak cukup hanya mengandalkan kualitas produk, proses produksi dan pengelolaan bisnis pun harus bertransformasi. Salah satu teknologi yang kini menjadi kunci dalam perubahan ini adalah Internet of Things atau IoT.

Teknologi IoT ini memungkinkan mesin, sensor, dan software saling terhubung untuk mengumpulkan serta menganalisis data secara real-time. Hasilnya, proses produksi menjadi lebih cepat, akurat, dan terukur—sebuah kombinasi yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar internasional.

Di masa lalu, teknologi seperti IoT mungkin hanya dianggap bagian dari revolusi industri di negara maju. Namun kini, penerapannya semakin nyata di Indonesia. Industri makanan, manufaktur, pertanian, hingga logistik mulai mengadopsi sistem otomatis yang terhubung dengan perangkat mobile atau cloud.

Dengan IoT, pelaku usaha bukan cuma bisa memantau jalannya produksi dari jarak jauh, namun juga mendapatkan gambaran menyeluruh tentang performa operasional. Misalnya, sistem bisa memberi notifikasi jika terjadi gangguan pada mesin, atau secara otomatis menyesuaikan alur kerja berdasarkan data permintaan pasar.

Dalam hal ekspor atau ekspansi ke pasar global, margin keuntungan sangat bergantung pada efisiensi. IoT membantu pelaku industri lokal mengurangi pemborosan bahan baku, menekan biaya tenaga kerja, serta mempercepat proses distribusi.

Di sisi lain, data yang dihasilkan secara real-time juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas produk secara berkelanjutan. Perusahaan bisa langsung mengevaluasi titik-titik kritis dalam proses produksi dan segera melakukan penyesuaian tanpa perlu menunggu laporan bulanan.

Peran Miraswift dalam Mendukung Berkembangnya Teknologi IoT Indonesia

Di tengah tren ini, PT Miraswift Auto Solusi hadir sebagai penyedia solusi teknologi yang berfokus pada pengembangan sistem IoT dan otomasi industri. Miraswift merancang sistem yang memungkinkan proses produksi dipantau dan dikendalikan langsung melalui perangkat mobile, kapan saja dan di mana saja.

Berbeda dengan pendekatan teknologi yang kompleks dan mahal, Miraswift justru menawarkan solusi yang praktis dan terjangkau—baik untuk industri besar maupun skala rumahan. Melalui layanan dan konsultasi, Miraswift membantu klien memahami bagaimana teknologi dapat diintegrasikan sesuai kebutuhan bisnis mereka.

Bukan cuma pengembangan sistem, Miraswift juga memberikan dukungan mulai dari tahap riset, integrasi, pengujian, hingga peluncuran sistem. Semua itu dilakukan agar klien benar-benar mendapatkan manfaat nyata dari teknologi IoT.

Dengan efisiensi dan transparansi data yang ditawarkan oleh IoT, pelaku industri kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di pasar global. Produk bisa dikirim lebih cepat, kualitas lebih konsisten, dan proses lebih hemat biaya. Hal ini menjadi nilai tambah yang tidak hanya menarik bagi pasar internasional, namun juga membangun kepercayaan dalam jangka panjang.

Inilah kenapa peran teknologi—terutama IoT—tidak bisa dianggap remeh. Dan perusahaan seperti Miraswift memiliki peran penting dalam membuka akses teknologi ini ke lebih banyak pelaku usaha di seluruh Indonesia.

IoT bukan cuma perangkat canggih yang rumit digunakan. Ketika diterapkan dengan pendekatan yang tepat, ia bisa menjadi alat transformasi yang mengangkat produk lokal ke level yang lebih tinggi. Dengan dukungan teknologi dari Miraswift, transformasi ini bukan lagi sekadar wacana—tapi sebuah langkah nyata menuju daya saing global.

Lewat BRICS, Indonesia Perluas Kerja Sama Industri dengan Brasil dan Negara Lain

Kemenperin terus memperluas kerja sama industri dengan negara-negara mitra strategis, salah satunya Brasil. Hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak 1953 menjadi pondasi kuat bagi kedua negara untuk memperdalam kolaborasi di berbagai bidang, khususnya sektor industri. Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Penegasan ini disampaikan langsung oleh Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang Kartasasmita, saat melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Brasil yang juga menjabat Menteri Pembangunan, Industri, Perdagangan, dan Jasa, Geraldo Alckmin. Dalam agenda tersebut, Menperin didampingi oleh Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Tri Supondy, serta Duta Besar RI untuk Brasil, Edi Yusup.

“Brasil adalah salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Amerika Latin. Kenaikan nilai ekspor Indonesia ke Brasil sebesar 9,31 persen pada 2024 menjadi indikator bahwa potensi penguatan kerja sama industri ke depan sangat besar,” ujar Menperin Agus di sela acara BRICS Ministers of Industry Meeting di Brasil, Selasa (20/5) waktu setempat.

Fokus Sektor Strategis dan Komitmen Multilateral

Lebih lanjut, Menperin menyampaikan bahwa arah kolaborasi selanjutnya akan difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki nilai strategis tinggi, seperti pengembangan energi nabati, industri maritim, sektor kedirgantaraan, serta pengolahan hasil laut, peternakan, dan agribisnis.

“Kolaborasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas jangkauan kerja sama internasional guna memperkuat fondasi ekonomi nasional,” imbuhnya.

Selain melalui jalur bilateral, Indonesia dan Brasil juga kerap berjalan seiring dalam forum multilateral seperti G20, WTO, PBB, dan BRICS. Keduanya memiliki visi yang sama dalam mendorong perdagangan global yang adil dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Agus optimistis, sinergi antara Indonesia dan Brasil tak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga mampu berkontribusi dalam menciptakan stabilitas global serta kesejahteraan rakyat kedua negara.

Perluas Jejak di Forum BRICS

Dalam kesempatan tersebut, Menperin juga dijadwalkan bertemu dengan sejumlah pejabat dari negara anggota BRICS lainnya, termasuk Wakil Menteri Industri dan Teknologi Informasi Tiongkok, Xiong Jijun, serta Wakil Menteri Industri dan Perdagangan Rusia, Aleksei Vladimirovich Gruzdev. Serangkaian pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam ekosistem industri global.

“Indonesia ingin memainkan peran yang lebih besar dalam menciptakan industri global yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui dialog terbuka dan kerja sama yang saling menguntungkan, kita bisa memperkuat posisi sebagai mitra strategis,” kata Agus.

Keanggotaan BRICS Jadi Momentum Baru

Resmi menjadi anggota ke-11 BRICS sejak Januari 2025, Indonesia kini bergabung bersama Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Tahun ini, pertemuan BRICS mengangkat tema “Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance”.

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS dinilai membawa dampak positif dari sisi ekonomi, diplomasi, dan keuangan. Secara ekonomi, Indonesia mendapat akses pasar yang lebih luas, peluang pendanaan dari New Development Bank (NDB), serta opsi diversifikasi mitra dagang. Dari sisi diplomasi, BRICS menjadi wadah strategis untuk mendorong reformasi ekonomi global, sementara dari sisi keuangan, memberi alternatif sistem pembayaran di luar ketergantungan terhadap dolar AS.

“Keikutsertaan dalam BRICS merupakan langkah strategis dalam memperkuat posisi industri nasional secara global, dengan orientasi pada inovasi, keberlanjutan, dan inklusivitas,” pungkas Menperin Agus. Ia menambahkan, nilai tambah manufaktur Indonesia saat ini menunjukkan tren positif yang menandakan kontribusi penting sektor industri dalam perekonomian nasional.

Komoditas Besi dan Baja Jadi Penopang Ekonomi RI di Tengah Perlambatan Global

Di tengah perlambatan ekonomi global yang masih membayangi, komoditas besi dan baja menunjukkan kinerja positif yang menjadi andalan bagi perekonomian nasional. Laporan World Economic Outlook (WEO) terbaru dari IMF edisi April 2025 memprediksi pertumbuhan ekonomi dunia hanya mencapai 2,8%, menurun 0,5% dari proyeksi sebelumnya. Meski demikian, ekonomi Indonesia tetap tumbuh solid sebesar 4,87% pada kuartal pertama 2025, didorong salah satunya oleh ekspor komoditas besi dan baja yang terus meningkat.

Sektor industri pengolahan kembali menjadi motor utama pertumbuhan PDB berdasarkan lapangan usaha, dengan kontribusi mencapai 19,25% dan laju pertumbuhan 4,55%. Dalam lima tahun terakhir, ekspor besi dan baja nasional tumbuh signifikan sebesar 22,18%. Konsumsi dalam negeri juga terus merangkak naik, dari 11,4 juta ton pada 2015 menjadi 17,4 juta ton pada 2023. Angka tersebut diperkirakan meningkat lagi menjadi 18,3 juta ton pada 2024 dan bahkan tembus 47 juta ton pada 2035.

Strategi ASEAN Hadapi Perang Tarif dan Tantangan Global

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam sambutannya saat membuka Iron Steel Summit & Exhibition Indonesia (ISSEI) 2025 di Jakarta Convention Center, Rabu (21/5), menegaskan pentingnya menjaga daya saing industri baja nasional. Hal ini menyusul kebijakan tarif global sebesar 25% yang diberlakukan untuk komoditas seperti besi, baja, dan aluminium.

“Perdagangan global tengah menghadapi masa sulit akibat kebijakan tarif yang bersifat struktural. Meski dikenakan secara merata ke seluruh negara, kita tetap harus siaga dan memperkuat posisi kompetitif industri dalam negeri,” ujar Airlangga.

Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga turut menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman ASEAN Iron & Steel Council oleh perwakilan enam negara—Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Langkah ini diharapkan memperkuat kolaborasi kawasan dalam menghadapi tantangan industri baja ke depan.

“Kawasan ASEAN sudah saatnya bersatu sebagai kekuatan produsen baja global. Karena industri tarif tidak membedakan antara komoditas, maka kolaborasi dalam besi, aluminium, dan baja tahan karat sangat krusial,” tambahnya.

Dengan jumlah penduduk mencapai 600 juta dan nilai ekonomi lebih dari USD3 triliun, ASEAN menjadi pasar potensial bagi industri baja dan besi. Situasi ini menjadi peluang sekaligus tantangan untuk menjaga kestabilan di tengah tensi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan kewaspadaan terhadap potensi limpahan kelebihan pasokan (oversupply) dari Tiongkok, serta dampak kebijakan Uni Eropa terkait Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), yang memberi beban tarif tambahan terhadap produk berbasis karbon tinggi, termasuk baja.

“Menghadapi dinamika ini, kawasan Asia Tenggara perlu menyiapkan strategi industri yang lebih hijau dan berkelanjutan. Teknologi harus menjadi bagian dari solusi,” ungkapnya.

Dana Masuk Tanpa Pinjam? OJK Panggil Rupiah Cepat dan Minta Klarifikasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menekankan pentingnya perlindungan konsumen dalam setiap aktivitas sektor jasa keuangan, termasuk layanan pinjaman online atau peer-to-peer (P2P) lending. Penegasan ini muncul menyusul laporan masyarakat terkait dana yang tiba-tiba masuk ke rekening mereka tanpa adanya pengajuan pinjaman melalui aplikasi Rupiah Cepat, milik PT Kredit Utama Fintech Indonesia.

OJK memastikan telah menindaklanjuti laporan tersebut. Langkah yang diambil antara lain memanggil pihak pengelola Rupiah Cepat untuk dimintai klarifikasi, sekaligus mendesak mereka melakukan investigasi internal atas dugaan penyalahgunaan layanan.

“Kami telah menerima pengaduan dari masyarakat dan meminta penyelenggara untuk memberikan penjelasan serta menindaklanjuti kasus ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” demikian keterangan resmi OJK, Selasa (20/5/2025).

OJK juga meminta pihak platform untuk menyampaikan hasil investigasi kepada regulator serta memberikan solusi kepada konsumen yang merasa dirugikan. Otoritas mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap tawaran pinjaman online, terutama yang berasal dari pihak tak dikenal, serta menjaga kerahasiaan kata sandi dan kode OTP.

Bagi masyarakat yang menemukan indikasi pelanggaran, OJK membuka saluran pengaduan melalui nomor 157, WhatsApp 081-157-157-157, atau Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

Perempuan Dominasi Pengguna Fintech, Tapi Literasi Keuangan Masih Rendah

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, mengungkapkan bahwa perempuan menjadi kelompok terbesar pengguna layanan fintech saat ini.

“Dari data yang kami miliki, sebanyak 50,3 persen pengguna fintech adalah perempuan, sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki yang sebesar 49,7 persen,” ujarnya dalam kegiatan SiCantiks bertajuk “Sahabat Ibu Cakap Literasi Keuangan Syariah”, yang berlangsung di Menara Radius Prawiro, Jakarta, Senin (28/4/2025).

Namun, tingginya angka partisipasi ini tidak diimbangi oleh tingkat pemahaman keuangan yang memadai. Ismail menekankan pentingnya literasi keuangan, terutama bagi perempuan yang kerap memegang peran strategis dalam rumah tangga sebagai pengelola keuangan keluarga.

“Kami melihat ibu-ibu sebagai pihak yang sangat penting untuk diberdayakan melalui program literasi dan inklusi keuangan, terutama dalam pemahaman keuangan syariah,” jelasnya.

Sayangnya, hingga kini tingkat inklusi keuangan perempuan, khususnya ibu rumah tangga, masih rendah. Berdasarkan data OJK, baru 40,19 persen perempuan yang memiliki akses terhadap layanan keuangan, sementara literasi keuangan syariah di kalangan perempuan tercatat hanya 13,32 persen.

Ismail menyebut OJK tengah menunggu hasil terbaru dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang digarap Badan Pusat Statistik (BPS) dan akan diumumkan dalam waktu dekat. Ia mengisyaratkan adanya penurunan tingkat literasi perempuan dalam survei terbaru ini, yang sebelumnya sempat lebih tinggi dibandingkan laki-laki.

“Kami tetap optimistis selisihnya tidak terlalu besar. Namun ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama untuk meningkatkan pemahaman dan akses keuangan, khususnya bagi perempuan,” pungkasnya.

Lindungi Pengemudi Online, Pemerintah Perkuat Skema Jaminan Sosial

Pemerintah mulai menaruh perhatian lebih terhadap keselamatan dan kesejahteraan para pekerja sektor informal, khususnya pengemudi dan kurir online. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan pentingnya jaminan sosial sebagai perlindungan dasar yang wajib diakses oleh para pekerja digital ini.

“Risiko kecelakaan di jalan sangat tinggi, terutama bagi pengemudi roda dua. Tanpa perlindungan, seluruh biaya pengobatan dan pemulihan harus ditanggung sendiri,” ujar Yassierli dalam pernyataan tertulis yang diterima, Selasa (20/5/2025).

Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan, dari sekitar dua juta pengemudi online di Indonesia, baru sekitar 250 ribu yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial. Artinya, lebih dari 87 persen belum memiliki perlindungan resmi terhadap risiko kerja yang mereka hadapi setiap hari.

“Negara tidak bisa dianggap adil jika pekerja informal terus dibiarkan tanpa perlindungan. Ini soal masa depan keluarga mereka, bukan hanya angka,” tegasnya.

Santunan Diserahkan, Pemerintah Pertegas Komitmen

Sebagai bentuk dukungan nyata, Menaker menyerahkan langsung sejumlah santunan kepada keluarga pengemudi yang terdampak. Helmiyati menerima Rp42 juta sebagai santunan kematian, sementara Sulastri dan Tentrem masing-masing mendapat Rp132 juta. Wakhidin, yang mengalami kecelakaan saat bekerja, memperoleh manfaat pengobatan senilai Rp124 juta.

Yassierli menyebut langkah awal perlindungan ini telah dimulai melalui Surat Edaran No. M/3/HK.04.00/III/2025 mengenai Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan ojol yang dikeluarkan menjelang Idulfitri lalu. Namun, ia menekankan, perlindungan jangka panjang melalui jaminan sosial harus segera diimplementasikan secara menyeluruh.

“Kami ingin seluruh pekerja platform digital masuk ke dalam sistem jaminan sosial nasional. Ini adalah amanah konstitusi,” ujar Yassierli.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyono, menambahkan bahwa partisipasi rendah di kalangan pengemudi daring disebabkan oleh dua faktor utama: rendahnya literasi soal perlindungan kerja dan belum meratanya akses terhadap layanan BPJS Ketenagakerjaan.

“Risiko mereka nyata—dari kehilangan penghasilan harian, biaya rumah sakit, hingga cacat atau meninggal dunia. Tanpa perlindungan, dampaknya bisa sangat berat bagi keluarga mereka,” jelas Anggoro.

Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu fokus utama adalah memastikan pekerja sektor informal, termasuk mitra pengemudi aplikasi, tidak tertinggal dalam sistem perlindungan sosial nasional.

Menaker pun mengimbau seluruh pengemudi dan penyedia platform agar aktif mendaftarkan diri ke dalam program jaminan sosial.

“Kerja keras mereka tak boleh sia-sia hanya karena satu kecelakaan. Negara hadir untuk memastikan mereka terlindungi,” pungkas Yassierli.

Jangan Panik! Ini Cara Blokir KTP yang Disalahgunakan Pinjol Ilegal

Bayangin, tiba-tiba ada penagih utang yang menghubungi kamu, padahal kamu nggak pernah merasa minjam uang dari mana-mana. Setelah dicek, ternyata identitasmu—terutama KTP—dipakai orang buat pinjam uang di aplikasi pinjol ilegal. Panik? Wajar banget. Tapi jangan bingung dulu, ada kok cara buat blokir dan mengamankan datamu.

Nah, buat kamu yang mungkin mengalami atau sekadar waspada, simak baik-baik cara menangani penyalahgunaan identitas oleh pinjol ilegal dari Berempat.com berikut ini.

Kenapa KTP Bisa Disalahgunakan?

Biasanya, kasus seperti ini terjadi karena data pribadi kita bocor. Bisa jadi kita pernah asal kirim foto KTP ke pihak yang nggak jelas, daftar undian abal-abal, atau pernah apply kerja di tempat yang tidak bertanggung jawab. Data itu bisa disalahgunakan buat buka akun di aplikasi pinjaman online yang nggak resmi.

Parahnya, pinjol ilegal ini nggak punya prosedur verifikasi yang ketat, jadi gampang banget nerima pengajuan hanya bermodalkan foto KTP dan selfie orang lain.

Ciri-Ciri Identitasmu Disalahgunakan

  • Tiba-tiba ada tagihan pinjaman yang nggak kamu ajukan.

  • Dihubungi oleh debt collector dari pinjol yang kamu nggak kenal.

  • Ada notifikasi pengajuan pinjaman atas namamu.

  • Nama kamu muncul di daftar hitam BI Checking / SLIK OJK padahal kamu nggak punya kredit macet.

Cara Blokir dan Lindungi Identitas dari Penyalahgunaan Pinjol Ilegal

1. Laporkan ke Satgas PASTI

Kamu bisa langsung lapor ke lembaga gabungan OJK, polisi, dan kementerian—yang khusus menangani kasus seperti ini. Kirim kronologi dan bukti ke email: aduan@ojk.go.id atau hubungi 157.

2. Buat Laporan Polisi

Datang ke kantor polisi dan buat laporan tertulis bahwa identitas kamu telah disalahgunakan. Sertakan bukti, seperti tangkapan layar tagihan, email, dan kronologi kejadian.

3. Hubungi Pinjol Terkait

Kalau kamu tahu nama aplikasi pinjol ilegal yang memakai datamu, segera hubungi mereka dan lampirkan laporan polisi. Minta agar akun diblokir dan tidak ditagihkan lagi ke kamu.

4. Cek SLIK OJK untuk Pastikan Nama Aman

Kamu bisa cek riwayat kredit lewat SLIK OJK (online atau langsung ke kantor OJK). Ini untuk memastikan nggak ada pinjaman aneh yang tercatat atas nama kamu.

5. Sebarkan Informasi ke Orang Terdekat

Jangan malu untuk kasih tahu keluarga atau rekan kerja, supaya mereka juga waspada kalau ada penagih yang tiba-tiba datang atau menghubungi.

Tips Mencegah Hal Serupa Terulang

  • Jangan sembarangan share foto KTP dan data pribadi.

  • Waspadai aplikasi, link, atau form online yang mencurigakan.

  • Kalau diminta kirim KTP, pastikan itu untuk keperluan resmi dan terpercaya.

  • Gunakan watermark di foto KTP (misalnya “Hanya untuk verifikasi Aplikasi XYZ”).

Disalahgunakan oleh pinjol ilegal memang bikin stres, tapi jangan diam aja. Kamu berhak melindungi data pribadimu dan melaporkan pelanggaran ini ke pihak berwenang. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Begitu ada tanda-tanda, langsung ambil tindakan.

Stop Menahan Ijazah! Menaker Keluarkan Aturan Perlindungan Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 pada Selasa, 20 Mei 2025. Regulasi ini menegaskan larangan bagi pemberi kerja untuk menahan ijazah maupun dokumen pribadi milik pekerja atau buruh, yang selama ini kerap dijadikan sebagai jaminan kerja.

“SE ini ditujukan kepada seluruh gubernur dan diteruskan kepada bupati serta wali kota, agar mereka melakukan pembinaan, pengawasan, dan menyelesaikan permasalahan terkait penahanan ijazah atau dokumen pribadi oleh perusahaan,” ujar Yassierli dalam keterangan pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta.

Poin-Poin Larangan Tentang Menahan Dokumen dan Ijazah Pekerja

Melalui edaran tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh menjadikan ijazah atau dokumen pribadi sebagai syarat mutlak untuk bekerja. Praktik semacam ini dianggap tidak manusiawi dan melanggar hak dasar pekerja.

Dokumen pribadi yang dimaksud dalam aturan ini antara lain mencakup dokumen asli seperti sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

Berikut adalah sejumlah poin penting dalam SE tersebut:

  1. Larangan Penahanan Dokumen
    Perusahaan dilarang untuk mensyaratkan atau menahan ijazah maupun dokumen pribadi milik pekerja sebagai bentuk jaminan kerja.

  2. Kebebasan Berkarier
    Pemberi kerja tidak diperkenankan menghambat pekerja untuk mencari pekerjaan yang lebih layak di tempat lain.

  3. Kewaspadaan Kontrak Kerja
    Calon pekerja diminta untuk lebih jeli dalam membaca isi perjanjian kerja, terutama jika ada klausul yang mengharuskan penyerahan dokumen pribadi.

  4. Pengecualian Tertentu
    Jika terdapat alasan mendesak yang sah menurut hukum, penyerahan ijazah atau sertifikat kompetensi hanya boleh dilakukan apabila:

    • Dokumen tersebut diperoleh melalui pelatihan atau pendidikan yang biayanya ditanggung perusahaan sesuai perjanjian kerja tertulis.

    • Perusahaan wajib menjaga keamanan dokumen tersebut dan bertanggung jawab penuh atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi, termasuk memberikan ganti rugi kepada pekerja.

Yassierli menekankan, aturan ini merupakan langkah tegas untuk melindungi hak-hak pekerja sekaligus mendorong terciptanya iklim kerja yang adil dan manusiawi. Ia berharap semua pihak dapat mematuhi aturan ini demi mendorong hubungan industrial yang sehat di seluruh wilayah Indonesia.

BRICS Buka Jalan Indonesia Jadi Pemain Kunci Manufaktur Dunia

Bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok ekonomi BRICS dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, keanggotaan Indonesia di forum ini berpotensi besar dalam mendorong percepatan transformasi digital dan memperluas jejaring kerja sama industri di tingkat global.

“Langkah ini membuka jalan bagi Indonesia untuk menjalin kemitraan lebih luas, terutama dalam pengembangan teknologi industri, investasi, dan penguatan rantai pasok global,” ujar Agus dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (20/5).

Indonesia resmi menjadi anggota BRICS sejak Januari 2025, menyusul Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, sekaligus memperkuat posisi blok ini sebagai kekuatan ekonomi negara berkembang. BRICS sendiri kini mencakup lebih dari 40% populasi dunia dan menguasai hampir seperempat dari total PDB global.

Perluasan Akses Pasar dan Penguatan Industri 4.0

Dengan bergabung ke dalam BRICS, Indonesia diperkirakan akan mendapatkan sejumlah keuntungan strategis, mulai dari akses pendanaan melalui New Development Bank (NDB), perluasan mitra dagang, hingga posisi tawar yang lebih kuat dalam diplomasi ekonomi global. Selain itu, BRICS juga dinilai bisa menjadi alternatif dari dominasi sistem finansial berbasis dolar AS.

Di sektor industri, Agus menekankan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BRICS akan mempercepat implementasi peta jalan “Making Indonesia 4.0”, terutama dalam hal digitalisasi industri dan pengembangan smart manufacturing.

“Kita berkomitmen untuk membangun industri berbasis teknologi, inovasi, dan otomatisasi agar mampu bersaing secara global,” tegasnya.

Pemerintah pun disebut terus memperkuat fondasi industri melalui transformasi hijau, pemanfaatan energi terbarukan, serta pembangunan rantai pasok yang inklusif dan tangguh.

IKM dan Bioindustri Jadi Fokus

Tak hanya sektor industri besar, Menperin juga menyoroti pentingnya peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam ekosistem industri nasional. Ia berharap, melalui BRICS, pelaku IKM dapat lebih mudah mengakses teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendongkrak efisiensi dan menjangkau pasar yang lebih luas.

“Teknologi tidak boleh hanya dikuasai industri besar. Kita harus mendorong agar IKM juga dapat memanfaatkannya untuk tumbuh dan bersaing,” jelas Agus.

Selain itu, Indonesia disebut memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor bioindustri dan ekonomi sirkular, berkat kekayaan sumber daya hayati dan terbarukan yang dimilikinya.

“Indonesia bisa menjadi pusat bioindustri dunia. BRICS dapat mempercepat proses ini melalui kolaborasi teknologi dan riset,” lanjutnya.

Kontribusi Indonesia di BRICS Terus Meningkat

Agus turut menyampaikan bahwa posisi Indonesia dalam sektor manufaktur juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan data Bank Dunia, nilai tambah industri manufaktur (Manufacturing Value Added/MVA) Indonesia pada 2023 mencapai USD255,96 miliar.

Angka ini menempatkan Indonesia di posisi keempat tertinggi di antara anggota BRICS, setelah Tiongkok, India, dan Brasil. Di bawah Indonesia terdapat Rusia, Iran, Mesir, Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, dan Ethiopia.

“Ini membuktikan bahwa kita punya kapasitas industri yang kuat. Melalui BRICS, kita akan semakin percaya diri membawa industri nasional ke level yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan berbasis inovasi,” pungkasnya.