Rabu, November 4, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 3

UMP 2027 Segera Dibahas Dewan Pengupahan, Ini Penjelasan Kemnaker

jessica hart
-
0
UMP 2027 Segera Dibahas Dewan Pengupahan, Ini Penjelasan Kemnaker

Pemerintah mulai mematangkan persiapan penetapan UMP 2027 dengan menargetkan evaluasi awal di tingkat kementerian selesai pada akhir November 2026. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebut pembahasan tersebut menjadi bagian dari tahapan penyusunan kebijakan upah minimum yang melibatkan berbagai lembaga terkait.

Saat ditemui di Jakarta, Selasa (27/10/2026), Yassierli mengatakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan proses evaluasi internal rampung pada pekan terakhir November. Setelah itu, pembahasan akan berlanjut melalui mekanisme Dewan Pengupahan Nasional dan Dewan Pengupahan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Yassierli, penetapan upah minimum tidak bisa dilakukan secara langsung karena harus melewati sejumlah tahapan resmi. Proses tersebut melibatkan berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan mempertimbangkan kondisi ekonomi sekaligus kepentingan pekerja dan pengusaha.

Salah satu aspek yang sedang dihitung pemerintah adalah estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran upah minimum agar penyesuaiannya tetap memperhatikan kebutuhan dasar pekerja.

Kemnaker juga akan membahas formulasi pengupahan bersama Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional dan Dewan Pengupahan Nasional. Pembahasan ini diarahkan untuk menindaklanjuti ketentuan perundang-undangan, termasuk pelaksanaan survei KHL sebagai salah satu acuan dalam proses penetapan upah.

UMP 2027 Mengacu pada PP Nomor 49 Tahun 2025

Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kemnaker, Dhatun Kuswandari, sebelumnya menegaskan bahwa penetapan UMP 2027 tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Regulasi tersebut menjadi landasan pemerintah dalam menentukan mekanisme penyesuaian upah minimum tahun depan.

Dalam aturan itu, nilai indeks tertentu atau alfa ditetapkan pada rentang 0,5 hingga 0,9. Angka tersebut menggambarkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan menjadi salah satu komponen dalam perhitungan penyesuaian upah minimum.

Selain indeks alfa, formula pengupahan juga mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kedua indikator tersebut digunakan untuk memperhitungkan perubahan kondisi perekonomian yang berpengaruh terhadap daya beli pekerja serta kemampuan dunia usaha.

Setelah pembahasan di tingkat nasional, hasil perhitungan akan menjadi bahan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi. Selanjutnya, gubernur di masing-masing daerah akan menetapkan besaran upah minimum sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan rangkaian proses tersebut, pemerintah berupaya memastikan penetapan UMP 2027 berjalan sesuai aturan dan mempertimbangkan kondisi ekonomi setiap daerah. Besaran kenaikan upah belum ditetapkan dalam tahap pembahasan awal ini karena masih menunggu penyelesaian evaluasi dan perhitungan oleh pihak terkait.

Butuh Uang Mendadak? Pahami Kapan Penggunaan Dana Darurat Dibenarkan

Bintang Putra
-
0
Butuh Uang Mendadak? Pahami Kapan Penggunaan Dana Darurat Dibenarkan

Penggunaan Dana Darurat sering kali menimbulkan dilema, terutama ketika seseorang menghadapi pengeluaran mendadak yang tidak masuk dalam anggaran bulanan. Di satu sisi, tabungan tersebut memang disiapkan untuk menghadapi situasi tak terduga. Namun, di sisi lain, menggunakannya untuk kebutuhan yang sebenarnya masih bisa ditunda dapat membuat kondisi keuangan menjadi rentan ketika masalah yang lebih besar datang.

Dana darurat merupakan simpanan khusus yang dipersiapkan untuk menghadapi kejadian di luar perkiraan, seperti kehilangan pekerjaan, biaya pengobatan mendadak, atau kerusakan kendaraan yang diperlukan untuk bekerja. Keberadaan dana ini membantu seseorang memenuhi kebutuhan penting tanpa harus mengandalkan pinjaman atau mengorbankan tabungan yang sudah dialokasikan untuk tujuan keuangan lain.

Menurut Kementerian Keuangan melalui Media Keuangan, besaran dana darurat umumnya dihitung berdasarkan pengeluaran rutin bulanan. Individu lajang tanpa tanggungan dapat menargetkan dana setara 3–6 bulan pengeluaran, sedangkan keluarga, pekerja lepas, dan pemilik usaha dengan pendapatan tidak tetap dapat mempertimbangkan cadangan sebesar 6–12 bulan pengeluaran.

Sebagai contoh, seseorang dengan pengeluaran rutin Rp4 juta per bulan membutuhkan dana darurat sekitar Rp12 juta–Rp24 juta jika menggunakan target tiga hingga enam bulan. Sementara itu, keluarga dengan pengeluaran Rp7 juta per bulan dapat menargetkan Rp42 juta–Rp84 juta untuk cadangan enam hingga 12 bulan.

Meski demikian, memiliki dana darurat dalam jumlah besar tidak otomatis berarti seluruh pengeluaran mendadak harus dibayar menggunakan simpanan tersebut. Hal terpenting adalah menilai urgensi kebutuhan, dampaknya terhadap penghasilan, serta kemampuan keuangan untuk menanggung biaya tersebut melalui sumber lain.

Penggunaan Dana Darurat yang Tepat untuk Menjaga Keuangan

Ada beberapa kondisi yang membuat dana darurat layak digunakan. Pertama, ketika seseorang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan penghasilan secara signifikan. Dalam situasi ini, dana darurat dapat membantu membayar kebutuhan pokok, seperti makanan, tempat tinggal, listrik, transportasi, dan cicilan wajib selama proses mencari pekerjaan atau memulihkan pendapatan.

Kedua, ketika muncul kebutuhan kesehatan yang mendesak. Biaya pengobatan yang harus segera dibayar dan tidak ditanggung asuransi dapat menjadi alasan menggunakan dana darurat. Contohnya, biaya pemeriksaan lanjutan, obat-obatan penting, atau perawatan darurat yang tidak bisa ditunda.

Ketiga, ketika terjadi kerusakan pada aset yang penting untuk aktivitas sehari-hari. Kendaraan yang digunakan untuk bekerja, misalnya, perlu diperbaiki apabila kerusakannya menghambat seseorang mencari nafkah. Begitu pula dengan kerusakan rumah yang membahayakan keselamatan penghuni atau membuat tempat tinggal tidak layak digunakan.

Dana darurat juga dapat digunakan untuk menghadapi kejadian tidak terduga yang menimbulkan biaya besar, seperti kerusakan instalasi listrik yang berbahaya atau kebutuhan mendesak akibat bencana. Dalam kondisi seperti ini, kecepatan mengambil tindakan sering kali lebih penting daripada menunggu sampai dana terkumpul kembali.

Meski demikian, setiap keputusan tetap perlu mempertimbangkan besarnya biaya dan tingkat urgensi. Jika pengeluaran dapat ditutup oleh asuransi, garansi, atau sumber dana lain yang tersedia tanpa menimbulkan beban tambahan, penggunaan dana darurat mungkin bisa dikurangi.

Kapan Dana Darurat Sebaiknya Tidak Digunakan?

Tidak semua pengeluaran di luar rencana dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat. Keinginan membeli ponsel terbaru, mengganti kendaraan karena model lama dianggap kurang menarik, berlibur, atau mengikuti promosi belanja bukanlah alasan yang ideal untuk menggunakan cadangan keuangan.

Begitu pula dengan kebutuhan yang sebenarnya dapat direncanakan sejak awal. Biaya mudik tahunan, pembayaran pajak kendaraan yang sudah diketahui jadwalnya, uang sekolah yang jatuh tempo secara rutin, dan perayaan keluarga sebaiknya dimasukkan dalam anggaran tersendiri.

Pembedaan ini penting karena dana darurat mempunyai fungsi khusus, yaitu menjaga kestabilan keuangan ketika terjadi kejadian yang sulit diperkirakan. Jika simpanan tersebut terus digunakan untuk kebutuhan konsumtif, seseorang berisiko tidak memiliki cadangan yang cukup saat menghadapi kehilangan pekerjaan atau masalah kesehatan.

Penggunaan dana darurat untuk menutup kekurangan anggaran bulanan yang terjadi berulang kali juga perlu dievaluasi. Kondisi tersebut dapat menjadi tanda bahwa pengeluaran rutin terlalu tinggi dibandingkan pendapatan. Solusinya adalah memperbaiki anggaran, mengurangi pengeluaran yang tidak esensial, atau mencari cara meningkatkan penghasilan.

Apabila kebutuhan pokok terus-menerus menghabiskan pendapatan, dana darurat mungkin memang perlu digunakan sementara. Namun, penting untuk menyusun rencana pemulihan keuangan agar simpanan tidak terkuras tanpa penyelesaian terhadap masalah utamanya.

Cara Menentukan Apakah Pengeluaran Layak Dibayar dari Dana Darurat

Sebelum mengambil uang dari rekening cadangan, ada tiga pertanyaan sederhana yang dapat digunakan sebagai pertimbangan.

  1. Pastikan pengeluaran bersifat mendesak. Jika kebutuhan tidak bisa ditunda tanpa menimbulkan risiko terhadap kesehatan, keselamatan, atau pekerjaan, dana darurat dapat digunakan. Sebaliknya, pengeluaran yang masih bisa ditunda sebaiknya dibayar melalui anggaran biasa.
  2. Periksa apakah pengeluaran sulit diprediksi. Biaya rutin yang sudah diketahui sejak awal, seperti pajak kendaraan, uang sekolah, dan kebutuhan tahunan lainnya, sebaiknya disiapkan melalui anggaran bulanan atau tabungan khusus. Sementara itu, kerusakan kendaraan secara tiba-tiba atau kehilangan pekerjaan termasuk kondisi yang dapat membenarkan penggunaan dana darurat.
  3. Periksa ketersediaan sumber dana alternatif. Sebelum mengambil uang dari simpanan, periksa apakah biaya dapat ditanggung oleh asuransi, garansi, atau anggaran lain yang memang disiapkan untuk kebutuhan tersebut. Jika tidak ada alternatif yang memadai dan kebutuhan harus segera dipenuhi, dana darurat dapat menjadi solusi.

Sebagai ilustrasi, seseorang memiliki simpanan dana darurat Rp20 juta dan harus membayar biaya perbaikan kendaraan sebesar Rp3 juta akibat kerusakan mendadak. Jika kendaraan tersebut diperlukan untuk bekerja dan biaya perbaikannya tidak ditanggung asuransi, menggunakan dana darurat merupakan pilihan yang masuk akal.

Setelah transaksi tersebut, sisa simpanan menjadi Rp17 juta. Pemiliknya perlu mengevaluasi apakah jumlah itu masih cukup untuk menutup kebutuhan hidup selama beberapa bulan. Jika belum, pengisian kembali dana darurat perlu menjadi salah satu prioritas keuangan berikutnya.

Apa yang Harus Dilakukan Setelah Dana Darurat Terpakai?

Menggunakan dana darurat bukanlah kegagalan dalam mengelola keuangan. Justru, simpanan tersebut memang disiapkan agar dapat dimanfaatkan ketika kondisi tidak berjalan sesuai rencana. Hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memulihkan cadangan setelah kebutuhan mendesak terpenuhi.

Langkah pertama adalah menghitung sisa dana dan membandingkannya dengan target awal. Jika pengeluaran bulanan sebesar Rp4 juta dan simpanan tersisa Rp8 juta, berarti cadangan yang tersedia hanya cukup untuk sekitar dua bulan pengeluaran.

Langkah berikutnya adalah menyusun anggaran pemulihan. Misalnya, seseorang mampu menyisihkan Rp1 juta per bulan untuk mengisi kembali dana darurat. Jika targetnya Rp16 juta dan saldo yang tersisa Rp8 juta, dibutuhkan tambahan Rp8 juta atau delapan bulan dengan asumsi setoran tetap dan tidak ada penggunaan baru.

Selama proses tersebut, pengeluaran konsumtif dapat dikurangi sementara agar pemulihan berjalan lebih cepat. Bonus pekerjaan, pendapatan tambahan, atau keuntungan usaha juga dapat dialokasikan sebagian untuk menambah simpanan.

Penting pula untuk menyimpan dana darurat pada instrumen yang mudah dicairkan dan relatif rendah risiko. Kementerian Keuangan menyarankan agar dana tersebut ditempatkan pada pilihan yang sesuai dengan kebutuhan likuiditas. Sementara itu, analis Otoritas Jasa Keuangan pernah menekankan pentingnya tabungan yang dapat diakses kapan saja untuk menghadapi kebutuhan mendesak.

Luhut Buka Peluang Family Office di Bali untuk Tarik Investasi Asing

Firman Rangga
-
0
Luhut Buka Peluang Family Office di Bali untuk Tarik Investasi Asing

Rencana pembentukan family office di Bali mulai dipertimbangkan pemerintah sebagai bagian dari upaya menarik investasi berskala besar ke Indonesia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah masih mengkaji lokasi dan skema pengelolaan yang tepat melalui pengembangan Private Financial Investment Institution (PFII).

Dalam konferensi pers di Kantor DEN, Selasa (27/10/2026), Luhut menyebut Bali menjadi salah satu lokasi yang diminati investor besar. Meski demikian, penetapan lokasi belum diputuskan karena pemerintah masih perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kebutuhan investor dan kepentingan nasional.

Pemerintah telah mempelajari penerapan family office di delapan negara dan wilayah, di antaranya Singapura, Abu Dhabi, Dubai, serta Gujarat. Hasil kajian perbandingan tersebut akan menjadi bahan untuk merancang model yang sesuai dengan kondisi Indonesia, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi investor.

Luhut menegaskan bahwa kejelasan regulasi menjadi faktor penting dalam menarik modal asing. Sejumlah calon investor, termasuk dari kawasan Timur Tengah, disebut telah menunjukkan ketertarikan untuk menanamkan dana di Indonesia. Namun, ketidakpastian geopolitik global membuat aspek keamanan investasi dan perlindungan hukum menjadi perhatian mereka.

Ia mencontohkan Singapura yang mampu menarik dana hingga US$30 miliar dalam satu kuartal. Menurut Luhut, Indonesia memiliki peluang untuk menarik investasi dalam skala besar apabila mampu membangun sistem hukum dan aturan yang dapat dipercaya oleh investor internasional.

Family Office di Bali Bergantung pada Kepastian Regulasi

Untuk mempercepat penyusunan kebijakan, DEN bekerja sama dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta sejumlah pakar hukum. Pemerintah menargetkan kajian awal dapat dirampungkan dalam waktu satu pekan sebelum hasilnya disampaikan secara tertulis kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pembahasan tersebut turut melibatkan Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan parlemen. Pelibatan berbagai lembaga bertujuan memastikan rancangan aturan mampu mengakomodasi kebutuhan investor sekaligus menjaga kepentingan negara.

Luhut juga menegaskan bahwa pengembangan family office di Bali tidak boleh menjadi sarana penghindaran pajak. Karena itu, pemerintah perlu menyusun ketentuan yang jelas mengenai pengelolaan dana, kewajiban hukum, serta batasan tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Pembenahan regulasi, lanjutnya, bukan dimaksudkan untuk menghapus ketentuan mengenai kerugian negara. Fokusnya adalah memperjelas batasan hukum agar pelaku usaha memahami aturan yang berlaku dan tidak menghadapi ketidakpastian dalam mengambil keputusan investasi.

Keputusan akhir mengenai lokasi dan bentuk kelembagaan PFII masih menunggu arahan Presiden. Jika kajian berjalan sesuai rencana, pembentukan family office di Bali berpotensi menjadi salah satu langkah Indonesia untuk meningkatkan daya tarik investasi global, dengan kepastian hukum sebagai landasan utamanya.

Harga Minyakita Sesuai HET di 30 Provinsi, Berapa Batas Harga Jualnya?

jessica hart
-
0
Harga Minyakita Sesuai HET di 30 Provinsi, Berapa Batas Harga Jualnya?

Harga Minyakita Sesuai HET terpantau di 30 provinsi atau sekitar 80% dari seluruh wilayah Indonesia. Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus memperkuat pasokan minyak goreng rakyat tersebut agar harga jual di pasar tetap terkendali dan tidak melampaui ketentuan pemerintah.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Direktorat Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Nawandaru, menyampaikan bahwa harga eceran tertinggi (HET) Minyakita ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter. Pemerintah masih memberikan toleransi kenaikan maksimal 2%, sehingga harga hingga Rp16.000 per liter masih masuk dalam batas pemantauan tersebut.

Dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang dipantau secara daring di Jakarta, Senin (26/10/2026), Nawandaru menegaskan pentingnya menjaga ketersediaan barang di pasar. Penguatan distribusi menjadi salah satu langkah untuk mengatasi wilayah yang harga Minyakita-nya masih relatif tinggi.

Sejumlah daerah juga menunjukkan perkembangan positif. Harga Minyakita di Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan beberapa wilayah Sulawesi dilaporkan berangsur mendekati HET.

Untuk menjaga kestabilan harga, pemerintah mengandalkan penyaluran melalui badan usaha milik negara (BUMN), terutama Perum Bulog dan ID FOOD. Distribusi diarahkan ke pasar rakyat, termasuk pasar yang menjadi lokasi pemantauan harga oleh pemerintah.

Harga Minyakita Sesuai HET Didukung Penyaluran BUMN

Data Kemendag menunjukkan realisasi kewajiban pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) melalui merek Minyakita mencapai 112.277 ton per 20 Oktober 2026.

Sementara itu, sejak penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025, penyaluran DMO melalui BUMN tercatat sebanyak 606.726 ton. Perum Bulog mendistribusikan 413.400 ton, sedangkan ID FOOD menyalurkan 184.939 ton.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga minyak goreng secara umum naik tipis 0,01% pada pekan keempat Oktober 2026. Jika dibandingkan dengan Desember 2025, kenaikannya mencapai 3,39%. Kenaikan harga juga ditemukan di 80 kabupaten/kota atau sekitar 22% wilayah pemantauan.

Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyebut harga Minyakita justru mengalami penurunan tipis sebesar 0,04% sehingga relatif stabil. Meski demikian, minyak goreng curah dan premium tetap perlu mendapat perhatian dalam pemantauan harga.

Pemerintah diharapkan terus menjaga kelancaran pasokan dan distribusi agar Harga Minyakita Sesuai HET dapat dipertahankan di lebih banyak daerah. Ketersediaan barang yang memadai menjadi faktor penting untuk mengendalikan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Bawa Uang Tunai Mulai Ditinggalkan, Apa Penyebabnya?

Bintang Putra
-
0
Bawa Uang Tunai Mulai Ditinggalkan, Apa Penyebabnya?

Kebiasaan bawa Uang Tunai perlahan mulai berubah seiring berkembangnya teknologi pembayaran digital di Indonesia. Jika dahulu masyarakat harus menyiapkan uang kertas dan recehan sebelum berbelanja, kini pembayaran cukup dilakukan melalui pemindaian kode QR, aplikasi dompet digital, atau mobile banking. Perubahan ini terlihat di berbagai tempat, mulai dari pusat perbelanjaan, restoran, kedai kopi, hingga pedagang kaki lima yang mulai menyediakan fasilitas pembayaran nontunai.

Perkembangan tersebut didukung oleh semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan keuangan digital. Ponsel pintar yang sebelumnya lebih banyak digunakan untuk komunikasi kini juga menjadi alat transaksi sehari-hari. Konsumen dapat membayar makanan, membeli kebutuhan rumah tangga, mentransfer uang, hingga membayar tagihan tanpa harus mengambil uang dari mesin ATM.

Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa transaksi pembayaran digital di Indonesia mencapai 34,5 miliar transaksi sepanjang 2024, tumbuh 36,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, volume transaksi QRIS meningkat 175,2% secara tahunan. Pertumbuhan ini menggambarkan perubahan besar dalam cara masyarakat melakukan pembayaran, sekaligus memperlihatkan peluang bisnis yang semakin terbuka bagi perusahaan teknologi finansial dan pelaku usaha.

Meski demikian, perkembangan pembayaran digital tidak serta-merta membuat uang fisik kehilangan perannya. Sebagian masyarakat masih mengandalkan uang tunai, terutama ketika berbelanja di pasar tradisional, menggunakan jasa transportasi tertentu, atau melakukan transaksi di tempat yang belum menyediakan fasilitas pembayaran digital.

Lantas, apa yang membuat masyarakat semakin jarang membawa uang tunai? Perubahan ini berkaitan dengan kemudahan transaksi, perkembangan teknologi, kebiasaan belanja, hingga strategi bisnis yang diterapkan oleh pelaku usaha.

Mengapa Kebiasaan Bawa Uang Tunai Mulai Berubah?

Salah satu alasan utama masyarakat mulai meninggalkan kebiasaan membawa banyak uang tunai adalah kepraktisan. Konsumen tidak perlu menghitung lembaran uang, menunggu kembalian, atau mencari ATM ketika membutuhkan dana untuk bertransaksi. Selama memiliki saldo yang cukup dan akses terhadap layanan pembayaran, berbagai kebutuhan dapat diselesaikan melalui ponsel.

Faktor keamanan juga ikut memengaruhi pilihan tersebut. Membawa uang tunai dalam jumlah besar berisiko menimbulkan kerugian apabila dompet hilang atau dicuri. Pembayaran digital dapat mengurangi kebutuhan membawa uang fisik, meskipun tetap memiliki risiko tersendiri, seperti penipuan, pencurian data, dan pengambilalihan akun.

Selain itu, konsumen semakin terbiasa dengan ekosistem digital. Aplikasi belanja daring, layanan pesan antar makanan, transportasi online, dan platform hiburan telah memperkenalkan berbagai metode pembayaran elektronik. Kebiasaan yang terbentuk saat bertransaksi secara online kemudian terbawa ke aktivitas belanja langsung di toko.

Kemudahan ini juga mengubah ekspektasi pelanggan. Sebagian konsumen menginginkan proses pembayaran yang cepat, terutama ketika membeli makanan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Bagi pedagang, menyediakan pilihan pembayaran digital dapat membantu mempercepat proses transaksi dan mengurangi kebutuhan menyiapkan uang kembalian.

Namun, pilihan pembayaran tetap dipengaruhi kondisi masing-masing konsumen. Ketersediaan jaringan internet, kepemilikan rekening atau dompet digital, usia, dan kebiasaan mengatur keuangan ikut menentukan apakah seseorang lebih nyaman menggunakan uang tunai atau pembayaran elektronik.

Kenapa Material di Proyek Konstruksi Makin Mengarah ke yang Praktis?

Firman Rangga
-
0
Kenapa Material di Proyek Konstruksi Makin Mengarah ke yang Praktis?

Di proyek konstruksi, kecepatan kerja bukan cuma ditentukan oleh seberapa terampil tukangnya. Material di Proyek Konstruksi juga punya peran besar, karena jenis material yang dipilih bisa memengaruhi berapa banyak tahapan yang harus dilakukan, bagaimana proses persiapannya, dan seberapa mudah hasil kerja dikontrol.

Dalam banyak proyek, waktu yang hilang bukan hanya karena pekerjaan yang lambat, tapi juga karena material yang butuh persiapan panjang. Campuran manual, misalnya, sering memakan waktu lebih banyak dibanding material yang sudah siap pakai. Karena itu, kebutuhan terhadap material yang lebih praktis makin terasa, terutama di proyek dengan jadwal padat.

Material di Proyek Konstruksi yang Lebih Praktis

Material di Proyek Konstruksi yang disebut “praktis” biasanya punya beberapa ciri. Persiapannya lebih sederhana, aplikasinya lebih mudah dengan alat standar, dan konsistensinya lebih terjaga dari kemasan ke kemasan. Contohnya seperti mortar siap pakai, plester instan, cat premixed, atau waterproofing siap aplikasi.

Material seperti ini membantu mengurangi tahapan pencampuran manual. Tukang tidak perlu lagi menakar semen dan pasir secara terpisah, lalu mengaduknya sampai konsisten. Cukup buka kemasan, tambahkan air sesuai petunjuk, dan langsung aplikasikan. Proses yang lebih singkat ini bisa mempercepat pekerjaan, terutama di proyek besar.

Namun, perlu diingat bahwa “praktis” tidak otomatis berarti lebih baik atau lebih murah. Pemilihan material tetap harus melihat spesifikasi pekerjaan, kondisi lapangan, kemampuan tukang, harga, dan standar teknis yang dibutuhkan.

Kenapa Produktivitas Tukang Makin Penting

Sektor konstruksi di Indonesia menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Berdasarkan Sakernas BPS Februari 2025, sektor ini menyerap lebih dari 8,7 juta orang atau sekitar 5,97 persen dari total penduduk bekerja. Tapi yang menarik, tingkat sertifikasi kompetensi masih rendah. Dari sekitar 8,2 juta tenaga kerja konstruksi, baru sekitar 629 ribu orang yang punya sertifikat kompetensi, atau kurang dari 10 persen.

Angka ini menunjukkan bahwa keterampilan tukang di lapangan masih sangat bervariasi. Ada yang sudah sangat terampil, ada juga yang masih belajar. Variasi ini bisa memengaruhi konsistensi hasil kerja, terutama pada pekerjaan yang bergantung pada campuran manual.

Di sisi lain, sektor konstruksi terus tumbuh. Kontribusinya ke PDB nasional mencapai 9,48 persen di triwulan II 2025 dan naik ke 9,82 persen di triwulan III 2025. Kebutuhan perumahan juga masih besar, dengan backlog yang mencapai jutaan unit. Semua ini menciptakan tekanan untuk menyelesaikan proyek lebih cepat tanpa mengorbankan kualitas.

Dari Cara Kerja Tukang ke Kebutuhan Material

Hubungan antara metode kerja, material, dan waktu bisa digambarkan sederhana. Pekerjaan yang mengandalkan campuran manual, seperti adukan semen-pasir untuk plesteran, sangat bergantung pada ketepatan takaran dan pengalaman tukang. Kalau keterampilan tukang bervariasi, hasil campuran juga bisa bervariasi.

Variasi ini bisa berdampak ke beberapa hal:

  1. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai hasil sesuai standar.
  2. Kebutuhan pengawasan tambahan dari mandor atau kontraktor.
  3. Potensi pekerjaan ulang jika hasil tidak sesuai spesifikasi.
  4. Akumulasi keterlambatan pada proyek dengan jadwal padat.
  5. Biaya tambahan untuk perbaikan atau pembongkaran ulang.

Dalam kondisi seperti ini, material yang lebih toleran terhadap variasi keterampilan jadi makin relevan. Terutama di proyek bervolume besar atau yang punya tenggat waktu ketat.

Keuntungan Material yang Lebih Praktis

Secara objektif, material praktis punya beberapa keunggulan yang bisa dipertimbangkan:

  • Persiapan lebih singkat karena tidak perlu mencampur bahan baku terpisah.
  • Aplikasi lebih mudah dengan alat standar di lapangan.
  • Konsistensi hasil lebih terjaga karena formulasi dari pabrik.
  • Kontrol penggunaan lebih mudah karena takaran sudah jelas di kemasan.
  • Waktu total pengerjaan bisa lebih singkat, terutama di volume besar.
  • Risiko kesalahan aplikasi lebih rendah karena takaran sudah presisi.

Tapi perlu diingat, seberapa besar manfaat ini terealisasi tetap bergantung pada jenis pekerjaan, cuaca, kualitas air pencampur, dan cara tukang mengaplikasikan produknya. Material praktis bukan jaminan hasil sempurna kalau metode kerjanya tidak sesuai anjuran.

Material Praktis Tidak Selalu Lebih Murah

Salah satu kekeliruan yang sering terjadi adalah menyamakan “praktis” dengan “murah”. Harga per kemasan material praktis memang sering lebih tinggi dibanding bahan curah seperti semen dan pasir. Tapi keputusan pemilihan material sebaiknya tidak hanya melihat harga beli.

Konsep yang lebih tepat adalah Total Cost of Application, yaitu total biaya penerapan material dari awal sampai pekerjaan selesai. Komponennya meliputi:

  1. Harga material per satuan kemasan.
  2. Tingkat konsumsi untuk mencapai luasan tertentu.
  3. Kebutuhan tenaga kerja dan jam kerja.
  4. Waktu pengerjaan yang memengaruhi jadwal proyek.
  5. Potensi waste atau sisa material yang tidak terpakai.
  6. Potensi rework jika hasil tidak sesuai standar.
  7. Risiko kesalahan aplikasi yang bisa menimbulkan biaya perbaikan.

Dalam hal ini, industri Mortar Indonesia menunjukkan bahwa efisiensi proyek tidak hanya soal harga bahan, tapi juga soal konsistensi proses dan hasil akhir. Material yang lebih mahal di kemasan bisa jadi lebih hemat kalau dilihat dari total biaya penerapannya.

Implikasi untuk Toko Bangunan

Bagi toko bangunan, tren ini punya arti tersendiri. Mereka tidak hanya menjual material, tapi juga jadi pihak yang sering ditanya soal rekomendasi. Saat tukang atau kontraktor datang, pertanyaan yang muncul biasanya bukan cuma “berapa harganya”, tapi juga “mana yang lebih cocok untuk kebutuhan ini”.

Toko bangunan yang paham kebutuhan ini bisa memberi rekomendasi yang lebih tepat. Mereka bisa menjelaskan perbedaan antara material konvensional dan praktis, membantu menghitung kebutuhan, dan memberi saran berdasarkan kondisi proyek. Ini jadi nilai tambah yang membedakan toko yang hanya jualan dengan toko yang benar-benar membantu.

Perkembangan industri seperti Mortar Indonesia juga menunjukkan bahwa pasar material bangunan terus bergerak ke arah yang lebih praktis dan efisien. Toko bangunan yang mampu mengikuti tren ini biasanya lebih siap menjawab kebutuhan pelanggan yang makin kompleks.

Material praktis makin penting di proyek konstruksi karena kebutuhan akan kecepatan dan konsistensi hasil kerja terus meningkat. Dengan tenaga kerja bersertifikat yang masih terbatas dan target proyek yang besar, material yang lebih mudah diaplikasikan jadi pilihan yang makin relevan.

Tapi pemilihan material tetap harus berdasarkan kebutuhan nyata, bukan sekadar mengikuti tren. Yang penting adalah memahami total biaya penerapan, bukan hanya harga per kemasan. Dengan begitu, proyek bisa berjalan lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas hasil akhir.

Penundaan Sertifikasi Halal UMKM, Pemerintah Pertimbangkan Kesiapan Pelaku Usaha

jessica hart
-
0
Penundaan Sertifikasi Halal UMKM, Pemerintah Pertimbangkan Kesiapan Pelaku Usaha

Penundaan sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga 2028 dilakukan pemerintah untuk memberikan waktu tambahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administrasi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, keputusan tersebut mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto setelah pemerintah menerima berbagai keluhan dari pelaku UMKM.

Saat memberikan keterangan di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu, Maman menjelaskan bahwa batas akhir pemenuhan kewajiban sertifikasi halal sebelumnya jatuh pada 18 Oktober 2026. Namun, pemerintah menilai masih banyak pelaku usaha yang belum siap memenuhi ketentuan tersebut, terutama karena kendala pengurusan dokumen.

Menurut Maman, pencapaian program sertifikasi halal gratis atau SEHATI pada 2026 juga belum memenuhi sasaran. Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebelumnya menetapkan kuota sebanyak 1,35 juta sertifikat halal untuk UMKM pada tahun ini.

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk memperpanjang waktu pemenuhan kewajiban hingga dua tahun ke depan. Selain persoalan target, sebagian pelaku usaha menilai kesiapan administrasi dan kemampuan memenuhi persyaratan masih menjadi tantangan.

Maman menegaskan bahwa kewajiban sertifikasi halal tidak muncul secara khusus pada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ketentuan tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Penundaan Sertifikasi Halal dan Upaya Meringankan Beban UMKM

Pemerintah kini mengkaji mekanisme penerapan aturan agar kewajiban sertifikasi tetap berjalan tanpa menambah beban berlebihan bagi pelaku usaha kecil. Maman menyebut diperlukan jalan tengah yang dapat mengakomodasi ketentuan hukum sekaligus mempertimbangkan kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan.

Ia berharap kajian tersebut menghasilkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan kedua pihak. Dengan begitu, penundaan sertifikasi halal dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mempersiapkan dokumen dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Meski batas waktunya diperpanjang, sertifikasi halal tetap memiliki peran penting dalam memberikan kepastian kepada konsumen. Sertifikasi ini membantu masyarakat, khususnya konsumen muslim, memperoleh informasi mengenai status kehalalan produk yang beredar di pasaran.

Ketentuan mengenai jaminan produk halal juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Regulasi tersebut menjadi bagian dari landasan pelaksanaan kewajiban sertifikasi di Indonesia.

Melalui penundaan sertifikasi halal hingga 2028, pemerintah berharap pelaku UMKM memiliki waktu yang lebih memadai untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan administrasi. Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme pelaksanaan berikutnya lebih efektif agar perlindungan konsumen tetap terjaga dan keberlangsungan usaha kecil tidak terganggu.

PLN Beri Diskon Tambah Daya Listrik 50%, Cek Syarat dan Cara Pengajuannya

Firman Rangga
-
0
PLN Beri Diskon Tambah Daya Listrik 50%, Cek Syarat dan Cara Pengajuannya

Diskon Tambah Daya Listrik sebesar 50% diberikan PT PLN (Persero) kepada pelanggan yang ingin meningkatkan kapasitas listrik di rumah maupun tempat usaha. Promo melalui program bertajuk Energi Berdikari ini berlangsung mulai 22 Oktober hingga 4 November 2026 dan dapat diajukan melalui aplikasi PLN Mobile.

Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy, mengatakan program tersebut dihadirkan untuk membantu pelanggan menyesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhan sehari-hari. Ketersediaan daya yang memadai diharapkan mendukung kenyamanan rumah tangga sekaligus menunjang produktivitas pelaku usaha.

Menurut Rozy, program Energi Berdikari menjadi salah satu upaya PLN dalam menyediakan layanan yang lebih fleksibel bagi masyarakat. Dengan biaya penyambungan yang lebih ringan, pelanggan memiliki kesempatan menambah daya sesuai kebutuhan tanpa harus membayar tarif normal secara penuh.

Promo ini berlaku bagi pelanggan listrik tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA yang ingin meningkatkan kapasitas listrik sampai 7.700 VA. Pelanggan juga harus sudah terdaftar sebelum 1 Oktober 2026 serta melunasi seluruh tagihan listrik dan kewajiban lainnya.

Diskon Tambah Daya Listrik, Begini Cara Mendapatkannya

Besaran penghematan dalam program ini cukup signifikan. Sebagai gambaran, pelanggan yang menaikkan daya dari 450 VA menjadi 7.700 VA hanya perlu membayar biaya penyambungan sebesar Rp3.512.625. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan tarif normal yang mencapai Rp7.025.250.

Khusus pelanggan pascabayar, pembayaran Uang Jaminan Langganan (UJL) dapat dilakukan secara bertahap hingga 12 kali. Ketentuan ini memberikan pilihan pembayaran tambahan bagi pelanggan yang memenuhi persyaratan.

Untuk memperoleh e-voucher Diskon Tambah Daya Listrik, pelanggan perlu melakukan setidaknya satu kali transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui PLN Mobile selama periode promo. Setiap akun dapat memperoleh maksimal empat e-voucher, dengan ketentuan satu voucher digunakan untuk satu transaksi tambah daya pada satu ID pelanggan.

Meski demikian, terdapat sejumlah batasan yang perlu diperhatikan. Promo tidak berlaku untuk permohonan yang melibatkan perubahan jaringan distribusi, perubahan fasa, perubahan tarif, maupun perubahan jenis layanan. Diskon juga tidak dapat digabungkan dengan program keringanan biaya penyambungan lainnya.

PLN mengimbau pelanggan yang membutuhkan tambahan kapasitas listrik agar memanfaatkan program Energi Berdikari sebelum periode promo berakhir. Informasi mengenai persyaratan dan pengajuan dapat diakses melalui PLN Mobile.

Melalui program ini, Diskon Tambah Daya Listrik diharapkan membantu masyarakat memperoleh kapasitas listrik yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga aktivitas rumah tangga maupun operasional usaha dapat berjalan lebih lancar.

Ekspor Gas ke Singapura Dipangkas, Pasokan untuk PLN Batam Ditambah

jessica hart
-
0
Ekspor Gas ke Singapura Dipangkas, Pasokan untuk PLN Batam Ditambah

Ekspor Gas ke Singapura mulai dikurangi pemerintah Indonesia pada Sabtu (24/10/2026) untuk menjaga ketersediaan energi bagi kebutuhan domestik, terutama sektor kelistrikan. Penyesuaian pasokan ini dilakukan dengan mengalihkan sebagian gas dari Natuna ke Batam serta mengurangi pengiriman gas dari Sumatra ke Singapura.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa pengalihan gas dari Natuna ke dalam negeri dilakukan melalui jalur pipa WNTS–Pulau Pemping–Batam. Volume yang dialihkan mencapai 15 juta standar kaki kubik per hari untuk mendukung kebutuhan PLN Batam.

Selain itu, pemerintah mengurangi pasokan gas dari Sumatra yang selama ini dikirim melalui pipa TGI. Pengurangan tersebut mencapai 16 juta standar kaki kubik per hari dan berkaitan dengan kebutuhan listrik di Batam, Bintan, serta Sumatra.

Menurut Djoko, kebijakan tersebut mengacu pada Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Pasal 8 ayat (1), yang menegaskan prioritas pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. SKK Migas juga akan memantau perkembangan penyaluran gas setiap hari untuk memastikan kebijakan berjalan sesuai kebutuhan.

Sebelum penerapan kebijakan tersebut, Djoko telah menjelaskan bahwa penyesuaian hanya menyasar pengiriman gas ke Singapura. Ia menyebut tidak ada pemangkasan ekspor ke negara tetangga lainnya karena jalur pipa yang digunakan dalam kebijakan ini memang terhubung ke Singapura.

Ekspor Gas ke Singapura Dikurangi di Tengah Isu Ketahanan Energi

Rencana penyesuaian ekspor gas sebenarnya telah disampaikan pemerintah beberapa hari sebelumnya. Pada 21 Oktober 2026, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan penghentian ekspor gas ke negara tetangga.

Pernyataan tersebut muncul di tengah dinamika geopolitik global yang masih memanas dan meningkatnya perhatian terhadap ketahanan energi nasional. Pemerintah menilai pemenuhan kebutuhan domestik perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah kebijakan ekspor energi.

Bahlil juga mengaitkan langkah tersebut dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya menjaga kemampuan negara menghadapi berbagai tekanan. Dalam keterangannya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/10/2026), ia menegaskan bahwa kebijakan kementerian perlu diterjemahkan untuk mendukung ketahanan nasional.

Dengan dimulainya pengurangan Ekspor Gas ke Singapura, pemerintah berupaya memastikan pasokan energi bagi pembangkit listrik tetap terjaga. Pelaksanaan kebijakan ini akan terus dipantau, terutama untuk melihat kecukupan pasokan bagi wilayah yang membutuhkan tambahan gas.

Langkah tersebut juga menandai penekanan pemerintah pada pemanfaatan sumber daya energi nasional untuk kebutuhan domestik di tengah ketidakpastian global.

Bisnis Sepatu Lukis Handmade, UMKM Lokal Raup Omzet Rp 100 Juta per Bulan

Bintang Putra
-
0
Bisnis Sepatu Lukis Handmade, UMKM Lokal Raup Omzet Rp 100 Juta per Bulan

Sepatu Lukis menjadi salah satu peluang usaha kreatif yang mampu membawa produk UMKM Indonesia ke pasar internasional. Berbekal keterampilan menggambar dan kreativitas dalam mengolah desain, sejumlah pelaku usaha lokal berhasil mengembangkan produk alas kaki bernilai seni yang diminati konsumen dari berbagai negara.

Salah satu kisah datang dari pelaku UMKM asal Malang, Jawa Timur. Usaha sepatu dengan desain lukisan khusus ini dirintis pada 2014, ketika pemiliknya masih duduk di bangku SMA. Ide bisnis tersebut berawal dari tugas mata pelajaran seni budaya yang kemudian berkembang menjadi kegiatan usaha.

Seiring berjalannya waktu, pesanan mulai berdatangan dan bisnisnya semakin berkembang. Pemilik usaha melayani permintaan desain khusus pada berbagai jenis alas kaki, mulai dari sepatu kanvas, bahan kulit imitasi, sepatu lari, hingga sepatu bola. Untuk menjaga kualitas hasil lukisan, ia menggunakan cat khusus yang dirancang agar tidak mudah retak saat sepatu digunakan.

Produk buatan tangan tersebut kini telah menjangkau sejumlah pasar luar negeri, termasuk Belanda, Taiwan, dan Jepang. Pencapaian ini menunjukkan bahwa produk kerajinan lokal memiliki peluang bersaing di pasar global melalui desain yang unik dan pengerjaan yang mengutamakan detail.

Harga setiap pasang sepatu bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Penentuan harga bergantung pada tingkat kesulitan gambar, detail desain, serta proses pengerjaannya. Dalam satu minggu, pelaku usaha tersebut mampu menyelesaikan sekitar lima pasang sepatu sesuai pesanan pelanggan.

Sepatu Lukis Handmade dari Sleman Raup Omzet Rp 100 Juta

Peluang serupa juga dikembangkan oleh UMKM asal Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Usaha ini memproduksi sepatu lukis handmade dengan bahan kulit asli dan telah memasarkan produknya ke sejumlah negara, seperti Kanada, Jepang, Australia, Arab Saudi, Malaysia, serta Filipina.

Untuk memperkuat karakter produknya, pelaku usaha tersebut menggandeng seniman lokal dalam proses pembuatan desain. Kolaborasi ini membuat setiap sepatu memiliki sentuhan artistik sekaligus memberi ruang bagi seniman untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi kreatif.

Usaha tersebut kini melibatkan delapan pekerja dan mampu mencatatkan omzet rata-rata sekitar Rp 100 juta per bulan. Capaian itu memperlihatkan potensi bisnis kerajinan yang menggabungkan keterampilan seni, kualitas bahan, dan strategi pemasaran ke pasar luar negeri.

Salah satu produk unggulannya adalah signature series yang ditawarkan dengan harga Rp 2,2 juta per pasang. Harga tersebut mencerminkan nilai pengerjaan manual, penggunaan kulit asli, serta desain yang menjadi ciri khas produk.

Kisah dua UMKM ini memperlihatkan bahwa kreativitas dapat menjadi modal penting untuk mengembangkan usaha bernilai tambah. Dengan menjaga mutu, menghadirkan desain yang khas, dan memperluas jangkauan pemasaran, produk sepatu lukis buatan Indonesia berpeluang terus menarik perhatian konsumen di pasar internasional.

1234...1,048Halaman 3 dari 1,048

Copyright © 2022 - 2024 Berempat.com All right reserved