Sabtu, Agustus 29, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 3

Hotspot Jatuh 92,6 Persen, Kebakaran di Kalimantan Tetap Perlu Diwaspadai!

0

Pemantauan terbaru menunjukkan jumlah titik panas mulai menurun, termasuk di wilayah yang sebelumnya menjadi perhatian utama. Meski demikian, Kebakaran di Kalimantan masih perlu diwaspadai karena kondisi cuaca kering dan rendahnya curah hujan berpotensi mempertahankan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kementerian Kehutanan mencatat jumlah hotspot secara nasional turun cukup tajam dalam sehari. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi), terdapat 2.170 titik panas pada 19 Agustus 2026. Sehari kemudian, jumlah tersebut berkurang menjadi 950 titik.

Data tersebut diperoleh melalui pemantauan satelit Terra-Aqua NASA dengan tingkat kepercayaan menengah dan tinggi. Penghitungan dilakukan hingga pukul 23.59 WIB setiap harinya. Dengan metode pengamatan yang sama, terjadi penurunan 1.220 hotspot atau sekitar 56,2 persen.

Hotspot Kebakaran di Kalimantan Turun Signifikan

Penurunan paling besar terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat yang sebelumnya mencatat 784 titik panas pada 19 Agustus turun menjadi 82 titik sehari kemudian.

Sementara itu, Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari 694 menjadi hanya 22 hotspot. Di Kalimantan Selatan, jumlah titik panas juga turun dari 85 menjadi 12 titik.

Jika digabungkan, tiga provinsi tersebut mencatat penurunan hotspot dari 1.563 menjadi 116 titik atau sekitar 92,6 persen hanya dalam satu hari.

Meski menjadi perkembangan positif, penurunan titik panas belum dapat diartikan seluruh Kebakaran di Kalimantan telah berhasil dipadamkan. Hotspot merupakan indikator anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak selalu berarti terjadi kebakaran.

Hasil pemantauan juga dapat dipengaruhi tutupan awan, kondisi atmosfer, waktu lintasan satelit, serta kemampuan sensor dalam menangkap sumber panas. Karena itu, temuan hotspot tetap membutuhkan pemeriksaan langsung di lapangan.

Cuaca Kering Pertahankan Risiko Karhutla

Kewaspadaan terhadap Kebakaran di Kalimantan tetap diperlukan karena sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam kondisi kemarau. Data BMKG yang diperbarui pada 21 Agustus 2026 menunjukkan sebanyak 535 Zona Musim atau 76,5 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Curah hujan kategori rendah juga mendominasi 90,79 persen wilayah, sementara 87,28 persen wilayah tercatat memiliki sifat hujan di bawah normal.

Situasi tersebut berlangsung bersamaan dengan El Niño yang berada pada intensitas sangat kuat serta Indian Ocean Dipole (IOD) dalam fase positif. Kedua fenomena tersebut dapat mengurangi curah hujan dan meningkatkan potensi kekeringan.

Pemantauan citra Himawari-9 BMKG pada 19 Agustus juga masih menunjukkan sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Karena itu, pemerintah mempertahankan kesiapsiagaan melalui patroli, pemantauan hotspot, verifikasi lapangan, serta pemadaman darat dan udara.

Kementerian Kehutanan terus berkoordinasi dengan BMKG, BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mempercepat penanganan apabila kembali ditemukan indikasi Kebakaran di Kalimantan maupun wilayah lain.

Cicilan KPR Terasa Berat, Haruskah Mengurangi Pengeluaran atau Menambah Penghasilan?

0

Ketika Cicilan KPR Terasa Berat, masalahnya sering kali bukan karena cicilan rumah berdiri sendirian, melainkan karena terlalu banyak kebutuhan lain yang harus hidup dari penghasilan yang sama. Setelah gajian, ada cicilan KPR, listrik, internet, transportasi, belanja rumah tangga, kebutuhan anak, tabungan, hingga pengeluaran tak terduga. Jika semuanya berjalan bersamaan, ruang gerak keuangan memang bisa terasa semakin sempit.

Di Berempat.com, kami melihat persoalan ini dari sisi yang cukup praktis: rumah memang merupakan aset penting, tetapi kemampuan mempertahankan cicilannya juga perlu dijaga. Jangan sampai seluruh penghasilan habis untuk mempertahankan rumah, sementara kebutuhan sehari-hari dan cadangan keuangan justru terabaikan.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan patokan yang cukup jelas. Dalam materi edukasinya, OJK menyebut rasio cicilan idealnya maksimal 30% dari penghasilan bulanan. OJK juga menyarankan dana likuid minimal tiga kali pengeluaran bulanan serta alokasi minimal 10% penghasilan untuk menabung atau berinvestasi.

Angka 30% tersebut memang bukan aturan mutlak yang berlaku untuk semua rumah tangga. Kondisi setiap orang berbeda. Namun, angka tersebut dapat digunakan sebagai alarm awal untuk melihat apakah beban utang sudah terlalu besar.

Hitung Ulang, Jangan Hanya Mengandalkan Perasaan

Ketika Cicilan KPR Terasa Berat, langkah pertama bukan langsung memangkas semua pengeluaran yang dianggap tidak penting. Mulailah dengan menghitung posisi sebenarnya.

Misalnya, seseorang memiliki penghasilan bersih Rp10 juta per bulan dan cicilan KPR Rp3 juta. Secara sederhana, cicilan tersebut sudah mengambil 30% penghasilan.

Jika masih ada cicilan kendaraan Rp1,5 juta dan pinjaman konsumtif Rp500 ribu, total kewajiban cicilan menjadi Rp5 juta atau 50% dari penghasilan.

Di atas kertas, kondisi tersebut terlihat jauh lebih berat daripada sekadar melihat cicilan KPR Rp3 juta.

Itulah sebabnya evaluasi perlu dilakukan terhadap total cicilan, bukan hanya KPR.

Buat daftar sederhana:

  • Penghasilan bersih bulanan.
  • Cicilan KPR.
  • Cicilan kendaraan.
  • Kartu kredit atau paylater.
  • Pinjaman lainnya.
  • Biaya kebutuhan pokok.
  • Pengeluaran rutin rumah.
  • Tabungan dan dana darurat.
  • Pengeluaran fleksibel.

Setelah semuanya ditulis, baru terlihat bagian mana yang benar-benar menguras arus kas.

Prioritaskan Rumah, tetapi Jangan Mengorbankan Semua Hal

Kesalahan yang cukup umum terjadi adalah menganggap cicilan KPR harus selalu menjadi satu-satunya prioritas setelah gajian.

Memang, kewajiban KPR harus dibayar tepat waktu. Namun, kesehatan keuangan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membayar cicilan.

Dana darurat tetap dibutuhkan. Kebutuhan pokok tetap harus terpenuhi. Biaya kesehatan, pendidikan, perawatan rumah, dan kebutuhan keluarga juga tidak bisa dihilangkan begitu saja.

OJK sendiri menggunakan dana likuid minimal tiga kali pengeluaran bulanan sebagai salah satu indikator kesehatan keuangan.

Karena itu, ketika Cicilan KPR Terasa Berat, jangan sampai seluruh uang ekstra digunakan untuk mempercepat pelunasan KPR sementara tabungan darurat kosong.

Keseimbangannya perlu dilihat berdasarkan kondisi masing-masing.

Jika dana darurat belum terbentuk, membangun cadangan kas dapat menjadi prioritas penting. Setelah fondasi tersebut cukup, barulah seseorang dapat mempertimbangkan apakah ada uang lebih yang layak digunakan untuk mengurangi pokok KPR.

Bedakan Pengeluaran Wajib dan Pengeluaran yang Bisa Ditunda

Ada satu cara sederhana untuk membuat tekanan KPR terasa lebih terkendali: pisahkan pengeluaran berdasarkan tingkat kepentingannya.

1. Prioritas pertama: kewajiban dan kebutuhan dasar.

KPR, listrik, air, makanan, transportasi kerja, biaya pendidikan, dan kebutuhan kesehatan masuk ke kelompok ini.

2. Prioritas kedua: kebutuhan penting tetapi masih dapat disesuaikan.

Contohnya perawatan kendaraan, belanja pakaian, biaya hiburan keluarga, atau pengeluaran rumah tangga tertentu.

3. Prioritas ketiga: pengeluaran yang sifatnya pilihan.

Nongkrong, belanja impulsif, upgrade gadget, langganan yang jarang digunakan, hingga pembelian barang karena promo bisa dievaluasi lebih ketat.

Cara ini membuat penghematan terasa lebih masuk akal. Tidak perlu langsung memangkas kebutuhan yang benar-benar penting. Fokus pertama justru pada pengeluaran yang memberikan dampak besar tetapi tidak terlalu mengganggu kehidupan sehari-hari.

Cicilan KPR Terasa Berat? Waspadai Cicilan Lain Setelah Memiliki Rumah

Memiliki rumah sering membuat seseorang merasa sudah mencapai satu tahap penting dalam kehidupan. Setelah KPR berjalan, muncul keinginan melengkapi rumah dengan furnitur, elektronik, renovasi, kendaraan baru, atau berbagai kebutuhan lainnya.

Di sinilah beban bisa bertambah.

Sofa dicicil. Peralatan elektronik dibeli dengan paylater. Kendaraan diganti. Renovasi menggunakan pinjaman.

Satu per satu terlihat kecil. Jika digabungkan, total kewajiban bulanannya bisa menjadi besar.

Padahal, cicilan KPR sendiri merupakan kewajiban jangka panjang.

Bank Indonesia mencatat kredit perbankan pada Juni 2026 tumbuh 12,67% secara tahunan, sementara kredit konsumsi tumbuh 5,75%. Data tersebut menunjukkan aktivitas pembiayaan masyarakat tetap berjalan dan kredit konsumsi masih menjadi bagian dari penyaluran kredit perbankan.

Artinya, akses terhadap pembiayaan memang semakin menjadi bagian dari aktivitas ekonomi. Namun, kemudahan memperoleh pembiayaan perlu diimbangi dengan kemampuan membayar.

Jika KPR sudah terasa berat, menambah cicilan baru sebaiknya dipertimbangkan dengan sangat hati-hati.

Tumbuhnya Transaksi Digital Makin Kuat, QRIS Melonjak 82,42 Persen

0

Tumbuhnya Transaksi Digital di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Bank Indonesia (BI) mencatat volume transaksi ekonomi dan keuangan digital mencapai 5,50 miliar transaksi sepanjang Juli 2026. Angka tersebut meningkat 28,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pejabat sementara Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan perkembangan tersebut ditopang oleh sistem pembayaran yang tetap aman dan andal. Stabilitas infrastruktur serta kondisi industri yang sehat juga menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas transaksi digital.

“Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Juli 2026 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar dan andal,” ujar Destry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (20/8/2026), dikutip dari Antara.

Pertumbuhan terlihat pada berbagai kanal pembayaran. Transaksi melalui layanan internet tercatat meningkat 9,39 persen secara tahunan, sementara transaksi melalui aplikasi mobile tumbuh lebih tinggi sebesar 24,25 persen.

QRIS Jadi Salah Satu Penopang Tumbuhnya Transaksi Digital

Tumbuhnya Transaksi Digital juga tercermin dari semakin tingginya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Sepanjang Juli 2026, volume transaksi QRIS tumbuh 82,42 persen secara tahunan.

BI menyebut peningkatan tersebut tidak terlepas dari bertambahnya jumlah pengguna serta merchant yang menerima pembayaran melalui QRIS. Perluasan ekosistem pembayaran digital membuat masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk melakukan transaksi secara cepat dan praktis.

Di sisi lain, infrastruktur pembayaran ritel BI-FAST juga mencatat kinerja positif. Volume transaksi melalui BI-FAST mencapai 546 juta transaksi atau tumbuh 31,62 persen secara tahunan. Nilai transaksi yang diproses melalui sistem tersebut mencapai Rp1.355 triliun.

BI Jaga Stabilitas Sistem Pembayaran

Untuk transaksi bernilai besar, BI-RTGS mencatat 990 ribu transaksi pada Juli 2026. Jumlah tersebut tumbuh 3,12 persen secara tahunan, sedangkan nilai transaksinya meningkat 1,54 persen menjadi Rp20.097 triliun.

Tumbuhnya Transaksi Digital berjalan beriringan dengan pengelolaan uang tunai. Uang kartal yang diedarkan (UYD) meningkat 15,10 persen secara tahunan menjadi Rp1.314 triliun.

Destry menegaskan BI tetap memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah mencukupi dengan kualitas yang layak edar. Distribusi tersebut juga mencakup wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) di seluruh Indonesia.

Perkembangan ini menunjukkan transformasi sistem pembayaran terus meluas, baik melalui kanal digital maupun layanan pembayaran konvensional. BI pun mempertahankan fokus pada keamanan, keandalan infrastruktur, dan kelancaran transaksi untuk menopang aktivitas ekonomi masyarakat.

Indonesia Kejar Daya Saing Global, Perkuat Industri Nasional Lewat Hilirisasi dan Digitalisasi

0

Pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan untuk Perkuat Industri Nasional sekaligus menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah perubahan ekonomi global yang berlangsung cepat. Strategi tersebut ditempuh melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi sumber daya alam, investasi, pengembangan manufaktur, hingga penguatan ekosistem industri berbasis teknologi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja positif sepanjang semester pertama 2026. Pertumbuhan ekonomi tercatat sekitar 5,5 persen dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali di level 2,88 persen.

“Pada semester pertama tahun ini, Indonesia tumbuh sebesar 5,5 persen, dan inflasi kita juga tetap rendah, yakni 2,88 persen,” ujar Airlangga saat memberikan keynote speech dalam SBM ITB x University of Glasgow Industrial Summit & International Conference on Management in Emerging Markets (ICMEM) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8).

Menurut Airlangga, ketahanan ekonomi tersebut turut ditopang oleh konsumsi domestik dan investasi yang masih tumbuh. Realisasi investasi pada semester I 2026 meningkat sekitar 7,2 persen secara tahunan.

Pemerintah melihat kondisi tersebut sebagai modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional. Pengembangan sektor manufaktur dan rantai pasok menjadi salah satu fokus agar aktivitas ekonomi tidak hanya bergantung pada perdagangan komoditas mentah.

Hilirisasi Jadi Strategi Perkuat Industri Nasional

Kebijakan hilirisasi menjadi bagian penting dalam upaya Perkuat Industri Nasional. Pemerintah terus mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri agar menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Pengembangan industri hilir juga diarahkan untuk membentuk ekosistem baru, termasuk pada sektor baterai dan kendaraan listrik. Dengan semakin banyaknya proses produksi yang dilakukan di dalam negeri, peluang investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan teknologi diharapkan ikut meningkat.

Airlangga mengatakan industrialisasi juga perlu melibatkan pelaku usaha skala kecil. Saat ini terdapat sekitar 25 juta usaha mikro dan kecil yang telah terhubung dengan ekosistem digital.

Pemerintah turut mendorong pembiayaan produktif melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program tersebut telah menjangkau sekitar 4,6 juta debitur, dengan sekitar 60 persen penyalurannya diarahkan untuk kegiatan produktif.

Teknologi dan Ekonomi Digital Jadi Penopang

Selain memperkuat sektor manufaktur, pemerintah melihat transformasi digital sebagai bagian penting untuk Perkuat Industri Nasional. Pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), big data, komputasi awan, dan Internet of Things (IoT) dinilai akan semakin menentukan produktivitas industri.

Karena itu, pembangunan pusat data dan infrastruktur digital terus disiapkan untuk menopang perkembangan ekonomi digital sekaligus kebutuhan industri modern.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah agenda strategis lain, mulai dari penguatan Indonesia Commodity Exchange, transformasi BUMN, pengembangan international financial center, hingga pengembangan energi surya dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt.

Airlangga menilai seluruh agenda tersebut membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah, regulator, dunia usaha, dan akademisi. Sinergi lintas sektor diperlukan agar transformasi ekonomi dapat berjalan konsisten dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Menurutnya, perubahan ekonomi global harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing nasional, memperkuat stabilitas keuangan, mempercepat transformasi digital, sekaligus memperluas integrasi Indonesia dengan rantai nilai global.

Diskon Tambah Daya PLN Bisa Hemat Jutaan Rupiah, Apa Syaratnya?

0

Program Diskon Tambah Daya listrik yang digelar PT PLN (Persero) dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat. Potongan biaya hingga 50 persen membuat pelanggan memiliki kesempatan meningkatkan kapasitas listrik tanpa harus mengeluarkan biaya sebesar tarif normal.

Ketua Umum Asosiasi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (Alperklinas) Tohom Purba mengatakan program Merdeka Daya dapat membantu pelanggan memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat. Kondisi tersebut terutama dirasakan rumah tangga yang menggunakan lebih banyak perangkat elektronik maupun masyarakat yang menjalankan usaha dari rumah.

“Bagi konsumen, tambah daya bukan sekadar angka VA. Ini berkaitan dengan kenyamanan dan kemampuan menggunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan,” ujar Tohom di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Program Diskon Tambah Daya memberikan potongan 50 persen bagi pelanggan rumah tangga tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA. Melalui promo tersebut, pelanggan dapat meningkatkan kapasitas hingga 7.700 VA.

Biaya Tambah Daya Dipangkas hingga 50 Persen

Besaran penghematan yang diperoleh pelanggan cukup signifikan. Pelanggan dengan daya awal 450 VA yang menaikkan kapasitas menjadi 900 VA, misalnya, cukup membayar Rp210.825. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan tarif normal yang mencapai Rp421.650.

Sementara itu, pelanggan dengan daya 5.500 VA yang ingin meningkatkan daya menjadi 7.700 VA hanya perlu membayar Rp1.065.900 dari tarif normal Rp2.131.800.

Menurut Tohom, keringanan tersebut dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhan tanpa terbebani biaya yang terlalu besar. Manfaatnya juga berpotensi dirasakan pelaku usaha kecil yang membutuhkan pasokan listrik lebih memadai.

Syarat Mengikuti Promo Merdeka Daya

PLN menetapkan sejumlah ketentuan bagi pelanggan yang ingin memperoleh Diskon Tambah Daya. Promo Merdeka Daya berlaku pada 18-25 Agustus 2026 dan dapat dimanfaatkan pelanggan rumah tangga maupun bisnis.

Pelanggan harus sudah terdaftar sebagai pengguna PLN sebelum 1 Agustus 2026 serta tidak memiliki tunggakan tagihan. Seluruh kewajiban pembayaran juga harus dilunasi sebelum pengajuan dilakukan.

Selain itu, biaya tambah daya wajib dibayarkan secara penuh dan tidak dapat dicicil. Program ini berlaku bagi seluruh golongan tarif pelanggan PLN yang memenuhi persyaratan.

Tohom menilai kebijakan tersebut dapat mendukung produktivitas masyarakat karena kapasitas listrik yang lebih besar memungkinkan penggunaan peralatan rumah tangga maupun perangkat usaha secara lebih optimal.

Tarif Layanan Ojek Online Tak Lagi Cuma Atur Penumpang, Barang dan Makanan Ikut Masuk

Pemerintah tengah menyiapkan aturan baru terkait Tarif Layanan Ojek Online yang mencakup jasa pengantaran penumpang, barang, hingga makanan. Penyusunan regulasi tersebut dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek daring dengan melibatkan kementerian terkait, perusahaan aplikasi, serta perwakilan pengemudi.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun ekosistem transportasi daring yang lebih tertata sekaligus meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Berdasarkan pembahasan pemerintah bersama DPR, pengaturan tarif untuk layanan antar barang dan makanan nantinya berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Sementara itu, layanan transportasi orang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan. Adapun Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan berperan dalam pembinaan serta penguatan kapasitas ekonomi para pengemudi ojol.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah masih membuka ruang dialog dengan asosiasi dan komunitas pengemudi sebelum regulasi tersebut disahkan. Pertemuan lanjutan dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat dengan target Perpres dapat diteken paling lambat awal September 2026.

Menurut Maman, regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan ruang lebih besar bagi pengemudi untuk meningkatkan kesejahteraan. Penghasilan pengemudi juga diharapkan tidak hanya bergantung pada aktivitas menarik penumpang.

Tarif Layanan Ojek Online Akan Dibahas Bersama

Pembahasan Tarif Layanan Ojek Online menjadi salah satu bagian penting dalam penyusunan ekosistem transportasi digital. Pemerintah ingin memastikan ketentuan yang diterapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pengemudi, konsumen, dan perusahaan aplikasi.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, aturan mengenai biaya jasa aplikasi untuk layanan antar orang sebenarnya sudah ditetapkan melalui keputusan Menteri Perhubungan. Besaran biaya jasa aplikasi maksimal delapan persen dan telah berlaku sejak 1 Juli 2026.

Namun, cakupan Perpres kini diperluas karena pemerintah tidak lagi hanya membahas transportasi orang. Pengaturan juga akan mencakup layanan pengiriman barang dan makanan yang selama ini menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi digital.

Dudy mengatakan perluasan cakupan tersebut membuat proses finalisasi regulasi membutuhkan pembahasan lebih lanjut agar seluruh ketentuan dapat berjalan secara konsisten.

Pemerintah Cari Titik Keseimbangan

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut pemerintah telah berdiskusi dengan perusahaan aplikator dan pengemudi mengenai ekosistem pengantaran barang serta makanan.

Pembahasan tersebut diarahkan untuk mencari titik keseimbangan dalam penetapan Tarif Layanan Ojol. Pemerintah ingin kebijakan yang dihasilkan tetap memberikan perlindungan kepada pengemudi tanpa mengganggu keberlanjutan bisnis perusahaan aplikasi.

Selain persoalan tarif, pemerintah juga mendorong agar pengemudi memiliki kesempatan mengembangkan sumber pendapatan lain. Dengan demikian, kebijakan baru diharapkan tidak sekadar mengatur tarif, tetapi turut memperkuat posisi pengemudi dalam ekosistem ekonomi digital.

Uang Cepat Habis Setelah Gajian? Coba Audit Pengeluaran Selama 30 Hari

0

Uang Cepat Habis Setelah Gajian sering terasa seperti kejadian yang sulit dijelaskan. Hari pertama menerima gaji masih merasa lega, tetapi beberapa hari kemudian saldo mulai turun drastis. Berempat.com melihat persoalan ini menarik untuk dibahas karena penyebabnya tidak selalu berkaitan dengan besarnya penghasilan. Cara mengatur uang, kebiasaan belanja, tagihan rutin, cicilan, sampai transaksi kecil yang dilakukan berulang kali bisa membuat penghasilan terasa cepat menghilang.

Fenomena tersebut semakin relevan ketika pembayaran digital menjadi bagian dari keseharian. Membeli makanan, membayar transportasi, berlangganan layanan digital, sampai berbelanja di marketplace dapat dilakukan hanya dengan beberapa sentuhan layar. Transaksi menjadi praktis, tetapi rasa “kehilangan uang” terkadang tidak terasa sebesar ketika seseorang mengeluarkan uang tunai.

Bank Indonesia mencatat nilai transaksi uang elektronik pada 2024 mencapai Rp1.305,3 triliun, meningkat sekitar 29,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut menunjukkan semakin besarnya aktivitas transaksi menggunakan instrumen pembayaran digital di Indonesia.

Kemudahan transaksi tentu memberikan manfaat. Namun, semakin mudah seseorang membayar sesuatu, semakin penting pula kemampuan untuk mengetahui ke mana uang pergi.

Uang Cepat Habis Setelah Gajian?Pengeluaran Kecil Bisa Diam-Diam Menghabiskan Gaji Loh!

Ketika menghadapi kondisi Uang Cepat Habis Setelah Gajian, banyak orang langsung mencari pengeluaran besar.

Cicilan kendaraan, biaya sewa, tagihan rumah, biaya pendidikan, atau kebutuhan keluarga memang bisa mengambil porsi besar dari pendapatan. Namun, ada jenis pengeluaran lain yang sering tidak mendapatkan perhatian cukup: transaksi kecil.

Secangkir kopi seharga Rp25 ribu mungkin terasa biasa. Begitu juga biaya pesan makanan Rp35 ribu, ongkos tambahan Rp10 ribu, atau pembelian barang kecil seharga Rp50 ribu.

Masalahnya muncul ketika semua transaksi tersebut dilakukan berkali-kali.

Sebagai contoh, pengeluaran rata-rata Rp35 ribu selama 25 hari bisa mencapai Rp875 ribu dalam satu bulan. Jika ditambah beberapa kebiasaan belanja lainnya, nominalnya bisa menembus angka jutaan rupiah.

Karena itu, ketika saldo terasa cepat menipis, jangan hanya mencari satu transaksi besar. Periksa frekuensi.

Bisa jadi masalahnya bukan satu pembelian mahal, melainkan puluhan keputusan kecil yang terjadi sepanjang bulan.

Gaji Naik, Gaya Hidup Ikut Naik

Pendapatan yang meningkat seharusnya memberikan ruang finansial yang lebih besar. Namun, dalam praktiknya, kenaikan penghasilan sering diikuti kenaikan standar hidup.

Ketika gaji bertambah, seseorang mungkin mulai makan di tempat yang lebih mahal, memilih layanan berlangganan dengan paket premium, mengganti perangkat lebih sering, atau meningkatkan frekuensi bepergian.

Fenomena ini sering disebut lifestyle inflation.

Misalnya, seseorang sebelumnya memperoleh Rp6 juta per bulan dan mampu menyisihkan Rp1 juta. Setelah penghasilan naik menjadi Rp9 juta, pengeluarannya ikut meningkat menjadi Rp8 juta. Secara nominal memang mendapatkan tambahan Rp3 juta, tetapi jumlah yang berhasil disimpan justru tidak banyak berubah.

Inilah alasan mengapa gaji yang lebih tinggi tidak otomatis membuat kondisi finansial lebih sehat.

Otoritas Jasa Keuangan juga menempatkan pengelolaan keuangan sebagai bagian penting dari literasi keuangan, termasuk kemampuan mengelola pendapatan, pengeluaran, tabungan, dan tujuan finansial.

Artinya, persoalan keuangan pribadi tidak berhenti pada pertanyaan “berapa besar gaji?” tetapi juga “bagaimana gaji tersebut digunakan?”

Jangan Menunggu Sisa Uang untuk Menabung

Salah satu kebiasaan yang membuat Uang Cepat Habis Setelah Gajian adalah menabung hanya jika masih ada uang pada akhir bulan.

Masalahnya, uang yang tersedia cenderung memiliki banyak tujuan.

Awalnya mungkin hanya digunakan untuk makan dan transportasi. Kemudian muncul ajakan nongkrong, promo marketplace, biaya langganan, kebutuhan mendadak, atau keinginan membeli sesuatu yang sudah lama diincar.

Akhirnya, uang yang tadinya ingin ditabung ikut terpakai.

Pendekatan yang lebih terstruktur adalah memisahkan tabungan setelah menerima penghasilan. Nominalnya tidak harus sama untuk semua orang. Kondisi penghasilan, jumlah tanggungan, cicilan, dan kebutuhan hidup setiap orang berbeda.

Yang lebih penting adalah membuat tabungan menjadi bagian dari anggaran sejak awal.

Uang tersebut bisa dialokasikan untuk dana darurat, investasi, pendidikan, membeli aset, atau tujuan finansial tertentu.

Dengan cara ini, menabung tidak lagi bergantung pada keberuntungan memiliki sisa uang.

Waspadai Belanja karena Promo

Promo memang menarik. Kata-kata seperti “diskon 50 persen”, “gratis ongkir”, “flash sale”, atau “cashback” dapat menciptakan dorongan untuk segera membeli.

Namun, ada perbedaan antara menghemat uang dan mengeluarkan uang lebih sedikit untuk sesuatu yang memang dibutuhkan.

Jika seseorang membeli barang Rp200 ribu karena mendapatkan diskon 40 persen, tetap ada Rp120 ribu yang keluar dari rekening.

Karena itu, sebelum checkout, coba tanyakan tiga hal:

  • Apakah barang ini memang dibutuhkan?
  • Apakah sudah direncanakan sebelumnya?
  • Kalau tidak ada diskon, apakah tetap ingin membelinya?

Jika jawabannya tidak, kemungkinan besar pembelian tersebut berasal dari dorongan sesaat.

Kebiasaan sederhana ini bisa membantu mengurangi pengeluaran impulsif yang sering menjadi salah satu penyebab Uang Cepat Habis Setelah Gajian.

Lakukan Audit Keuangan Selama Satu Bulan

Jika kondisi keuangan masih terasa sulit dikendalikan, tidak perlu langsung membuat sistem budgeting yang rumit.

Mulailah dengan mencatat seluruh pengeluaran selama 30 hari.

Catat semuanya, termasuk pengeluaran Rp5 ribu atau Rp10 ribu. Setelah satu bulan selesai, kelompokkan berdasarkan kategori seperti kebutuhan rumah tangga, makanan, transportasi, hiburan, belanja online, cicilan, langganan, dan kebutuhan lainnya.

Dari sana akan terlihat pola yang sebelumnya tidak disadari.

Mungkin ternyata pengeluaran terbesar bukan berasal dari belanja barang, tetapi makanan. Bisa juga ternyata ada beberapa layanan digital yang masih aktif meskipun jarang digunakan.

Audit sederhana seperti ini memberikan gambaran nyata tentang perilaku finansial.

Setelah mengetahui polanya, barulah tentukan bagian mana yang perlu dikurangi.

Tujuannya bukan membuat hidup menjadi terlalu ketat. Pengelolaan uang yang baik justru memberikan ruang untuk menikmati penghasilan dengan lebih tenang karena kebutuhan utama, tabungan, dan keinginan sudah memiliki porsinya masing-masing.

BI Gratiskan Biaya Transaksi QRIS untuk UMKM, Berlaku Mulai Oktober

0

Kebijakan Biaya Transaksi QRIS kembali mendapat perhatian setelah Bank Indonesia (BI) memperluas pemberlakuan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar nol persen untuk sejumlah kategori merchant. Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 1 Oktober 2026 dan diarahkan untuk meringankan beban pelaku usaha sekaligus memperluas penggunaan pembayaran digital di masyarakat.

Pejabat Gubernur Sementara BI Destry Damayanti mengatakan kebijakan MDR nol persen diharapkan memberikan efisiensi bagi pelaku usaha, khususnya UMKM. Menurutnya, perkembangan sistem pembayaran digital perlu memberikan dampak langsung terhadap kegiatan ekonomi dan memperkuat daya saing nasional.

“Setiap kemajuan sistem pembayaran harus bermuara pada satu tujuan, yaitu kebijakan pro-growth yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Destry di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (18/8/2026).

MDR QRIS merupakan biaya jasa yang dibayarkan merchant kepada penyedia jasa pembayaran (PJP) dalam setiap transaksi menggunakan QRIS. BI menegaskan biaya tersebut menjadi tanggungan merchant dan tidak boleh dialihkan kepada konsumen.

Aturan Biaya Transaksi QRIS untuk UMKM

Dalam aturan terbaru, BI tetap mempertahankan MDR nol persen bagi merchant usaha mikro (UMI) untuk transaksi hingga Rp500 ribu. Sementara transaksi dengan nilai di atas Rp500 ribu dikenakan MDR sebesar 0,3 persen.

Kebijakan tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro untuk menekan Biaya Transaksi QRIS, terutama dalam transaksi dengan nominal kecil yang banyak terjadi pada aktivitas perdagangan sehari-hari.

Perubahan juga diterapkan untuk merchant usaha kecil, menengah, dan besar. Transaksi hingga Rp100 ribu mendapatkan MDR nol persen. Untuk transaksi di atas nominal tersebut, tarif MDR ditetapkan sebesar 0,7 persen.

Sebelumnya, kategori merchant tersebut dikenakan MDR 0,7 persen untuk seluruh transaksi. Perluasan tarif nol persen ini diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku usaha menggunakan QRIS sebagai sarana pembayaran.

MDR QRIS Juga Berlaku untuk Sejumlah Layanan

BI turut menetapkan skema berbeda untuk merchant pada sektor tertentu. Di bidang pendidikan, transaksi hingga Rp100 ribu dikenakan MDR nol persen, sedangkan transaksi di atasnya dikenakan tarif 0,6 persen.

Untuk transaksi QRIS di SPBU, MDR gratis berlaku hingga Rp100 ribu. Transaksi dengan nilai lebih tinggi dikenakan tarif 0,4 persen.

Sementara itu, transaksi pada layanan publik dan pemerintah juga memperoleh MDR nol persen. Ketentuan tersebut mencakup Badan Layanan Umum (BLU), Public Service Obligation (PSO), Government to People (G2P), termasuk penyaluran bantuan sosial, serta People to Government (P2G) seperti pembayaran pajak, paspor, dan donasi sosial.

Rantai Pasok Motor Listrik Diperkuat, Peluang Besar Terbuka bagi IKM Lokal

0

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong keterlibatan industri kecil dan menengah (IKM) dalam Rantai Pasok Motor Listrik nasional. Langkah ini dinilai penting agar pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia ikut memperkuat industri komponen dalam negeri, meningkatkan nilai tambah, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pengembangan industri kendaraan listrik harus memberikan manfaat yang lebih luas bagi struktur manufaktur nasional. IKM didorong tidak hanya menjadi penerima pembinaan, tetapi mampu berkembang menjadi pemasok bagi industri besar dan memperoleh pesanan secara berkelanjutan.

“Target kami bukan sekadar semakin banyak IKM yang mendapatkan pembinaan, tetapi juga memenuhi persyaratan industri, karena IKM harus mampu memenuhi kualifikasi sebagai pemasok, masuk ke dalam rantai pasok, dan pada akhirnya memperoleh pesanan secara berkelanjutan,” kata Agus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (18/8).

Upaya tersebut mulai membuahkan hasil. Dua IKM binaan Kemenperin, yakni PT Kannindo Metal Industri dan PT Multikon Rekatama Industri, kini telah masuk dalam ekosistem pendukung motor listrik nasional atau Molinas yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang pada 13 Agustus 2026.

IKM Mulai Masuk Rantai Pasok Motor Listrik

Kedua perusahaan tersebut memproduksi komponen box baterai dan bracket baterai untuk motor listrik Alva yang diproduksi PT Electra Mobilitas Indonesia. Keterlibatan tersebut menunjukkan peluang IKM dalam Rantai Pasok Motor Listrik semakin terbuka seiring meningkatnya kebutuhan terhadap komponen lokal.

Kemenperin menjalankan pembinaan dengan pendekatan supplier development. Kebutuhan industri besar dan original equipment manufacturer (OEM) menjadi dasar untuk memetakan kemampuan IKM. Setelah itu, dilakukan asesmen terhadap teknologi, kualitas, kapasitas produksi, sertifikasi, produktivitas, hingga ketepatan pengiriman.

Menurut Agus, pola tersebut membuat pembinaan lebih terarah karena IKM dikembangkan berdasarkan kebutuhan pasar. Pemerintah kemudian membantu menutup kesenjangan melalui peningkatan teknologi, sumber daya manusia, standardisasi, serta fasilitas pengujian.

Pemerintah Perluas Lokalisasi Komponen

Penguatan Rantai Pasok Motor Listrik juga diarahkan pada peningkatan penggunaan komponen buatan dalam negeri. IKM yang sudah memiliki kemampuan manufaktur dapat diarahkan memproduksi komponen seperti bracket, housing, sheet metal, fastener, wiring harness, hingga komponen berbahan logam, plastik, dan karet.

Sementara itu, IKM dengan kemampuan engineering lebih tinggi berpeluang masuk ke produksi battery housing, motor housing, precision machining, komponen kelistrikan, hingga bagian pendukung battery pack dan power electronics.

Direktur Jenderal IKMA Kemenperin Reni Yanita menilai kemitraan antara IKM, industri besar, OEM, dan Tier-1 menjadi salah satu kunci mempercepat integrasi tersebut. Kemenperin juga menggelar business matching yang dilengkapi penyampaian spesifikasi, supplier assessment, pengembangan prototipe, pengujian, dan proses kualifikasi pemasok.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap semakin banyak IKM nasional yang mampu memenuhi standar industri dan mengambil posisi dalam Rantai Pasok Motor Listrik, sehingga pertumbuhan kendaraan listrik turut memperkuat fondasi manufaktur Indonesia.

Jangan Sampai Nasihat yang Baik Justru Menjadi Penghambat Karier

0

Penghambat karier kadang datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Salah satunya adalah nasihat orang tua yang sebenarnya diberikan karena rasa sayang, tetapi belum tentu selalu cocok dengan kondisi dunia kerja saat ini. Di Berempat.com, kami melihat bahwa kalimat seperti “cari pekerjaan yang aman saja”, “jangan terlalu sering pindah kerja”, atau “yang penting jadi pegawai tetap” tetap bisa menjadi bahan pertimbangan, tetapi tidak harus diterima sebagai aturan mutlak dalam menentukan arah profesional.

Orang tua tentu memiliki pengalaman hidup yang berbeda. Banyak nasihat mereka lahir dari kondisi ekonomi dan dunia kerja pada zamannya. Sementara itu, pasar kerja terus berubah. Teknologi, kecerdasan buatan, pekerjaan remote, ekonomi digital, profesi kreatif, hingga pekerjaan berbasis proyek membuat pilihan karier saat ini semakin beragam.

World Economic Forum dalam Future of Jobs Report 2025 memperkirakan 170 juta pekerjaan baru akan tercipta secara global hingga 2030, sementara sekitar 92 juta pekerjaan berpotensi terdampak atau tergeser. Secara bersih, perubahan tersebut diproyeksikan menghasilkan tambahan 78 juta pekerjaan. Laporan ini berdasarkan survei terhadap lebih dari 1.000 perusahaan yang mewakili lebih dari 14 juta pekerja.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan yang dianggap aman hari ini belum tentu memiliki bentuk yang sama beberapa tahun mendatang. Bahkan, WEF memperkirakan 39% keterampilan inti pekerja akan berubah hingga 2030.

Karena itu, mendengarkan nasihat keluarga tetap penting. Namun, keputusan tanpa penghambat karier perlu disesuaikan dengan kemampuan, tujuan pribadi, dan kondisi industri yang sedang dihadapi.

“Yang Penting Kerja Tetap” Tidak Selalu Menjadi Pilihan Terbaik

Bagi generasi sebelumnya, pekerjaan tetap sering dianggap sebagai simbol kestabilan. Pendapatan rutin, jenjang karier yang jelas, dan fasilitas perusahaan menjadi alasan kuat untuk mempertahankan satu pekerjaan selama mungkin.

Nilai tersebut masih relevan. Namun, kondisi setiap orang berbeda.

Ada orang yang berkembang pesat dalam pekerjaan tetap. Ada pula yang memiliki potensi lebih besar melalui pekerjaan profesional independen, bisnis, startup, konsultasi, pekerjaan kreatif, atau profesi digital.

Masalah muncul ketika seseorang memilih pekerjaan semata-mata karena dianggap aman, padahal bidang tersebut tidak sesuai dengan kemampuan atau minatnya.

Dalam jangka panjang, keputusan seperti ini dapat menjadi penghambat karier karena seseorang berhenti mengembangkan kemampuan yang sebenarnya menjadi kekuatannya.

Karier juga tidak harus mengikuti satu jalur lurus. Seseorang bisa memulai sebagai staf pemasaran, kemudian menjadi spesialis digital marketing, membangun agensi kecil, dan akhirnya menjadi konsultan. Perpindahan tersebut tidak otomatis berarti gagal mempertahankan karier. Bisa saja itu merupakan proses menemukan posisi yang lebih sesuai.

Nasihat “Jangan Sering Pindah Kerja” Perlu Dilihat Konteksnya

Nasihat untuk tidak terlalu sering berganti pekerjaan sebenarnya memiliki dasar. Terlalu banyak perpindahan tanpa alasan yang jelas memang dapat menimbulkan pertanyaan ketika seseorang melamar pekerjaan baru.

Namun, menjadikan semua perpindahan sebagai sesuatu yang buruk juga kurang tepat.

Pindah pekerjaan dapat dilakukan karena ingin mendapatkan tanggung jawab lebih besar, mempelajari teknologi baru, memasuki industri yang sedang berkembang, memperoleh kompensasi yang lebih sesuai, atau mencari lingkungan kerja yang lebih cocok.

Yang perlu dilihat bukan sekadar berapa kali seseorang pindah perusahaan, tetapi apa yang diperoleh dari setiap perpindahan tersebut.

Jika jawabannya iya, perpindahan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi pengembangan karier.

Sebaliknya, bertahan selama bertahun-tahun di posisi yang sama tanpa menambah keterampilan juga tidak otomatis membuat karier lebih aman.

Nasihat Orang Tua yang Bisa Menjadi Penghambat Karier

Ada beberapa nasihat yang terdengar masuk akal, tetapi perlu diperiksa kembali sebelum dijadikan prinsip hidup.

Salah satunya adalah “ikuti pekerjaan yang paling aman.”

Keamanan pekerjaan memang penting. Namun, keamanan tidak hanya berasal dari status pegawai tetap. Kemampuan yang terus berkembang juga dapat menjadi bentuk keamanan karier.

Nasihat lain yang perlu dipertimbangkan adalah “jangan terlalu mengejar uang.”

Kalimat tersebut mungkin dimaksudkan agar seseorang tidak menjadikan uang sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan. Namun, kompensasi tetap perlu diperhatikan. Jika tanggung jawab terus bertambah sementara penghasilan dan kesempatan berkembang tidak bergerak, seseorang perlu mengevaluasi situasinya.

Ada pula anggapan bahwa “yang penting punya pekerjaan sesuai jurusan.”

Dunia profesional saat ini tidak selalu bekerja seperti itu. Banyak orang justru membangun karier melalui keterampilan yang mereka kembangkan setelah lulus pendidikan.

LinkedIn dalam laporan Skills on the Rise 2026 menyebut perusahaan semakin memperhatikan keterampilan yang dimiliki seseorang, bukan hanya gelar, jabatan, atau jalur karier yang linear.

Artinya, kemampuan untuk terus belajar dapat menjadi aset yang sangat penting.

Jangan Terlalu Terpaku pada Gelar dan Jabatan

Pendidikan tetap memiliki peran penting dalam membangun fondasi profesional. Namun, gelar bukan satu-satunya faktor yang menentukan perkembangan karier.

Kemampuan analisis data, komunikasi, kepemimpinan, pemasaran digital, penggunaan AI, negosiasi, pemecahan masalah, dan kemampuan menjual ide dapat memiliki nilai tinggi tergantung bidang yang dipilih.

WEF menempatkan analytical thinking sebagai salah satu keterampilan inti teratas yang dianggap penting oleh pemberi kerja. Resiliensi, fleksibilitas, agility, kepemimpinan, dan pengaruh sosial juga termasuk keterampilan yang banyak dibutuhkan.

Karena itu, seseorang perlu melihat karier sebagai proses membangun kompetensi, bukan sekadar mengumpulkan jabatan.

Dengarkan Nasihat, tetapi Tetap Periksa Relevansinya

Sebelum menerima atau menolak nasihat orang tua, ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu.

Pertama, apakah kondisi industri saat ini masih sama dengan ketika nasihat tersebut terbentuk?

Kedua, apakah saran tersebut sesuai dengan tujuan karier pribadi?

Ketiga, keterampilan apa yang sedang dibutuhkan pasar?

Keempat, apakah pilihan tersebut memberikan ruang untuk berkembang dalam tiga sampai lima tahun ke depan?

Kelima, apa konsekuensinya jika nasihat tersebut benar-benar diikuti?

Pertanyaan semacam ini membuat keputusan karier lebih objektif. Seseorang tidak harus melawan orang tua hanya demi terlihat mandiri. Begitu pula tidak perlu mengikuti semua nasihat hanya karena merasa tidak enak hati.