Minggu, Juli 20, 2025
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 3

Bangun Ketahanan Pangan, Pemerintah Dorong Konsumsi Berbasis Sumber Daya Lokal

Upaya diversifikasi pangan nasional kini kian diperkuat dengan mendorong pemanfaatan sumber daya lokal sebagai fondasi utama. Badan Pangan Nasional (NFA) menegaskan langkah ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 yang mengatur percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis potensi sumber daya lokal. Aturan tersebut menjadi pijakan strategis untuk mewujudkan sistem pangan nasional yang mandiri, sehat, dan berkelanjutan.

Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, menyebut bahwa pengembangan pangan lokal tidak hanya menjadi bagian dari solusi atas ketahanan pangan, tetapi juga bagian dari transformasi menyeluruh ekosistem pangan nasional.

“Perpres 81/2024 ini adalah panduan utama kita. Melalui pengembangan pangan lokal seperti singkong, sorgum, jagung, sagu, dan sukun, kita tidak hanya memperkuat ketahanan pangan, tapi juga membuka ruang pertumbuhan ekonomi dari daerah,” ujarnya, Kamis (10/7/2025).

Langkah konkret dalam menjalankan amanat ini tampak dari kegiatan panen dan pengolahan sorgum di SEIN Farm, Sorgum Center Indonesia, Kota Bandung, Rabu (9/7). Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan NFA, Andriko Noto Susanto, yang hadir langsung dalam acara tersebut menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada beras dan terigu.

“Kita memiliki banyak sumber karbohidrat yang potensial. Sorgum salah satunya, yang adaptif di banyak daerah dan memiliki nilai ekonomi yang baik. Pengembangannya di Bandung adalah contoh nyata diversifikasi pangan yang harus terus kita dorong,” ujar Andriko.

Pangan Lokal Perlu Masuk Sistem Ekonomi Nasional

Andriko menambahkan, potensi ekonomi dari pangan lokal bisa semakin besar bila dimasukkan ke dalam sistem ekonomi nasional. Apalagi Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan pentingnya kemandirian pangan sebagai agenda utama pemerintah. Program-program seperti Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis pun siap menyerap hasil panen petani lokal.

Namun tantangan besar masih menghadang. Salah satunya adalah pola konsumsi masyarakat yang masih sangat berorientasi pada beras. Data Direktori Konsumsi Pangan Nasional 2024 menunjukkan konsumsi beras nasional mencapai 92 kg/kapita/tahun, jauh di atas konsumsi alternatif seperti singkong, ubi jalar, atau sagu.

Untuk mengubah pola pikir masyarakat, promosi dan edukasi terus dilakukan, termasuk melalui program B2SA Goes to School. Sepanjang 2024, kampanye ini telah menjangkau 380 sekolah di 38 provinsi dengan lebih dari 80 ribu siswa sebagai peserta.

Dari sisi daerah, Pemerintah Kota Bandung menyambut baik upaya ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, menyebut sorgum sebagai pangan alternatif yang bernilai tinggi, baik dari sisi gizi maupun ekonomi. Seluruh bagian tanaman ini bisa dimanfaatkan, menjadikannya komoditas yang menjanjikan bagi ketahanan dan kemandirian pangan lokal.

Sementara itu, Direktur Sorgum Center Indonesia, Wisnu Cahyadi, menuturkan bahwa pengembangan sorgum di tempatnya adalah hasil kolaborasi antara dunia riset dan praktik lapangan. Bersama Universitas Pasundan dan BRIN, sorgum dikembangkan bukan hanya sebagai bahan pangan, tapi juga pakan ternak dan sumber energi alternatif.

“Sorgum itu tahan terhadap cuaca ekstrem, waktu panennya singkat, dan manfaatnya beragam. Ini bukti bahwa pangan lokal punya masa depan cerah dan layak diperjuangkan,” tandas Wisnu.

Dorong Pertanian dan Perumahan, Skema KUR untuk UMKM Diperluas

Program KUR untuk UMKM mencatat capaian mengesankan sepanjang enam bulan pertama 2025. Hingga akhir Juni, total penyaluran kredit telah mencapai Rp131,84 triliun atau 45,86 persen dari target tahunan. Angka ini menandakan tingginya respons positif pelaku usaha kecil terhadap pembiayaan dengan subsidi bunga dari pemerintah, di tengah dinamika ekonomi yang masih penuh tantangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, jumlah debitur yang telah mengakses KUR untuk UMKM tercatat 2,28 juta orang. Tingkat kredit bermasalah pun tetap terkendali di angka 2,38 persen, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata kredit UMKM pada umumnya yang berada di level 4,36 persen.

Fokus ke Sektor Produktif dan Dorong Ketahanan Pangan

Airlangga menambahkan bahwa sekitar 60 persen dari total pembiayaan telah mengalir ke sektor produksi. “Ini menunjukkan KUR betul-betul memberikan dorongan nyata bagi produktivitas UMKM,” ujarnya dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan KUR.

Mendukung program ketahanan pangan nasional, pemerintah juga menyiapkan terobosan kebijakan baru untuk mempermudah akses KUR di sektor pertanian, khususnya komoditas tebu. Mengingat sebagian besar tanaman tebu rakyat sudah memasuki usia tidak produktif, pembiayaan melalui KUR diharapkan bisa mempercepat proses peremajaan.

Relaksasi diberikan bagi petani yang pernah menggunakan kredit komersial agar tetap bisa mengajukan KUR. Selain itu, para mitra usaha yang mendampingi kelompok tani akan dilibatkan dalam proses validasi agar pencairan dana bisa lebih cepat. Petani binaan pun dibebaskan dari kewajiban menyertakan agunan tambahan, cukup dengan usaha yang dibiayai.

Tak hanya sektor pangan, skema pembiayaan murah juga diperluas ke sektor perumahan demi mendukung Program Tiga Juta Rumah. UMKM yang menjadi bagian dari rantai pasok konstruksi bisa mengakses pinjaman hingga Rp5 miliar dengan subsidi bunga 5 persen. Sementara pelaku usaha mikro yang ingin membeli atau merenovasi rumah mendapat plafon kredit hingga Rp500 juta, dengan bunga ringan antara 6–9 persen per tahun.

Sektor Perumahan Memiliki Dampak Terhadap Ekonomi Nasional

Menurut Airlangga, sektor perumahan memiliki efek ganda terhadap ekonomi nasional, termasuk menciptakan belasan juta lapangan kerja. “Setiap rupiah yang masuk ke sektor ini bisa menghasilkan Rp1,74 output ekonomi,” jelasnya.

Pemerintah pun menambah plafon KUR sebesar Rp117 triliun serta alokasi tambahan subsidi bunga sebesar Rp1,2 triliun untuk memperkuat pembiayaan UMKM sepanjang sisa tahun ini.

Dari sisi inklusi keuangan, lebih dari satu juta pelaku usaha mengakses KUR untuk pertama kali. Setengah juta lainnya berhasil naik kelas. Bahkan, kerja sama dengan pemerintah daerah juga membuahkan hasil nyata, dengan 1,27 juta calon debitur baru berhasil dikonversi dari basis data 1,87 juta UMKM potensial.

Selain itu, program Kredit Alsintan sudah melibatkan 15 bank penyalur untuk membantu proses mekanisasi pertanian. Sementara Kredit Industri Padat Karya tengah difinalisasi aturannya agar bisa segera diluncurkan.

Untuk mengamankan kinerja positif sepanjang tahun, pemerintah telah menganggarkan subsidi bunga sebesar Rp38,28 triliun. Proyeksi optimistis pun digaungkan: target tahunan diprediksi akan terlampaui.

Kasus Kebab Baba Rafi: Terlilit Utang Pinjol Rp2 Miliar, Nasib Waralaba Dipertanyakan

Kasus Kebab Baba Rafi tengah menjadi sorotan publik setelah munculnya kabar bahwa jaringan waralaba kebab terbesar di Indonesia ini tersandung masalah utang pinjaman online (pinjol) senilai Rp2 miliar. Gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah dilayangkan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, memicu pertanyaan tentang kondisi keuangan dan masa depan brand kuliner yang selama ini dikenal luas di dalam dan luar negeri.

Gugatan tersebut diajukan oleh pihak kreditur yang menyebut PT Baba Rafi Indonesia terlambat memenuhi kewajibannya dalam membayar utang. Pengajuan PKPU itu resmi tercatat dengan nomor perkara 211/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Pst. Meskipun belum ada putusan final, proses hukum ini cukup membuat geger dunia usaha, terlebih karena Baba Rafi dikenal sebagai ikon UMKM sukses yang mengusung sistem waralaba kuliner cepat saji.

CEO dan pendiri Baba Rafi, Hendy Setiono, telah memberikan klarifikasi bahwa perusahaan yang terkena gugatan bukanlah induk usaha dari jaringan Kebab Turki Baba Rafi yang dikenal luas di Indonesia maupun luar negeri. Menurutnya, entitas yang dimaksud dalam gugatan adalah mitra waralaba atau unit usaha tertentu, bukan jaringan secara keseluruhan. Hal ini disampaikan untuk menenangkan para mitra dan investor agar tidak panik menyikapi pemberitaan yang berkembang.

Sorotan terhadap Tata Kelola Keuangan UMKM

Namun demikian, kasus Kebab Baba Rafi ini tetap menimbulkan kekhawatiran, khususnya di kalangan pelaku usaha waralaba dan UMKM. Banyak yang mempertanyakan bagaimana brand sebesar itu bisa terlibat pinjol, dan apa implikasinya bagi reputasi bisnis waralaba kuliner lainnya. Di media sosial, diskusi soal keterlibatan UMKM dalam pinjaman berbunga tinggi semakin ramai, memperlihatkan adanya keprihatinan atas ketergantungan pelaku usaha terhadap utang konsumtif.

Pakar hukum bisnis menyebut bahwa gugatan PKPU bukan berarti perusahaan langsung bangkrut, namun menjadi sinyal peringatan agar manajemen keuangan dievaluasi secara serius. Bila dalam masa PKPU perusahaan tidak dapat menyusun skema pembayaran ulang yang disepakati bersama kreditur, maka berpotensi menuju proses pailit.

Di sisi lain, Asosiasi Franchise Indonesia mengimbau masyarakat dan calon mitra waralaba untuk tetap tenang, sembari menunggu kejelasan hukum yang tengah berjalan. Mereka menilai bahwa kasus hukum seperti ini seharusnya menjadi momentum bagi pelaku usaha untuk memperkuat transparansi dan tata kelola keuangan di sektor waralaba.

Mengenal Industrial Control System dan Manfaatnya untuk Produksi Harian

Dalam dunia manufaktur dan industri saat ini, kecepatan dan ketepatan dalam proses produksi menjadi prioritas utama. Untuk mencapainya, banyak perusahaan kini mengandalkan Industrial Control System—sebuah sistem teknologi yang dirancang untuk mengawasi, mengontrol, dan mengotomatiskan berbagai proses industri. Tidak hanya digunakan oleh perusahaan besar, sistem ini juga semakin banyak diadopsi oleh pelaku industri skala kecil hingga menengah karena manfaatnya yang nyata dalam aktivitas produksi harian.

Industrial Control System berperan penting dalam menjaga kestabilan operasional. Dengan memantau berbagai elemen produksi secara real-time, sistem ini memberikan kontrol penuh kepada pemilik usaha untuk memastikan proses berjalan sesuai target, efisien, dan juga minim kesalahan.

Apa Itu Industrial Control System?

Sistem Otomatisasi yang Jadi Tulang Punggung Pabrik

Secara sederhana, Industrial Control System (ICS) adalah rangkaian perangkat dan software yang digunakan untuk mengontrol proses industri secara otomatis. Sistem ini mencakup sensor, kontroler, aktuator, serta antarmuka pengguna seperti dashboard atau panel kendali.

Bagaimana Cara Kerjanya?

Sensor yang terpasang di mesin atau jalur produksi akan mengumpulkan data, lalu mengirimkannya ke kontroler. Kontroler ini akan menganalisis data dan menjalankan instruksi sesuai parameter yang telah ditentukan, misalnya menyalakan atau mematikan mesin, mengatur suhu, atau menghentikan proses saat terjadi kesalahan.

Manfaat Industrial Control System dalam Produksi Harian

Penggunaan Industrial Control System membawa berbagai keuntungan nyata, terutama dalam pengelolaan produksi sehari-hari. Berikut beberapa manfaat utamanya:

  1. Pengawasan Real-Time

Sistem ini memungkinkan pengawasan jalannya produksi secara langsung. Operator atau manajer bisa melihat status mesin, jumlah produksi, dan performa keseluruhan hanya lewat dashboard digital.

  1. Efisiensi Energi dan Bahan Baku

Dengan kendali yang lebih akurat, sistem mampu mengatur konsumsi energi dan pemakaian bahan baku secara optimal, sehingga mengurangi pemborosan.

  1. Minim Risiko Human Error

Kesalahan manual dalam proses produksi bisa diminimalkan karena semua tindakan utama diatur oleh sistem otomatis berdasarkan data yang objektif.

  1. Respon Cepat terhadap Gangguan

Jika terjadi masalah di jalur produksi—seperti tekanan udara tidak stabil atau suhu mesin naik—sistem akan memberikan peringatan bahkan menghentikan proses untuk menghindari kerusakan lebih lanjut.

Solusi Industrial Control System dari Miraswift

PT Miraswift Auto Solusi adalah perusahaan teknologi asal Indonesia yang menghadirkan solusi Industrial Control System terintegrasi dengan teknologi IoT (Internet of Things). Produk ini dirancang untuk menjawab kebutuhan berbagai jenis industri—baik yang sudah digital maupun yang masih dalam tahap awal transformasi.

  • Pemantauan Produksi Langsung dari Smartphone

Salah satu keunggulan dari solusi Miraswift adalah kemampuannya untuk diakses langsung melalui perangkat mobile. Pengguna bisa melihat status produksi, performa mesin, hingga laporan energi—kapan pun dan di mana pun.

  • Sistem Fleksibel dan Mudah Diintegrasikan

Miraswift memastikan setiap solusi bisa menyatu dengan peralatan yang sudah ada di lapangan. Jadi, perusahaan tidak perlu melakukan perubahan besar-besaran atau investasi mahal di awal.

  • Konsultasi dan Pendampingan Penuh

Mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan sistem, hingga implementasi dan revisi pasca-peluncuran, tim Miraswift siap mendampingi setiap langkah agar sistem berjalan optimal dan memberikan dampak langsung pada proses produksi.

Potensi Industrial Control System untuk UMKM dan Industri Skala Menengah

Selama ini, banyak pelaku usaha kecil hingga menengah mengira bahwa sistem seperti Industrial Control System hanya cocok untuk perusahaan besar dengan kapasitas produksi tinggi. Padahal, tren industri saat ini menunjukkan bahwa semakin banyak UMKM mulai tertarik untuk mengadopsi teknologi kontrol otomatis demi efisiensi dan konsistensi hasil produksi.

Dengan sistem yang kini lebih modular, terjangkau, dan mudah diintegrasikan, ICS justru bisa menjadi alat bantu transformasi digital yang sangat strategis bagi pelaku usaha skala menengah ke bawah. Penggunaan kontrol suhu otomatis dalam pengolahan makanan, sensor pemantauan tekanan pada usaha percetakan, hingga pengaturan jadwal kerja mesin pada industri garmen adalah beberapa contoh penerapan yang sangat mungkin dilakukan tanpa investasi besar.

Didukung dengan konektivitas berbasis IoT seperti yang ditawarkan oleh Miraswift, sistem ini menjadi lebih fleksibel dan dapat dimonitor langsung dari perangkat mobile. Ini berarti, pelaku UMKM pun kini bisa mengakses sistem kontrol industri canggih yang sebelumnya hanya digunakan oleh korporasi besar—membuka peluang baru untuk tumbuh lebih efisien dan kompetitif.

Batam Disiapkan Jadi Pusat Industri AI di Indonesia, Pemerintah Matangkan Strategi

Pengembangan industri AI di Indonesia terus menunjukkan arah yang menjanjikan. Salah satu kawasan yang kini tengah disorot adalah Batam, Kepulauan Riau. Wilayah ini dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengembangan kecerdasan buatan nasional. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, dalam diskusi terbatas bertajuk Focused Group Discussion bertema “Potensi Penguatan Industri Elektronika dalam Rangka Pengembangan Industri AI di Indonesia”, yang berlangsung di Batam, Kamis (10/7).

Faisol menyebut, Batam tidak hanya memiliki posisi geografis strategis, tapi juga telah didukung oleh 19 kawasan industri aktif. Sejumlah perusahaan di wilayah ini bahkan telah bergerak di bidang teknologi elektronika yang menjadi fondasi penting dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan.

“Batam punya peluang besar untuk menjadi episentrum pengembangan industri AI di masa depan,” tegas Faisol. Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa kawasan industri yang ia kunjungi memperlihatkan kesiapan infrastruktur serta keterlibatan dalam rantai pasok global.

Infrastruktur dan Posisi Strategis Jadi Modal Kuat

Dalam kunjungannya ke Batam, Faisol turut menyambangi beberapa perusahaan yang memproduksi komponen untuk gadget global, termasuk lokasi calon pabrik mitra Apple yang akan merakit AirTag. Kunjungan ini memperkuat keyakinannya bahwa Batam mampu menjadi tulang punggung industri AI di Indonesia.

Dukungan serupa juga disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria. Ia menilai bahwa posisi Batam yang strategis dan infrastruktur digital yang sudah terbentuk menjadi alasan kuat mengapa kawasan ini layak dijadikan pusat unggulan teknologi AI nasional.

“Batam punya sejarah panjang dalam industri telekomunikasi dan digital. Ini saatnya kita jadikan Batam sebagai flagship pengembangan teknologi masa depan, khususnya AI,” kata Nezar.

Sementara itu, Direktur IT Digital PT Telkom Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan teknologi dan keamanan data. Ia mendorong agar penguatan sektor manufaktur digital tetap mengutamakan perlindungan privasi dan integritas data.

Kontribusi Ekonomi AI Diprediksi Capai USD 366 Miliar

Diskusi lintas kementerian dan BUMN di Batam menjadi langkah awal dalam membentuk sinergi penguatan industri berbasis kecerdasan buatan. Data dari Kearney menunjukkan bahwa teknologi AI diproyeksikan menyumbang hingga 12% terhadap PDB Indonesia pada 2030, dengan nilai mencapai USD 366 miliar—tertinggi di kawasan Asia Tenggara.

Namun, untuk mewujudkan potensi besar tersebut, penguatan ekosistem tetap menjadi pekerjaan rumah bersama. Pemerintah dan pelaku industri perlu mendorong percepatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas SDM, serta kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dengan dukungan yang tepat, bukan tak mungkin Batam akan menjelma sebagai tulang punggung baru dalam transformasi digital nasional dan menjadi etalase dari kemajuan industri AI di Indonesia.

Usulan Rumah Subsidi 14 m² Dicabut, Pemerintah Evaluasi Ulang Standar Hunian

Kontroversi seputar usulan rumah subsidi 14 meter persegi akhirnya dijawab langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Ia resmi mencabut ide tersebut dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik. Usulan ini sebelumnya masuk dalam rancangan kebijakan Rumah Subsidi Pemerintah, namun menuai kritik karena dianggap tidak layak dari sisi kenyamanan.

Dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Kamis (11/7/2025), Maruarar secara terbuka mengakui bahwa ide tersebut belum melalui kajian yang matang. Ia menyebut pentingnya mempertimbangkan opini publik sebelum meluncurkan kebijakan, apalagi yang menyangkut kebutuhan dasar seperti hunian.

“Saya sudah mendengar banyak masukan, termasuk dari anggota Komisi V DPR. Maka saya menyampaikan secara terbuka bahwa ide tersebut saya cabut. Saya mohon maaf,” ujar Maruarar seperti dikutip dari Antara.

Kritik Tajam dan Evaluasi Publik

Sebelumnya, konsep rumah subsidi berukuran 14 meter persegi sempat dipamerkan dalam bentuk maket di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Desain tersebut menunjukkan tipe satu kamar tidur di atas lahan 25 meter persegi. Meskipun masih dalam tahap penjajakan pasar, reaksi publik yang kuat membuat pemerintah mempertimbangkan ulang pendekatan tersebut.

“Kami hanya sedang menguji respons masyarakat. Itu belum final, masih dalam tahap draft internal,” jelas Maruarar dalam pernyataan sebelumnya.

Ia menambahkan, niat awal dari rancangan tersebut adalah menjawab tantangan urbanisasi dan harga tanah yang semakin tinggi, terutama di kota-kota besar. Rumah Subsidi Pemerintah berukuran kecil semula dipandang sebagai opsi awal bagi generasi muda yang ingin tinggal di pusat kota, namun pada akhirnya mendapat penolakan karena dianggap tidak memenuhi standar kelayakan hidup.

Maruarar juga menegaskan, evaluasi akan dilakukan terhadap proses perumusan desain untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam penyusunan atau penyajiannya kepada publik. Kementerian PKP, kata dia, tetap berkomitmen untuk menghadirkan solusi perumahan rakyat yang manusiawi dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Dengan keputusan untuk mencabut usulan rumah subsidi berukuran 14 meter persegi, Kementerian PKP menunjukkan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Indonesia-AS Percepat Negosiasi Tarif Trump, Sektor Mineral Jadi Sorotan

Langkah cepat dilakukan Pemerintah Indonesia menyusul pengumuman terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 7 Juli 2025 terkait kebijakan tarif baru. Dalam kerangka negosiasi tarif Trump, delegasi Indonesia yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan resmi dengan U.S. Secretary of Commerce Howard Lutnick dan United States Trade Representative Jamieson Greer, Rabu (9/07) di Washington D.C.

Pertemuan ini menandai momen penting dalam kelanjutan pembahasan negosiasi tarif Trump, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pertama yang mendapat kesempatan berdialog langsung dengan pemerintah AS pasca pengumuman kebijakan tersebut.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, Menko Airlangga menyampaikan penghargaan atas proses dialog yang dinilai berlangsung terbuka dan membangun. Agenda pembahasan meliputi isu-isu utama seperti tarif dan hambatan non-tarif, kerja sama ekonomi digital, keamanan rantai pasok, hingga peluang investasi dan perdagangan strategis antar kedua negara.

“Indonesia dan Amerika Serikat telah menunjukkan kesamaan pandangan soal pentingnya penyelesaian negosiasi secara adil dan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam tiga minggu ke depan, kami sepakat untuk mempercepat proses ini,” ujar Airlangga.

Peluang Kerja Sama Baru di Energi dan Mineral Kritis

Tak hanya menyoroti soal tarif, pertemuan ini juga membuka ruang kerja sama yang lebih luas di bidang pertanian, energi, hingga penguatan investasi langsung. Airlangga mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan Indonesia dan AS baru saja menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait pembelian produk unggulan serta pengembangan sektor energi.

Khususnya dalam bidang mineral kritis, Amerika Serikat menyampaikan ketertarikannya untuk membangun kemitraan strategis. “Kami memiliki potensi besar di sektor nikel, tembaga, dan kobalt. Ini menjadi peluang untuk membangun ekosistem pengolahan yang bernilai tambah tinggi, yang tentunya juga selaras dengan kebutuhan industri global,” tambahnya.

Kehadiran delegasi Indonesia kali ini juga menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga keberlanjutan hubungan dagang yang stabil dan terbuka. Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia akan melanjutkan dialog secara konstruktif dan saling menghormati, serta mengedepankan prinsip win-win solution dalam setiap tahapan perundingan.

Dalam lawatan tersebut, Airlangga didampingi sejumlah pejabat tinggi Kemenko Perekonomian, antara lain Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Perniagaan dan Ekonomi Digital Ali Murtopo, serta Asisten Deputi Irwan Sinaga.

Wajib Jujur dan Hindari Riba, Begini Cara Bisnis Sesuai Tuntunan Nabi Muhammad SAW

Banyak yang bermimpi memiliki bisnis yang tak hanya sukses secara materi, tapi juga membawa berkah dan ketenangan batin. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan menjalankan bisnis sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW tak hanya dikenal sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai pedagang yang jujur, amanah, dan sukses. Prinsip-prinsipnya dalam berbisnis menjadi pedoman yang masih relevan hingga saat ini, terutama bagi yang ingin mengembangkan usaha dengan nilai-nilai spiritual.

Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad SAW sudah mulai berdagang sejak usia muda. Beliau menjalankan bisnis dengan prinsip transparansi, kejujuran, dan menghindari praktik curang. Tidak heran bila kemudian banyak pelanggan dan mitra usaha yang percaya dan setia pada beliau. Nilai-nilai inilah yang perlu diterapkan dalam dunia usaha masa kini, agar tak hanya mengejar untung, tetapi juga keberkahan.

Kunci Utama Bisnis Berkembang Ala Rasulullah

Untuk menjalankan bisnis sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, berikut beberapa prinsip dan kiat yang bisa diterapkan dalam keseharian usaha:

  1. Jujur dan Amanah
    Kejujuran adalah pondasi utama dalam bisnis ala Rasulullah. Menjual produk sesuai kualitas yang sebenarnya dan tidak melebih-lebihkan adalah bentuk kejujuran yang membuat pelanggan percaya. Amanah artinya menjaga tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan konsumen.

  2. Tidak Menipu dan Menghindari Riba
    Rasulullah sangat mengecam praktik penipuan dan riba dalam perdagangan. Dalam bisnis modern, ini bisa diterapkan dengan menghindari bunga yang memberatkan atau sistem yang merugikan salah satu pihak.

  3. Menjaga Silaturahmi dan Etika Dagang
    Nabi selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggan dan pedagang lain. Tak pernah ada praktik menjatuhkan saingan atau merusak harga pasar. Menjalin relasi baik justru membuat pasar lebih sehat dan tumbuh bersama.

  4. Bersedekah dari Keuntungan Usaha
    Salah satu kunci berkah dalam bisnis adalah berbagi. Rasulullah menganjurkan untuk menyisihkan sebagian rezeki dalam bentuk sedekah. Hal ini bisa membuka pintu rezeki yang lebih luas dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dijalankan.

  5. Profesional dan Disiplin
    Nabi sangat menghargai waktu dan profesionalisme. Dalam konteks bisnis hari ini, itu berarti tepat waktu saat pengiriman, pelayanan ramah, dan bertanggung jawab atas keluhan pelanggan.

Dengan menerapkan bisnis sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, bukan hanya keuntungan finansial yang didapat, tetapi juga kepercayaan pelanggan dan ketenangan hati. Prinsip-prinsip ini membangun fondasi kuat bagi usaha agar tahan terhadap berbagai tantangan dan tetap relevan dalam jangka panjang.

Wisatawan Asing yang Menggunakan KAI Meningkat, Yogyakarta dan Bandung Jadi Favorit

Jumlah wisatawan asing yang menggunakan KAI tercatat mengalami pertumbuhan signifikan pada semester pertama 2025. PT Kereta Api Indonesia (Persero) melaporkan, sebanyak 278.072 wisatawan mancanegara telah memanfaatkan layanan kereta api jarak jauh di berbagai rute, naik 10,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 251.647 orang.

Kenaikan ini menunjukkan tren positif bahwa wisatawan asing yang menggunakan KAI kini semakin menjadikan transportasi rel sebagai pilihan utama dalam menjelajah berbagai destinasi ikonik di Indonesia. Vice President Public Relations KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa hal ini menegaskan peran penting kereta api dalam mendukung sektor pariwisata nasional.

“Layanan kami kini tidak hanya diandalkan oleh warga domestik, tapi juga semakin diminati oleh wisatawan internasional. Mereka mencari pengalaman bepergian yang nyaman, aman, serta menjangkau kota-kota budaya dan wisata,” kata Anne dalam keterangannya.

Rute Populer dan Destinasi Favorit Bagi Wisatawan dan Pengaruh Musim Liburan

Data KAI mencatat, bulan Juni 2025 menjadi periode tertinggi dengan total 57.464 WNA naik kereta, seiring datangnya musim libur musim panas di sejumlah negara. Destinasi seperti Yogyakarta, Bandung, Semarang, dan Malang masih menjadi favorit berkat kombinasi atraksi budaya, wisata sejarah, serta kekayaan kuliner.

Rute Gambir–Yogyakarta menjadi yang paling banyak dipilih, dengan 14.977 penumpang WNA tercatat dalam enam bulan pertama. Disusul oleh rute Bandung–Gambir, Gambir–Bandung, serta Yogyakarta–Malang yang masing-masing melayani ribuan wisatawan asing.

Selain relasi utama di Pulau Jawa, KAI juga melihat potensi rute-rute baru untuk menjangkau kawasan wisata di luar Jawa, seperti Sumatera dan Bali, melalui integrasi layanan antarmoda. Kolaborasi antara KAI, pemerintah daerah, serta pelaku pariwisata terus diperkuat demi mendukung pariwisata yang berkelanjutan.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, KAI juga tengah mengembangkan sistem pemesanan atau reservasi dengan berbagai bahasa, memperluas kanal pembayaran digital internasional, serta meningkatkan pelatihan SDM frontliner agar lebih ramah terhadap wisatawan mancanegara.

“Kereta api akan terus menjadi bagian dari ekosistem pariwisata nasional yang kompetitif secara global,” pungkas Anne.

Penyaluran BSU ke BRI Tembus Rp1,72 Triliun, Jangkau 2,8 Juta Pekerja

Penyaluran BSU ke BRI terus menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Lewat jaringan yang luas dan layanan berbasis teknologi, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali dipercaya menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 kepada jutaan pekerja di seluruh Indonesia.

Hingga pertengahan tahun ini, penyaluran BSU ke BRI telah menjangkau 2,8 juta rekening penerima manfaat dengan nilai total bantuan mencapai Rp1,72 triliun. Dana tersebut disalurkan dalam tiga tahap: Tahap pertama sebanyak 1,1 juta rekening dengan total Rp695,46 miliar, tahap kedua 803 ribu rekening senilai Rp481,95 miliar, dan tahap ketiga 919 ribu rekening dengan nominal Rp551,81 miliar.

Direktur Corporate Banking BRI, Riko Tasmaya, menjelaskan bahwa penugasan ini selaras dengan peran BRI sebagai agen pembangunan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan perbankan memiliki dampak besar terhadap ketahanan ekonomi nasional.

“Kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan pemerintah. Dengan dukungan platform digital seperti BRImo dan jaringan AgenBRILink yang tersebar hingga pelosok, proses penyaluran BSU bisa berlangsung cepat dan efisien,” ujar Riko.

Sebagai bank dengan jaringan layanan terbanyak di Indonesia, BRI memberikan berbagai pilihan kanal pencairan dana, mulai dari aplikasi Super Apps BRImo, lebih dari 742 ribu unit e-Channel BRI, hingga 1,19 juta AgenBRILink.

Perkuat Daya Beli Masyarakat melalui Program BSU

BSU tahun ini merupakan program insentif sebesar Rp300 ribu per bulan yang diberikan sekaligus. Presiden RI Prabowo Subianto mencanangkan bantuan ini untuk memperkuat daya beli pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan, termasuk 3,4 juta guru honorer di seluruh Indonesia.

Keberhasilan BRI dalam menjalankan mandat penyaluran BSU sebelumnya juga tercatat cukup signifikan. Pada 2020, BRI menyalurkan bantuan kepada sekitar 1,4 juta penerima. Dua tahun kemudian, jumlah itu meningkat menjadi 3,2 juta pekerja dengan total bantuan Rp1,92 triliun.

Riko menegaskan bahwa keberlanjutan penyaluran BSU ke BRI adalah bentuk nyata kontribusi BRI dalam mendukung agenda pemulihan ekonomi nasional dan mendorong inklusi keuangan.

“Dengan fokus pada pemberdayaan UMKM, BRI berkomitmen terus menjadi bagian dari solusi pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan,” tutupnya.