Kementerian PUPR Rampungkan Sistem Pengelolaan Air Limbah di Losari, Kota Makassar

iman jurnalis

-

Februari 12, 2024 3:50 pm

Kementerian PUPR Rampungkan Sistem Pengelolaan Air Limbah di Losari, Kota Makassar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya tengah mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik-Terpusat (SPALD-T) di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Inisiatif ini merupakan bagian integral dari Program Metropolitan Sanitation Managemen Investment Project (MSMIP) dengan tujuan meningkatkan pelayanan air limbah terpadu di kawasan perkotaan, memiliki kapasitas mencapai 16.000 m3/hari.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menyatakan harapannya bahwa pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) skala perkotaan ini dapat mengurangi pencemaran badan air akibat limbah domestik.

Manfaat untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan

Selain itu, diharapkan memberikan nilai tambah berupa air bersih untuk keperluan penyiraman taman-taman dan ruang publik kota. Menteri Basuki menyatakan bahwa tujuan utama dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

Seiring dengan peningkatan kepadatan permukiman, jumlah limbah juga meningkat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengolahan limbah sebelum mencapai badan air.

Pembangunan SPAL Domestik di Kota Makassar dianggap efektif karena mengadopsi sistem Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) yang mampu mereduksi Biological Oxygen Demand, melakukan denitrifikasi, dan mengurangi kadar nitrogen.

Sebagai hasilnya, efluen yang dihasilkan dapat memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P. 68/MenLHK/Sekjen/Kum.1/8/2016, termasuk kadar BOD di bawah 30 mg/liter.

Proyek pengembangan SPALD-T Kota Makassar dimulai pada November 2020, melibatkan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berkapasitas 16.000 m3/hari, konstruksi 1 unit rumah pompa, penyebaran jaringan air perpipaan sepanjang 9,6 km, dan pemasangan sambungan rumah serta area komersil.

Perkuat Layanan Sanitasi Masyarakat Makassar

Konstruksi SPALD-T Kota Makassar kini telah selesai dan siap beroperasi, memperkuat layanan sanitasi masyarakat Kota Makassar.

Pembangunan SPALD-T didukung oleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar untuk pematangan lahan (lokasi), sementara pembangunan IPAL Domestik dan jaringan perpipaan dilakukan melalui Program Metropolitan Sanitation Managemen Investment Project (MSMIP) dengan dukungan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB).

Pemasangan 74 sambungan rumah dan 25 sambungan komersil, yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan diteruskan oleh Pemerintah Kota Makassar hingga tercapai target layanan sebanyak 14.000 sambungan, Dibagi menjadi 8.400 sambungan untuk kebutuhan rumah tangga dan 5.600 sambungan untuk keperluan komersil.

SPALD-T Kota Makassar, berdiri di atas lahan seluas 2,37 hektar di kawasan Losari, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate.

Harapannya, dengan beroperasinya IPAL Domestik Terpusat ini, selain melayani 41.000 jiwa masyarakat Kota Makassar, juga akan berkontribusi dalam menjaga kualitas air tanah dan air baku, menciptakan lingkungan bersih dan sehat, serta menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu pencemaran lingkungan.

Beberapa Daftar Film Terkait Propaganda Yang Menggugah Kesadaran Publik Karya Dandhy Laksono

Alfina Damayanti

-

Februari 12, 2024 1:37 pm

0

Beberapa daftar film terkait propaganda yang menggugah kesadaran publik karya Dandhy Laksono. Film telah lama menjadi alat yang kuat dalam menyampaikan pesan-pesan sosial, politik, dan ideologi. Beberapa pembuat film menggunakan medium ini untuk menyebarkan propaganda atau mempengaruhi opini publik sesuai dengan agenda mereka. Salah satu sutradara yang sering dikaitkan dengan film-film yang terkait propaganda adalah Dandhy Laksono, seorang aktivis dan pembuat film terkenal di Indonesia. Artikel ini akan memaparkan beberapa film terkenal yang diproduksi oleh Dandhy Laksono dan memiliki keterkaitan dengan propaganda.

Temukan daftar film propaganda terkenal yang diproduksi oleh Dandhy Laksono

Dandhy Laksono telah menghasilkan banyak film yang menyoroti isu-isu sosial dan politik yang kontroversial di Indonesia. Salah satu film yang menonjol adalah “Jalanan” (2013), sebuah film dokumenter yang menggambarkan kehidupan anak jalanan di Jakarta. Film ini tidak secara langsung berfungsi sebagai propaganda, tetapi menyajikan sudut pandang kritis terhadap pemerintah dan mendorong penonton untuk mempertanyakan ketidakadilan sosial yang ada.Film berikutnya yang patut disebutkan adalah “Bisikan Anak Jalanan” (2016). Film dokumenter ini menggambarkan perjuangan anak-anak jalanan yang hidup dalam kondisi kemiskinan dan terpinggirkan dari masyarakat. Dandhy Laksono menggunakan film ini untuk membangkitkan empati dan kesadaran pada penonton tentang situasi sosial yang sulit dihadapi oleh anak-anak jalanan. Meskipun tidak secara eksplisit bermaksud sebagai propaganda, film ini dapat membentuk opini publik tentang ketidakadilan dan perlunya perubahan.

Film lain yang patut disorot adalah “Semesta” (2018), sebuah dokumenter yang menggambarkan perjuangan seorang petani kecil di Jawa Tengah melawan tekanan perusahaan besar yang ingin mengambil alih lahan mereka. Dandhy Laksono menggunakan film ini untuk mengkritik praktik eksploitasi perusahaan besar dan memperjuangkan hak-hak petani. Dalam hal ini, film ini dapat dikategorikan sebagai propaganda karena bertujuan untuk memobilisasi opini publik dan memperjuangkan keadilan bagi para petani.Terakhir, “Asimetris” (2019) adalah film dokumenter yang mengungkapkan konflik antara kelompok separatis dan pasukan keamanan di Papua. Dandhy Laksono dengan tajam menyoroti pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konflik tersebut dan mengkritik penindasan yang dialami oleh masyarakat Papua. Film ini berusaha untuk mengubah persepsi publik tentang isu Papua dan dapat dianggap sebagai upaya propaganda dalam rangka memperjuangkan keadilan.

Dandhy Laksono telah menggunakan medium sinema dengan cermat untuk menyampaikan pesan-pesan sosial dan politik yang penting. Meskipun beberapa karyanya dapat diklasifikasikan sebagai propaganda, tujuan utamanya adalah menggugah kesadaran publik, memperjuangkan keadilan, dan mengkritik ketidakadilan sosial. Sebagai penonton, penting bagi kita untuk menonton film-film ini dengan kritis, mempertanyakan sudut pandang yang disajikan, dan membentuk opini berdasarkan pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang dibahas.

Pembangunan Sesuai Target Waktu, Istana Negara dan Hotel Nusantara IKN Siap Dioperasikan

rama jurnalis

-

Februari 12, 2024 12:11 pm

0

Pembangunan Sesuai Target Waktu, Istana Negara dan Hotel Nusantara IKN Siap Dioperasikan

Pembangunan Istana Negara dan Hotel Nusantara berlangsung sesuai rencana dan siap digunakan pada peringatan upacara kemerdekaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024, bersama Presiden Joko Widodo. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono, pada Minggu (10/2/2024).

Lapangan seremonial telah dipasang di depan Istana Negara sebagai tempat upacara di IKN. Selain itu, kantor-kantor pemerintah hampir semuanya sudah selesai dan direncanakan selesai pada bulan Agustus mendatang, seperti yang diungkapkan Bambang, seperti dilansir dari ANTARA.

Bambang menambahkan bahwa akan ada titik expo yang menampilkan beberapa bangunan yang mencerminkan visi IKN pada tahun 2045. Ia berharap pengunjung dapat melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia yang inklusif.

Jelasnya, di sana nantinya akan terdapat rumah-rumah kecil, teknologi robotik, dan suasana yang benar-benar futuristik. Tujuannya adalah agar para pengunjung dapat melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua.

Sosialisasi Terkait Progres Pembangunan IKN

Otorita IKN terus melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi positif mengenai pembangunan IKN sebagai kota cerdas, inklusif, dan berkelanjutan.

Bambang mengakui adanya masyarakat yang masih apatis dan meragukan IKN, oleh karena itu, media sosial dan media massa diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai fakta dan data di lapangan.

Bambang menjelaskan bahwa Otorita IKN telah melakukan kegiatan sosialisasi, seperti Nusantara Fair di Jakarta, Nusantara Goes to Campus, dan road show ke berbagai daerah sebagai upaya untuk merangkul dukungan masyarakat.

Ia menekankan bahwa Otorita IKN bekerja secara profesional sesuai amanah Undang-Undang untuk menjadikan IKN sebagai kota yang hijau, cerdas, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.

Dikutip dari UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Modifikasi terhadap UU Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Pendirian Ibukota Negara, wilayah daratan Ibu Kota Nusantara mencakup 252.600 hektar, sementara wilayah lautnya mencapai 69.769 hektar.

Dari luas wilayah darat tersebut, hanya sekitar 22 persen atau 56.159 hektar yang akan menjadi Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara, mencakup pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan budaya.

Sementara itu, sekitar 78 persen atau 196.500 hektar akan menjadi kawasan pengembangan ibukota Nusantara, termasuk kawasan industri, pertanian, perkebunan, dan konservasi.

Bambang juga menjelaskan bahwa pembangunan ibukota Nusantara mengusung konsep smart and forest city, yaitu kota pintar yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi, sebagai jawaban terhadap tantangan dan permasalahan masa depan serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Dirty Vote Menguak Tabir Kecurangan Pemilu 2024 yang dikemas dalam Film Dokumenter

Alfina Damayanti

-

Februari 12, 2024 7:53 am

0

Dirty Vote Menguak Tabir Kecurangan Pemilu 2024 yang dikemas dalam Film Dokumenter

Dirty Vote, sebuah film dokumenter yang mengguncang dunia politik, telah dirilis oleh tiga pakar hukum tata negara pada tahun 2024. Film ini, yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, mengungkap secara gamblang kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, tiga pakar hukum tata negara yang terlibat dalam film tersebut, berbagi pandangan mereka tentang bagaimana instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, walaupun hal tersebut merusak tatanan demokrasi.

Dirty Vote adalah sebuah film dokumenter yang mengungkap kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Indonesia

Dirty Vote bukan hanya sekadar dokumenter biasa, tetapi juga merupakan rekaman sejarah yang memaparkan kerusakan yang terjadi pada demokrasi di Indonesia. Film ini mengusung dua tema utama. Pertama, ia menyoroti bahwa demokrasi tidak hanya terkait dengan pelaksanaan Pemilu semata. Bukan hanya tentang hasil perhitungan suara, tetapi juga tentang apakah seluruh proses pemilu dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Bivitri menekankan pentingnya memaknai demokrasi dengan lebih luas, melampaui aspek teknis pemilu semata. Kedua, Dirty Vote mengungkap penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi melalui praktik nepotisme yang bertentangan dengan prinsip hukum dalam negara demokratis. Film ini memperingatkan tentang bahaya meremehkan praktik kecurangan dalam Pemilu 2024. Feri Amsari menekankan bahwa membiarkan kecurangan tersebut sama saja dengan merusak bangsa Indonesia. Rezim yang diungkap dalam film ini telah melupakan batasan kekuasaan. Tidak ada kekuasaan yang abadi, dan kebaikan sejati terletak pada pengabdian yang tulus untuk rakyat. Sementara itu, kekuasaan yang egois dan hanya memperpanjang masa kekuasaannya tanpa memikirkan kepentingan rakyat adalah tindakan yang tercela.

Dirty Vote berperan sebagai tontonan yang penting selama masa tenang pemilu. Film ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada publik tentang ancaman dan konsekuensi dari praktik kecurangan dalam pemilihan umum. Dandhy Dwi Laksono, sang sutradara, berharap agar setiap warga negara menonton film ini tanpa memandang preferensi politik mereka. Film ini melibatkan 20 lembaga yang terkemuka, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, LBH Pers, YLBHI, dan banyak lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan bahwa film Dirty Vote adalah upaya kolektif untuk membawa perubahan positif dalam sistem politik Indonesia. Dirty Vote menjadi sorotan publik dan mendapat perhatian yang luas. Masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, semakin sadar akan pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Film ini memicu diskusi intens tentang reformasi politik, perlindungan hak-hak rakyat, dan kebutuhan akan transparansi dalam pemilihan umum. Dirty Vote bukan hanya sekadar film dokumenter, tetapi juga merupakan panggilan bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam membangun demokrasi yang lebih baik dan melawan segala bentuk kecurangan politik.

Investasi Reksadana untuk Pemula: Langkah Mudah Menuju Kebebasan Finansial

Bintang

-

Februari 11, 2024 11:11 pm

0

Investasi Reksadana untuk Pemula: Langkah Mudah Menuju Kebebasan Finansial

Investasi reksadana telah menjadi salah satu pilihan terdepan bagi individu yang ingin mengembangkan kekayaan finansial mereka. Dalam panduan ini, berempat.com akan mengulas secara mendalam langkah-langkah praktis untuk memulai dan belajar investasi reksadana dengan tujuan mencapai sukses finansial jangka panjang.

Memahami Konsep Dasar Investasi Reksadana

Apa itu Reksadana?

Reksadana adalah instrumen keuangan yang menggabungkan dana dari sejumlah investor untuk diinvestasikan oleh manajer investasi profesional. Dengan diversifikasi ke dalam berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang, reksadana memberikan peluang pertumbuhan yang terkelola dengan baik.

Langkah Awal yang Penting

Tentukan dengan Jelas Tujuan Investasi Anda

Sebelum melangkah, tentukan dengan jelas tujuan investasi Anda. Apakah Anda mengincar pendapatan pasif, pertumbuhan modal, atau tujuan keuangan jangka panjang lainnya? Menetapkan tujuan yang konkret akan membimbing langkah-langkah selanjutnya.

Profil Risiko dan Toleransi Risiko

Mengenali profil risiko Anda adalah langkah kunci. Pahami sejauh mana Anda bersedia mengambil risiko finansial. Ini membantu dalam pemilihan reksadana yang sesuai dengan toleransi risiko Anda.

Pemilihan Reksadana yang Tepat

Pilih Jenis Reksadana Sesuai dengan Tujuan

Reksadana terbagi dalam beberapa jenis, termasuk saham, obligasi, dan pasar uang. Pilih jenis reksadana yang sejalan dengan tujuan investasi dan profil risiko Anda.

Teliti dan Bandingkan

Lakukan riset menyeluruh untuk menemukan reksadana yang sesuai. Tinjau kinerja historis, biaya, dan strategi investasi. Bandingkan beberapa opsi sebelum membuat keputusan akhir.

Buka Rekening Investasi dan Lakukan Pembelian

Setelah memilih reksadana, buka rekening investasi pada lembaga yang terpercaya dan lakukan pembelian dengan jumlah yang sesuai. Pastikan untuk mengikuti prosedur dengan cermat untuk memastikan transaksi yang lancar.

Evaluasi dan Pantau Investasi Anda

Pantau dan Evaluasi secara Berkala

Investasi memerlukan pemantauan teratur. Pantau kinerja investasi Anda dan evaluasi apakah perlu melakukan penyesuaian. Faktor seperti perubahan tujuan atau kondisi keuangan pribadi juga dapat mempengaruhi strategi investasi Anda.

Diversifikasi Portofolio

Penting untuk menciptakan portofolio yang terdiversifikasi. Dengan mendistribusikan investasi Anda ke dalam berbagai instrumen, Anda dapat mengurangi risiko dan meningkatkan potensi keuntungan.

Dengan mengikuti panduan langkah demi langkah ini, Anda dapat memulai dan belajar investasi reksadana dengan lebih percaya diri.

Bawaslu Ajak Masyarakat Tidak Takut Melapor Pelanggaran di Masa Tenang Pemilu

Alfina Damayanti

-

Februari 11, 2024 8:53 pm

0

Bawaslu Ajak Masyarakat Tidak Takut Melapor Pelanggaran di Masa Tenang Pemilu, Bawaslu Kota Semarang menegaskan komitmennya untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh partai politik (Parpol), calon, dan tim kampanye selama masa tenang. Euis Noor Faoziah, seorang anggota Bawaslu Kota Semarang, mengajak masyarakat untuk tidak takut dan ragu-ragu dalam melaporkan pelanggaran tersebut ke lembaga pengawas pemilu tersebut. Bawaslu menjamin bahwa setiap pelanggaran yang terjadi selama masa tenang akan ditindak dengan tegas.

Bawaslu Ajak Masyarakat Untuk Tidak Takut Melaporkan Pelanggaran Yang Terjadi Selama Masa Tenang Pemilihan Umum

Dalam tiga hari terakhir, dimulai dari Minggu (11/2) hingga Selasa (13/2), Bawaslu Kota Semarang telah meningkatkan pengawasannya terhadap pelanggaran masa tenang. Jenis pelanggaran yang diawasi cukup beragam, mulai dari kampanye terselubung, ajakan memilih, hingga tindakan curang seperti pemberian imbalan untuk memilih calon. Bawaslu menegaskan bahwa semua pelanggaran tersebut akan ditindak dengan tegas.Euis Noor Faoziah mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung upaya pengawasan ini dengan melaporkan setiap bentuk pelanggaran dan kecurangan yang mereka temukan. Bawaslu melibatkan semua pihak dalam pengawasan ini dan masyarakat juga diminta untuk memberikan dukungan. Kampanye yang dilakukan selama masa tenang dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu.

Tidak hanya kampanye yang dilakukan secara terbuka, tetapi kampanye yang dilakukan melalui media sosial, media massa, serta survei penjajakan juga dapat dikenai sanksi. Oleh karena itu, Euis Noor Faoziah mengajak seluruh masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan masa tenang ini. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, Bawaslu Kota Semarang juga telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait pelanggaran dan sanksi yang berlaku selama masa tenang. Melalui kampanye ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga integritas pemilihan dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. Bawaslu berkomitmen untuk memastikan bahwa pemilihan berlangsung secara adil dan demokratis, tanpa campur tangan atau kecurangan dari pihak manapun.Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, Bawaslu Kota Semarang juga menyediakan berbagai saluran pengaduan dan informasi bagi masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran selama masa tenang. Masyarakat dapat menghubungi Bawaslu melalui telepon, surat elektronik, atau media sosial resmi yang disediakan. Bawaslu menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan akan menjaga keamanan serta kerahasiaan informasi yang diberikan.

Optimalkan Produktivitas: KKP Rancang Modeling untuk Komoditas Unggulan dalam Perikanan Budidaya

iman jurnalis

-

Februari 11, 2024 7:37 pm

0

Optimalkan Produktivitas: KKP Rancang Modeling untuk Komoditas Unggulan dalam Perikanan Budidaya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia sedang giat mengembangkan model berbasis kawasan untuk mendukung produksi lima komoditas unggulan: udang, rumput laut, nila, kepiting, dan lobster. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan perikanan budidaya yang berkelanjutan di tanah air.

Model Tambak Udang Berbasis Kawasan

Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Tb. Haeru Rahayu, mengungkapkan strategi KKP dalam meningkatkan produksi komoditas unggulan ekspor. Pembangunan model tambak udang berbasis kawasan di Kebumen, Jawa Tengah, menjadi tonggak awal keberhasilan. Langkah selanjutnya, KKP berencana untuk mengintegrasikan budidaya udang hulu dan hilir di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, dengan fokus pada keberlanjutan lingkungan dan penyerapan tenaga kerja lokal.

Mewujudkan Pertumbuhan Ekspor Rumput Laut

Modeling budidaya rumput laut juga telah sukses dibangun di Wakatobi, Maluku Utara. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, KKP akan memperluas program ini ke Maluku Tenggara dan Rote Ndao. Dengan adanya model ini, diharapkan terjadi peningkatan ekspor rumput laut Indonesia menjadi USD658 juta pada tahun 2024.

Program Model Budidaya Ikan Nila Salin

KKP tengah mempersiapkan program model budidaya ikan nila salin melalui revitalisasi tambak udang di Pantai Utara Jawa. Tujuannya adalah mengalihkan budidaya dari danau ke daratan, mendukung keberlanjutan, dan meningkatkan ekspor nila Indonesia hingga mencapai USD77 juta pada tahun ini.

Mendorong Pertumbuhan Ekspor Kepiting

Dalam waktu dekat, KKP akan meluncurkan program model budidaya kepiting, diharapkan dapat meningkatkan ekspor kepiting Indonesia hingga mencapai USD476 juta pada 2024.

Kolaborasi untuk Budidaya Lobster

Melalui program modeling budidaya lobster, KKP berencana untuk menjalin kerjasama dengan negara yang telah berhasil mengembangkan budidaya lobster. Targetnya adalah meningkatkan ekspor lobster Indonesia menjadi USD25 juta pada tahun 2024.

Mendorong Potensi Subsektor Perikanan Budidaya

Menurut Bapak Menteri Trenggono, subsektor perikanan budidaya memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Data Triwulan III tahun 2023 menunjukkan bahwa subsektor ini berhasil mendapatkan investasi terbesar kedua setelah pengolahan perikanan, mencapai 27%.

Dirjen Tb. Haeru Rahayu juga menyoroti data FAO 2023 yang menunjukkan peningkatan persentase populasi dunia yang mengalami kekurangan pangan. Dengan meningkatnya kebutuhan protein global, produksi perikanan budidaya diharapkan dapat memenuhi permintaan, terutama dengan proyeksi pasar global udang, rumput laut, dan nila yang terus tumbuh hingga 2033.

Upaya KKP dalam mengembangkan model berbasis kawasan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produksi dan ekspor perikanan budidaya Indonesia. Dengan fokus pada keberlanjutan dan kerjasama internasional, Indonesia berpotensi memimpin pasar global dalam beberapa komoditas perikanan utama.

Pendukung Prabowo-Gibran Bersih-Bersih Usai Kampanye Pamungkas Di GBK

Nami Berempat

-

Februari 11, 2024 2:29 pm

0

Pendukung Prabowo-Gibran Bersih-Bersih Usai Kampanye Pamungkas Di GBK, Setelah suksesnya Kampanye Pamungkas di GBK, pendukung Prabowo dan Gibran menunjukkan sikap yang luar biasa dengan segera membersihkan area sekitar setelah acara berakhir. Kampanye akbar yang bertajuk ‘Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju’ digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu, 10 Februari 2024. Tidak hanya warga Jakarta, tetapi juga pendukung yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia turut berpartisipasi dalam aksi pembersihan tersebut. Salah satu pendukung yang terlibat adalah Iyan, seorang pemuda asal Nias, Sumatera Utara, yang dengan sengaja datang ke Jakarta untuk mengikuti kampanye akbar tersebut.

Pendukung Prabowo-Gibran Bersih-Bersih Area GBK Menunjukkan Sikap Luar Biasa Setelah Kampanye Pamungkas Mereka

Mengenakan kaos biru muda, Iyan menjelaskan bahwa tindakan membersihkan sampah adalah cerminan dari sikap dan nilai-nilai yang dipegang oleh pasangan calon yang ia dukung, yaitu Prabowo-Gibran. Mereka selalu menekankan pentingnya politik yang bersih dan damai. Iyan mengungkapkan, “Karena pendukung Prabowo itu bersih, pendukung damai. Kita mendukung Prabowo sejak seminggu yang lalu di sini, semoga sukses jaya Indonesia Maju, merdeka.” Selain Iyan, ada juga Anita yang merasa bahwa tindakannya adalah panggilan hati untuk ikut membantu menjaga kebersihan setelah berakhirnya kampanye akbar. Mengenakan kaos biru dan topi hitam, Anita merasa tergerak untuk ikut membersihkan area tersebut. Dia mengatakan, “Panggilan hati sih, kepikiran bantuin buat bersih-bersih.” Okta, seorang pendukung Prabowo-Gibran lainnya yang juga terlibat dalam pembersihan di kawasan GBK setelah acara, adalah seorang pemuda yang tinggal di bagian selatan Jakarta. Baginya, partisipasi dalam meramaikan kampanye akbar juga berarti bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan lingkungan. Okta menjelaskan, “Kita memang dukung 02, harus dong jadi kita jangan cuma ikut-ikutan aja, tapi enggak tanggung jawab sama apa yang kita buang ya. Jadi jaga terus kebersihannya. Semoga Pak Prabowo tahun ini menang, ya!”

Kehadiran ratusan ribu masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia yang meramaikan pesta rakyat di GBK menandai akhir dari serangkaian kampanye akbar Prabowo-Gibran sebelum pemungutan suara pada tanggal 14 Februari mendatang. Momen ini menjadi sangat penting dalam proses demokrasi di Indonesia, di mana partisipasi aktif dari masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan perubahan yang diinginkan. Aksi membersihkan sampah yang dilakukan oleh pendukung pasangan calon tersebut menunjukkan kesadaran dan komitmen mereka terhadap lingkungan dan kebersihan. Tindakan ini melampaui batas sebagai sekadar simbolik, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka siap untuk bertanggung jawab dan berkontribusi secara nyata dalam membangun negara yang maju. Semoga semangat positif yang ditunjukkan oleh pendukung Prabowo dan Gibran ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat lainnya untuk menjaga kebersihan dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Hak-hak Buruh pada Hari Libur Pemilu 2024: Upah Lembur dan Partisipasi Demokrasi

rama jurnalis

-

Februari 11, 2024 10:53 am

0

Hak-hak Buruh pada Hari Libur Pemilu 2024: Upah Lembur dan Partisipasi Demokrasi

Pada tanggal 14 Februari 2024, yang bertepatan dengan hari libur Pemilu 2024, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Dokumen ini menjadi panduan utama dalam mengatur Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Hak Upah Lembur Buruh

Salah satu aspek yang ditekankan dalam surat edaran ini adalah hak buruh untuk menerima upah lembur. Pengusaha diwajibkan memberikan kompensasi tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ketika mempekerjakan buruh pada hari pemungutan suara.

Hal ini mencakup pekerja/buruh yang bekerja pada hari dan tanggal pemungutan suara, yang memiliki hak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya yang biasanya diterima pada hari libur resmi.

Penting untuk dicatat bahwa keberlakuan hak-hak ini dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan menjadi pedoman utama bagi pengusaha dan pekerja/buruh dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan selama hari libur Pemilu 2024.

Kepatuhan terhadap ketentuan ini bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai langkah menuju lingkungan kerja yang adil.

Peningkatan Partisipasi Demokrasi

Menteri Ketenagakerjaan menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada buruh atau pekerja untuk menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilu 2024. Pengusaha diharapkan memberikan waktu yang memadai bagi pekerja/buruh agar dapat melaksanakan hak pilihnya tanpa hambatan.

Jika pekerja/buruh diharuskan tetap bekerja pada hari pemungutan suara, pengusaha diwajibkan mengatur waktu kerja sehingga pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan.

Keberhasilan Implementasi Hak-hak Buruh

Keberhasilan implementasi hak-hak ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang adil tetapi juga mendukung keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses pemilihan umum.

Dengan memberikan pedoman terkait upah lembur dan menegaskan pentingnya partisipasi aktif buruh dalam proses demokrasi melalui penggunaan hak pilihnya, Surat Edaran ini memberikan landasan yang kokoh untuk memperkuat dasar demokrasi di Indonesia.

Dalam hal ini, kesadaran dan tanggung jawab bersama antara pengusaha dan pekerja/buruh akan membentuk fondasi yang kuat untuk menjaga hak-hak buruh pada hari libur Pemilu 2024, menciptakan harmoni antara keberlanjutan proses bisnis dan kewarganegaraan yang aktif.

Cak Imin Sindir Dinasti Politik Jokowi Melalui Lagu ‘Syiir Tanpo Waton’ dalam Kampanye Akbar

Alfina Damayanti

-

Februari 11, 2024 9:23 am

0

Cak Imin Sindir Dinasti Politik Jokowi Melalui Lagu ‘Syiir Tanpo Waton’ dalam Kampanye Akbar, Pada kampanye akbar di JIS cawapres nomor urut 1 Muhaiman Iskandar memilih untuk membawakan lagu syiir tanpo waton atau sholawat Gus Dur yang diubah liriknya untuk mengkritik dinasti Presiden Jokowi. Lirik sholawat yang biasa dinyanyikan oleh Abdurrahman Wahid atau Presiden ke-4 Republik Indonesia ini diubah agar sesuai dengan nuansa politik saat ini.

Cak Imin Sindir Dinasti Politik menggunakan lagu “Syiir Tanpo Waton”

Lirik yang dia nyanyikan adalah sebagai berikut, “Ya roshulalloh salam mun’alaik, ya rofi’asyaaniwaddaarojii ‘Athfataiyajii rotal’alaami, ya uuhailaljudiwalkaromi, ya uuhailaljudiwalkaromi.” Namun, Abdul Ghoffar tidak berhenti di situ. Dia mengganti liriknya dengan sindiran terhadap oligarki dan mengajak untuk menegakkan demokrasi. Dia mengatakan, “Suara Anda jangan mau dibeli, itu menguntungkan oligarki. Mari kita tegakkan demokrasi. Indonesia bukanlah milik…” Saat dia akan melanjutkan dengan kata “Indonesia bukanlah milik”, para simpatisan PKB yang hadir dalam kampanye itu spontan berteriak “Jokowi”. Padahal, lirik selanjutnya seharusnya adalah “dinasti”. Mendengar teriakan tersebut, Cak Imin, yang merupakan cawapres, tertawa dan ikut meneriakkan “Indonesia bukanlah milik Jokowi”. Tampaknya, momen tersebut digunakan untuk menyindir Presiden Jokowi dan keluarganya yang dianggap membangun dinasti politik di Indonesia. Tidak hanya itu, ketika Muhaimin menyampaikan pidato politiknya, syiir tanpo waton yang dilantunkan sebelumnya kembali diulang. Kali ini, Cak Imin dengan jelas menyebutkan nama “Jokowi” dalam lirik sholawat tersebut sambil mengulangi frasa “Indonesia bukanlah milik Jokowi”.

Melalui tindakan ini, Cak Imin ingin menyampaikan pesan politik yang tajam kepada pendengarnya. Ia mengkritik kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu keluarga atau dinasti, yang dianggapnya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam konteks ini, ia menekankan bahwa Indonesia tidak boleh dianggap sebagai milik pribadi atau kelompok tertentu, termasuk Presiden Jokowi. Penekanan ini juga mengisyaratkan bahwa ada kebutuhan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan yang berlebihan dan memastikan partisipasi politik yang lebih luas. Tindakan Cak Imin ini menunjukkan adanya ketegangan politik dalam pesta demokrasi Indonesia. Kritik terhadap kekuasaan dan upaya untuk membangun demokrasi yang lebih inklusif menjadi tema yang diangkat dalam kampanye tersebut. Meskipun lagu syiir tanpo waton diubah menjadi nuansa politik dengan sindiran terhadap dinasti Jokowi, penting untuk diingat bahwa dalam konteks demokrasi, kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik merupakan bagian integral dari proses politik yang sehat.