Dirty Vote, sebuah film dokumenter yang mengguncang dunia politik, telah dirilis oleh tiga pakar hukum tata negara pada tahun 2024. Film ini, yang disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono, mengungkap secara gamblang kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia. Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar, tiga pakar hukum tata negara yang terlibat dalam film tersebut, berbagi pandangan mereka tentang bagaimana instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu, walaupun hal tersebut merusak tatanan demokrasi.
Dirty Vote adalah sebuah film dokumenter yang mengungkap kecurangan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 di Indonesia
Dirty Vote bukan hanya sekadar dokumenter biasa, tetapi juga merupakan rekaman sejarah yang memaparkan kerusakan yang terjadi pada demokrasi di Indonesia. Film ini mengusung dua tema utama. Pertama, ia menyoroti bahwa demokrasi tidak hanya terkait dengan pelaksanaan Pemilu semata. Bukan hanya tentang hasil perhitungan suara, tetapi juga tentang apakah seluruh proses pemilu dilakukan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Bivitri menekankan pentingnya memaknai demokrasi dengan lebih luas, melampaui aspek teknis pemilu semata. Kedua, Dirty Vote mengungkap penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi melalui praktik nepotisme yang bertentangan dengan prinsip hukum dalam negara demokratis. Film ini memperingatkan tentang bahaya meremehkan praktik kecurangan dalam Pemilu 2024. Feri Amsari menekankan bahwa membiarkan kecurangan tersebut sama saja dengan merusak bangsa Indonesia. Rezim yang diungkap dalam film ini telah melupakan batasan kekuasaan. Tidak ada kekuasaan yang abadi, dan kebaikan sejati terletak pada pengabdian yang tulus untuk rakyat. Sementara itu, kekuasaan yang egois dan hanya memperpanjang masa kekuasaannya tanpa memikirkan kepentingan rakyat adalah tindakan yang tercela.
Dirty Vote berperan sebagai tontonan yang penting selama masa tenang pemilu. Film ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada publik tentang ancaman dan konsekuensi dari praktik kecurangan dalam pemilihan umum. Dandhy Dwi Laksono, sang sutradara, berharap agar setiap warga negara menonton film ini tanpa memandang preferensi politik mereka. Film ini melibatkan 20 lembaga yang terkemuka, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Greenpeace Indonesia, Indonesia Corruption Watch, LBH Pers, YLBHI, dan banyak lainnya. Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan bahwa film Dirty Vote adalah upaya kolektif untuk membawa perubahan positif dalam sistem politik Indonesia. Dirty Vote menjadi sorotan publik dan mendapat perhatian yang luas. Masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, semakin sadar akan pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Film ini memicu diskusi intens tentang reformasi politik, perlindungan hak-hak rakyat, dan kebutuhan akan transparansi dalam pemilihan umum. Dirty Vote bukan hanya sekadar film dokumenter, tetapi juga merupakan panggilan bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam membangun demokrasi yang lebih baik dan melawan segala bentuk kecurangan politik.
 2024 di Indonesia){kind=link}