Kamis, Mei 8, 2025
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 872

Upaya PLN Mengaliri Listrik ke 90% Wilayah di Natuna

0

Berempat.com – PT PLN terus berupaya mengaliri listrik ke pulau terluar di Indonesia, seperti di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Sejauh ini, terdapat 13 desa di Kabupaten Natuna telah mendapat pasokan listrik dari PLN. Bahkan, terdapat 6 lokasi di antaranya yang sudah 24 jam dialiri listrik.

Saat ini sudah 90% desa desa di Natuna yang diterangi listrik. Menurut Direktur Bisnis Regional Sumatera PT PLN Wiluyo Kusdwiharto, untuk bisa menerangi 13 desa di Kabupaten Natuna, PLN harus berinvestasi sebesar Rp 23 miliar.

Dengan membangun infrastruktur kelistrikan di Natuna, ungkap Waluyo, dapat membantu pemerintah dalam mengakselerasi berbagai program yang sedang digulirkan.

“Seperti pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau-pulau, penjagaan kawasan pertahanan di Natuna, dan peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan,” ujar Wiluyo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/5).

Selain itu, ia juga menyebut program penjagaan kawasan pertahanan di Natuna yang dapat lebih optimal dengan adanya infrastruktur listrik tersebut. Termasuk pelayanan kesehatan dan sekolah yang dapat melayani masyarakat lebih optimal setelah listrik dapat menyala 24 jam di sana.

Adapun sistem kelistrikan Natuna dipasok dari sistem pembangkit terisolasi yang memiliki daya sebesar 10,55 MW dengan beban puncak sebesar 5,46 MW. Hal ini membuktikan bahwa cadangan daya di Natuna aman dengan adanya surplus daya sebesar 5,09 MW.

Sebagai informasi, Provinsi Kepulauan Riau memiliki 5 kabupaten, 2 kotamadya, 66 kecamatan yang memiliki 416 desa. Saat ini, rasio desa berlistrik di Kepulauan Riau mencapai 80,77% (336 desa telah dialiri listrik). Menurut rencana, 80 desa akan segera dipasoki listrik dalam kurun 2018-2019.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan jika terdapat 2.840 pulau di Kepulauan Riau. Dan dari 385 pulau yang berpenghuni, 60 di antaranya telah berlistrik. Ia pun berharap PLN bisa segera menerangi seluruh pulau di Kepulauan Riau pada 2019 mendatang.

“Hal ini sesuai dengan Nawacita Presiden RI untuk mewujudkan pembangunan daerah terluar, tertinggal dan terdepan. Wajah terdepan harus hebat. Bandara, jalan, pelabuhan, pendidikan, kesehatan harus bagus,” ujarnya.

Targetkan Pertumbuhan 7,51%, Bank Bumi Artha Siapkan Rencana Kerja

0

Berempat.com – Di tahun 2018 ini PT Bank Bumi Artha Tbk. telah menargetkan pertumbuhan kredit sebesar 7,51% dibanding tahun lalu. Pada tahun lalu, Bank Bumi Artha mencatatkan kredit sebesar Rp 4,5 triliun. Selain itu laba bersih yang didapat pun tumbuh 13,92% menjadi Rp 90 miliar.

Dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (28/5) kemarin, target tersebut juga akan diikuti pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) 2,65%. Sementara untuk rasio kredit bermasalah akan diawasi tak lebih dari 2%.

Untuk mencapai target tersebut, Bank Bumi Artha pun telah menyiapkan rencana kerja.

Pertama adalah mempercepat peningkatan kuantitas dan kualitas rekruitmen dan pelatihan untuk SDM dan pemasaran. Kedua meningkatkan pelayanan nasabah dengan cross selling dan digital banking. Dan ketiga meningkatkan sistem prosedur dan otomasi dan komputerisasi. Selain itu bank juga menerapkan total marketing concept.

3 Sanksi Ini Diberikan Pemerintah kepada Perusahaan yang Tak Membayar THR

0

Berempat.com – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menyiapkan 3 sanksi bagi perusahaan yang bermasalah dengan pembayaran THR kepada pekerjanya. Adapun beberapa aturan mengenai THR seperti pembayaran yang harus tepat waktu.

Tahun ini pemerintah mewajibkan setiap perusahaan sudah harus memberikan THR kepada pekerja paling lambat H-7 Lebaran sebesar uang gaji 1 (satu) bulan bagi yang sudah satu tahun bekerja atau lebih. Hal tersebut tertuang dalam pasal 5 ayat (4) Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR.

“Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran THR, akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR dan tetap wajib membayar penuh THR. Kedua, teguran tertulis, dan ketiga adalah pembatasan kegiatan usaha,“ ujar Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri saat peresmian pembukaan Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR Idul Fitri 2018 di kantor Kemnaker, Jakarta, Senin (28/5).

Hanif mengatakan, Posko Satgas THR tersebut dibentuk untuk mengawal pemberian THR dari pengusaha kepada pekerja dan mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan. Posko ini efektif bekerja melayani masyarakat mulai Kamis, 28 Mei 2018 hingga 22 Juni 2018.

“Laporkan jika ada perusahaan yang telat atau tidak membayarkan THR ke Posko Satgas THR,” ujar Hanif.

Dengan hadirnya Posko Satgas THR tersebut di pusat, Hanif pun akan meminta kepada Pemerintah Provinsi, kabupaten dan kota untuk menyediakan posko serupa untuk memfasilitasi pembayaran THR 2018.

Hanif pun menambahkan, Posko Satgas THR ini tidak hanya menjadi sarana bagi pekerja mengadukan permasalahan THR, namun juga sebagai konsultan bagi perusahaan maupun pekerja yang ingin berkonsultasi terkait pembayaran THR.

“Pemerintah memfasilitasi Posko (pengaduan) baik di pusat dan daerah melalui dinas tenaga kerja, seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau ada aduan mengenai pembayaran THR, terlambat, tidak dibayar bisa diproses di Posko itu,” ungkap Hanif

Masyarakat yang ingin mengadu bisa datang mengunjungi Posko Satgas THR yang bertempat di Lantai 1 gedung B Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kantor Kemnaker, Jalan Jendral Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan, atau menghubungi nomor 021 526 0488 Whatsapp 0822 4661 0100 dan Email: poskothr@kemnaker.go.id.

Mendesak, Mendag Minta Perusahaan Suplai Ayam Potong ke Pasar Tradisional

0

Berempat.com – Sejak memasuki bulan puasa harga ayam potong mulai melonjak. Dan meskipun saat ini harga ayam potong sudah turun di angka Rp 36 ribu per kilogram, tapi Menteri Perdagangan Enggiartiasto Lukita menganggap harga tersebut belum semestinya.

“PR saya itu masih di daging ayam, meskipun saat ini turun tapi harga masih belum stabil,” ujar Enggar di pasar tradisional Cirebon, Selasa (29/5).

Enggar menyebutkan bahwa semestinya harga ayam potong di pasaran adalah Rp 33 ribu per kilogram. Untuk itu, agar harga ayam potong di pasar tradisional bisa berada di harga semestinya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan meminta perusahaan untuk menyuplai ke pasar tradisional.

Keputusan tersebut memang sedikit kontradiktif bila mengacu pada kebijakan pemerintah sebelumnya yang melarang perusahaan besar masuk ke pasar tradisional. Namun, Enggar menilai saat ini kondisi sedang mendesak untuk bisa menekan harga ayam potong di pasar menjelang Lebaran.

“Tetapi sekarang untuk mengisi suplai kita dorong, jadi sekali lagi menghadapi lebaran nanti tidak ada kekhawatiran sedikitpun semua harga terkendali,” ujarnya.

Garuda Indonesia Beberkan Alasan Tak Buka Rute dari BIJB Kertajati

Berempat.com – Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Majalengka telah bisa digunakan. Bahkan, jadwal penerbangan perdana untuk pesawat komersil di bandara tersebut sudah terjadwal pada 8 Juni 2018 mendatang. Namun, sampai saat ini baru ada 3 maskapai yang berpartisipasi di bandara tersebut, yakni Lion, Citilink, dan Wings Air.

Sementara itu, maskapai Garuda Indonesia tercatat hanya akan menuju BJIB sebagai moda transportasi jemaah haji. Menurut Direktur Utama PT Garuda Indonesia Pahala Nugraha Mansury, pihaknya masih menimbang-nimbang keikutsertaan membuka rute penerbangan melalui bandara tersebut.

Pasalnya, menurut Pahala, saat ini pihaknya merasa bahhwa pasar BIJB lebih potensial untuk Citilink. “Fokus utamanya Citilink dulu karena memang market di sana market low cost,” ungkap Pahala di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (28/5).

Citilink sendiri sudah akan beroperasi di BIJB mulai 8 Juni 2018 mendatang dengan membuka rute Kertajati-Surabaya. Sementara untuk Garuda Indonesia, Pahala mengungkapkan, pihaknya baru akan berpartisipasi di BIJB untuk memberangkatkan jemaah Haji Jawa Barat. Itu pun, rutenya dari BIJB menuju Cengkareng lebih dulu, baru lepas landas menuju Arab Saudi. Namun, hal tersebut masih dibahas oleh Garuda Indonesia dengan Kementerian Agama.

Smartfren Perkenalkan Paket Internet Unlimited dengan UFP 1 GB per Hari

0

Berempat.com – PT Smartfren Telecom Tbk. memperkenalkan paket internet terbaru unlimited dengan pemakaian maksimum berkecapatan optimum atau Fair Usage Policy (FUP) 1 GB per hari. Artinya, apabila dalam sehari pengguna Smartfren sudah melebihi 1 GB, maka kecepatan internet yang digunakan akan menurun ke 512KBps. Paket ini memiliki masa aktif selama 30 hari.

Menurut Deputy CEO Commercial Smartfren Djoko Tata Ibrahim, Smartfren mengeluarkan paket internet terbaru ini lantaran masih banyak masyarakat yang memerlukan intenet murah. Apalagi dengan kehadiran paket unlimited dari Smatfren ini membuat masyarakat malas memilih paket per bulan.

“Bagi masyarakat yang puluhan atau ratusan juta mahal. Masih beli yang sachet, itu yang kami lihat sekarang ini,” ujar Djoko saat jumpa pers di Hotel Westin, Jakarta, Senin (28/5).

Paket yang dimaksud adalah paket yang aktif dalam kurun waktu beberapa hari saja atau Pay As You Use (PAYU).

Sebab itulah, sambung Djoko, Smartfren mengeluarkan produk baru dengan harga miring yang hanya berlaku bagi penggunaan pada ponsel pintar.

Djoko menerangkan, dengan paket Rp 60.000, pengguna bisa mendapatkan paket internet ngebut di jaringan 4G Smartfren. Maka, bila dihitung penggunaan per hari untuk 1 GB sesuai FUP hanya sekitar Rp 1.500.

Produk baru ini diklaim sama dengan paket eceran yang punya masa aktif harian. Meskipun mengeluarkan produk murah, dia menyebut perusahaan akan menikmati keuntungan dari penaikan penggunaan dan jumlah pengguna kartu. Pasalnya, harga yang murah menjadi salah satu faktor yang mampu menarik pengguna.

Dengan hak pemakaian di dua spektrum, yakni 850 MHz dan 2,3 GHz, Smartfren memerlukan tambahan pengguna di jaringan. Oleh karena itu, saat ini perseroan terus menambah jumlah Base Transceiver Station (BTS) dan melakukan upaya masif untuk menjaring pengguna.

Djoko memperkirakan dengan infrastruktur yang ada, Smartfren masih mampu melayani hingga 50 juta pengguna.

Hanif Klaim Pengaduan Masalah THR Terus Menurun Setiap Tahun

0

Berempat.com – Menjelang Lebaran 2018, persoalan pembayaran THR yang dilakukan oleh perusahaan pun saat ini menjadi perhatian bagi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Karena itu, Kemnaker menghadirkan Posko Pengaduan THR yang merupakan bagian dari Posko Peduli Hari Raya Idul Fitri 1439 H.

Namun, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengutarakan bahwa persoalan pembayaran THR cenderung menurun di setiap tahunnya.

“Kalau kita lihat dari berbagai kasus pembayaran THR ini relatif menurun. Perusahaan yang dilaporkan juga lebih sedikit, dari daerah kewilayahan juga hanya di daerah tertentu. Jadi tidak merata di semua daerah,” ujar Hanif saat meresmikan Posko Pengaduan THR di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (28/5).

Seperti yang terjadi di tahun 2017, Hanif mengungkapkan hanya terdapat 412 pengaduan terkait pembayaran THR yang tak sesuai ketentuan.

“Kalau dari data 2017, pengaduan terbanyak tetap di Jawa. Angkanya 199 dari 412,” terang Hanif.

Dari 412 kasus tersebut, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial tenaga Kerja Haiyani Rumondang menjelaskan, sebanyak 290 kasus berujung pada tidak dibayarnya THR oleh perusahaan, sedangkan 122 berhasil dibayarkan.

“Tahun lalu posko THR buka mulai dari 8 juli 2017. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan, ada sekitar 3 ribu pengaduan dan 412 di antaranya terkait persoalan pembayaran THR,” terang Haiyani.

Lebih lanjut, Haiyani memaparkan jenis perusahaan berdasarkan izin perusahaan yang bermasalah pada pembayaran THR tahun lalu, di antaranya 296 merupakan perseroan terbatas, 25 yayasan, 17 dari badan usaha per orangan, dan yang lainnya 74.

Kendati mengalami penurunan, namun Kemnaker tetap menggalakan kegiatan rutin setiap tahun, yaitu menghadirkan Posko Peduli Hari Raya Idul Fitri 1439 H yang di dalamnya terdapat Posko Pengaduan THR.

Posko Peduli Hari Raya Idul Fitri 1439 H akan beroperasi selama 28 Mei-22 Juni. Posko tersebut berada di ruang Pengaduan Terpadu Satu Atap (PTSA) Gedung Kementerian Ketenagakerjaan.

Jadi, terang Hanif, para satuan tugas (Satgas) Peduli Hari Raya Idul Fitri ini akan menerima aduan mengenai pembayaran THR, seperti adanya keterlambatan atau tidak dilaksanakannya pembayaran maupun faktor-faktor lain.

“Posko THR sebagai salah satu program dari Satgas peduli lebaran pada tahun ini untuk memastikan agar pembayaran THR benar-benar bisa berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah,” sambung Hanif.

Posko Pengaduan THR Resmi Beroperasi di Gedung Kemenaker Hari Ini

0

Berempat.com – Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri hari ini, Senin (28/5) secara resmi mengumumkan kehadiran Posko Peduli Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Adapun, di dalam posko tersebut terdapat dua fungsi, yakni untuk Peduli THR dan untuk mudik.

“Ini merupakan kegiatan yang setiap tahun kita laksanakan sebagai bentuk fasilitas dari pemerintah agar hak pekerja untuk program THR ini bisa dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujar Hanif yang didampingi jajaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kepada awak media di Gedung Kemnaker, Jakarta, Senin (28/5).

Posko Peduli Hari Raya Idul Fitri 1439 H tersebut beroperasi selama 28 Mei-22 Juni. Dan untuk lokasi, posko Peduli Hari Raya Idul Fitri 1439 H tersebut masih berada di ruang Pengaduan Terpadu Satu Atap (PTSA) Gedung Kementerian Ketenagakerjaan.

Jadi, terang Hanif, para satuan tugas (Satgas) Peduli Hari Raya Idul Fitri ini akan menerima aduan mengenai pembayaran THR, seperti adanya keterlambatan atau tidak dilaksanakannya pembayaran maupun faktor-faktor lain.

“Posko THR sebagai salah satu program dari Satgas peduli lebaran pada tahun ini untuk memastikan agar pembayaran THR benar-benar bisa berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah,” sambung Hanif.

Karena itu, Hanif pun mengimbau agar para pengusaha mau mematuhi segala ketentuan yang sudah diputuskan terkait pembayaran THR, seperti aturan paling lambat memberikan THR 1 minggu sebelum Lebaran.

“Kita juga akan meminta kepada pengusaha untuk membayar THR tepat waktu, dan kepada teman-teman pekerja apabila ada masalah dengan pembayaran THR bisa disampaikan ke posko THR untuk kemudian ditindaklanjuti,” ujar Hanif.

Selain menerima pengaduan, satgas di posko tersebut juga melayani konsultasi mengenai ketentuan THR, seperti berapa besaran THR yang mesti didapatkan si pengadu dan ketentuan lainnya.

Adapun bagi perusahaan yang tak membayar THR sesuai ketetapan, Hanif mengungkapkan adanya 3 sanksi yang disiapkan. “Pertama denda sebesar 5% (dari total THR) dengan wajib tetap membayar THR-nya. Kedua adalah teguran tertulis. Ketiga pembatasan kegiatan usaha. Tiga ini secara normatif yang bisa kita lakukan,” terangnya.

Mengenai sanksi administratif, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial tenaga Kerja Haiyani Rumondang menambahkan bahwa hal tersebut menjadi kewajiban derah untuk bertindak.

“Ini berkaitan dengan Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan mengenai sanksi administratif, yaitu nomor 20 tahun 2016. Artinya bahwa di tingkat kementerian ada dua fungsi dalam posko ini, yaitu melayani konsultasinya. Lalu kemudian nanti petugas yang akan membantu untuk memberikan pelayanan untuk mendekat kepada dinas-dinas ketenagakerja yang berada di seluruh wilayah,” terang Haiyani.

Sampai saat ini, pengaduan terkait pembayaran THR diklaim Haiyani mengalami penurunan. Selain itu, kendala yang terjadi di tahun lalu, yaitu banyaknya pengaduan tanpa identitas. Dan bagi yang ingin mengadu apabila terjadi pelanggaran terkait pembayaran THR, Haiyani menerangkan ada dua metode yang bisa dilakukan, yakni pengaduan melalui datang langsung dan media sosial.

Lebaran 2018, Tebus Barang di PT Pegadaian Diprediksi Meningkat

0

Berempat.com – PT Pegadaian memprediksi pada masa Lebaran 2018 masyarakat yang melakukan penebusan barang akan meningkat. Karena itu, perusahaan gadai berplat merah ini telah siap melayani lonjakan nasabah yang akan melakukan tebus barang.

Pasalnya, pada momen Lebaran yang sudah-sudah, masyarakat akan lebih banyak yang menebus barang daripada menggadaikan. Hal tersebut sebagaimana diungkap oleh  Direktur Utama PT Pegadaian Sunarso.

Menurutnya, tebus barang gadai tahun ini akan meningkat seiring didorong oleh cairnya THR (Tunjangan Hari Raya) dan gaji ke-13 aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan yang berlaku pada 2018. “Sehingga, mereka akan mengambil kembali barang gadainya untuk digunakan pada Lebaran mendatang,” ungkapnya dalam keterangan resminya, Minggu (27/5).

Adapun barang gadai terbanyak yang ditebus menjelang Lebaran biasanya didominasi oleh perhiasan emas dengan kisaran 90% dari seluruh barang tebusan. Sementara untuk proporsi antara tebus serta gadai barang masing-masing sekitar 70% dan 30%.

“Banyak barang pribadi seperti kendaraan, emas, dan barang elektronik digadaikan untuk pembiayaan Lebaran, sekaligus lebih aman dari pada dibiarkan di rumah kosong,” terangnya.

Demi memberikan rasa aman, Sunarso menegaskan, semua outlet Pegadaian dijaga selama 24 jam oleh petugas keamanan. Selain itu, semua outlet Pegadaian pun dilengkapi oleh kamera pengawas.

Laba Bersih TRAM di Kuartal I 2018 Meningkat 90% Lebih

Berempat.com – PT Trada Alam Minera Tbk. (TRAM) membukukan laba bersih senilai US$ 431,113 pada kuartal I 2018. Nilai tersebut naik 92,79% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017 sebesar US$ 223,615.

Peningkatan laba bersih yang menyentuh 90% lebih tersebut memang sejalan dengan peningkatan penjualan dan pendapatan usaha sebesar US$ 35,03 juta, atau naik 519,62% dibandingkan tahun lalu sebesar US$ 2,64 juta.

“Jadi memang kalau dilihat dari kinerja pada kuartal I 2018, kinerja TRAM cukup meningkat signifikan,” ujar Direktur Utama TRAM, Soebianto Hidayat dalam Public Expose Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) TRAM di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (25/5).

Kinerja TRAM memang semakin berkembang pesat setelah mengakuisisi PT Semeru Infra Energy (SIE) dan PT Black Diamond Energi (BDE) yang merupakan induk dari perusahaan batubara PT Gunung Bara Utama (GBU).

Pada tahun ini, TRAM pun menargetkan dapat meningkatkan produksi batubara melalui GBU sebesar 3 juta ton per tahun. Kemudian TRAM juga sedang mengeksplorasi untuk bisa menambah jumlah cadangan batubara GBU.

“Kami juga tengah melakukan penjajakan kerja sama dengan tambang-tambang di sekitar GBU dalam bidang logistik pertambangan,” ungkap Soebianto.

Selain di bidang pertambangan, TRAM juga masih melakukan kegiatan usaha perseroan dalam jasa transportasi laut, seperti jasa penyewaan dan pengoperasian, jasa angkutan muatan curah kering, jasa angkutan muatan cair dan gas alam cair, armada akomodasi, dan layanan kapal penunjang.