Rabu, Mei 6, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 951

Allianz Tak Henti Sosialisasikan Asuransi Berbasis Syariah pada Milenial

0

Berempat.com – Allianz Life Syariah, unit usaha syariah dari PT Asuransi Allianz Life Indonesia tak henti memperkenalkan asuransi perlindungan berbasis syariah kepada nasabahnya yang ingin mengembangkan produk usaha. Sejatinya, produk tersebut sudah ada selama 12 tahun terakhir.

“Ke depannya, Allianz Life Syariah akan merangkul generasi milenial sebagai mitra bisnis untuk memberikan peluang bagi mereka mengembangkan bisnis sendiri, membawa perubahan positif dan berbagi kebaikan dengan sesamanya,” ungkap Country Manager & Direktur Utama Allianz Life Indonesia Joos Louwerier dalam keterangan tertulis.

Bagi Allianz, mitra bisnis adalah salah satu kunci bagi perusahaan dalam mewujudkan strategi pertumbuhan. Dan berdasarkan pada hasil riset yang dilakukan oleh Accenture dan Nielsen, generasi milenial memiliki potensi yang besar bisnis asuransi jiwa ke depannya.

Salah satu insight yang menarik dari studi Accenture mengatakan bahwa kebanyakan milenial tidak ingin dirinya menjadi beban finansial keluarga. Inilah mengapa kemudian asuransi syariah yang mengutamakan prinsip tolong menolong antar anggotanya menjadi sangat relevan bagi milenial.

“Perlindungan berbasis syariah ini dapat dimiliki oleh siapa pun tanpa memandang status sosial dan keyakinan yang dipeluknya. Sampai saat ini, mitra bisnis Allianz Life Syariah terus bertambah dan siap untuk menyosialisasikan berbagai keunggulan asuransi syariah,” ujar Perwakilan Syariah Allianz Life Indonesia Srikandi Utami.

Untuk mendukung tujuan memperkuat posisi di dalam potensi segmen pasar milenial, Allianz Life Syariah memiliki keselarasan strategi dengan Allianz Life konvensional dalam memberikan fasilitas pelayanan berbasis digital, baik kepada mitra bisnis dan nasabah. Beberapa inisiatif yang sudah dilakukan adalah dengan menyediakan platform layanan pengajuan asuransi, pelayanan terkait informasi polis, dan klaim yang dapat dilakukan secara daring.

Dorong Ekspor Komponen Pesawat, Indonesia Ikut FIA 2018

Berempat.com – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong peningkatan daya saing industri nasional. Tujuannya tentu agar bisa bersaing dari segi kualitas produk di pasar domestik maupun global.

“Salah satu upaya tersebut adalah dengan berpartisipasi di perhelatan akbar industri dirgantara dunia, yakni Farnborough International Airshow (FIA) 2018 di Farnborough, Inggris yang akan dilaksanakan tanggal 16-22 Juli 2018,” ujar Direktur Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan pada keterangan resminya di Jakarta, Rabu (18/7).

Menurut Putu, keterlibatan Indonesia pada ajang FIA 2018 dapat membantu industri nasional untuk mengakses rantai suplai global industri komponen pesawat terbang. Pasalnya, menurut Putu, industri pesawat terbang memiliki potensi yang cukup besar.

“Industri komponen pesawat terbang merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan melalui pemanfaatan rantai suplai global,” jelas Putu.

Berdasarkan data Trademap, sepanjang tahun 2017 Indonesia telah mengekspor komponen pesawat terbang dengan total nilai US$ 83 juta, dengan potensi pasar dunia mencapai US$ 88 miliar.

“Langkah peningkatan nilai ekspor nasional menjadi salah satu kebijakan pemerintah saat ini, terutama dalam mengatasi neraca perdagangan yang sedang defisit,” ujar Putu.

Rencananya, pada ajang FIA 2018 Indonesia akan menempati area seluas 68.25sqm dan akan diisi oleh perusahaan nasional di sektor industri komponen pesawat terbang.

Perusahaan-perusahaan yang terpilih tersebut dari beragam sektor, mulai yang bergerak di bidang aero structure, component, tools and gauge, avionics, precision parts, rubber-based components, hingga engineering services. Perusahaan tersebut adalah PT Dirgantara Indonesia, PT Pudak Scientific, PT Santoso Teknindo, PT Chroma International, PT Infoglobal Teknologi Semesta, PT Yogya Presisi Tehniktama Industri, dan PT Indonesia Polyurethane Industry.

Mulai 1 Agustus, Truk Obesitas yang Tertangkap Langsung Dibongkar

Berempat.com – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengumumkan akan melakukan penindakan tegas kepada truk bermuatan lebih atau obesitas di jalan per 1 Agustus 2018. Tindakan yang diambil ialah pembongkaran dan penurunan barang bawaan dari truk.

“Nantinya muatan truk-truk tersebut akan diturunkan di 3 lokasi pilot projek Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau Jembatan Timbang,” terang Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setiyadi di Acara Focus Group Discussion (FGD) Kerja Sama Pihak Swasta Dalam Pengelolaan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor dengan tema ‘Implementasi Otomatisasi Jembatan Timbang’ di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (17/7).

Ketiga jembatan timbang yang akan menjadi pilot projek mulai 1 Agustus 2018 yaitu UPPKB Losarang Indramayu Jawa Barat, UPPKB Balonggandu Karawang Jawa Barat, dan UPPKB Widang Tuban Jawa Timur.

Menurut catatan Kemenhub, sepanjang Januari-Mei 2018 terdapat 1.263 truk obesitas yang melintas di jalan tol. Dan berdasarkan hasil evaluasi selama 3 bulan, tercatat di 7 jembatan timbang sebanyak 75 dari 100 kendaraan truk yang lewat kelebihan muatan.

“Dari 75 kendaraan yang overload tersebut, 25% di antaranya melakukan pelanggaran sampai dengan 100%. Misal truk itu daya angkutnya 50 ton, dia mengangkut sampai dengan 100 ton,” papar Budi.

Menurut Budi, aturan tersebut akan diterapkan karena sosialisasi sudah dilakukan sebelumnya dengan mengumpulkan para pelaku barang, pelaku industri, Aptrindo, Organda, Karoseri, dan supir truk yang lewat di jembatan timbang.

“Kalau bentuk pelanggarannya adalah over dimensi, pelakunya adalah orang yang menyuruh apakah dia pemilik truk, ataukah dia Karoseri. Tapi kalau overloading, penanggungjawabnya adalah pengusahanya bukan pengemudi,” jelas Budi.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, terdapat dua asosiasi yang tidak mau menantangani realisasi perjanjian untuk perangi truk obesitas dan overdimensi, yakni asosiasi baja dan asosiasi semen.

“Ada dua asosiasi yang kami minta untuk tanda-tangan. Asosiasi semen dan sosiasi baja tidak mau tanda tangan. Oleh karena itu, kita minta Dirjen Darat untuk menyurati memberi peringatan agar mereka mendukung ini,” tegas Budi Karya.

Budi mengklaim bahwa pihaknya banyak menemukan truk obesitas yang melintas di jalan tol, sehingga berdampak pada bengkaknya biaya pemeliharaan infrastruktur yang mencapai Rp 43 triliun.  Pembengkakan tersebut terjadi lantaran truk yang obesitas menjadi penyebab utama rusaknya jalan tol maupun jalan nasional yang dilintasi.

“Nah ini memang butuh komitmen dari para asosiasi apakah itu Organda apakah itu asosiasi truk. Hampir semua setuju,” ungkap Budi Karya.

Kemenperin Gandeng Ralali dan Tokopedia Gelar Workshop

0

Berempat.com – Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (Ditjen IKM) Kementerian Perindustrian terus berupaya mendorong pelaku IKM di Indonesia agar go digital. Kali ini, upaya dilakukan oleh Kemenperin dengan menggelar workshop e-Smart IKM.

“Kami bekerja sama dengan marketplace Indonesia, yaitu Ralali dan Tokopedia,” ujar Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut (LMEA) Kementerian Perindustrian Endang Suwartini di Bekasi, Rabu (18/7).

Endang memastikan jika semua peserta workshop merupakan pelaku industri dalam negeri. Dengan demikian seluruh peserta memiliki produk lokal. Endang mengungkapkan, langkah ini sebagai upaya agar seluruh marketplace di Indonesia nantinya memasarkan produk lokal, bukan lagi produk impor.

Dalam workshop tersebut, pelaku IKM belajar bagaimana berbisnis yang tepat melalui e-commerce. Selain itu, mereka juga mendapatkan sosialisasi berbagai program Kementerian Perindustrian seperti restrukturisasi mesin peralatan dan SNI, pengembangan produk melalui perbaikan proses bisnis, diperkenalkan dengan aplikasi pencatatan keuangan dari Bank Indonesia, dan materi strategi pemasaran daring dari Indonesian E-Commerce Association (IdEA).

Ia menambahkan, sejak diluncurkan pada 27 Januari 2017 yang lalu, workshop e-Smart IKM telah diikuti lebih dari 2.700 peserta dan membukukan nilai transaksi daring sebesar Rp 600 juta. Tahun ini, Kemenperin pun menargetkan 4.000 IKM Indonesia tergabung dalam e-Smart IKM. Sehingga total akan ada 12.000 produk IKM masuk dalam marketplace.

“e-Smart IKM ini akan menjadi sistem database yang tersaji dalam profil industri, sentra, dan produk,” ungkapnya.

Semester I-2018, Pengembang Deltamas Bukukan Marketing Sales Rp 561 M

0

Berempat.com – PT Puradelta Lestari Tbk., pengembang Kota Deltamas dan Kawasan Industri Greenland International Industrial Center (GIIC) ini telah membukukan pendapatan penjualan (marketing sales) senilai Rp 561 miliar sepanjang semester I-2018.

Menurut Direktur Independen dan Sekretaris Perusahaan PT Puradelta Lestari, Tondy Suwanto, capaian tersebut setara dengan 45% dari target pendapatan penjualan yang ditetapkan perseroan hingga akhir tahun ini, yakni Rp 1,25 triliun. Dengan capaian tersebut, Tondy pun mengaku optimis target tersebut dapat dicapai.

“Sejauh ini kami mendapatkan permintaan lebih dari 100 hektar untuk lahan industri di kawasan industri GIIC,” ungkap Tondy dalam rilis, Selasa (17/7).

Tondy menjelaskan, pada kuartal II-2018 terdapat sinyal positif dari pengembangan kawasan residensial di lokasi industri milik perseroan. Pihaknya telah menjual sekitar 10 hektar lahan hunian kepada sub-developer untuk mengembangkan kawasan hunian.

Hal tersebut dimaksudkan untuk mengakselerasi pembangunan di Kota Deltamas, khususnya pembangunan kawasan hunian dan komersial.

“Menjadikan Kota Deltamas sebagai kawasan terpadu modern berbasis industri yang memiliki fasilitas pendukung yang lengkap akan memberikan nilai tambah dan dukungan terhadap kinerja DMAS di masa yang akan datang,” ujarnya.

Selain kawasan residensial, DMAS juga terus mengembangkan kawasan komersial dengan merangkul ragam tenant modern, seperti rumah sakit, sekolah, restoran, maupun pelanggan lainnya, untuk berinvestasi di Kota Deltamas.

Saat ini juga tengah didirikan Japanese School di Kota Deltamas untuk memberikan fasilitas edukasi bagi keluarga ekspatriat dari Jepang yang tinggal di daerah Cikarang dan sekitarnya. Japanese School ini merupakan ekspansi dari Jakarta Japanese School yang sebelumnya telah beroperasi di Jakarta Selatan.

Kehadiran kawasan residensial dan komersial, klaim Tondy, menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk membeli lahan industri di kawasan industry GIIC di Kota Deltamas. Sepanjang semester I-2018, perseroan telah berhasil menjual lahan industri seluas 22 hektar.

“Ini membuktikan perkembangan kawasan industri di Kota Deltamas yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Potensi pertumbuhan masih sangat besar mengingat pertumbuhan ekonomi nasional yang baik dan minat investasi di Indonesia masih tinggi,” papar Tondy.

NJOP DKI Jakarta Naik, Konsumen Bakal Beralih ke Kota Penyokong

0

Berempat.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk wilayah DKI Jakarta sebesar 19,54%. Dengan demikian maka nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pun turut naik. Menanggapi hal tersebut, Country Manager Rumah.com Marine Novita menilai bahwa kebijakan tersebut dapat memengaruhi bisnis properti.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Nilai NJOP saat ini berkisar pada Rp 4,7-Rp 4,8 juta per meter persegi. Dan umumnya, pemilik lahan akan mematok harga lebih tinggi sekitar 30% dari NJOP. Karena itu, Marine menilai dengan kenaikan ini akan banyak konsumen yang beralih ke kota penyokong untuk membeli properti.

“Penyesuaian NJOP ini dikhawatirkan dapat menurunkan daya tarik properti, khususnya hunian. Pencari properti akan makin bergeser ke Bodetabek (Bogor, Depok, Tangeran, dan Bekasi). Apalagi dengan pembangunan infrastruktur penghubung yang masif saat ini,” terang Marine dalam keterangan resminya, Selasa (17/7).

Menukil dari data Rumah.com Property Index, harga properti di DKI Jakarta pada kuartal II-2018 cenderung stabil. Kenaikan harga tercatat di kisaran 2,24% secara kuartal on kuartal (qoq). Kenaikan tersebut mengoreksi penurunan yang sempat terjadi pada kuartal sebelumnya sebesar 0,39% (qoq). Sementara itu, kenaikan harga properti di Jakarta secara tahunan pada kuartal II-2018 naik 6,22%.

Marine pun memaparkan. Menurut data dari Rumah.com Property Index, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat menjadi wilayah yang mencatatkan peningkatan tertinggi. Pada kuartal II-2018 kenaikan di Jakarta Selatan mencapai 2,3% (qoq). Sebelumnya kawasan ini mengalami penurunan sebesar 0,04%.

“Kebanyakan pencari hunian tampaknya sudah menyerah mencari properti di Jakarta Selatan dan Pusat, karena harga yang sudah sangat tinggi. Harapan lebih besar terdapat di Jakarta Timur, di sekitar Cibubur, Cipayung, Ciracas, dan sekitarnya,” terang Marine.

Khusus Jakarta Timur, sambung Marine, akan menjadi pilihan utama dibanding kawasan lain di Jakarta karena dinilai masih memiliki harga yang terjangkau. Apalagi, saat ini pemerintah telah membangun jalan tol dan Light Rail Transit (LRT).

“Jika melihat fitur Project Review Rumah.com, masih ada hunian jenis rumah dengan harga Rp 500 jutaan dan apartemen dengan harga Rp 250 jutaan di Jakarta Timur,” imbuh Marine.

Pernyataan Marine mengenai kenaikan NJOP yang dapat memengaruhi bisnis properti di Ibu Kota pun didukung oleh hasil survei yang dilakukan oleh Rumah.com. Survei Property Affordability Sentiment Index Semester II 2018 tersebut dilakukan kepada 1.000 responden dari seluruh Indonesia. Hasilnya, sebanyak 51% responden meyakini kenaikan NJOP akan berpengaruh terhadap harga properti di DKI Jakarta. Sementara, hanya 18% meyakini kenaikan NJOP tidak akan berpengaruh terhadap harga properti.

Sementara dari sisi pengembang, Direktur PT. Bakrie Pangripta Loka Andre R. Makalam tak menampik bahwa kenaikan NJOP akan menyebabkan kenaikan harga properti secara proporsional. Lebih lagi dilandaskan pada zonasi.

“Kenaikan akan tergantung dari zona properti. Di Sentra Timur, kenaikan untuk unit baru yang akan diluncurkan akan berada pada kisaran 5%. Yang akan merasakan dampak paling besar adalah Jakarta Selatan, terutama untuk properti kelas atas,” ujar Andre.

Hanif Terbitkan Aturan K3 Lingkungan Kerja Lewat Permenaker

0

Berempat.com – Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri telah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)  Lingkungan Kerja. Penerbitan Permenaker ini untuk mewujudkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman serta mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Terbitnya Permenaker ini sekaligus mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan, serta Penerangan di Tempat Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika Dan Kimia di Tempat Kerja.

“Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) harus menjadi budaya dan bagian dari kehidupan sehari-hari. Penerapan K3 tidak boleh dijadikan beban karena tujuannya mencegah kerugian baik dari kalangan pekerja maupun pengusaha” ujar Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3), Sugeng Priyanto, saat membuka peluncuran Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja di Jakarta, Selasa (17/7).

Melalui peluncuran Permenaker ini, Sugeng berharap sosialisasi dan edukasi terkait K3 sebagai bagian dari budaya kerja semakin luas dan massif. Baik perusahaan maupun pekerja diminta berkomitmen untuk mewujudkan nihil kecelakaan kerja di lingkungan kerja.

“Kesadaran tentang K3 berbanding lurus dengan peradaban manusia dan semakin tinggi peradaban manusia, maka kesadaran tentang K3 semakin tinggi juga. Oleh karena itu kita terus ingatkan pentingnya penerapan K3,” ujar Sugeng.

Menurutnya, sampai saat ini K3 belum dianggap hal penting. Membangun kesadaran akan pentingnya K3 membutuhkan waktu dan harus didukung oleh stakeholder ketenagakerjan dan masyarakat secara umum.

“Jadi marilah kita bulatkan tekad kita ke depan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dan pendidikan, agar nanti mereka akan sadar secara otomatis sadar akan pentingnya K3,” kata Sugeng.

Penerapan K3 di lingkungan kerja secara optimal juga dapat mendorong meningkatnya produktivitas kerja. Hal ini selaras dengan arah kebijakan K3 nasional yaitu kemandirian masyarakat indonesia berbudaya K3 tahun 2020 sekaligus mendukung program Nawacita.

Peraturan Menteri ini memberikan pedoman baru mengenai nilai ambang batas (NAB) faktor fisika dan kimia, standar faktor biologi, ergonomi dan psikologi serta persyaratan higiene dan sanitasi, termasuk kualitas udara dalam ruangan (indoor air quality) untuk terwujudnya tempat kerja yang aman, sehat, dan nyaman.

Dalam Permenaker ini juga diatur mengenai penerapan syarat-syarat K3 lingkungan kerja dilakukan melalui kegiatan pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja dan penerapan  higiene dan sanitasi yang meliputi bangunan tempat kerja, fasilitas kebersihan, kebutuhan udara, dan tata laksana kerumahtanggaan.

Pertama Dalam 5 Tahun, Pendapatan Negara Tumbuh 16% di Pertengahan Tahun

0

Berempat.com – Pada pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku bahwa kondisi keuangan negara cukup sehat dan pulih. Yani menyebut, sampai dengan Juli 2018 primary balance masih surplus yang didorong oleh tumbuhnya pendapatan negara mencapai 16%. Menurutnya, pertumbuhan di pertengahan tahun seperti itu tak pernah terjadi sebelumnya.

“Ini nggak pernah terjadi dalam 5 tahun terakhir, biasanya pertengahan tahun sudah defisit,” ucap Yani saat ditemui di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Senin (16/7) malam.

Primary balance adalah selisih antara anggaran penerimaan dan pengeluaran di luar bunga dan cicilan utang.

Selain itu, Yani mengungkapkan adanya kenaikan pada penerimaan pajak dan PNBP. Adapun penerimaan perpajakan tumbuh 14,3%, PNBP dan dividen BUMN tumbuh lebih dari 23%. Tumbuhnya penerimaan pajak dan PNBP diklaim Yani berkat kinerja Ditjen Pajak Kementerian Keuangan sejauh ini yang getol mengehjar wajib pajak.

“Karena itu, penerimaan negara relatif seperti yang diharapkan walaupun kompisisinya beda. Belanja robust, first semester bisa belanja dengan growth 5,7%, lebih bagus dari tahun lalu di periode yang sama 3,2%,” imbuh Yani.

Menurut Yani, keseimbangan primer yang surplus di bulan ini sangat bagus karena biasanya pada pertengahan tahun APBN sudah defisit. Yani pun membandingkan kondisi saat dirinya baru menjabat menjadi Menteri Keuangan pada 2016 lalu. Ia terpaksa harus memotong anggaran hingga Rp 170 triliun untuk menyeimbangkan kondisi APBN saat itu.

“Waktu itu dipotong dari pusat dan daerah. Sekarang APBN relatif stabil, defisit akan turun. Sampai Juli, primary balance masih surplus,” paparnya.

Di sisi lain, Yani tak menampik bahwa dirinya beserta institusi Kementerian Keuangan banyak ditakuti karena getolnya menagih pajak ke para wajib pajak. Padahal, menurut Yani, semestinya para wajib pajak tak perlu takut bila sudah ikut program tax amnesty beberapa waktu lalu.

Dan di tengah ketidakpastian perdagangan global yang terjadi saat ini, Yani optimis dapat membawa Indonesia ke situasi yang lebih baik meskipun diakuinya tak mudah.

“Tapi saya katakan, we want to make sure APBN kita kuat dan punya ruang untuk meresponnya,” tandas Yani.

Adaro Alokasikan Rp 1,1 Triliun untuk Program CSR di Bidang Pendidikan

Berempat.com – Dalam rangka merayakan 10 tahun menjadi perusahaan publik (initial public offering/IPO), PT Adaro Energy Tbk. mengumumkan peluncuran kegiatan sosial perusahaan (Corporate Social Responsibilty/CSR) di bidang pendidikan. Adaro bahkan sudah menyiapkan dana Rp 1,1 triliun untuk program yang diberi nama ‘Adaro Nyalakan Ilmu’ tersebut.

Direktur Utama PT Adaro Energy Tbk. Garibaldi Thohir mengungkapkan, peluncuran program pendidikan tersebut merupakan bentuk komitmen Adaro yang ingin berkontribusi dalam pembangunan nasional, salah satunya dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

“Sebagai perusahaan publik kami selalu mengedepankan good mining practices untuk meminimalisir dampak operasional, serta berkomitmen dapat terus meningkatkan kontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ungkap pria yang lebih akrab disapa Boy tersebut di Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta, Senin (16/7) malam.

Dalam program ‘Adaro Nyalakan Ilmu’ tersebut, Adaro akan fokus untuk pembinaan pendidikan usia dini, pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, beasiswa Adaro Bright Future Leader (ABFL), dan Technology-based Educational Comunity of Practice (TECP).

Di samping itu, Boy sempat mengungkapkan bagaimana dirinya tak tak pernah lupa suka dan duka saat membangun bisnis batu bara ini. Boy masih ingat seperti apa sulitnya untuk bertahan di tahun 2008 ketika harga batu bara sangat rendah. Karena itu, Boy pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang sudah mendukung langkah Adaro hingga bisa bertahan dan berkembang sampai saat ini.

“10 tahun perjalanan bisnis Adaro bukan bisnis yang mudah. Gejolak naiknya harga batu bara sehingga banyak yang tutup dan berdampak pada fluktuasi harga saham kami. Tapi alhamdulillah kami berkembang hingga saat ini,” kenang Boy.

Utang Lebih Besar daripada Aset, Nyawa Merpati Terancam Habis

Berempat.com – Pemerintah belum juga memberikan kucuran dana segar kepada PT Merpati Nusantara Airlines sampai saat ini. Pasalnya, memberikan dana kepada Merpati dianggap hanya akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Nyawa maskapai berpelat merah itu jelas terancam, apalagi menurut PT Perusahaan Pengelola Aset utang yang dimiliki Merpati lebih besar daripada aset yang dimiliki.

Sampai dengan akhir Desember 2017, utang yang dimiliki Merpati tercatat sebesar Rp 10,72 triliun, namun aset yang dimiliki hanya senilai Rp 1,21 triliun. Dengan demikian posisi ekuitas Merpati tercatat minus Rp 9,51 triliun.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Kiik Ro mengungkapkan, siapa pun boleh mengambil alih Merpati, namun jangan sampai justru memberikan beban baru.

“Siapa saja yang mau mengambil MNA silakan tetapi tidak memberikan beban baru atau penyertaan modal negara (PMN) yang dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” ujarnya di Jakarta, Senin (16/7).

Aloysius juga mengungkapkan, baik Menteri Keuangan Sri Mulyani maupun Menteri BUMN Rini M. Soemarno sudah menyatakan tidak mau masuk ke dalam restrukturisasi Merpati yang saat ini tengah diupayakan.

Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset Henry Sihotang menjelaskan, total utang Merpati yang diajukan kreditur di pengadilan senilai Rp 10,03 triliun. Namun, menurut perhitungan pihaknya, total utang perseroan justru sebesar Rp 10,72 triliun.

“Batas akhir perpanjangan sampai 3 November 2018. Kalau memang tidak bisa direstrukturisasi maka MNA bisa dinyatakan pailit,” paparnya.