Berempat.com – Pemerintah belum juga memberikan kucuran dana segar kepada PT Merpati Nusantara Airlines sampai saat ini. Pasalnya, memberikan dana kepada Merpati dianggap hanya akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Nyawa maskapai berpelat merah itu jelas terancam, apalagi menurut PT Perusahaan Pengelola Aset utang yang dimiliki Merpati lebih besar daripada aset yang dimiliki.
Sampai dengan akhir Desember 2017, utang yang dimiliki Merpati tercatat sebesar Rp 10,72 triliun, namun aset yang dimiliki hanya senilai Rp 1,21 triliun. Dengan demikian posisi ekuitas Merpati tercatat minus Rp 9,51 triliun.
Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Aloysius Kiik Ro mengungkapkan, siapa pun boleh mengambil alih Merpati, namun jangan sampai justru memberikan beban baru.
“Siapa saja yang mau mengambil MNA silakan tetapi tidak memberikan beban baru atau penyertaan modal negara (PMN) yang dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,” ujarnya di Jakarta, Senin (16/7).
Aloysius juga mengungkapkan, baik Menteri Keuangan Sri Mulyani maupun Menteri BUMN Rini M. Soemarno sudah menyatakan tidak mau masuk ke dalam restrukturisasi Merpati yang saat ini tengah diupayakan.
Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset Henry Sihotang menjelaskan, total utang Merpati yang diajukan kreditur di pengadilan senilai Rp 10,03 triliun. Namun, menurut perhitungan pihaknya, total utang perseroan justru sebesar Rp 10,72 triliun.
“Batas akhir perpanjangan sampai 3 November 2018. Kalau memang tidak bisa direstrukturisasi maka MNA bisa dinyatakan pailit,” paparnya.
. Nyawa maskapai berpelat merah itu jelas terancam){kind=link}