Senin, Mei 11, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 845

SouthCity Launching  Apartemen Coliving, The Parc

Aris Wijaya
-
0

Pasca ramai bisnis co working, kini beberapa pengembang mulai melirik bisnis kos modern yang dikenal dengan coliving. Tak ingin ketinggalan tren pasar yang sedang naik, pengembang superblok SouthCity PT Setiawan Dwi Tunggal menggelar acara grand launching apartemen coliving, The Parc.

Kawasan superblok SouthCity yang akan dibangun di atas lahan seluas 55 hektar di Pondok Cabe menelan investasi hingga Rp1 triliun. The Parc sendiri terdiri 1.701 unit yang dibangun di lahan seluas 1,5 hektar. Konsep coliving lebih dari 70% area merupakan fasilitas bersama, ruang rekreasi dan area hijau yang terintegrasi.

“The Parc apartemen sebagai manifestasi dari kehidupan komunal. Kami menyediakan kesempatan penghuni saling berbagi dan berkolaborasi, namun tetap mengutamakan privasi, fungsi dan kenyamanan,” ujar Peony Tang, CEO & Direktur SouthCity. di Pasific Place, Jakarta Sabtu (27/04/2019).

SouthCity  menggandeng GoWork, penyedia jasa coworking space. GoWork selaku operator untuk mengadakan menyediakan fasilitas coworking space, kegiatan komunitas, juga fasilitas lain berbagi dan berkolaborasi.

GoWork memiliki pengalaman dalam menyediakan 35.000 m2 coworking space yang tersebar di 17 lokasi di Indonesia dan memiliki komunitas yang berjumlah lebih dari 9.000 anggota lewat platform aplikasi.

“Kami berharap dengan kerjasama ini kami dapat turut memenuhi semangat SouthCity dalam mengembangkan hunian dengan filosofi ‘work,life and play’,” ujar Vanessa Li, CEO GoWork

The Parc terdiri dari 3 tower setinggi 13 lantai. Tower pertama menyediakan 3 tipe, yakni Studio (22,55 m2), 1 Bedroom (30,06-36,66 m2) dan 2 Bedroom (45,10 m2). Konstruksi tower 1 ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini.

Pemerintah Diingatkan Jangan Masuk Jebakan Utang China Di Proyek OBOR dan BRI

Dani Dani
-
0
Pemerintah Diingatkan Jangan Masuk Jebakan Utang China Di Proyek OBOR dan BRI

Penandatanganan 23 kesepakatan kerja sama Indonesia dan China di proyek One Belt One Road (OBOR) atau Belt Road Initiative (BRI) berskema business to business (B-to-B) oleh para pebisnis dari kedua Negara diingatkan sejumlah pihak jangan sampai Indonesia masuk dalam perangkap utang China.

Penandatanganan MoU dilakukan dalam acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kedua BRI yang dilangsungkan pada 25-27 April di Beijing, Cina disaksika Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Lima dari 23 proyek yang mencapai sekitar $14,21 miliar terdiri dari proyek PLTA Salo Pebatua ($560 juta), PLTA Kayan ($1,5 miliar), pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seluas 31.000 Ha ($9 miliar), investasi pengolahan limbah ($3 miliar), dan proyek industri perikanan terintegrasi di Pulau Seram, Maluku ($150 juta).

Pemerintah Indonesia sendiri memproyeksikan 30 proyek di keempat koridor tersebut, Nilai investasi diperkirakan mencapai 91,1 miliar dolar AS. Ini berarti masih terdapat tujuh proyek yang belum disepakati.

“Karena prinsip kehati-hatian, ada beberapa poin yang belum sepakat, pemerintah masih belum menandatangani MoU kerja sama penanaman kembali kelapa sawit dengan pemerintah Cina,” sebut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman Ridwan Djamaluddin.

Banyak pengamat akan jebakan utang. Menurut Staf Khusus Kemenko Bidang Kemaritiman Atmadji Sumarkidjo, pemerintah Indonesia, melalui Luhut, akan membuka opsi skema B-to-B dalam proyek-proyek BRI dan menolak penggunaan skema government to government (G-to-G). Sebagai catatan, Luhut merupakan penanggung jawab investasi Cina dalam konteks BRI.

Toto Luncurkan Produk Sanitasi Sesuai Fungsi dan Bentuh Tubuh Manusia

Dani Dani
-
0

Produsen toilet global, Toto berkolaborasi dengan seniman dan desainer asal Spanyol, Jamie Hayon, menghadirkan seri produk sanitasi unggulan.  Dengan merek TOTO by Hayon, PT Surya TOTO Indonesia Tbk, meluncurkan new fitting and sanitary series. Sanitasi ini terdiri dari bathtub, wash basin, water closet, faucet, serta shower faucet.

Produk sanitasi tersebut dirancang mengedepankan kesederhanaan dan kemurnian bentuk. Hayon terinspirasi dari fungsi dan bentuh tubuh manusia. Ia memutuskan setiap elemen desainnya harus mencerminkan lekuk tubuh manusia.

Lebih lanjut dia menceritakan, sistem dan teknologi produk sanitary TOTO yang modern juga menjadi tantangan tersendiri

“Ini sebuah proses dalam menemukan kesederhanaan dari segi desain dan kecanggihan fungsi. Menurut saya perlu keselarasan antara sisi visual dengan fungsi produk perabotan kamar mandi yang efisien,” tutur Jamie Hayon saat peluncuran, Selasa (30/04/2019) di Jakarta.

Marketing Planning Departemen Manager TOTO Tony Suryanto menjelaskan karya Hayon telah dikenal di dunia seni dan desain.

“Ini pertama kalinya kami mengeluarkan sebuah tren. Kebanyakan desain rancangan Hayon selalu ceria. Gaya rancangannya terkesan riang dan gembira. Nuansa itulah yang kami ingin berikan ke masyarakat Indonesia,” kata Suryanto.

Viral, Tambah Satu Digit Suara Rakyat, Penyelenggara Pemilu Dibayar Cash Rp 250 Juta dan Dijanjikan Rp 12 Miliar

Dani Dani
-
0
Viral, Tambah Satu Digit Suara Rakyat, Penyelenggara Pemilu Dibayar Cash Rp 250 Juta dan Dijanjikan Rp 12 Miliar

Maraknya kecurangan yang terjadi di Pemilu Presiden, legislatif hingga DPD akhirnya diungkap salah seorang penyelenggara pemilu yang videonya menyebar di media sosial.

Penyelenggara pemilu yang diwawancarai televisi nasional itu menyebut ia diiming-imingi uang tunai Rp 250 juta hingga Rp 12 miliar jika berani mengubah data suara hasil pemilu.

“Ada yang lansung di depan mata saya, uang Rp 250 juta itu di simpan dalam kantong kresek hitam, dan kalau yang Rp 12 miliar dalam bentuk rekening,” jelasnya.

Permintaan para pelaku penyuapan penyelenggara pemilu itu pun simpel. Mereka hanya meminta menambahkan 1 digit di depan atau di belakang hasil perolehan suara.

“Misal kalau suara 220 jadi 1.220 atau 2200,” tambahnya.

Pria yang identitasnya dirahasiakan ini mengaku sempat goyah dan tergoda, namun dengan mempertimbangkan mudharatnya lebih besar daripada uang yang ia terima, pria ini pun menolaknya.

“Kalau saya ambil Rp 250 juta itu, lalu saya dipidana dan terbukti akan dipenjara 5 tahun. Kalau uangnya disita Negara dan dijatuhi denda mending saya nggak ambil. Jangan main-mainlah denbgan suara rakyat,” tukasnya.

Ia pun menceritakan bahwa sebagai penyelenggara pemilu, ia banyak berkomunikasi dengan partai politik dan caleg. Mereka pun banyak yang datang untuk berkonsolidasi datang ke kentor penyelenggara pemilu tersebut.

KPU Konsisten Salah Entri Data KPU, Human Error atau Human Order?

Dani Dani
-
0

Viralnya foto dan video yang menunjukkan salah entri data hasil pemilihan suara pada sistem informasi penghitungan suara (Situng) KPU membuat public bertanya benarkah kesalahan yang mengurangi suara Prabowo-Sandi dan menguntungkan Jokowi-Ma’ruf Amin hanyalah akibat human error atau faktor kesalahan manusia?

“Ini  human error terunik sedunia, konsisten mengurangi suara Prabowo-Sandi dan konsisten menambah suara Jokowi-Ma’ruf Amin. Bagi KPU ini human error, tetapi ini human order kelihatannya,” kata Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahean.

Derasnya arus protes dari masyarakat yang mempertanyakan kecurangan yang mengurangi suara paslon nomor urut 02 ini tidak segera direspons KPU. Hal ini bisa menimbulkan ketegangan dan memicu konflik. Kesalahan entri data KPU terjadi di lima daerah, yakni di Jakarta Timur, Jawa Tengah, Riau, dan. Maluku, NTB.

Ferdinand menyebut KPU harus bersikap professional sebagai penyelenggara Pemilu 2019. Ia khawatir kepercayaan masyarakat kepada KPU akan berkurang. “Masyarakat menilai KPU sengaja. Masyarakat kehilangan trust. Pemilu akan jadi pertaruhan,” tegasnya.

 

Revolusi Industri 4.0, Ancaman Bagi Buruh?

Kartika Rahma
-
0
Revolusi Industri 4.0, Ancaman Bagi Buruh?

Rencana pemerintah yang akan menyelaraskan penyelarasan regulasi tenaga kerja terkait implementasi Revolusi Industri 4.0 bisa menjadi ancaman bagi buruh yang tak bisa meningkatkan kemampuan dan kapabilitasnya dengan dunia kerja. Maklum jika Revolusi Industri 4.0 benar-benar diterapkan di banyak insutri, maka banyak perusahaan yang menggunakan alih daya dari tenaga kerja manusia ke mesin dan robotik.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, program peningkatkan kemampuan sumber daya manusia harus relevan dengan kebutuhan pengusaha serta arah implementasi pengembangan industri.

Dari sisi pengusaha menilai Hari Buruh Sedunia kali ini menjadi momen tepat bagi pekerja dan pengusaha duduk bersama membicarakan tantangan Industri 4.0.

Sementra itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Johny Darmawan pun berharap pemerintah menyiapkan rencana jangka panjang untuk sektor SDM dalam menghadapi Industri 4.0.

Kalangan pengusaha juga tidak keberatan menaikkan upah pekerja bila sejakan dengan peningkatan produktivitas dan kemampuannya. Karenanya sejumlah aspek ketenagakerjaan memang harus segera dibenahi dari produktivitas dan etos kerja hingga peningkatkan hubungan bipartit pekerja dengan pengusaha.

Mengantisipasi hal tersebut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal mengatakan, pihaknya meminta agar sistem alih daya dihapuskan. Pemerintah harus menyiapkan peta jalan Industri 4.0 yang lebih detail sehingga dapat menjadi pegangan seluruh pihak dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.

“Hal ini sangat merugikan, para pekerja khawatir jumlah lapangan kerja berkurang kalau pelaku industri menerapkan automasi secara penuh dalam seluruh rangkaian proses bisnis,” ujarnya Sabtu (28/04/2019).

 

 

 

 

 

 

Jokowi Ingin Buruh dan Pengusaha Sama-Sama Senang

Kartika Rahma
-
0

Hari Buruh Internasional (May Day) yang diperingati setiap tanggal 1 Mei dijadikan momentum buruh untuk bernegosiasi dengan pengusaha dan pemerintah memperbaiki upah. Terkait hal tersebut, pemerintah telah memfasilitasi melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam PP diterapkan selama 5 tahun sudah dimasukkan faktor inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Namun memang Pemda harus mengikuti PP tersebut. Tapi masalahnya di implementasi ada daerah yang tidak mengikuti.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menerima sejumlah pimpinan Serikat Pekerja, di Istana Kepresidenan Bogor, Jabar, Jumat (26/04/2019) siang.

Selain membahas perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day, dalam kesempatan itu juga dibahas mengenai kemungkinan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Presiden menegaskan, revisi PP Nomor 78 Tahun 2015 harus memberi keuntungan bagi kedua pihak, baik pekerja maupun perusahaan.

“Kami sepakat merevisi PP Nomor 78 Tahun 2015, kita harapkan dari Serikat Pekerja, dari buruh senang. Tetapi di sisi lain dari perusahaan, dari pengusaha juga senang,” kata Jokowi.

Sementara terkait Peringatan Hari Buruh Internasional atau yang dikenal dengan May Day, menurut Presiden Jokowi, semuanya sepakat baha Peringatan Hari Buruh akan dilakukan dengan cara-cara dan kegiatan yang baik, yang memberikan ketenangan dan damai. Presiden berharap seluruh masyarakat dapat merasakan kebahagiaan saat Peringatan Hari Buruh itu.

Para pimpinan Serikat Pekerja yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andy Gani Nuwa Wea dan Pesiden KSPSI Mudhofir. Selain itu juga Presiden KSPSI Said Iqbal, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia Ilhamsyah, Ketua Umum Sarikat Buruh Muslim Indonesia Syaiful, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara Muchtar Guntur.

Tak Bisa Kendalikan Trio Defisit, Rizal Ramli: Ekonomi Indonesia Bisa Berstatus Lampu Merah

Aris Wijaya
-
0
Tak Bisa Kendalikan Trio Defisit, Rizal Ramli: Ekonomi Indonesia Bisa Berstatus Lampu Merah

Mantan Menko Bidang Perekonomian Rizal Ramli mengingatkan pemerintah jika ekonomi Indonesia dalam status lampu kuning. Hal ini dikarenakan pemerintahan Jokowi tidak dapat menekan trio defisit yang terjadi secara bersama.

“Tugas utama pemerintah sampai akhir 2019 adalah menurunkan trio deficits yang terus menekan nilai tukar rupiah. Sehingga nilai tukar rupiah terus anjlok ke Rp 14.100 per dolar AS. Jika tidak segera diatasi, bukan mustahil Indonesia akan masuk ke status lampu merah. Seperti yang terjadi saat krisis moneter 1998,” ungkap Rizal usai presentasi di Vietnam tentang Transfomasi Ekonomi di Asia Tenggara dan Asia Utara, Kamis, (25/04/2019).

Rizal mengungkapkan indikator makro ekonomi di pemerintahan Jokowi yang jeblok. Misalnya, defisit transaksi berjalan pada kuartal IV-2018 mencapai US$9,1 miliar. Pada kuartal I-2019, minimal harus tinggal setengahnya. Yakni sekitar -US$4,5 miliar. Kalau pemerintah bisa menekan trio-deficit, baru orang percaya pemerintah sekarang kredibel. Tapi masalahnya, selama ini terbukti pemerintah tidak mampu fokus,” ungkapnya.

Menurutnya, ketiga defisit tersebut, datangnya tidaklah tiba-tiba. Indikator makro-ekonomi terus memburuk dalam tiga tahun terakhir. Ironisnya, tidak langkah antisipatif dari tim ekonomi Jokowi. Rizal menduga, para menteri Jokowi lebih sibuk untuk melakukan penggalangan massa serta dana kampanye. Salah satunya melalui kebijakan impor yang ugal-ugalan. Di mana, setiap kebijakan impor biasanya terselip uang komisi alias fee yang nilainya luar biasa.

Kata mantan Anggota Advisory Panel PBB itu, perekonomian saat ini, memang berbeda dengan krisis ekonomi di Amerika Serikat (AS) pada 2008 silam. Kala itu, seluruh indikator fundamental ekonomi makro Indonesia, masih positif. Selain itu, ratio ekspor/GDP Indonesia hanya 25%, sehingga krisis AS tidak terlalu berdampak terhadap perekonomian Indonesia.

Trio deficits yang dimaksud Rizal adalah defisit neraca perdagangan sebesar U$193 juta (Q1-2019), defisit transaksi berjalan U$9,1 miliar, dan defisit APBN 2019 sebesar Rp 102 triliun (Q1-2019), ditambah utang lebih dari Rp4.567 triliun.

Emiten Properti yang Diprediksi Ciamik Pasca Pilpres

Dani Dani
-
0

Pertumbuhan ekonomi diprediksi akan mulai membaik pada semester II-2019 dengan rencana pemerintah menurunkan suku bunga acuan Indonesia sebesar 75 basis poin (bps). Mulya Chandra, Equity Analyst PT Morgan Stanley Sekuritas Indonesia, dalam risetnya BUlan April lalu mengatakan faktor ini dapat mendorong industri properti beserta pergerakan saham emiten industri tersebut adalah potensial kembalinya investor setelah pilpres.

“Kami memprediksi pendapatan prapenjualan [presales] akan naik dari 1% YoY pada 2018 menjadi 10% pada 2019E dan 14% pada 2020E vs. -1% YoY pada 2019E dan 2% YoY pada 2020E yang diprediksi pasar. Pengembang properti sudah menaikkan tingkat utangnya menjadi 44%-125% pada 2018, dan sudah menggunakan dananya untuk ekspansi persediaan lahan (land bank) dan konstruksi bangunan tinggi, sehingga membebani neraca keuangan dan laba bersih,” ujar Mulya Chandra.

Saat ini, saham properti yang masuk dalam pantauan riset Morgan Stanley masih berkinerja di bawah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) 46% sejak 2016, karena lemahnya presales dan pendapatan, bersamaan dengan naiknya beban bunga dan melemahnya rupiah.

Patut dipertimbangkan juga bahwa 65%-94% dari nilai gabungan utang itu berdenominasi dolar AS, kecuali PT Ciputra Development Tbk (CTRA) dan PT Summarecon Agung Tbk (SMRA).  Kondisi tersebut telah membebani valuasi raio harga saham per nilai buku (price to book value, P/BV) yang sudah 0,5-1,5 standard deviasi di bawah rerata 5 tahunan, dan mencerminkan ekspektasi pasar yang rendah.

Untuk itu, sekuritas yang menginduk pada bank investasi multinasional Morgan Stanley di New York tersebut memilih CTRA dan PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) di antara saham properti lainnya.  Morgan Stanley juga masih merekomendasi overweight (OW) untuk BSDE, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON), dan PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI).

Untuk BSDE, perusahaan itu memiliki alasan yang sama dengan CTRA, sedangkan neraca PWON dan ASRI akan membaik akibat pemangkasan suku bunga, meskipun dengan besaran yang lebih kecil daripada BSDE dan CTRA. Sedangkan, Summarecon menjadi equal-weight (EW) yang akan diuntungkan dari pemangkasan suku bunga, tetapi kenaikan utangnya masih menjadi risiko perusahaan.

Utang Luar Negeri Indonesia Naik Menjadi RP 5.441,8 Triliun

Dani Dani
-
0
Utang Luar Negeri Indonesia Naik Menjadi RP 5.441,8 Triliun

Utang luar negeri Indonesia pada akhir Februari 2019 tercatat US$ 388,7 miliar atau Rp 5.441,8 triliun. Angka ini meningkat US$ 4,8 miliar atau Rp 67,2 triliun dibandingkan posisi pada akhir periode sebelumnya.

Penyebab kenaikan itu salah satunya karena netto transaksi penarikan utang luar negeri. Utang luar negeri Indonesia itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$ 193,8 miliar dan utang swasta termasuk BUMN sebesar US$ 194,9 miliar.

Secara tahunan utang luar negeri Indonesia tumbuh 8,8% year on year (yoy) pada Februari 2019, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 7,2% yoy. Peningkatan pertumbuhan utang luar negeri tersebut terutama bersumber dari pertumbuhan utang luar negeri pemerintah. Menurut BI, utang luar negeri pemerintah, meningkat pada Februari 2019 untuk membiayai sektor-sektor yang produktif.

Posisi utang luar negeri pemerintah pada Februari 2019 sebesar US$ 190,8 miliar atau tumbuh 7,3% yoy, meningkat dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,9% yoy. Pertumbuhan utang luar negeri pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar Surat Berhaga Negara (SBN) domestik selama Februari 2019, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia.

Selain itu, pada Februari 2019 pemerintah juga menerbitkan Global Sukuk, untuk mendukung pembiayaan fiskal dalam kerangka Green Bond dan Green Sukuk. Masuknya aliran dana utang luar negeri kepada pemerintah memberikan kesempatan lebih besar bagi pembiayaan belanja negara dan investasi pemerintah

Sektor-sektor prioritas yang dibiayai melalui utang luar negeri pemerintah merupakan sektor-sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

Posisi utang luar negeri swasta pada Februari 2019 sebesar US$ 1,3 miliar atau tumbuh sebesar 10,8 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya. Utang luar negeri swasta sebagian besar berasal sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa utang luar negeri di keempat sektor tersebut terhadap total utang luar negeri swasta mencapai 74,2%.

BI dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan utang luar negeri dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomia

1...844845846...1,002Halaman 845 dari 1,002

Copyright © 2022 - 2024 Berempat.com All right reserved