Mantan Menko Bidang Perekonomian Rizal Ramli mengingatkan pemerintah jika ekonomi Indonesia dalam status lampu kuning. Hal ini dikarenakan pemerintahan Jokowi tidak dapat menekan trio defisit yang terjadi secara bersama.
“Tugas utama pemerintah sampai akhir 2019 adalah menurunkan trio deficits yang terus menekan nilai tukar rupiah. Sehingga nilai tukar rupiah terus anjlok ke Rp 14.100 per dolar AS. Jika tidak segera diatasi, bukan mustahil Indonesia akan masuk ke status lampu merah. Seperti yang terjadi saat krisis moneter 1998,” ungkap Rizal usai presentasi di Vietnam tentang Transfomasi Ekonomi di Asia Tenggara dan Asia Utara, Kamis, (25/04/2019).
Rizal mengungkapkan indikator makro ekonomi di pemerintahan Jokowi yang jeblok. Misalnya, defisit transaksi berjalan pada kuartal IV-2018 mencapai US$9,1 miliar. Pada kuartal I-2019, minimal harus tinggal setengahnya. Yakni sekitar -US$4,5 miliar. Kalau pemerintah bisa menekan trio-deficit, baru orang percaya pemerintah sekarang kredibel. Tapi masalahnya, selama ini terbukti pemerintah tidak mampu fokus,” ungkapnya.
Menurutnya, ketiga defisit tersebut, datangnya tidaklah tiba-tiba. Indikator makro-ekonomi terus memburuk dalam tiga tahun terakhir. Ironisnya, tidak langkah antisipatif dari tim ekonomi Jokowi. Rizal menduga, para menteri Jokowi lebih sibuk untuk melakukan penggalangan massa serta dana kampanye. Salah satunya melalui kebijakan impor yang ugal-ugalan. Di mana, setiap kebijakan impor biasanya terselip uang komisi alias fee yang nilainya luar biasa.
Kata mantan Anggota Advisory Panel PBB itu, perekonomian saat ini, memang berbeda dengan krisis ekonomi di Amerika Serikat (AS) pada 2008 silam. Kala itu, seluruh indikator fundamental ekonomi makro Indonesia, masih positif. Selain itu, ratio ekspor/GDP Indonesia hanya 25%, sehingga krisis AS tidak terlalu berdampak terhadap perekonomian Indonesia.
Trio deficits yang dimaksud Rizal adalah defisit neraca perdagangan sebesar U$193 juta (Q1-2019), defisit transaksi berjalan U$9,1 miliar, dan defisit APBN 2019 sebesar Rp 102 triliun (Q1-2019), ditambah utang lebih dari Rp4.567 triliun.
