Selasa, September 1, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 56

Suap Kepabeanan Terkuak, Impor Barang KW Diduga Diloloskan Secara Sistematis

jessica hart
-
0
Suap Kepabeanan Terkuak, Impor Barang KW Diduga Diloloskan Secara Sistematis

Praktik impor barang KW kembali menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Lembaga antirasuah menduga aliran dana miliaran rupiah diberikan perusahaan jasa logistik kepada sejumlah pejabat agar impor barang KW bisa masuk ke Indonesia tanpa hambatan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyebut, dari hasil operasi tangkap tangan (OTT), penyidik menemukan indikasi adanya pembayaran rutin dalam jumlah besar. Nilainya tidak kecil, diperkirakan mencapai sekitar Rp7 miliar setiap bulan.

Menurut dia, uang tersebut berkaitan dengan upaya meloloskan berbagai komoditas dari luar negeri. Barang yang masuk bukan hanya satu jenis, melainkan beragam produk konsumsi, mulai dari alas kaki hingga barang lain yang diduga merupakan impor barang KW.

KPK kini masih menelusuri jenis produk secara rinci serta asal negara pengirim. Penyelidikan dilakukan untuk memetakan jaringan distribusi dan pihak-pihak yang diuntungkan dari praktik impor barang KW tersebut.

Kasus ini bermula dari OTT pada 4 Februari 2026 di sejumlah lokasi yang terkait dengan Ditjen Bea Cukai. Salah satu pejabat yang diamankan adalah Kepala Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat, Rizal.

Enam Orang Jadi Tersangka

Setelah pemeriksaan intensif, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka dari total 17 pihak yang sempat diamankan. Mereka berasal dari unsur pejabat pemerintah maupun pihak swasta.

Tiga pejabat Bea Cukai yang ditetapkan sebagai tersangka yakni Rizal (RZL) yang pernah menjabat Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC periode 2024–Januari 2026, Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Sisprian Subiaksono (SIS), serta Kepala Seksi Intelijen Orlando Hamonangan (ORL).

Sementara dari pihak perusahaan, penyidik menetapkan pemilik PT Blueray Cargo John Field (JF), Ketua Tim Dokumentasi Importasi Andri (AND), dan Manajer Operasional Dedy Kurniawan (DK).

KPK menduga perusahaan tersebut berperan aktif mengurus proses masuknya barang dari luar negeri. Para tersangka diduga memberikan sejumlah uang agar proses pemeriksaan kepabeanan dipermudah sehingga impor barang KW dapat melewati pengawasan.

Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, termasuk keterlibatan importir lain dan jalur distribusi di dalam negeri. Selain menelusuri aliran dana, KPK berupaya mengidentifikasi rantai peredaran barang setelah tiba di pelabuhan.

Kasus ini dinilai penting karena praktik impor barang KW tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga berdampak pada industri dalam negeri. Produk tiruan yang masuk tanpa pengawasan dapat mengganggu persaingan usaha dan melemahkan pelaku industri legal.

Mulai April 2026, SPBU Swasta Wajib Beli Solar ke Pertamina

Firman Rangga
-
0
Mulai April 2026, SPBU Swasta Wajib Beli Solar ke Pertamina

Kebijakan SPBU swasta beli ke Pertamina untuk pemenuhan pasokan solar dalam negeri mulai memasuki tahap implementasi. Pemerintah memastikan badan usaha pengelola SPBU swasta akan beralih menggunakan solar produksi domestik yang dipasok Pertamina mulai April 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk menekan ketergantungan impor sekaligus memperkuat ketahanan energi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman, menyampaikan bahwa proses pemesanan solar oleh SPBU swasta ke Pertamina sejatinya telah berjalan. Seluruh badan usaha ditargetkan menggunakan solar dalam negeri secara penuh mulai kuartal II 2026.

“Iya, sudah memesan solar dari Pertamina. Rencananya mulai April sudah harus menggunakan solar dalam negeri,” kata Laode saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Menurut Laode, kebijakan SPBU swasta beli ke Pertamina disiapkan melalui serangkaian koordinasi intensif antara Kementerian ESDM, Pertamina, dan badan usaha pengelola SPBU swasta. Sejumlah aspek teknis menjadi perhatian utama agar proses transisi berjalan lancar dan tidak menimbulkan gangguan distribusi di lapangan.

Beberapa poin yang dibahas mencakup kesiapan pelabuhan muat atau loading port, pengaturan kargo sesuai volume pesanan masing-masing SPBU, hingga kesesuaian spesifikasi base fuel solar yang dibutuhkan oleh badan usaha.

Pemerintah Antisipasi Kendala Teknis Pasokan Solar

Laode menegaskan, pembahasan spesifikasi solar menjadi krusial untuk menghindari persoalan yang pernah terjadi sebelumnya. Ia menyinggung pengalaman pada akhir 2025, ketika terjadi perbedaan spesifikasi base fuel BBM yang memicu dinamika antara Pertamina dan salah satu SPBU swasta.

“Spek solar harus dibahas sejak awal. Kalau tidak, bisa terjadi lagi persoalan base fuel seperti tahun lalu,” ujarnya.

Kasus yang dimaksud adalah penolakan Vivo terhadap base fuel bensin yang diimpor Pertamina karena mengandung etanol. Meski sempat menimbulkan polemik, persoalan tersebut berhasil diselesaikan. Pada kuartal akhir 2025, Vivo kembali membeli BBM dari Pertamina setelah kuota impor mereka habis. Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting dalam penerapan kebijakan SPBU swasta beli ke Pertamina agar berjalan lebih mulus ke depan.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menegaskan bahwa pemerintah akan menghentikan impor solar untuk kebutuhan SPBU swasta mulai 2026. Apabila masih terdapat solar impor yang masuk pada Januari atau Februari, Bahlil menyebut hal itu merupakan sisa kontrak impor tahun 2025.

“Tahun ini, atas perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto, karena kapasitas kilang kita sudah memadai, kita tidak lagi membuka impor,” ujar Bahlil.

Penghentian impor tersebut ditopang oleh beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur. Kilang ini memiliki kapasitas pengolahan hingga 360 ribu barel per hari, setara dengan sekitar 22–25 persen kebutuhan BBM nasional. Dengan kapasitas tersebut, kebijakan SPBU swasta beli ke Pertamina dinilai memiliki dasar pasokan yang kuat.

Secara ekonomi, RDMP Balikpapan diproyeksikan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian nasional. Proyek ini diperkirakan mampu menghemat impor BBM hingga Rp68 triliun per tahun serta memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai Rp514 triliun.

Ekspor Menguat, Impor Menurun, Industri Pengolahan Perkuat Struktur Ekonomi Nasional

jessica hart
-
0
Ekspor Menguat, Impor Menurun, Industri Pengolahan Perkuat Struktur Ekonomi Nasional

Industri Pengolahan kembali menunjukkan peran sentralnya sebagai tulang punggung perekonomian nasional sepanjang 2025. Industri Pengolahan tidak hanya mencatatkan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga menjadi sektor yang paling konsisten menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDB nasional pada 2025 mencapai 19,07 persen. Angka ini melanjutkan tren kenaikan dalam tiga tahun terakhir, setelah sebelumnya berada di level 18,67 persen pada 2023 dan meningkat menjadi 18,98 persen pada 2024. Kenaikan tersebut menegaskan bahwa Industri Pengolahan semakin kokoh sebagai sektor utama dalam struktur ekonomi nasional.

Dari sisi pertumbuhan, kinerja Industri Pengolahan juga menunjukkan perbaikan yang stabil. Pada 2023, sektor ini tumbuh sebesar 4,64 persen, kemudian sedikit melambat menjadi 4,43 persen pada 2024, sebelum kembali mencatat akselerasi signifikan sebesar 5,30 persen pada 2025. Tren ini mencerminkan kemampuan Industri Pengolahan untuk beradaptasi dan tetap ekspansif di tengah berbagai tekanan eksternal.

Kontribusi Industri Pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pun tercatat paling dominan dibandingkan sektor lain. Pada 2023, sektor ini menyumbang 0,95 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Angka tersebut relatif terjaga pada 2024 di level 0,90 persen, dan kembali meningkat menjadi 1,07 persen pada 2025. Dengan capaian tersebut, Industri Pengolahan secara konsisten menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa capaian ini mencerminkan kekuatan fundamental Industri Pengolahan nasional. Menurutnya, dominasi sektor ini bukan hanya terlihat dari besarnya kontribusi terhadap PDB, tetapi juga dari perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

“Industri pengolahan tidak hanya menjadi kontributor terbesar, tetapi juga mendominasi pertumbuhan ekonomi nasional dibanding sektor lainnya,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/2).

Ekspor Menguat, Membuat Struktur Industri Pengolahan Kian Kokoh

Kinerja ekspor Industri Pengolahan turut memperkuat peran strategis sektor ini. BPS mencatat ekspor Industri Pengolahan tumbuh 1,73 persen pada 2023, kemudian melonjak menjadi 6,85 persen pada 2024, dan kembali meningkat menjadi 7,03 persen pada 2025. Pertumbuhan ekspor tersebut mencerminkan daya saing produk manufaktur Indonesia yang terus membaik di pasar global.

Di sisi lain, impor barang dan jasa menunjukkan tren yang lebih terkendali. Pada 2023, impor tercatat mengalami kontraksi sebesar 1,24 persen. Meskipun sempat meningkat pada 2024, tren impor kembali menurun pada 2025. Kombinasi antara peningkatan ekspor dan pengendalian impor menjadi sinyal positif bagi penguatan struktur sektor Pengolahan nasional.

Agus menilai, data tersebut membuktikan bahwa proses pendalaman dan penguatan struktur industri sudah berjalan. “Terjadi peningkatan ekspor dan penurunan tren impor dalam tiga tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa struktur sektor Pengolahan nasional semakin kuat,” jelasnya.

Memasuki 2026, Kementerian Perindustrian menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor Pengolahan. Salah satu fokus utama adalah memperkuat integrasi industri kecil ke dalam rantai pasok industri besar dan industri dalam negeri. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mendorong pemerataan ekonomi dan memperkuat basis industri nasional.

Penguatan peran industri kecil dinilai tidak hanya akan meningkatkan kemandirian Industri Pengolahan, tetapi juga membuka peluang penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan berkualitas. Agus menegaskan bahwa sektor Pengolahan akan terus ditempatkan sebagai penggerak utama transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Mengulas Masa Depan Kripto, Mampukah Menggantikan Peran Uang Tunai?

Bintang Putra
-
0
Mengulas Masa Depan Kripto, Mampukah Menggantikan Peran Uang Tunai?

Perbincangan soal cryptocurrency semakin ramai dalam beberapa tahun terakhir. Tidak lagi sekadar dianggap aset spekulatif, banyak orang mulai bertanya lebih jauh: benarkah kripto suatu hari nanti bisa menggantikan uang konvensional? Pertanyaan ini wajar muncul, apalagi ketika melihat perkembangan teknologi blockchain yang begitu cepat. Isu masa depan kripto pun makin sering dibahas, baik oleh pelaku bisnis, investor, hingga regulator. Namun sebelum menarik kesimpulan, penting untuk melihat persoalan ini secara lebih jernih dan realistis. Masa depan kripto tidak sesederhana menggantikan uang tunai atau sistem perbankan yang sudah ada puluhan tahun. Ada peluang besar, tapi juga tantangan yang tidak kecil. Membahas masa depan cryptocurrency berarti memahami fungsinya, keterbatasannya, dan bagaimana posisinya dalam sistem keuangan global.

Secara konsep, cryptocurrency diciptakan sebagai alat tukar digital yang bersifat terdesentralisasi. Tidak dikontrol oleh bank sentral atau pemerintah, transaksi cryptocurrency berlangsung langsung antar pengguna dengan bantuan teknologi blockchain. Inilah yang membuat kripto dianggap sebagai alternatif sistem keuangan lama yang sering dinilai lambat, mahal, dan penuh birokrasi. Dalam praktiknya, kripto memang menawarkan kecepatan transaksi lintas negara dan biaya yang relatif lebih efisien, terutama untuk remitansi internasional.

Namun, fungsi uang tidak hanya soal bisa digunakan untuk transaksi. Uang juga harus stabil nilainya, diterima secara luas, dan dilindungi oleh sistem hukum yang jelas. Di sinilah perdebatan tentang kemampuan kripto untuk menggantikan uang konvensional mulai mengemuka.

Kenapa di Masa Depan Kripto Dianggap Punya Potensi Menggantikan Uang?

Salah satu alasan utama adalah sifatnya yang digital dan global. cryptocurrency bisa digunakan tanpa perlu rekening bank, cukup dengan dompet digital dan koneksi internet. Hal ini membuka akses keuangan bagi jutaan orang yang selama ini tidak tersentuh layanan perbankan. Dari sudut pandang bisnis digital, ini adalah peluang besar.

Selain itu, teknologi blockchain membuat transaksi lebih transparan dan sulit dimanipulasi. Setiap transaksi tercatat secara permanen, sehingga risiko kecurangan dapat ditekan. Dalam konteks masa depan cryptocurrency, keunggulan ini sering dianggap sebagai fondasi kuat untuk sistem pembayaran yang lebih adil dan efisien.

Kripto juga mendorong inovasi finansial baru, seperti smart contract, decentralized finance (DeFi), dan tokenisasi aset. Semua ini memperluas fungsi cryptocurrency, bukan hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai infrastruktur keuangan baru.

Tantangan Besar yang Sulit Diabaikan

Meski potensinya besar, ada sejumlah tantangan serius. Volatilitas harga adalah masalah utama. Nilai cryptocurrency bisa naik dan turun drastis dalam waktu singkat. Kondisi ini membuat kripto sulit dijadikan alat tukar harian yang stabil. Bayangkan menerima gaji atau menentukan harga barang dengan aset yang nilainya bisa berubah tajam dalam sehari.

Selain itu, penerimaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran masih terbatas. Sebagian besar negara belum mengakui kripto sebagai alat pembayaran yang sah. Regulasi yang belum seragam juga membuat adopsi kripto berjalan tidak merata. Dalam pembahasan masa depan kripto, faktor regulasi ini sering menjadi penentu arah perkembangan.

Keamanan juga menjadi perhatian. Meski blockchain relatif aman, ekosistem di sekitarnya seperti bursa kripto dan dompet digital masih rentan terhadap peretasan dan penipuan. Tanpa edukasi yang memadai, risiko bagi pengguna awam cukup tinggi.

Jadi, Apakah Kripto Akan Menggantikan Uang?

Melihat kondisi saat ini, cryptocurrency kemungkinan besar tidak sepenuhnya menggantikan uang konvensional dalam waktu dekat. Namun bukan berarti cryptocurrency akan gagal. Justru lebih realistis melihat cryptocurrency sebagai pelengkap sistem keuangan, bukan pengganti total. Di beberapa sektor, kripto bisa menjadi solusi pembayaran alternatif, terutama di dunia digital dan lintas negara.

Ke depan, masa depan cryptocurrency sangat bergantung pada bagaimana teknologi ini beradaptasi dengan regulasi, meningkatkan stabilitas, dan membangun kepercayaan publik. Bisa jadi, bentuk uang di masa depan bukan sepenuhnya kripto, melainkan kombinasi antara uang digital bank sentral dan aset kripto yang saling melengkapi.

Bagi pelaku bisnis dan individu, memahami arah perkembangan ini jauh lebih penting daripada sekadar ikut tren. cryptocurrency membawa perubahan besar, tetapi perubahan tersebut akan berlangsung bertahap, bukan revolusi instan yang menghapus uang konvensional begitu saja.

Bea Cukai Malang Bongkar Modus Pengiriman Rokok Ilegal Lewat Jalur Tol

Firman Rangga
-
0
Bea Cukai Malang Bongkar Modus Pengiriman Rokok Ilegal Lewat Jalur Tol

Upaya pengiriman rokok ilegal kembali digagalkan aparat Bea dan Cukai. Kali ini, Kantor Bea Cukai Malang berhasil membongkar modus penyelundupan jutaan batang rokok tanpa pita cukai yang disamarkan dalam karung berisi kompos. Penindakan dilakukan terhadap sebuah truk yang melintas di ruas Tol Pandaan–Malang KM 82 pada Sabtu, 24 Januari 2026.

Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Johan Pandores, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus pengiriman rokok ilegal tersebut berawal dari patroli darat dan pemantauan jalur distribusi yang selama ini rawan dimanfaatkan untuk peredaran rokok tanpa cukai. Informasi intelijen yang diterima menyebutkan adanya kendaraan angkut yang akan membawa muatan mencurigakan keluar dari wilayah Malang.

Berdasarkan informasi tersebut, tim gabungan melakukan penyusuran dan berhasil mengidentifikasi truk bak besi berwarna kuning kombinasi saat melintas di kawasan Jalan Ki Ageng Gribig, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Kendaraan tersebut kemudian dibuntuti hingga akhirnya dihentikan di Jalan Tol Pandaan–Malang KM 82, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, untuk dilakukan pemeriksaan awal.

Dari hasil pengecekan awal, petugas menemukan indikasi kuat adanya rokok ilegal yang disamarkan bersama muatan lain. Rokok-rokok tersebut sengaja ditutup menggunakan karung goni berisi pupuk kandang atau kompos guna mengelabui petugas. Karena kondisi lokasi tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan menyeluruh, kendaraan beserta seluruh muatannya dibawa ke Kantor Bea Cukai Malang.

Modus Penyamaran dan Nilai Kerugian Negara

Pemeriksaan lanjutan di kantor Bea Cukai mengungkap bahwa truk tersebut mengangkut rokok ilegal jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dari berbagai merek, di antaranya Jatra Bold, Jatra Mild, MX Bold, dan ZA Original. Seluruh barang bukti diketahui tidak dilekati pita cukai resmi.

Total rokok ilegal yang diamankan mencapai 201 koli atau setara dengan 125.750 bungkus, dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.515.000 batang rokok. Jumlah ini menunjukkan skala pengiriman rokok ilegal yang cukup besar dan terorganisasi.

Menurut Johan, nilai ekonomi dari barang hasil penindakan tersebut diperkirakan mencapai Rp3,73 miliar. Sementara itu, potensi kerugian negara dari sisi penerimaan cukai yang berhasil diselamatkan mencapai sekitar Rp1,88 miliar. Angka tersebut mencerminkan dampak serius peredaran rokok ilegal terhadap penerimaan negara.

Ia menegaskan bahwa dana dari sektor cukai sejatinya memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan berbagai program publik. Kerugian negara yang berhasil dicegah melalui pengungkapan pengiriman rokok ilegal ini dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, penyediaan akses air bersih, hingga perbaikan infrastruktur jalan.

Bea Cukai Malang memastikan akan terus meningkatkan pengawasan serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya guna menutup ruang distribusi rokok ilegal. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen menjaga keadilan usaha dan melindungi penerimaan negara dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat luas.

Pasar Kerja Membaik, Tingkat Pengangguran Indonesia Terus Menurun hingga Akhir 2025

jessica hart
-
0
Pasar Kerja Membaik, Tingkat Pengangguran Indonesia Terus Menurun hingga Akhir 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perbaikan kondisi pasar kerja nasional yang tercermin dari penurunan tingkat pengangguran hingga November 2025. Data resmi menunjukkan jumlah penganggur berada di angka 7,35 juta orang, seiring turunnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 4,74 persen. Capaian ini menandai salah satu level terendah dalam beberapa tahun terakhir dan menjadi sinyal positif bagi stabilitas ketenagakerjaan di tengah dinamika ekonomi global.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penurunan tingkat pengangguran tersebut terjadi dalam rentang Agustus hingga November 2025. Menurutnya, tren ini menunjukkan adanya perbaikan penyerapan tenaga kerja yang relatif merata di berbagai wilayah dan kelompok penduduk.

“Selama periode Agustus 2025 hingga November 2025, tercatat jumlah pengangguran mencapai 7,35 juta orang. Angka ini setara dengan tingkat pengangguran terbuka yang turun menjadi 4,74 persen,” ujar Amalia dalam konferensi pers BPS di Jakarta, Kamis (5/2/2026).

BPS juga memaparkan bahwa perkembangan tingkat pengangguran di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan arah yang semakin membaik, terutama setelah tekanan berat yang terjadi pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi.

Tren Penurunan Tingkat Pengangguran Sejak 2021

Pada Februari 2021, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 8,75 juta orang dengan jumlah pengangguran terbuka sebesar 6,26 persen. Kondisi tersebut bahkan memburuk pada Agustus 2021 ketika jumlah pengangguran meningkat menjadi 9,10 juta orang dan TPT mencapai 6,49 persen, menjadi salah satu titik tertinggi dalam periode tersebut.

Memasuki 2022, kondisi pasar tenaga kerja mulai menunjukkan perbaikan. Pada Februari 2022, jumlah pengangguran turun menjadi 8,40 juta orang dengan TPT 5,83 persen. Angka ini relatif stabil hingga Agustus 2022, ketika jumlah pengangguran berada di 8,42 juta orang dengan TPT 5,86 persen.

Tren positif berlanjut pada 2023. Pada Februari tahun tersebut, jumlah pengangguran tercatat 7,99 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka 5,45 persen. Angka tersebut kembali menurun pada Agustus 2023 menjadi 7,86 juta orang dengan TPT 5,32 persen.

Perbaikan Pasar Kerja Berlanjut Hingga 2025

Memasuki 2024, penurunan jumlah pengangguran semakin terlihat. BPS mencatat pada Februari 2024 jumlah pengangguran turun ke level 7,20 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka 4,82 persen. Meski sempat meningkat tipis pada Agustus 2024 menjadi 7,47 juta orang dengan TPT 4,91 persen, posisinya masih jauh lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Sepanjang 2025, pergerakan jumlah pengangguran cenderung stabil dengan fluktuasi yang terbatas. Pada Februari 2025, jumlah pengangguran tercatat 7,28 juta orang dengan TPT 4,76 persen. Angka ini sempat naik pada Agustus 2025 menjadi 7,46 juta orang dengan TPT 4,85 persen, sebelum kembali turun pada November 2025.

Amalia menambahkan, penurunan tingkat pengangguran dari Agustus ke November 2025 mencapai sekitar 0,11 basis poin. Penurunan tersebut terjadi baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, serta berlangsung di wilayah perkotaan dan perdesaan.

Menurut BPS, tren ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih mampu menjaga penciptaan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja secara relatif merata, sehingga jumlah pengangguran tetap berada dalam jalur terkendali.

Apa Ada Diskon Listrik? Ini Keputusan Pemerintah untuk Tarif Februari 2026

Firman Rangga
-
0
Apa Ada Diskon Listrik? Ini Keputusan Pemerintah untuk Tarif Februari 2026

Pertanyaan apa ada diskon listrik? kembali mengemuka di tengah masyarakat seiring memasuki Februari 2026. Setelah sebelumnya pemerintah sempat memberikan potongan tarif listrik pada periode tertentu, publik kini menanti kelanjutan kebijakan tersebut. Namun, pemerintah memastikan bahwa pada Februari 2026 tidak ada perubahan tarif listrik, sekaligus menegaskan bahwa skema diskon tarif listrik tidak lagi diberlakukan, baik bagi pelanggan subsidi maupun non-subsidi.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Menjawab keraguan publik soal apa ada diskon listrik?, Airlangga menegaskan bahwa kebijakan diskon 50 persen yang pernah diterapkan pada tahun sebelumnya tidak diperpanjang pada 2026. Menurutnya, kondisi fiskal dan arah kebijakan tahun ini berbeda dibandingkan periode sebelumnya.

“Tahun lalu kita memang memberikan diskon listrik. Tapi untuk tahun ini, tidak ada diskon tarif listrik,” ujar Airlangga dalam ajang Indonesia Economic Summit 2026, Rabu (4/2/2026).

Keputusan tersebut turut berdampak pada dinamika inflasi nasional. Tanpa adanya diskon tarif listrik, tekanan inflasi tercatat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, pemerintah menilai stabilitas tarif listrik tetap penting untuk menjaga keberlanjutan sektor energi dan keuangan negara.

Tarif Listrik Februari 2026 Tetap Mengacu Aturan Berlaku

Menjawab kekhawatiran masyarakat soal apa ada diskon listrik?, pemerintah memastikan tarif listrik Februari 2026 masih mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik. Artinya, tidak ada kenaikan maupun penurunan tarif dibandingkan Januari 2026.

Untuk pelanggan rumah tangga subsidi, tarif listrik golongan R-1/TR daya 450 VA tetap sebesar Rp415 per kWh, sementara golongan 900 VA subsidi dipatok Rp605 per kWh. Adapun pelanggan rumah tangga non-subsidi golongan 900 VA dikenakan tarif Rp1.352 per kWh, sedangkan daya 1.300 VA dan 2.200 VA berada di level Rp1.444,70 per kWh.

Sementara itu, pelanggan dengan daya lebih besar seperti golongan R-2 dan R-3 dikenakan tarif Rp1.699,53 per kWh. Tarif yang sama juga berlaku bagi sejumlah kategori fasilitas pemerintah dan penerangan jalan umum.

Pada sektor usaha, tarif listrik untuk keperluan bisnis golongan B-2/TR berada di angka Rp1.444,70 per kWh. Untuk industri skala besar, tarif listrik golongan I-3/TM ditetapkan Rp1.114,74 per kWh, sedangkan industri dengan tegangan tinggi (I-4/TT) dikenakan tarif Rp996,74 per kWh.

Dengan rincian tersebut, pemerintah menegaskan kembali bahwa jawaban atas pertanyaan apa ada diskon listrik? untuk Februari 2026 adalah tidak ada.

Stimulus Ekonomi Dialihkan ke Sektor Lain

Meski tidak memberikan diskon tarif listrik, pemerintah tetap menyiapkan stimulus ekonomi pada kuartal pertama 2026 dengan fokus berbeda. Stimulus diarahkan untuk mendorong konsumsi masyarakat melalui sektor transportasi dan pariwisata.

Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah pemberian diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi melalui skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah. Potongan harga tiket diperkirakan mencapai sekitar 16 persen.

“PPN tiket pesawat ditanggung pemerintah, tapi khusus penerbangan domestik kelas ekonomi,” jelas Airlangga.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap daya beli masyarakat tetap terjaga meski tidak ada diskon tarif PLN. Masyarakat pun diimbau untuk menyusun perencanaan anggaran listrik secara realistis, mengingat tarif yang berlaku relatif stabil.

Ke depan, jika terdapat perubahan kebijakan, termasuk menjawab kembali pertanyaan apa ada diskon listrik?, pemerintah dan PLN akan menyampaikannya secara resmi melalui kanal komunikasi yang telah ditetapkan.

Investasi di Sektor Industri Dinilai Berkelanjutan, Serap 218 Ribu Tenaga Kerja Baru

jessica hart
-
0
Investasi di Sektor Industri Dinilai Berkelanjutan, Serap 218 Ribu Tenaga Kerja Baru

Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa investasi di sektor industri manufaktur nasional masih bergerak solid dan berkelanjutan. Klaim tersebut didasarkan pada data aktivitas riil yang menunjukkan bertambahnya kapasitas produksi baru serta kesiapan ribuan perusahaan untuk mulai beroperasi pada 2026. Pemerintah menilai, indikator tersebut menjadi bukti konkret bahwa investasi di sektor manufaktur tidak melemah seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak.

Pandangan yang meragukan keberlanjutan investasi manufaktur dinilai tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Kementerian Perindustrian menekankan bahwa penilaian terhadap investasi di sektor industri seharusnya mengacu pada realisasi nyata, bukan hanya persepsi atau indikator berbasis sentimen.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian per 15 Januari 2026, tercatat sebanyak 1.236 perusahaan industri telah menuntaskan tahap pembangunan fasilitas produksinya sepanjang 2025 dan siap memulai kegiatan produksi perdana pada tahun ini. Kehadiran industri-industri baru tersebut menjadi bukti bahwa investasi di sektor industri benar-benar direalisasikan dalam bentuk kegiatan ekonomi riil.

Perusahaan yang siap beroperasi itu berasal dari berbagai skema, mulai dari relokasi industri dari luar negeri, ekspansi pelaku usaha eksisting, hingga investasi baru. Seluruhnya diperkirakan mampu menyerap sekitar 218 ribu tenaga kerja baru serta memberikan kontribusi tambahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya pada sektor industri pengolahan nonmigas.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, menegaskan bahwa masuknya investasi ke sektor industri tidak bisa diukur hanya dari satu indikator. Menurutnya, jumlah industri yang siap beroperasi merupakan sinyal kuat bahwa iklim investasi manufaktur masih terjaga.

“Lebih dari seribu perusahaan industri siap mulai berproduksi pada 2026. Ini menunjukkan investasi di sektor industri berjalan nyata dan berkelanjutan,” ujar Febri dalam keterangannya di Jakarta.

Impor Barang Modal Jadi Sinyal Ekspansi Industri

Selain kesiapan industri baru, indikator lain yang memperkuat optimisme investasi di sektor industri tercermin dari kinerja impor barang modal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor barang modal sepanjang 2025 tumbuh lebih dari 34,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut terutama didorong oleh masuknya mesin dan peralatan mekanis, yang secara langsung berkaitan dengan pembangunan pabrik baru, perluasan kapasitas produksi, serta modernisasi fasilitas industri. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak hanya mempertahankan operasi, tetapi juga melakukan ekspansi dan pembaruan teknologi.

“Lonjakan impor mesin dan peralatan produksi menjadi indikator kuat bahwa industri nasional tengah memperbesar kapasitas dan meningkatkan efisiensi. Ini adalah bukti investasi di sektor industri masih tumbuh,” tegas Febri.

Kementerian Perindustrian memproyeksikan realisasi produksi baru pada 2026 akan memperkuat struktur industri nasional dan menjaga laju pertumbuhan industri manufaktur tetap berada di atas lima persen. Selain menciptakan lapangan kerja, investasi di sektor industri juga dinilai mampu meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global.

Pemerintah menilai bahwa pendekatan berbasis aktivitas riil—seperti realisasi investasi, kesiapan operasional industri, serta pertumbuhan impor barang modal—memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi investasi manufaktur. Dengan fondasi tersebut, Kementerian Perindustrian optimistis investasi di sektor manufaktur akan terus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah dan panjang.

Kenapa Gaji Selalu Habis? Tips Mengatur Pendapatan ini Mungkin Bisa Kamu Contoh!

Bintang Putra
-
0
Kenapa Gaji Selalu Habis? Tips Mengatur Pendapatan ini Mungkin Bisa Kamu Contoh!

Gaji naik sering dianggap sebagai tanda kondisi finansial yang makin sehat. Namun realitanya, tidak sedikit orang yang justru mengalami situasi paradoks: penghasilan bertambah, tetapi saldo tabungan nyaris tidak bergerak. Fenomena ini makin sering terjadi, terutama di era digital dengan gaya hidup yang serba cepat. Di sinilah tips mengatur pendapatan menjadi topik yang relevan untuk dibahas. Tanpa disadari, banyak kebiasaan kecil yang membuat gaji habis tanpa jejak. Memahami tips mengatur pendapatan sejak awal bisa menjadi kunci agar kenaikan gaji benar-benar membawa dampak positif. Artikel ini akan mengulas penyebab utamanya sekaligus membuka sudut pandang baru soal tips mengatur pendapatan yang lebih realistis.

Salah satu kesalahan paling umum adalah merasa “lebih mampu” setelah gaji naik. Perasaan ini sering memicu perubahan gaya hidup secara instan. Nongkrong jadi lebih sering, langganan digital bertambah, hingga kebiasaan belanja impulsif yang sulit dikendalikan. Semua terasa wajar karena penghasilan dianggap cukup. Padahal, tanpa perencanaan yang matang, kenaikan gaji hanya berpindah bentuk menjadi pengeluaran baru.

Selain itu, banyak orang tidak benar-benar mengenal struktur keuangannya sendiri. Penghasilan masuk setiap bulan, tetapi tidak pernah dipetakan secara detail ke mana saja uang tersebut pergi. Akibatnya, kebocoran kecil yang terjadi berulang kali menjadi penyebab utama tabungan tak pernah tumbuh.

Gaya Hidup Naik, Tapi Strategi Keuangan Tetap Sama? Ini Tips Mengatur Pendapatan yang Bisa Kamu Coba!

Masalah utama bukan terletak pada besarnya gaji, melainkan cara mengelolanya. Ketika pendapatan naik, idealnya strategi keuangan ikut disesuaikan. Sayangnya, yang sering terjadi justru sebaliknya. Pola pengeluaran lama dipertahankan, bahkan diperbesar, tanpa menambah porsi untuk tabungan atau investasi.

Kenaikan gaya hidup sering terjadi secara halus. Awalnya hanya upgrade tempat makan, lalu berlanjut ke gadget terbaru, hingga akhirnya cicilan baru yang terasa ringan di awal. Tanpa disadari, seluruh kenaikan gaji habis untuk menopang standar hidup yang terus naik.

Di sinilah pentingnya menyadari bahwa tips mengatur pendapatan bukan soal menahan diri secara ekstrem, melainkan mengatur prioritas. Kenaikan gaji seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat fondasi keuangan, bukan sekadar meningkatkan kenyamanan jangka pendek.

Tidak Punya Tujuan Keuangan yang Jelas

Penyebab lain yang sering luput diperhatikan adalah ketiadaan tujuan keuangan. Menabung tanpa tujuan ibarat berjalan tanpa arah. Ketika tidak ada target yang jelas, motivasi untuk menyisihkan uang menjadi sangat lemah.

Tujuan keuangan bisa sesederhana dana darurat, rencana liburan, atau persiapan membeli aset. Dengan tujuan yang konkret, keputusan finansial akan terasa lebih rasional. Setiap pengeluaran bisa ditimbang, apakah mendekatkan atau justru menjauhkan dari target tersebut.

Banyak praktisi keuangan sepakat bahwa tips mengatur pendapatan yang efektif selalu dimulai dari penetapan tujuan. Tanpa tujuan, kenaikan gaji hanya menjadi angka yang lewat begitu saja setiap bulan.

Mulai Mengubah Cara Pandang terhadap Uang

Agar tabungan tidak terus kosong, perubahan paling penting justru ada pada cara pandang. Uang bukan sekadar alat untuk memenuhi keinginan, tetapi sarana untuk menciptakan rasa aman dan kebebasan di masa depan. Menyisihkan uang di awal, bukan di akhir, adalah kebiasaan yang sering diabaikan.

Mengatur pendapatan juga bukan berarti hidup serba kekurangan. Dengan strategi yang tepat, pengeluaran tetap bisa dinikmati tanpa mengorbankan kesehatan finansial. Kuncinya ada pada kesadaran dan konsistensi.

Intinya nih, gaji naik memang patut disyukuri. Namun tanpa pemahaman yang benar tentang pengelolaan keuangan, kenaikan tersebut tidak akan terasa manfaatnya. Dengan menerapkan tips mengatur pendapatan secara sederhana dan realistis, tabungan bisa mulai terisi, dan kondisi finansial perlahan menjadi lebih stabil.

Inflasi Pangan Melandai Signifikan, Stabilitas Harga Terjaga Menjelang Ramadan

Firman Rangga
-
0
Inflasi Pangan Melandai Signifikan, Stabilitas Harga Terjaga Menjelang Ramadan

Kondisi harga pangan nasional pada awal 2026 menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencerminkan bahwa Inflasi Pangan Melandai secara konsisten menjelang Ramadan dan Idulfitri, periode yang biasanya diiringi peningkatan konsumsi masyarakat. Tren ini menjadi sinyal positif bagi stabilitas ekonomi, khususnya dari sisi daya beli rumah tangga.

Secara tahunan, inflasi komponen harga bergejolak atau volatile food tercatat sebesar 1,14 persen. Sementara secara bulanan, justru terjadi deflasi sebesar 1,96 persen. Capaian ini menegaskan bahwa tekanan harga pangan berada dalam kendali, meskipun sejumlah komoditas strategis masih mencatatkan pergerakan harga yang fluktuatif. Dengan kondisi tersebut, Inflasi Pangan Melandai menjadi salah satu faktor penopang utama inflasi nasional pada awal tahun.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menjelaskan bahwa deflasi bulanan terutama didorong oleh penurunan harga pada kelompok pangan. Komponen harga bergejolak memberikan andil deflasi terbesar terhadap inflasi bulanan nasional.

“Komponen harga bergejolak mengalami deflasi 1,96 persen dan memberikan kontribusi deflasi sebesar 0,33 persen,” ujar Ateng dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (2/2/2026).

Meski demikian, secara tahunan inflasi pangan masih tercatat positif. Beberapa komoditas seperti beras, daging ayam ras, dan bawang merah tetap memberikan sumbangan inflasi. Namun, besaran kontribusinya dinilai masih wajar dan tidak mengganggu tren utama bahwa Inflasi Pangan Melandai secara struktural.

Jika ditinjau secara historis, perbaikan inflasi pangan pada Januari 2026 tergolong signifikan. Pada Desember 2025, inflasi pangan tahunan masih berada di level 6,21 persen. Angka tersebut kemudian turun tajam menjadi 1,14 persen pada Januari 2026. Pergerakan serupa juga terlihat pada inflasi bulanan, yang sebelumnya mencatatkan inflasi 2,74 persen, lalu berbalik menjadi deflasi.

Stabilitas Harga di Daerah dan Efektivitas Intervensi Pemerintah

Tren penurunan inflasi pangan tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga dirasakan di sejumlah daerah yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pada akhir 2025, wilayah-wilayah tersebut sempat mencatat inflasi yang relatif tinggi akibat gangguan pasokan dan distribusi.

Memasuki Januari 2026, kondisi mulai membaik seiring penurunan harga sejumlah komoditas pangan utama. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang deflasi terbesar di ketiga provinsi tersebut. Penurunan harga telur ayam dan cabai merah menjadi faktor dominan yang mendorong stabilisasi harga di tingkat konsumen.

Inflasi umum nasional sendiri tercatat sebesar 3,55 persen secara tahunan, sementara secara bulanan mengalami deflasi 0,15 persen. Kondisi Inflasi Pangan Melandai ini dinilai tidak terlepas dari konsistensi pemerintah dalam menjalankan program intervensi pangan.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mengintensifkan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga keterjangkauan harga. Hingga 29 Januari 2026, tercatat 296 kegiatan GPM telah dilaksanakan di 56 kabupaten dan kota, meningkat lebih dari 70 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain GPM, pemerintah juga melanjutkan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk beras dan jagung pakan. Anggaran Belanja Tambahan telah disetujui, dan penugasan teknis tengah dipersiapkan agar pelaksanaan berjalan efektif.

Sebagai bagian dari stimulus ekonomi kuartal pertama 2026, pemerintah kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng. Program ini direncanakan berlangsung pada Februari dan Maret, dengan jumlah penerima mencapai lebih dari 33 juta Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya. Setiap keluarga akan menerima 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng yang disalurkan melalui Perum Bulog.

Dengan rangkaian kebijakan tersebut, pemerintah berharap tren Inflasi Pangan Melandai dapat terus terjaga, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang hari besar keagamaan.

1...555657...1,032Halaman 56 dari 1,032

Copyright © 2022 - 2024 Berempat.com All right reserved