Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan gratis ongkir di platform e-commerce tidak boleh menjadi beban bagi para kurir dan pelaku jasa logistik. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan ekosistem ekonomi digital yang berkeadilan, sebagaimana diamanatkan dalam program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menjelaskan bahwa masyarakat sudah terbiasa menikmati promosi bebas ongkos kirim. Namun, banyak yang salah paham terhadap arah kebijakan baru pemerintah terkait pengaturan promo tersebut.
“Kebijakan baru ini bukan untuk melarang kebijakan gratis ongkir, melainkan untuk menata ulang sistemnya agar tidak ada pihak yang dirugikan, khususnya para kurir yang menjadi ujung tombak pengiriman,” ujar Meutya di Jakarta, Minggu (19/10/2025).
Menurutnya, pemerintah mendukung inovasi promosi digital, termasuk program bebas ongkir, selama penerapannya tidak menekan pihak pekerja di lapangan. “Promo gratis ongkir tetap boleh dilakukan, tapi tidak boleh terus-menerus dibebankan kepada kurir. Kalau promosi tiga hari masih wajar, tapi kalau sampai sebulan penuh, itu tidak adil,” tegasnya.
Regulasi untuk Ekosistem yang Lebih Adil
Kementerian Komunikasi dan Digital saat ini tengah menyiapkan regulasi turunan untuk memperkuat kemitraan antara platform e-commerce, perusahaan logistik, dan pekerja pengiriman. Tujuannya agar kebijakan gratis ongkir dapat berjalan secara transparan dan tidak merugikan salah satu pihak.
Meutya juga menyoroti posisi strategis Indonesia di kancah global setelah resmi menjadi anggota Dewan Council Pos Dunia (Universal Postal Union Council). Ia menilai kepercayaan ini menunjukkan bahwa Indonesia dinilai memiliki sistem logistik dan kebijakan digital yang baik.
“Keanggotaan Indonesia di Council Pos Dunia tidak akan mungkin diberikan jika kita tidak memiliki tata kelola logistik yang sehat. Maka, kebijakan ini justru memperkuat posisi kita di tingkat internasional,” ucapnya.
Dalam konteks nasional, kebijakan ini juga selaras dengan Asta-Cita butir ketujuh, yaitu mewujudkan ekonomi digital yang adil dan menyejahterakan rakyat. Pemerintah ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital juga berdampak positif pada kesejahteraan pekerja di sektor logistik.
Selama satu tahun terakhir, pemerintahan Prabowo–Gibran terus mendorong penguatan ekonomi digital dengan fokus pada tiga pilar utama: transparansi tata kelola, perlindungan tenaga kerja, dan inovasi teknologi berbasis kepentingan publik.
Melalui pengaturan kebijakan gratis ongkir yang lebih adil, pemerintah berharap sektor e-commerce Indonesia dapat berkembang secara sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.
