Minggu, Mei 25, 2025
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 904

Pengusaha Indonesia Harusnya Saling Berkolaborasi, Bukan Lagi Berkompetisi

0

Berempat.com ― Di samping berbagai kemudahan dan efisiensi yang dirasakan masyarakat umum saat ini, nyatanya era digital membawa pengaruh besar bagi para pengusaha Indonesia; ketatnya persaingan. Para pengusaha diharuskan berpikir dan bergerak cepat agar tak kian tertinggal dengan para pesaing. Pengoptimalan digitalisasi pun sudah jadi kewajiban.

Melihat kenyataan itu, Founder & CEO KelolaDigital Inc. Ari Nugrahanto pernah menyampaikan pendapatnya setahun yang lalu. Menurutnya, ada dua sisi menarik yang bisa dilihat di Indonesia dalam hal pengoptimalan digitalisasi.

Sisi pertama ada pemilik bisnis yang sudah mau optimal, tetapi di sisi lain infrastruktur di Indonesia belum bisa dikatakan optimal. Namun, mantan CEO ActionCOACH Indonesia ini menuturkan rasa optimismenya ke depan. Ia mengatakan jika swasembada digital di Indonesia akan lebih baik lagi beberapa tahun ke depan.

Sementara itu, bagi pengusaha di Indonesia yang tidak mau kalah saing, Ari mengharuskan mereka untuk menghilangkan pola pikir lama. “Hilangkan pola pikir ‘semua dikerjakan sendiri’. Di era MEA ada satu kata kunci yang saya kasih, yaitu kolaborasi. Sudah saatnya kita berkolaborasi dengan semua kalangan yang mempunyai expertise yang kita butuhkan,” ujarnya.

Menurut pria yang menjadi salah satu pengurus Asosiasi Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) ini, dengan saling kolaborasi maka para pengusaha tidak lagi harus memikirkan hal-hal teknis, melainkan lebih bisa fokus ke hal-hal strategis dalam mengembangkan bisnis.

“Contoh, saya punya Kelola Digital. Kenapa saya hadir? Karena saya melihat sudah saatnya pemilik bisnis itu tidak terjebak dalam segi teknis. Karena mereka juga harus menghabiskan waktu untuk memikirkan strategi digital,” jelasnya.

Dan hal yang paling mungkin terjadi apabila pemilik bisnis terjebak dalam segi teknis maupun strategi adalah digital stuck. Artinya, sambung Ari, semua aset digital yang dimiliki mereka hanya menjadi pajangan belaka.

“Makanya, kalau kita berpikir praktis, maka kita bisa berkolaborasi. Saya bisa bantu mereka untuk mengelola aset digital mereka,” jelasnya.

Selain itu, kolaborasi juga bisa dilakukan dengan membentuk atau mengikuti komunitas bagi sesama pengusaha di Indonesia. Karena menurutnya sudah saatnya para pengusaha di Indonesia saling bersatu agar dapat saling berkolaborasi, bukan lagi saling berkompetisi.

“Intinya, tinggal bagaimana semua pemilik bisnis atau entrepreneur kita. Bagaimana kita bisa menjalani bisnis secara sustain, itu harus berkolaborasi. Itu kata kuncinya. Kalau kita sendiri maka tidak akan bisa (bersaing),” tukas pria yang pernah dianugerahi Anugerah Wirausaha Indonesia (AWI) 2016 ini.

Ari pun merasa optimis terhadap daya saing pengusaha Indonesia saat ini. Karena menurutnya Indonesia punya semuanya. “Kita punya sumber daya alam, sumber daya manusia dan kita punya capture market. Tidak usahlah kita pusing-pusing terlalu go international. Kita fokus di negara sendiri dulu saja agar sukses,” pungkasnya.

Garuda Tambah Penerbangan Menuju Bali Jelang Pertemuan IMF dan Bank Dunia

Berempat.com – Pada 8-14 Oktober 2018 mendatang Nusa Dua, Bali akan menjadi tuan rumah bagi pertemuan antara Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Rencananya, pertemuan tersebut akan dihadiri lebih dari 15 ribu delegasi dari 189 negara. Menyadari akan meningkatnya intensitas penerbangan menuju Bali menjelang pertemuan itu, Garuda Indonesia pun berencana mempersiapkan penerbangan tambahan.

“Kapasitas yang ada memang cukup memadai untuk itu (penerbangan tambahan),” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Pahala N. Mansury saat menghadiri Dharma Santi Nyepi di Denpasar, Bali, Sabtu (31/3).

Namun, Pahala menyebut bila pihaknya sedang membicarakan persiapan tersebut dengan pemerintah, khususnya penerbangan tambahan yang melayani rute dari kota-kota di kawasan Asia Utara menuju Bali.

Menambah penerbangan menuju Bali sendiri merupakan salah satu opsi yang bisa diterapkan Garuda Indonesia. Sementara untuk opsi lain, maskapai yang identik dengan warna biru ini yaitu dengan merubah rute beberapa jadwal penerbangan menuju Bali.

“Beberapa rute misalnya dari Shanghai-Jakarta, Beijing-Jakarta, mungkin apabila memang masih memerlukan, kami bisa lakukan rerouting melalui Denpasar baru ke Jakarta. Itu mungkin opsi lain,” imbuhnya.

Selain itu, Garuda Indonesia juga siap melayani apabila delegasi ingin menjelajahi pariwisata di wilayah Indonesia lainnya setelah mereka selesai melakukan pertemuan di Bali. Pahala sendiri optimis pihaknya dapat memberikan pelayanan optimal mengingat adanya kekuatan armada yang saat ini mencapai 202 pesawat, baik milik Garuda maupun Citilink.

PLN: Hingga 2017 Rasio Desa Berlistrik Capai 97%

Berempat.com – PT PLN (Persero) telah berkomitmen untuk terus mengebut penambahan pembangkit, transmisi, dan gardu induk demi memberikan pelayanan prima serta keandalan sistem sehingga tidak lagi ditemui daerah yang defisit listrik. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Keuangan PT PLN (Persero) Sarwono Sudarto.

“Perusahaan akan terus memenuhi kebutuhan listrik di semua pelosok daerah termasuk di 3T, yaitu terdepan, terluar, tertertinggal,” ungkapnya dalam Dialog Nasional ke-9 Indonesia Maju di Sragen, Jawa Tengah, Sabtu (31/3).

Saat ini pemerintah memang tidak lagi menginginkan ada daerah yang defisit listrik, atau listriknya yang masih suka mati, apalagi daerah yang belum teraliri listrik.

Dalam penuturannya, Sarwono mengklaim bahwa sejak 2015 hingga 2017, PLN sudah menambah pembangkit sebanyak 7.969 mw, penambahan transmisi 9.490 kilometer, dan penambahan gardu induk 36.008 MVA.

Ia juga mengklaim bila hingga 2017 secara nasional rasio desa berlistrik mencapai 97,10%. Sebanyak 6.145 desa di antaranya terpenuhi oleh PLN dalam rentang tiga tahun (2015-2017).

Selain itu, PLN juga diklaim berhasil mengendalikan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) di tengah perubahan asumsi makro, serta kenaikan harga gas dan batu bara. Padahal, sejak Juni 2017 terjadi kenaikan BPP karena harga energi primer yang masih berlanjut.

“Namun demikian, melalui efisiensi yang berlanjut tarif listrik tidak menambah beban pelanggan serta menjaga agar industri tetap kompetitif,” pungkasnya.

Lion Group Jalin Kesepakatan Beli Mesin Pesawat Hingga Rp 75 Triliun

Berempat.com – Lion Group dikabarkan telah menyiapkan anggaran US$ 5,5 miliar atau setara Rp 75,35 tirliun untuk memesan 380 unit mesin pesawat mesin LEAP-1A dari CFM International. Diketahui mesin pesawat yang dipesan digunakan untuk pesawat Airbus A320 neo/A321 neo.

Kesepakatan antara Lion Group dan CFM International itu berlangsung pada Kamis (29/3). Presiden dan Chief Executive Officer Lion Air Group Edward Sirait mengaku kerja sama dengan CFM International ini untuk meningkatkan dan memperkuat strategi bisnis perusahaan.

“Kerjasama dengan CFM untuk meningkatkan dan memperkuat strategi bisnis kami,” ucap Edward, Kamis (29/3).

Selain itu, maskapai berlogo kepala singa ini juga memesan 544 unit mesin LEAP-1B untuk pesawat Boeing 737 MAX 8, MAX 9, dan MAX 10. Total ada sepuluh pesawat yang dimiliki Lion untuk tiga jenis pesawat itu dans meuanya telah beroperasi.

Dengan pemesanan mesin pesawat LEAP ini, maka kian mencatatkan maskapai yang identik dengan warna merah ini sebagai perusahaan pegguna mesin LEAP terbesar di dunia. Total, armadanya mencapai 924 unit atau senilai US$ 13,4 miliar.

Kesepakatan yang dilakukan Lion Group ini juga temasuk dalam perluasan layanan material service agreement (MSA) selama 25 tahun. Layanan itu untuk mesin CFM56-7B, CFM56-5B, dan LEAP-1B, serta ke depan juga termasuk mesin LEAP-1A.

CFM Internasional juga akan menyediakan layanan maintenance, repair and overhaul (MRO) untuk mesin CFM56 dan LEAP yang dimiliki Lion Group hingga fasilitas perbaikan milik Lion Air, yaitu Batam Aero Technic (BAT) di Batam, selesai dibangun.

Angkasa Pura Klaim Pembebasan Lahan Bandara Yogyakarta Selesai

Berempat.com – Pembebasan lahan untuk pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, yang sempat tertunda akhirnya telah selesai sepenuhnya. Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Pembangunan NYIA, Agus Pandu Purnama di Kulon Progo, Sabtu (31/3).

“Pembebasan itu ditandai dengan penyerahan hasil pelaksanaan pengadaan tanah Badan Pertanahan Nasional DIY yang berarti PT Angkasa Pura I (Persero) telah membebaskan lahan dengan total seluas 587,30 hektare,” terang Agus.

Seperti yang diketahui, untuk proses pembebasan lahan yang dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero) tidaklah singkat. Menurut Agus, setidaknya ada sekitar 112 gugatan yang diterima oleh PT Angkasa Pura I (Persero) atas keberatan nilai ganti rugi yang diberikan.

“Untuk proses pembebasan lahan PT Angkasa Pura I (Persero) telah membayar secara langsung tanah warga seluas 357,20 hektare,” sumbangnya.

Dalam pembebasan lahan tersebut, Agus menjabarkan, perseroan telah memberikan ganti rugi secara keseluruhan sekira Rp 4,13 triliun. Sementara untuk pembayaran langsung kepada warga, perseroan mengeluarkan dana sebesar Rp 2,83 triliun.

Kemudian dana sebesar Rp 262,88 miliar dikeluarkan oleh BUMN PT Angkasa Pura I (Persero) untuk pembayaran ganti kerugian tanah warga melalui proses konsinyasi untuk 319 bidang tanah dengan luas 37,61 hektare.

Sementara itu, pembayaran untuk Paku Alam Ground dilakukan melalui proses konsinyasi empat bidang seluas 160,30 hektare, PT Angkasa Pura I (Persero) telah mengeluarkan biaya sebesar Rp701,51 miliar.

Sedangkan tanah instansi seluas 32,05 hektare, PT Angkasa Pura I (Persero) mengeluarkan Rp228,41 miliar. Pembayaran tanah wakaf seluas 0,14 hektare di wilayah tersebut dengan nilai Rp2,79 miliar pun telah diselesaikan.

Kemudian, tanah yang digarap oleh 342 warga, PT Angkasa Pura I (Persero) telah mengeluarkan dana Rp101,36 miliar.

OJK dan BI Percepat Ganti Jenis Kartu ATM untuk Minimalisir Kasus Skimming

0

Berempat.com – Beberapa waktu lalu kasus skimming sempat menghebohkan Indonesia setelah nasabah Bank Rakyat Indonesia (BRI) kehilangan uang di rekening. Modus skimming sendiri bukanlah hal baru, melainkan sudah cukup lama terjadi di perbankan.

Kasus skimming memang harus segera diatasi agar tidak ada lagi bank maupun nasabah yang merugi. Untuk itulah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) sedang mempersiapkan pergantian kartu ATM. Selama ini kartu ATM yang digunakan nasabah adalah magnetic stripe, OJK dan BI akan mengubahkan ke teknologi chip.

“Yang diambil datanya dari magnetic stripe, nah tidak ada alat anti-skimming paling efektif, (selain) ganti kartu ATM menggunakan chip,” jelas Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana di Gedung OJK, Kamis (29/3).

Sejauh ini, jelas Heru, OJK dan BI telah bekerja sama untuk mempercepat penggantian kartu dari magnetik ke Chip. Namun sejauh ini ada kendala yang masih dihadapi oleh bank, seperti biaya dan waktu persiapan. Namun, Heru menekankan bahwa itu tetap menjadi prioritas dan akan dirampungkan dalam waktu dekat.

“Tapi fokus kami jika ada kejadian seperti itu ya kartunya harus segera diganti. Daripada berulang terus, mendingan langsung diganti, kami akan upayakan supaya lebih cepat,” tegasnya.

Selain itu, Heru juga meminta agar bank melakukan pengawasan terhadap mesin-mesin ATM yang dimiliki dengan melakukan patroli. Tujuannya agar dapat segera mengambil tindakan jika ada alat mencurigakan yang terpasang di mesin.

Namun, memang Heru mengakui bila itu bukan pekerjaan mudah mengingat setiap bank memiliki ribuan ATM yang tersebar di Indonesia. Apalagi, selain skimming, pencurian uang rekening juga ada yang menggunakan modus tradisional seperti menggunakan tusuk gigi sebagai alat pengganjal di mulut tempat memasukkan kartu.

Aturan dari OJK Bila Perusahaan Asing Ingin Miliki Saham Bank Lokal Lebih dari 40%

0

Berempat.com – Selama ini diketahui bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur bahwa perusahaan asing hanya boleh memiliki saham di sebuah bank lokal maksimal 40%. Namun, ternyata ada aturan lain dari OJK yang membolehkan perusahaan asing memiliki saham bank lokal lebih dari 40%.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana, OJK bisa mengizinkan perusahaan asing memiliki saham bank lokal lebih dari 40% asalkan perusahaan asing itu mau merger (penggabungan usaha). Heru mencontohkan MUFG Jepang yang boleh memiliki saham Danamon lebih dari 40% andai mau melakukan penggabungan usaha dengan Bank Nusantara Parahyangan (BNP).\

Aturan itu sengaja dibuat OJK agar perbankan bisa menjadi lebih kuat, besar, dan berdaya saing tinggi. “Memang seperti itu rencananya, supaya jadi kuat dan gede,” ujarnya di Gedung OJK, Jakarta, Kamis (29/3).

Akhir tahun lalu, sebuah bank milik Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., yaitu The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (MUFG) berencana meningkatkan saham mereka di PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN) menjadi 73,8%.

Untuk proses akuisisi ini, MUFG sudah menyediakan dana untuk tahap pertama sebesar Rp 15,9 triliun untuk pembelian saham dengan harga perkiraan perkiraan Rp 8.323 per saham (19,9% saham). Selain itu, ada juga Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) yang ingin menjadi pemegang saham mayoritas di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN).

Suku Bunga Kredit Diprediksi Berangsur Turun

0

Berempat.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memprediksi penurunan suku bunga kredit akan terjadi di tahun ini. Hal itu disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana.

“Jika dilihat memang untuk bunga kredit korporasi sudah single digit. Tinggal yang komersial dan kredit kecil masih kisaran 11%,” ujar Heru di Gedung OJK, Jakarta, Kamis (29/3).

Heru sendiri menegaskan bila OJK mendukung bunga kredit agar semakin lama semakin murah. Apalagi, menurut Heru, bila suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) tetap 4,25%, maka pasar akan semakin baik.

“Kalau dilihat BI 7 days repo rate tetap 4,25%, maka bunga kredit ke depannya akan turun,” ujarnya.

Berdasarkan data uang beredar BI per Februari 2018, rata-rata tertimbang suku bunga kredit 11,27% turun 5 basis poin dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 11,32%.

Bank penurunan suku bunga acuan yang cukup banyak diharapkan bisa mendorong penurunan bunga kredit.

Jumlah Simpanan Uang di Bank Umum di Bulan Februari Naik Hampir 2%

0

Berempat.com – Sekretaris Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Samsu Adi Nugroho mengungkapkan bila jumlah rekening dan nominal simpanan pada bank umum meningkat di bulan Februari 2018 ini. Peningkatan itu sebesar 1,86% setelah tercatat 250,86 juta rekening per Februari dibanding Januari lalu yang tercatat 246,29 juta rekening.

Adi menjelaskan, pada Februari 2018 jumlah rekening yang memiliki saldo hingga Rp 2 miliar meningkat 1,85% month on month (MoM). Semula jumlahnya 246,041 juta rekening, menjadi 250,61 juta rekening pada Februari 2018.

“Jumlah nominal simpanannya naik 0,027% (MoM), dari posisi akhir Januari 2018 menjadi Rp. 2.309 triliun di akhir Februari 2018,” terangnya dalam keterangan tertulis, Jumat (30/3).

Namun, penurunan terjadi untuk nasabah kaya atau yang memiliki saldo di atas Rp 2 miliar. Adi menjelaskan, jumlah rekeningnya turun 0,34% (MoM), dari 251.401 rekening menjadi 250.548 rekening. Namun, Adi mengungkapkan bahwa jumlah nominal simpanan naik sebesar 0,65% (MoM), dari Rp3.005 triliun menjadi Rp3.024 triliun. Semuanya dalam rentang Januari-Februari 2018.

Sementara itu, bila dilihat dari jenis simpanan yang jumlah rekeningnya meningkat paling tinggi, Adi mengungkapkan bila jenisnya adalah giro. Kenaikannya mencapai 4,77%, dari yang semula 3,07 juta rekening menjadi 3,27 juta rekening. Selain itu, giro pun mengalami kenaikan nominal tertinggi dibandingkan jenis simpanan lain, yaitu 1,72%, dari yang semula Rp1.267 triliun menjadi Rp1.289 triliun. Semuanya pun dalam rentang Januari-Februari 2018.

3 Pertimbangan Menaker untuk Aturan Ketenagakerjaan Transportasi Daring

0

Berempat.com – Perusahaan ride-share atau transportasi online kini terus menunjukkan pertumbuhannya. Terlepas dari tumbangnya Uber, Grab dan GO-JEK masih menjadi dua perusahaan transportasi daring besar di Indonesia. Mereka terus menunjukkan pertumbuhan yang positif hingga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mitra driver.

Melihat kenyataan ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kian serius untuk mengkaji berbagai aspek aturan ketenagakerjaan terkait bisnis transportasi berbasis aplikasi ini. Meskipun sampai saat ini Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri masih belum bisa mengutarakan hasil akhir dari kajian tersebut. Tapi, Hanif berjanji bila pihaknya masih akan berkomitmen untuk mencarikan solusi dan formula agar bisa diungkap dalam waktu dekat.

“Intinya kita perlu solusi, apakah nantinya solusi itu berupa regulasi atau hanya sekedar kebijakan tertentu, kita belum bisa bicara terlalu jauh,” ungkap Hanif dalam keterangan resmi yang diterima Berempat.com, Kamis (29/3).

Tak bisa cepat menemukan formula tepat bagi ketenagakerjaan di sektor bisnis transportasi daring lantaran Kemnaker tak bisa mengambil keputusan sendiri, melainkan perlu mendengar pertimbangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Perhubungan. Karena menurut Hanif, kedua kementerian itu merupakan kepala dari sektor bisnis transportasi daring ini.

Saat ini ada tiga pertimbangan yang menjadi kajian Kemnaker. Pertama karena bisnis transportasi daring ini adalah bisnis baru di Indonesia tapi dapat memberikan kontribusi lapangan pekerjaan di masyarakat. Karena itu ruang kondusif harus diciptakan.

Kedua, Hanif mengatakan bila dalam pengaturan bisnis transportasi daring pihaknya harus melihat kelaziman yang ada di negara lain. Dari situ, baru akan dicari formulasi tepat yang dapat diterapkan di Indonesia.

“Jangan sampai aturan itu malah membuat riweuh dan membuat iklim bisnis tak bagus. Itu yang tidak boleh,“ terang Hanif.

Dan pertimbangan ketiga ialah skema hubungan kerja agar ada kepastian bagi kedua pihak—antara perusahaan dan mitra driver.

Namun, Hanif mengakui khusus regulasi transportasi daring jenis sepeda motor tidaklah mudah diputuskan. Karena  dalam UU transportasi secara eksplisit menyebut sepeda motor bukan masuk kategori sebagai transportasi publik. Belum lagi jika dikaitkan dengan Keselamatan Kesehatan dan Kerja (K3), dan keselamatan berkendara.

“Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, kita akan terus lakukan kajian dan bisa sesegera mungkin diselesaikan sambil melanjutkan kordinasi di tingkat kementerian, “ tambahnya.

Pria berkacamata ini pun menambahkan, basis dari fungsi aspek ketenagakerjaan juga perlu melihat dari pola hubungan kerja.  Ketika hubungan kerja ada, maka norma-norma  ketenagakerjaan bisa diterapkan.  “Tapi, sebaliknya  kalau tidak ada norma, pasti complicated. Jadi hubungan kerjanya tak standar. Ini yang harus dicarikan solusi terbaik, “ tandasnya.