Rabu, Mei 7, 2025
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 874

Ini yang Dilakukan Multistrada Arah Sarana dengan Belanja Modal US$ 26 juta

Berempat.com – Tahun ini PT Multistrada Arah Sarana Tbk. telah mempersiapkan belanja modal sebesar US$26 juta. Rencananya, belanja modal tersebut digunakan perusahaan untuk menambah kapasitas pabrik ban mobil dan motor yang hampir mencapai titik jenuh.

Capex (belanja modal) kami US$26 juta, 90%-nya akan digunakan untuk penambahan kapasitas,” ungkap Direktur Keuangan Multistrada Arah Sarana Yohanes Ade Bunian dalam paparan publik di Jakarta, Rabu (23/5).

Sementara itu, terkait dana untuk belanja modal, Yohanes menerangkan bahwa perusahaan akan mendapatkan dari pinjaman perbankan dan kas internal.

Dan terkait kapasitas produksi yang hampir berada di titik jenuh, Multistrada menjabarkan data bila kapasitas produksi ban motor mereka utilisasinya sudah mencapai 96% dari output maksimum sebesar 16.000 unit ban per hari. Karena itu, perusahaan ingin menambah sejumlah mesin guna meningkatkan kapasitas menjadi 20.000 unit ban per hari.

Kemudian untuk kapasitas produksi ban kendaraan roda empat (PCR), saat ini utilisasinya sebesar 30.000 unit per hari. Perusahaan pun berniat meningkatkan produksi menjadi 33.000 unit per hari.

Adapun alasan Multistrada memilih meningkatkan kapasitas produksi ialah untuk mengerek pendapatan 2018 yang ditargetkan mencapai 10%—12%.

Wakil Presiden Direktur Multistrada Arah Sarana J. Sukarman menyampaikan, pada tahun lalu penjualan bersih perseroan naik berkat penjualan PCR dan ban motor ke pasar ekspor yang masing-masing tumbuh 25% dan 42%.

“Dari total penjualan bersih perseroan tahun lalu, 67% merupakan penjualan ekspor dan sisanya dipasarkan di domestik. Peningkatan nilai penjualan bersih terbesar pertama berada pada pasar Amerika Serikat yang naik 62%,” ungkap Sukarman.

Sebagai informasi, pada kuartal I tahun 2018 Multistrada mencatatkan penjualan PCR mencapai 2,1 juta unit atau naik 14% (yoy), sedangkan penjualan ban motor meningat 4% menjadi 1,5 juta unit. Nilai penjualan pada kuartal I tahun 2018 sebesar US$79 juta, atau meningkat 21% dibandingkan kuartal periode sama di tahun lalu.

Selama Arus Mudik, 4 Bank Sediakan Ratusan Ribu Kartu Uang Elektronik di Pintu Tol

0

Berempat.com – Sebagaimana upaya pemerintah dalam mendorong transaksi non-tunai, pada Lebaran 2018 kali ini para pemudik, khususnya pengguna kendaraan roda empat pribadi hanya akan melakukan transaksi non-tunai di seluruh gerbang tol.

Dan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan di gerbang tol lantaran pemudik lupa membawa kartu uang elektronik atau ternyata saldo yang dimiliki kurang, pemerintah memilih menggandeng 4 bank besar untuk menyediakan ratusan ribu kartu uang elektronik di gerbang tol.

“Sebanyak 4 bank, yaitu Mandiri, BRI, BCA, dan BNI menyediakan 160 ribu kartu uang elektronik di pintu tol,” ungkap SEVP Chief Technology Officer Bank Mandiri Joseph Georgino Godong di Monas, Jakarta, Rabu (23/5).

Tapi tak hanya di pintu tol, Joseph pun mengatakan bahwa masyarakat bisa membeli kartu uang elektronik di tempat istirahat yang tersedia di beberapa ruas jalan tol.

Bandara Terbesar Kedua di Indonesia Siap Beroperasi Hari Ini

Berempat.com – Kementerian Perhubungan memastikan Bandara Kertajati sudah siap digunakan pada hari ini, Kamis (24/5). Dengan begitu, bandara yang terletak di Majalengka, Jawa Barat tersebut pun sudah bisa digunakan untuk mudik Lebaran tahun ini.

“Sudah bisa digunakan mudik, kira-kira sudah beroperasi (sepenuhnya) 10 hari sebelum arus mudik,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (23/5).

Sejauh ini, menurut Budi Karya sudah terdapat tiga maskapai swasta yang membuka jalur penerbangan dari dan ke Bandara Kertajati. Ketiga maskapai tersebut yaitu Lion Air, Citilink, dan Wings Air.

“Citilink rutenya ke Surabaya, Lion ke Bali, kalau Wings gak tau, saya lupa,” sambungnya.

Namun, saat ini belum semua pesawat bisa mendarat di Kertajati. Jenis pesawat yang baru bisa mendarat di Kertajati yaitu sejenis Airbus A 330 maupun sejenisnya. Sementara seperti Boeing 777 yang biasa digunakan sebagai pesawat haji belum bisa mendarat di Kertajati.

“Nanti Juli, landasan akan ditambah jadi 3 ribu meter. Jadi tahun depan sudah bisa Boeing 777 di sana,” tambahnya.

Budi menerangkan, pada hari ini (24/5) pesawat yang akan mendarat perdana di bandara berskala internasional itu ialah pesawat kepresidenan yang ditumpangi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Itu penerbangan perdana bukan peresmian. Jadi pak Presiden akan landing kemudian ada kegiatan di sana,” terang Budi.

Perlu diketahui, Bandara Kertajati ini disebut-sebut sebagai bandara kedua terbesar di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng, Tangerang, Banten. Kertajati memiliki luas lahan mencapai 1.800 hektar.

Untuk pembangunan bandara tersebut, Budi menerangkan, tidak sepenuhnya biaya ditanggung oleh pemerintah pusat, melainkan adanya peran PT BIJB selaku BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah menggaet banyak pihak untuk berinvestasi yang senilai Rp 2,6 triliun.

Saat ini, pembangunan yang sudah rampung seutuhnya ialah pembangunan sisi udara Bandara Kertajati yang mencakup landasan pacu, apron, taxi way, dan air traffic control (ATC). Sementara untuk sisi barat pada 24 April 2018 lalu telah mencapai 95%.

Imbau Tak Menukar Uang Sembarangan, BI Siapkan 1.000 Titik Penukaran

0

Berempat.com – Menyambut Lebaran 2018, Bank Indonesia (BI) sudah memersiapkan diri untuk melayani penukaran uang pecahan bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, BI meminta agar masyarakat tak menukar uang sembarangan, melainkan di tempat resmi yang dibuka oleh Bank.

“Jangan pernah menukar uang di tempat tidak resmi. Jangan ambil risiko,” ujar Deputi Gubenur BI Rosmaya K. Hadi saat konferensi pers di Lapangan IRTI Monas, Jakarta, Rabu (23/5).

Risiko yang dimaksud Rosmaya antara lain keaslian uang yang didapat tak bisa terjamin. “Mana tahu uang yang didapat asli atau nggak,” sambungnya.

Kemudian, pada tempat penukaran yang tidak resmi masyarakat diharuskan membayar lebih sehingga jumlah uang yang diterima tak sama dengan yang diberikan. “Kita dapat uang lebih sedikit dari jumlah yang ditukarkan karena dipotong fee,” terangnya.

Dan sebagai langkah untuk memudahkan masyarakat menjangkau tempat penukaran resmi, Rosmaya mengungkapkan bahwa BI telah membuka 1.000 titik penukaran uang di seluruh Indonesia. Titik-titik tersebut diklaim Rosmaya menjangkau wilayah terpencil.

Sementara itu, untuk wilayah Jabodetabek terdapat 160 titik penukaran uang resmi yang disediakan BI. “Dengan demikian, kita meminimalisir adanya jual beli uang di luar yang bisa merugikan masyarakat,” ujar Rosmaya.

Selain itu, Rosmaya memastikan bila 46 kantor perwakilan BI di seluruh Indonesia juga turut menyediakan penukaran uang bagi masyarakat yang memerlukan. Jadi, penukaran pun sudah bisa dilakukan se-Indonesia.

Lebih lanjut, Rosmaya menerangkan bila nantinya layanan penukaran uang BI akan bergerak menuju titik-titik di jalur mudik. Tempat peristirahatan di jalur mudik pun tak luput dari jangkauan BI.

“Setelah H-3 Lebaran, kita bergerak ke arah jalur mudik. Di rest area, kemudian kita bergerak ke kantor-kantor bank daerah. Jadi Kami juga bergerak,” ungkapnya.

BI Sediakan Uang Rp 188,2 Triliun Selama Bulan Puasa dan Lebaran

0

Berempat.com – Peredaran rata-rata uang di bulan puasa dan Lebaran selalu meningkat dibanding bulan lainnya. Bahkan, menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Rosmaya K. Hadi, rata-rata uang beredar di bulan puasa dan Lebaran mencapai 25% dari total tahunan. Sebab itu, BI pun menyediakan uang Rp 188,2 triliun untuk mengantisipasi peningkatan peredaran uang tersebut.

“Untuk 2018 kebutuhan uang meningkat jadi Rp 188,2 triliun, naik 15,3 persen dibanding 2017,” ujar Rosmaya saat ditemui di Lapangan IRTI Monas, Jakarta, Rabu (23/5).

Di tahun lalu, BI menyediakan uang Rp 163,2 triliun sebagai langkah antisipasi membludaknya kebutuhan uang tunai selama puasa dan Lebaran. Dari keseluruhan tersebut, 22,8% ditarik di wilayah Jabodetabek.

Menurut Rosmaya, alasan BI menambah ketersediaan uang tunai karena di saat Lebaran memegang uang tunai seolah sudah menjadi budaya masyarakat. Hal itu bahkan tak terpengaruh oleh upaya pemerintah mendorong transaksi non-tunai.

Apalagi, di tahun ini libur Lebaran yang diberikan oleh pemerintah lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Karena itu, BI pun memperkirakan kebutuhan uang tunai selama masa liburan akan bertambah.

“Kita lihat juga wacana kenaikan THR bagi ASN dan pensiunan. Jadi kami bersiap-siap jangan sampai masyarakat tidak terlayani,” ungkap Rosmaya.

Sementara itu, sebagai langkah memberikan kemudahan kepada masyarakat Indonesia bagi yang ingin menukar uang pecahan, BI sudah mempersiapkan 1.000 tempat penukaran di Indonesia, 160 di antaranya berada di wilayah Jabodetabek.

Sistem Data Pengemudi Berbasis Android Bakal Dikembangkan Kemenhub

0

Berempat.com – Mengikuti perkembangan zaman, di era yang serba terkoneksi saat ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) rupanya berencana mengembangkan sebuah sistem berbasis Android, yaitu sistem data pengemudi angkutan umum.

Direktur Pembinaan Keselamatan Kemenhub Ahmad Yani menerangkan, sistem tersebut nantinya akan mendata semua pengemudi selama melakukan perjalanan. Salah satu data yang diambil ialah waktu kerja pengemudi.

“Dengan adanya aplikasi tersebut, setiap pengemudi punya identitas selama perjalanan,” ungkap Yani di Terminal Pulogebang, Jakarta, Selasa (22/5).

Selain waktu kerja, data yang akan dipantau dari pengemudi meliputi identitas hingga rekam jejak kesehatannya.

“Supaya bisa tahu karena kelelahan ini sangat berbahaya, enggak ada toleransi kelelahan, mau tidak mau,” ujarnya.

Sementara itu, Yani menerangkan bahwa yang bertugas untuk melakukan pemantauan ialah Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub. Selain itu, perusahaan otobus (PO) juga dapat memantau kinerja pengemudinya melalui sistem tersebut.

“Pemantauan oleh para perusahaan yang bersangkutan di dalam, kita juga menyimpan data ada dashboard-nya,” ungkap Yani.

Dia menambahkan, nama aplikasi itu adalah E-Logbook dan bisa diunduh di Playstore Android. “Sekarang sudah ada sembilan PO yang bergabung dalam sistem ini, tahap awal untuk bus AKAP (antarkota antarprovinsi) dulu, nanti untuk semua kita terapkan,” tuturnya.

Lakukan Perombakan, Bukopin Tunjuk Mustafa Abubakar Jadi Komisaris Utama

0

Berempat.com – PT Bank Bukopin Tbk. (BBKP) memutuskan melakukan perombakan pada jajaran komisaris dan direksi pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). Pada rapat tersebut, ditunjuklah mantan Menteri BUMN periode 2009-2011, Mustara Abubakar sebagai Komisaris Utama Independen yang baru.

Mengutip dari keterangan pers Bank Bukopin, Selasa (22/5), Mustafa akan menduduki jabatan tertinggi di Bank Bukopin selama periode 2018-2023, menggantikan Karya Budiana yang mengundurkan diri. Sebenarnya, ini bukan kali pertama Mustofa menduduki jabatan tertinggi di industri perbankan. Pada periode 2012-2015 Mustofa pernah menjadi Komisaris Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Namun, mundurnya Karya Budiana dari kursi Komisaris Utama Independen tak berarti membuatnya terlempar dari kursi komisaris. Budiana tetap berada dalam struktur penting Bank Bukopin sebagai Komisaris Independen.

Selain Karya Budiana, pengunduran diri juga dilakukan oleh M. Rachmat Kaimuddin dari kursi Komisaris Bank Bukopin. Posisi Rachmat pun diisi oleh M. Subhan Aksa. Rachmat Kaimuddin kemudian ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggal Setiawan Sudarmaji, yakni Direktur Operasional.

Pengunduran diri pun dilakukan Parikesit Suprapto dari kursi Komisaris Independen. Sementara itu, posisi Luky Alfirman dari kursi komisaris jsutru harus diganti oleh Susiwijono. Luky Alfirman dikabarkan mendapat tugas lain.

Dan di jajaran direksi, Irlan Suud mengundurkan diri sebagai Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan. Posisinya pun kemudian diisi oleh Hari Wurianto.

Berikut adalah daftar jajaran komisaris dan direksi Bank Bukopin periode 2018-2023:

Dewan Komisaris

  • Komisaris Utama Independen: Mustafa Abubakar
  • Komisaris: M. Subhan Aksa
  • Komisaris: Deddy SA Kodir
  • Komisaris: Susiwijono
  • Komisaris Independen: Karya Budiana
  • Komisaris Independen: Mulia P. Nasution
  • Komisaris Independen: Margustienny

Dewan Direksi

  • Direktur Utama: Eko Rachmansyah Gindo
  • Direktur: Mikrowa Kirana
  • Direktur: Adhi Brahmantya
  • Direktur: Heri Purwanto
  • Direktur: Rivan A Purwantono
  • Direktur: M. Rachmat Kaimuddin
  • Direktur: Hari Wurianto

Belum Ada Pengumuman Resmi, Asman: Pemberian THR PNS Tidak Terlambat

0

Berempat.com – Kabar mengenai pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan segera diumumkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur menyebut bahwa rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait THR PNS sudah sampai di meja Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Sekarang tinggal teken presiden, sudah selesai harmonisasi,” ungkap Asman di kantornya, Jakarta, Selasa (22/5).

Asman pun mengungkapkan, dalam RPP pemberian THR bagi PNS akan dibagikan dua minggu sebelum Lebaran 2018. Aturan tersebut masih sama seperti tahun lalu.

“Biar bisa shopping,” ujar Asman.

Kendati sampai saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah, namun Asman menyebut bila keputusan tersebut tinggal pengumuman. Artinya, sudah tidak ada lagi perubahan yang akan dilakukan pada RPP yang diberikan. Selain itu, Asman pun memastikan pengumuman akan dilakukan sebelum jatuh tempo waktu pembagian THR bagi PNS.

“Kebijakan THR sebentar lagi akan dikeluarkan PP-nya, kita tunggu saja. Yang penting pembayarannya nggak terlambat,” papar Asman.

Revisi Aturan Pajak UMKM 0,5 Persen Sudah Selesai dan Siap Terbit

0

Berempat.com – Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sudah dinyatakan selesai oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, sudah tidak ada masalah di dalam naskah revisi tersebut.

“Waktu itu sudah selesai mestinya, nanti kami cek. Harmonisasi sudah diselesaikan, mestinya tidak ada masalah. Naskahnya itu enggak berubah,” ungkap Sri di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (21/5).

Sebelumnya, adapun revisi dalam peraturan tersebut ialah tarif PPh final untuk UMKM yang saat ini 1% turun menjadi 0,5 persen.

Hal senada pun diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan. Robert mengatakan, peraturan terbaru tersebut sudah berada di Kementerian Hukum dan Ham.

“Itu sudah dikirim ke Presiden. Kemarin kalau enggak salah sudah di Kemkumham,” ujarnya.

Robert menjelaskan, selain turunnya tarif pajak, subjek pada peraturan tersebut pun akan mencakup semua UKM, baik yang berupa perseroan terbatas (PT), persekutuan komanditer (CV), maupun pribadi. “Tarifnya turun, terus subjek yang boleh kan orang pribadi, CV, firma, dan PT,” tutur Robert.

Lebih lanjut, Robert mengatakan dalam aturan tersebut diberikan batas waktu bagi sebuah PT untuk melakukan pencatatan keuangan tiga tahun, setelah itu diwajibkan melakukan pembukuan keuangan. Sementara untuk orang pribadi diberikan kesempatan selama enam tahun.

“Itu kan sifatnya membantu mereka yang enggak mampu untuk menyelenggarakan akutansi secara lengkap. PT kan sebenarnya cukup,” ujarnya.

Dan untuk ambang batas atau threshold dari UMKM yang memperoleh penurunan tarif PPh Final, Robert mengungkapkan bila tak ada perubahan, yakni UMKM yang beromzet di bawah Rp 4,8 miliar per tahun.

OJK: Ada 200 Pegadaian Ilegal Beroperasi di Indonesia

0

Berempat.com – Menyongsong Lebaran 2018, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Pegadaian bergerak untuk mendata perusahaan gadai yang beroeprasi di Indonesia. Hasilnya pun cukup mengejutkan, terdapat 200 perusahaan gadai swasta yang ilegal atau tak memiliki izin resmi dari OJK.

“Kami menemukan pegadaian ilegal di Jalan Saharjo (Jakarta Selatan) hingga ke flyover Kasablanka, ditemukan sekitar tiga hingga empat usaha gadai. Namanya bermacam-macam dan itu tidak terdaftar,” ungkap Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) II OJK, Moch. Ihsanuddin di Jakarta, Senin (21/5).

Menurut Ihsanuddin, sebanyak 200 pegadaian tersebut terbukti bermasalah karena tidak mempunyai izin dari OJK. Bahkan, Ihsanuddin menyebut bahwa pegadaian ilegal itu seenaknya menghindari pelaporan dan pemeriksaan dari OJK.

Hasanuddin pun menyebut, pegadaian ilegal tersebut tidak mendaftar ke OJK karena beralasan tidak mau membuat laporan bulanan dan menjalankan proses pemeriksaan yang ditentukan OJK. Padahal, kepemilikan izin dari OJK sangat penting agar OJK bisa mengawasi perusahaan yang banyak menyimpan barang berharga milik masyarakat.

“Kalau mau enak itu kan dengan biaya, dengan usaha. Semua maunya kayak gitu, liar, tidak ada laporan, tidak diperiksa, dan lain lain,” ujar Ihsanuddin.

Dan sebagai langkah menekan munculnya pegadaian ilegal lebih banyak lagi, Hasanuddin menegaskan bahwa OJK akan segera merilis daftar lengkap perusahaan yang telah mengantongi izin dan terdaftar di OJK. Ia menilai perlu melakukan hal tersebut mengingat pegadaian akan terus berkembang dan menjadi primadona di masa Lebaran.

Selain itu, OJK juga bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi agar dapat melakukan pengawasan pada potensi tumbuhnya pegadaian ilegal. Pihaknya juga akan melakukan sosialiasasi ke seluruh media massa agar masyarakat semakin sadar hanya akan menggunakan perusahaan pegadaian yang resmi.

“Kami datangin satu-satu bahwa paling lambat 31 Juli 2018 untuk daftarkan,” pungkas Hasanuddin.