Begitu banyaknya pelanggaran yang terjadi selama Pemilu 2019 ini menurut pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy Pilpres 2019 telah mngingkari azasnya sendiri dan telah terjadi kebohongan berjamaah.
“UU Pemilu berazaskan jujur, adil, langsung, bebas, dan rahasia. Tapi. dalam praktik, sebagian azas itu sirna. Kejujuran lenyap, keadilan diabaikan, dan kebebasan telah melahirkan korban 554 orang,” tulisnya pada Berempat.com, Selasa (07/05/2019).
Menurutnya pengingkaran ini sekadar menggenapkan ketidak percayaan sosial (social distrust) menjadi ketidak percayaan politik (political distrust). Muaranya adalah lemahnya kewibawaan legal dan kewibawaan rasional pemerintah.
“Memaksakan kekuasaan melalui otoritas hukum yang senjang dengan pikiran sehat dan rasa keadilan akan berbuah keburukan pada pemegang kuasa dan secara umum pada bangsa,” tambahnya.
Lebih lanjut pakar ekonomi ini mengatakan jika hukum yang digunakan adalah pedang keadilan yang tajam pada rakyat namun tumpul atau majal pada penguasa dan konglomerat, maka pembangkangan sosial (social disobedient) akan menjadi pembangkangan politik dan konstitusi yang melanggar dan melukai rasa keadilan. Situasi ini menggambarkan, bangsa Indonesia sedang menjauh dari semangat dan cita-cita kemerdekaan.
Anggota DPR/MPR 1997-1999 ini menegaskan bahwa, perilaku politik dan ekonomi yang menjauh dari Kata Pembukaa UUD 1945 itu menunjukan bahwa ada yang salah dalam reformasi, namun dibenarkan secara sepihak karena menguntungkan dirinya.
“Contohnya adalah status dan peranan parpol peserta pemilu sebagai satu-satunya pemegang saham kekuasaan negara pemerintahan. Padahal dalam posisinya yang demikian, berlaku model demokrasi korporasi, demokrasi modal sehingga banyak yang menjadi “lawan” KPK dan akhirnya menikmati hotel prodeo di sukamiskin. Perspektif ini menguak bahwa sebagian masyarakat Indonesia sudah terkena penyakit pemburu harta untuk tahta dan sebaliknya.
Moral hanya ada di rumah ibadah. Di sana bertumpu budaya materialisme dengan perilaku politik dan ekonominya,” tegasnya.
Mantan Staf Khusus jaksa Agung (2000-2001) ini mengatakan kecurangan Pilpres 2019 sekadar menguatkan pupusnya moralitas bangsa yang kemudian berganti dengan moralitas tahta dan harta. Padahal krisis ekonomi politik sejak 2008 hingga kini membuktikan moralitas berbasis materialisme menemui jalan buntu dan memusingkan.
Ditengah kondisi seperti ini, Mantan Komisaris Bank Permata ini mengatakan masih ada waktu untuk memperbaiki jika kejujuran diutamakan, keserakahan disingkirkan, dan keangkuhan berkuasa dipadamkan. Selama semua berani berbenah diri dengan kembali ke nilai-nilai dasar dan jati diri bangsa sbgmn diamanatkan Kata Pembukaan UUD 1945.
“Pilpres sebagaimana sarana mewujudkan harkat martabat bangsa seharusnya membebaskan bangsa dari ketertindasan dengan segala bentuknya, kebodohan dengan segala wujudnya, kemiskinan lahir batin, ketimpangan dan kehinaan.
Dengan begitu kita bukan pengkhianat cita-cita dan semangat perjuangan bangsa,” pungkas Noorsy.
