Selasa, September 1, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 52

Konflik Internasional Memanas, Harga Perhiasan Emas Lokal Ikut Terkerek

0

Kenaikan harga perhiasan emas di pasar domestik mulai terasa setelah harga emas global kembali menembus level psikologis USD 5.000 per ounce pada perdagangan pertengahan pekan. Lonjakan harga perhiasan emas ini terjadi seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong investor mencari instrumen lindung nilai. Situasi tersebut membuat pasar logam mulia bergerak aktif, termasuk berdampak langsung pada harga perhiasan emas di berbagai toko ritel dalam negeri.

Data perdagangan internasional menunjukkan harga emas spot menguat sekitar 1,5% ke posisi USD 5.071,48 per ounce pada sesi sore waktu London. Sementara itu, kontrak berjangka pengiriman April juga naik sekitar 1,7% menjadi USD 5.080,90 per ounce. Penguatan tersebut dipicu meningkatnya kekhawatiran konflik setelah pemerintah Amerika Serikat mengerahkan kapal induk, pesawat tempur, serta armada pengintai ke kawasan sekitar Iran.

Pasar menilai eskalasi militer itu sebagai faktor risiko global yang berpotensi memicu gejolak ekonomi. Logam mulia kembali dipilih sebagai aset aman (safe haven) untuk melindungi nilai kekayaan ketika ketidakpastian meningkat.

Meski begitu, sejumlah analis melihat respons pasar belum sepenuhnya agresif. Analis komoditas Saxo Bank, Ole Hansen, menyebut pergerakan emas yang cenderung berputar di sekitar USD 5.000 menunjukkan pelaku pasar masih menunggu kepastian arah konflik. Investor, kata dia, masih mempertimbangkan apakah ketegangan tersebut hanya tekanan diplomatik atau benar-benar akan berujung konfrontasi terbuka.

Sementara itu, analis Natixis Bernard Dahdah memperkirakan harga emas berpotensi melonjak hingga 15% apabila konflik militer benar-benar terjadi. Lonjakan diprediksi terjadi dalam beberapa minggu awal sebelum pasar mulai menyesuaikan diri terhadap dampak ekonomi yang muncul.

Dampak ke Pasar Domestik

Pergerakan global itu langsung tercermin pada harga perhiasan emas di dalam negeri. Kenaikan tidak hanya terjadi pada emas batangan, tetapi juga pada produk perhiasan yang banyak diperdagangkan masyarakat.

Di gerai Raja Emas, Sabtu (21/2/2026), harga emas kadar 24 karat tercatat sekitar Rp2.665.000 per gram untuk kategori premium, sementara versi standar berada di kisaran Rp2.520.000 per gram. Untuk kadar 23 karat berada di Rp2.245.000 per gram dan 22 karat di Rp2.146.000 per gram.

Harga kemudian menurun bertahap mengikuti kadar kemurnian. Perhiasan 21 karat dijual sekitar Rp2.050.000 per gram, 20 karat Rp1.951.000, dan 19 karat Rp1.852.000. Sementara kadar 18 karat—yang umum dipakai cincin dan gelang—sekitar Rp1.756.000 per gram.

Untuk kadar menengah, 17 karat berada di Rp1.657.000, 16 karat Rp1.558.000, serta 15 karat Rp1.461.000 per gram. Kadar lebih rendah seperti 14 karat hingga 10 karat berkisar Rp1.362.000 sampai Rp969.000 per gram. Bahkan kadar 9 karat hingga 5 karat masih dipasarkan dengan rentang Rp873.000 hingga Rp480.000 per gram.

Kondisi serupa juga terlihat di jaringan penjualan Laku Emas. Di tempat ini, emas 24 karat dijual sekitar Rp2.586.000 per gram. Untuk 23 karat berada di kisaran Rp2.247.000 dan 22 karat Rp2.148.000 per gram. Kadar 21 karat tercatat Rp2.054.000, sedangkan 20 karat Rp1.955.000 per gram.

Pada kategori populer 18 karat, harga berada di sekitar Rp1.756.000 per gram, hampir sama dengan pasar ritel lainnya. Adapun kadar 14 karat berada di Rp1.362.000 dan 10 karat sekitar Rp969.000 per gram.

Pengamat pasar menilai kenaikan harga perhiasan emas domestik masih sangat bergantung pada perkembangan geopolitik global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Jika konflik meningkat, permintaan logam mulia diperkirakan kembali menguat karena masyarakat cenderung memindahkan aset ke instrumen yang dianggap aman.

Produksi Kendaraan Pick-Up Digenjot, Potensi Dampak Ekonomi Tembus Rp27 Triliun

0

Penguatan sektor otomotif kembali menjadi fokus pemerintah. Kementerian Perindustrian mendorong percepatan Produksi Kendaraan Pick-Up dalam negeri karena dinilai memiliki efek berantai besar terhadap perekonomian nasional. Segmen kendaraan niaga ringan ini dianggap strategis, mengingat kebutuhan distribusi barang di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan aktivitas perdagangan dan logistik.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, optimalisasi Produksi Kendaraan Pick-Up domestik dapat memberi kontribusi ekonomi yang sangat signifikan. Ia memberi gambaran, apabila pengadaan sekitar 70.000 unit kendaraan pick-up tipe 4×2 sepenuhnya dipenuhi oleh produk buatan dalam negeri, maka potensi dampak ekonomi tidak langsung (backward linkage) dapat mencapai kisaran Rp27 triliun.

Nilai tersebut, kata Agus, berasal dari aktivitas industri pendukung yang ikut bergerak. Mulai dari industri ban, kaca otomotif, aki, logam, kabel, plastik, hingga komponen elektronik. Rantai pasok yang luas membuat sektor otomotif tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi penggerak bagi banyak subsektor manufaktur lain.

Menurutnya, apabila kebutuhan kendaraan niaga tersebut justru dipenuhi melalui impor, manfaat ekonomi akan mengalir ke negara produsen. Sebaliknya, bila Produksi Kendaraan Pick-Up dilakukan di dalam negeri, maka nilai tambah industri, penciptaan lapangan kerja, serta aktivitas ekonomi akan terjadi di Indonesia.

“Manfaatnya bukan hanya pada industri otomotif, tetapi juga pada pembukaan kesempatan kerja dan penguatan struktur industri nasional,” ujar Agus dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (19/2).

Kapasitas Produksi Nasional Sudah Besar

Kementerian Perindustrian mencatat kemampuan industri otomotif nasional saat ini sudah cukup mapan. Kapasitas produksi kendaraan pick-up di Indonesia mencapai sekitar 1 juta unit per tahun. Angka tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Beberapa perusahaan yang memproduksi kendaraan pick-up di Indonesia antara lain PT Astra Daihatsu Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, PT Suzuki Indomobil Motor, PT SGMW Motor Indonesia, dan PT Sokonindo Automobile. Kehadiran berbagai produsen tersebut memperkuat basis manufaktur otomotif nasional sekaligus meningkatkan daya saing ekspor.

Dengan kapasitas yang tersedia, pemerintah optimistis Produksi Kendaraan Pick-Up dalam negeri tidak hanya memenuhi permintaan domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar global. Standar mutu kendaraan niaga produksi lokal dinilai telah kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan operasional di berbagai kondisi geografis Indonesia.

Kendaraan pick-up buatan dalam negeri juga sudah lama digunakan oleh pelaku usaha, mulai dari sektor perdagangan, pertanian, hingga jasa logistik. Performanya dianggap tangguh, terutama untuk distribusi barang di wilayah dengan kondisi jalan yang beragam.

Tantangan pada Segmen 4×4

Meski demikian, pemerintah mengakui masih ada celah pada jenis kendaraan pick-up berpenggerak empat roda (4×4) yang biasa dipakai di area tambang atau perkebunan berat. Hingga kini, Indonesia belum memproduksi tipe tersebut secara penuh di dalam negeri.

Selain karena kebutuhan pasar yang relatif terbatas, biaya operasional kendaraan 4×4 juga lebih tinggi. Perawatan mahal, suku cadang terbatas, serta nilai jual kembali yang cenderung rendah menjadi pertimbangan tersendiri dibandingkan pick-up 4×2 yang lebih ekonomis dan sudah diproduksi massal.

Pemerintah tetap menilai pengembangan Produksi Kendaraan Pick-Up merupakan bagian penting dari strategi kemandirian industri nasional. Kemenperin terus mendorong peningkatan penggunaan komponen lokal, penguatan rantai pasok industri otomotif, serta investasi teknologi manufaktur.

Langkah tersebut diharapkan memperdalam struktur industri, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, dan membuka lapangan kerja baru. Dengan basis manufaktur yang semakin kuat, sektor kendaraan niaga diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung industri pengolahan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

Vape Jadi Media Baru Konsumsi Narkoba, BNN Ajukan Larangan Penggunaan Vape

0

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) kembali menyoroti fenomena rokok elektrik di tengah meningkatnya tren penggunaannya di masyarakat. Lembaga tersebut menilai larangan penggunaan vape perlu dipertimbangkan serius karena perangkat itu dinilai semakin sering disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika.

Kepala BNN RI Komjen Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan pihaknya menemukan indikasi kuat bahwa rokok elektrik tidak sekadar alat alternatif merokok. Dalam berbagai kasus, perangkat tersebut justru digunakan sebagai sarana baru memasukkan zat psikoaktif.

Menurutnya, hasil pengawasan menunjukkan vape menjadi medium yang relatif mudah dimanfaatkan karena bentuk dan aromanya tidak menimbulkan kecurigaan. Kondisi inilah yang mendorong BNN mengajukan rekomendasi larangan penggunaan vape serta penguatan regulasi pengawasan peredarannya.

Suyudi menjelaskan, narasi yang menyebut rokok elektrik efektif membantu menghentikan kebiasaan merokok belum memiliki dasar ilmiah yang memadai. Sebaliknya, temuan lapangan menunjukkan perangkat tersebut membuka peluang penyalahgunaan zat terlarang.

Ia mencontohkan, cairan dalam vape sering kali tidak dapat diketahui secara langsung oleh orang di sekitarnya. Aroma yang menyerupai perasa buah atau makanan membuat penggunaannya sulit terdeteksi. “Secara kasatmata terlihat seperti merokok biasa, padahal kandungannya bisa saja narkotika,” ujarnya.

Media Baru Penyalahgunaan Narkoba

BNN mencatat sejumlah kasus di mana cairan rokok elektrik berisi zat berbahaya seperti sabu cair, etomidate, hingga narkotika jenis baru (new psychoactive substances/NPS). Hal ini menjadikan vape sebagai metode konsumsi yang menggantikan alat konvensional.

Perangkat elektronik tersebut dinilai memudahkan pengguna menyamarkan aktivitas, berbeda dengan alat hisap tradisional yang lebih mudah dikenali. Karena itu, BNN menilai larangan penggunaan vape penting untuk menekan potensi penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja maupun dewasa muda.

Selain persoalan narkotika, kandungan kimia dalam e-liquid juga menjadi perhatian. BNN menyebut cairan vape merupakan campuran berbagai senyawa, antara lain nikotin, propilen glikol, gliserin nabati, serta zat pemberi rasa seperti diasetil dan benzaldehida. Kombinasi tersebut berpotensi menimbulkan risiko kesehatan dalam jangka panjang.

Dorong Pengawasan dan Regulasi Lebih Ketat

Berdasarkan temuan tersebut, BNN mendorong pemerintah memperketat pengawasan distribusi cairan rokok elektrik, terutama produk impor dan penjualan daring. Lembaga ini juga menilai edukasi publik perlu diperluas karena banyak pengguna belum memahami potensi penyalahgunaan.

Rekomendasi larangan penggunaan vape dinilai sebagai langkah pencegahan dini, terutama di lingkungan pendidikan dan ruang publik. BNN menekankan bahwa pengawasan tidak cukup hanya pada perangkat, tetapi juga pada peredaran liquid yang berpotensi dicampur zat terlarang.

Suyudi menegaskan, pendekatan pencegahan harus dilakukan dari hulu ke hilir, mulai dari regulasi, pengawasan perdagangan, hingga sosialisasi kepada masyarakat. Dengan demikian, potensi vape sebagai jalur baru penyalahgunaan narkoba dapat ditekan.

BNN berharap pemerintah dan pemangku kepentingan menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Upaya penguatan regulasi, termasuk kemungkinan larangan penggunaan vape, dipandang penting demi melindungi masyarakat dari risiko kesehatan sekaligus ancaman penyalahgunaan narkotika yang semakin beragam.

Jawaban THR ASN Cair Kapan? Ini Penjelasan Terbaru dari Menkeu

0

Pertanyaan “THR ASN Cair Kapan?” mulai ramai diperbincangkan seiring masuk bulan Ramadan 1447 Hijriah. Pemerintah akhirnya memberi sinyal awal terkait jadwal pencairan tunjangan hari raya bagi aparatur negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan penyaluran tunjangan hari raya (THR) 2026 untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri direncanakan berlangsung pada awal Ramadan.

Purbaya menyebut pencairan akan dimulai pada pekan pertama puasa. Meski belum merinci tanggal pasti, ia memastikan prosesnya tidak akan molor. Pernyataan tersebut sekaligus menjawab spekulasi publik mengenai THR ASN Cair Kapan? yang dalam beberapa pekan terakhir menjadi topik hangat di kalangan pegawai negeri dan aparat keamanan.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp55 triliun untuk pembayaran THR bagi ASN, TNI, dan Polri. Dana itu masuk dalam struktur belanja negara triwulan I 2026 yang totalnya diproyeksikan mencapai Rp809 triliun. Alokasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah menjaga daya beli masyarakat pada periode awal tahun.

Selain THR, pemerintah juga menganggarkan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatra Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp13 triliun. Seluruh belanja tersebut dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap stabil.

Pencairan Awal Ramadan untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

Menjawab pertanyaan THR ASN Cair Kapan?, Purbaya menegaskan targetnya adalah minggu pertama Ramadan. Waktu pencairan yang berdekatan dengan awal puasa dinilai strategis karena bertepatan dengan meningkatnya kebutuhan rumah tangga menjelang Idulfitri.

Pola konsumsi masyarakat biasanya meningkat signifikan pada periode Ramadan hingga Lebaran. Sektor ritel, transportasi, hingga pariwisata domestik kerap merasakan dampak langsung dari pencairan tunjangan hari raya. Pemerintah berharap momentum tersebut kembali menggerakkan perekonomian pada 2026.

Purbaya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 berada di kisaran 5,5 hingga 6 persen. Target tersebut dinilai realistis mengingat sejumlah faktor pendukung, seperti libur dan cuti bersama Imlek, Ramadan, Idulfitri, serta kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang mendorong mobilitas masyarakat.

Isu THR ASN Cair Kapan? tidak hanya menyangkut kepastian bagi aparatur negara, tetapi juga menjadi indikator penting bagi pelaku usaha. Kepastian waktu pencairan membantu sektor swasta mempersiapkan stok dan strategi penjualan menghadapi lonjakan permintaan.

Dengan penyaluran yang direncanakan tepat waktu, pemerintah berharap konsumsi rumah tangga tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Jawaban atas THR ASN Cair Kapan? kini semakin jelas: pencairan ditargetkan berlangsung pada awal Ramadan, memberi ruang bagi aparatur negara untuk mempersiapkan kebutuhan Lebaran sekaligus mendorong perputaran ekonomi di berbagai daerah.

Bisnis Laris Belum Tentu Sehat, Pelajari Cara Atur Cashflow Sebelum Terlambat

Banyak pemilik usaha pernah merasakan hal yang sama: penjualan ramai, order jalan terus, tapi saldo rekening tidak pernah benar-benar terasa lega. Akhir bulan datang, tagihan tetap menunggu, dan uang seperti selalu habis duluan. Jika situasi ini terjadi, masalahnya biasanya bukan pada omzet, melainkan pada cara atur cashflow. Bisnis bisa terlihat berkembang dari luar, namun di dalamnya keuangan sebenarnya sedang tidak sehat.

Kesalahan paling umum adalah menyamakan omzet dengan keuntungan. Omzet hanyalah total penjualan, bukan uang yang bisa dipakai bebas. Dari angka itu masih ada biaya bahan baku, gaji, operasional, ongkir, komisi marketplace, dan pengeluaran kecil yang sering tidak terasa.

Inilah kenapa banyak usaha merasa “laku keras” tapi tetap kesulitan membayar kewajiban. Uang masuk memang banyak, tetapi uang keluar tidak pernah benar-benar dikendalikan.

Sering terjadi pemilik usaha hanya mengecek saldo rekening sebagai indikator kondisi bisnis. Padahal saldo hanyalah hasil akhir, bukan alat kontrol. Tanpa sistem pencatatan, sulit mengetahui kebocoran terjadi di mana.

Contoh sederhana: diskon kecil, ongkir subsidi, atau kesalahan produksi mungkin terlihat sepele. Namun jika terjadi setiap hari, totalnya bisa besar. Tanpa cara atur cashflow yang jelas, bisnis berjalan seperti ember bocor yang terus diisi, tapi tidak pernah penuh.

Masalah lain yang sangat sering adalah mencampur uang usaha dan uang pribadi. Saat penjualan meningkat, pemilik usaha merasa penghasilan ikut meningkat, lalu mulai menarik uang tanpa perhitungan. Akhirnya bisnis kehilangan modal kerja.

Padahal dalam bisnis, yang paling penting bukan hanya untung, tetapi likuiditas. Bisnis bisa untung di laporan, tetapi tetap kolaps jika kehabisan uang tunai untuk beroperasi.

Mengapa Uang Bisnis Cepat Habis? Gimana Cara Atur Cashflow yang Benar?

Penyebab utamanya biasanya karena tidak ada pemisahan fungsi uang. Semua pemasukan masuk satu rekening, lalu dipakai untuk apa saja. Akibatnya, pemilik usaha tidak tahu mana uang modal, mana biaya operasional, dan mana keuntungan.

Dalam praktik cara atur cashflow, langkah awal justru sangat sederhana: pisahkan rekening. Minimal ada tiga pos dasar:

  1. rekening operasional

  2. rekening pembelian stok/modal

  3. rekening keuntungan pemilik

Dengan sistem ini, uang tidak lagi tercampur. Owner tidak akan tanpa sadar mengambil uang yang sebenarnya dibutuhkan untuk produksi minggu berikutnya.

Langkah berikutnya adalah menentukan gaji untuk diri sendiri. Banyak pemilik usaha tidak pernah menggaji dirinya. Mereka mengambil uang kapan saja dibutuhkan. Akibatnya pengeluaran pribadi menjadi tidak terkontrol dan bisnis menanggung bebannya.

Dengan menetapkan gaji tetap, kondisi keuangan menjadi lebih stabil. Bisnis tidak lagi menjadi dompet pribadi.

Hal penting lain adalah mengatur tempo pembayaran. Seringkali usaha kecil membeli bahan baku tunai, tetapi menjual produk dengan tempo atau sistem COD. Arus uang menjadi tertahan. Penjualan terlihat besar, tetapi kas kosong.

Solusinya bukan hanya menaikkan penjualan, melainkan mempercepat perputaran uang. Misalnya:

  • mempercepat penagihan

  • membatasi tempo pembayaran

  • mengatur stok agar tidak menumpuk

Di sinilah cara atur cashflow benar-benar berperan. Tujuannya bukan membuat bisnis terlihat besar, tetapi membuatnya stabil.

Banyak usaha gagal bukan karena tidak laku, tetapi karena kehabisan napas operasional. Mereka sebenarnya punya pelanggan, punya produk, tapi tidak punya uang cukup untuk menjalankan aktivitas harian.

Ketika cashflow sehat, tekanan bisnis langsung berkurang. Owner tidak lagi panik setiap akhir bulan, keputusan lebih rasional, dan rencana pengembangan lebih realistis.

Hindari Antrean Panjang, Tukar Uang Baru Lebaran Kini Harus Daftar Online

0

Menjelang Ramadan dan Idulfitri, kebutuhan Tukar Uang Baru kembali meningkat di berbagai daerah. Tradisi berbagi uang pecahan kecil saat Lebaran membuat masyarakat berburu uang layak edar, sehingga Bank Indonesia (BI) kembali mengoperasikan program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026 untuk mengatur distribusi sekaligus menjaga ketertiban layanan penukaran.

Program tahunan ini dirancang agar masyarakat dapat memperoleh uang rupiah pecahan baru secara resmi tanpa harus menghadapi antrean panjang maupun praktik percaloan. BI menyediakan dua jalur layanan utama, yakni melalui jaringan perbankan dan layanan kas keliling yang tersebar di berbagai titik strategis.

Agar proses Tukar Uang Baru berjalan tertib, BI mewajibkan pemesanan dilakukan secara daring melalui aplikasi PINTAR (Penukaran dan Tarik Uang Rupiah) di situs pintar.bi.go.id. Platform tersebut memungkinkan masyarakat menentukan lokasi, jadwal, serta nominal penukaran sebelum datang ke tempat layanan.

Sejak diperkenalkan pada 2022, sistem ini terbukti efektif mengurangi kerumunan di lokasi penukaran. Petugas hanya melayani masyarakat yang memiliki bukti pemesanan resmi berupa kode dan QR Code. Tanpa bukti tersebut, proses penukaran tidak dapat dilakukan di lapangan.

BI menilai mekanisme daring penting untuk pemerataan distribusi uang baru sekaligus menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain untuk memperoleh pecahan baru, layanan pada aplikasi tersebut juga dapat digunakan untuk menukarkan uang rupiah rusak atau cacat.

Kuota Uang dan Sebaran Layanan

Dalam program SERAMBI 2026, Bank Indonesia menyiapkan uang layak edar senilai Rp185,6 triliun. Sebagian besar, sekitar Rp177 triliun, dialokasikan untuk kebutuhan perbankan seperti pengisian ATM dan kas kantor cabang. Sementara itu, Rp8,6 triliun khusus disiapkan untuk kebutuhan masyarakat melalui layanan Tukar Uang Baru.

Setiap paket penukaran tahun ini dibatasi maksimal Rp5,3 juta per orang. BI juga membuka 2.883 titik layanan dengan total 8.755 kegiatan penukaran yang melibatkan kantor BI dan bank umum di seluruh Indonesia. Titik layanan meliputi kas keliling, kantor bank, hingga lokasi penukaran terpadu di area publik.

Kebijakan pembatasan dilakukan agar distribusi uang merata. Dengan sistem tersebut, lebih banyak masyarakat memiliki kesempatan memperoleh pecahan baru untuk kebutuhan Lebaran, terutama untuk tradisi berbagi kepada keluarga dan anak-anak.

Cara Pemesanan dan Tukar Uang Baru

Prosedur Tukar Uang Baru dimulai dengan mengakses situs pintar.bi.go.id. Setelah masuk ke halaman utama, pilih menu penukaran melalui kas keliling. Pengguna kemudian menentukan provinsi, lokasi layanan, serta jadwal yang masih tersedia.

Selanjutnya, pemohon wajib mengisi data identitas berupa NIK sesuai KTP, nama lengkap, nomor telepon, serta alamat email aktif. Setelah memilih nominal dan jenis pecahan, sistem akan menampilkan ringkasan pesanan untuk dikonfirmasi.

Apabila data telah benar, pemohon menekan tombol pemesanan dan mengunduh bukti reservasi yang berisi kode dan QR Code. Bukti tersebut harus dibawa saat datang ke lokasi penukaran sesuai jadwal yang dipilih.

Saat melakukan Tukar Uang Baru, masyarakat diwajibkan membawa KTP asli dan uang yang akan ditukarkan dalam kondisi rapi. Uang harus disusun searah, tidak dilipat, tidak direkatkan, serta tidak rusak berat. Satu NIK hanya berlaku satu kali pemesanan dalam satu periode.

BI berharap program ini tidak hanya memudahkan masyarakat memperoleh uang pecahan baru, tetapi juga menjaga kelancaran transaksi ekonomi selama Ramadan dan Idulfitri. Dengan pengaturan distribusi yang lebih terencana, kebutuhan uang tunai meningkat saat Lebaran dapat dipenuhi tanpa mengganggu stabilitas sistem pembayaran nasional.

Business Summit AS Buka Peluang Investasi Baru, Sektor Industri dan Pertanian Jadi Sorotan

0

Pemerintah Indonesia memanfaatkan Business Summit AS sebagai panggung diplomasi ekonomi dalam lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Washington D.C., Rabu (18/2/2026). Forum yang mempertemukan pejabat tinggi Indonesia dengan pelaku usaha Amerika Serikat itu menjadi salah satu agenda utama kunjungan kerja, sekaligus menandai upaya memperdalam hubungan perdagangan kedua negara.

Kegiatan yang dikenal sebagai US-Indonesia Business Summit 2026 tersebut digelar oleh U.S. Chamber of Commerce (USCC), US-ASEAN Business Council (USABC), dan U.S.-Indonesia Society (USINDO). Sejumlah pejabat kabinet turut mendampingi Presiden, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Rosan Roeslani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Duta Besar RI di Washington D.C.

Dalam forum Business Summit AS, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Amerika Serikat tengah mendorong kemitraan ekonomi yang lebih luas, terutama melalui penyelesaian perjanjian perdagangan timbal balik atau Agreement on Reciprocal Trade (ART). Menurutnya, kesepakatan tersebut penting untuk memperkuat kepastian usaha, memperlancar rantai pasok, serta memperluas akses pasar lintas Pasifik.

Ia menyampaikan bahwa stabilitas, prediktabilitas, dan kemampuan eksekusi kebijakan menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan investor. Dengan fondasi ekonomi yang dinilai kuat, pemerintah berharap arus investasi asing dapat meningkat seiring membaiknya kepastian regulasi.

Kunjungan kerja ke Amerika Serikat juga berkaitan dengan agenda internasional lainnya, termasuk pertemuan perdana Board of Peace. Namun, fokus pembahasan ekonomi tetap mendominasi, terutama pembahasan implementasi ART yang telah dirundingkan kedua negara.

Investasi, Teknologi, dan Rantai Pasok Jadi Fokus

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Amerika Serikat sebagai mitra strategis utama Indonesia dalam bidang perdagangan dan investasi. Melalui Business Summit AS, pemerintah berupaya mempererat kolaborasi sektor swasta, khususnya di bidang teknologi tinggi.

Area kerja sama yang disorot meliputi inovasi digital, kecerdasan buatan, semikonduktor, mineral kritis, penguatan rantai pasok global, hingga transisi energi. Pemerintah menilai sektor-sektor tersebut akan menentukan daya saing industri nasional dalam jangka panjang.

Airlangga menjelaskan, penyelesaian ART mencerminkan komitmen Indonesia untuk membuka akses pasar yang lebih luas serta menyederhanakan hambatan perdagangan. Kesepakatan itu juga diharapkan meningkatkan transparansi kebijakan dan memberikan kepastian hukum bagi investor.

Forum Business Summit AS juga mempertemukan pemerintah dengan pimpinan perusahaan besar Amerika Serikat yang telah lama beroperasi di Indonesia, seperti Freeport McMoRan, ExxonMobil, PepsiCo, Cargill, dan Caterpillar. Dialog berlangsung langsung antara pejabat pemerintah dan pelaku industri guna membahas peluang ekspansi bisnis serta kendala investasi.

Dalam pertemuan tersebut turut ditandatangani sejumlah nota kesepahaman (MoU) dengan potensi nilai sekitar 38,4 miliar dolar AS. Nilai tersebut mencakup kerja sama sektor pertanian sekitar 2,5 miliar dolar AS dan sektor industri mencapai 35,9 miliar dolar AS, termasuk proyek terkait semikonduktor dan material industri strategis.

Pemerintah menilai hasil Business Summit AS menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, terutama di tengah meningkatnya persaingan ekonomi internasional. Selain menarik investasi baru, kerja sama ini juga diarahkan untuk mempercepat hilirisasi industri dan memperluas transfer teknologi.

Persaingan Sehat dalam Bisnis: Kompetitor Bukan Musuh, Tapi Sumber Belajar

Banyak pelaku usaha langsung tegang saat melihat bisnis lain menjual produk yang mirip. Harga dibandingkan, konten diperhatikan, bahkan postingan mereka diam-diam dipantau setiap hari. Padahal dalam praktik bisnis modern, keberadaan kompetitor justru bisa menjadi aset belajar. Di sinilah konsep persaingan sehat mulai terasa penting. Kompetitor bukan selalu ancaman, seringkali mereka justru memberi arah bagaimana pasar sebenarnya bekerja.

Salah satu kesalahan awal pebisnis adalah ingin menjadi satu-satunya di pasar. Kedengarannya ideal, tapi kenyataannya pasar tanpa pesaing justru berbahaya. Jika tidak ada kompetitor, biasanya ada dua kemungkinan: pasarnya belum terbentuk, atau permintaannya kecil.

Keberadaan kompetitor sebenarnya menjadi validasi. Artinya ada permintaan nyata, ada pembeli, dan ada uang yang berputar. Banyak usaha baru gagal bukan karena terlalu banyak pesaing, melainkan karena tidak memahami perilaku pasar. Melalui persaingan sehat, pelaku usaha bisa membaca apa yang disukai pembeli tanpa harus menanggung semua biaya percobaan sendiri.

Perhatikan kebiasaan sederhana: pelanggan hampir selalu membandingkan sebelum membeli. Mereka membuka beberapa toko, mengecek review, melihat respon admin, lalu baru memutuskan. Itu artinya pelanggan memang membutuhkan pembanding. Tanpa kompetitor, pelanggan justru ragu.

Masalah muncul ketika pemilik usaha melihat pesaing hanya sebagai ancaman. Reaksinya biasanya dua: perang harga atau meniru total. Keduanya sering berujung buruk. Perang harga menggerus margin, sementara meniru membuat bisnis tidak punya identitas.

Padahal yang perlu dipelajari bukan produknya saja, melainkan strategi di baliknya.

Apa yang Bisa Dipelajari dari Kompetitor

Dalam persaingan sehat, kompetitor bisa dianggap seperti riset pasar yang berjalan setiap hari. Mereka sudah mencoba berbagai cara, dan hasilnya terlihat langsung.

Contohnya:

  • produk mana yang paling sering dipromosikan

  • jenis konten yang banyak interaksi

  • paket harga yang paling diminati

  • waktu posting paling efektif

  • keluhan pelanggan yang sering muncul

Dari sini pelaku usaha bisa belajar tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk eksperimen panjang.

Hal penting yang sering terlewat adalah membaca review pelanggan kompetitor. Di situlah informasi paling jujur berada. Bukan hanya pujian, tetapi juga kekurangan mereka. Keluhan pelanggan pesaing sering menjadi peluang terbesar.

Misalnya pelanggan mengeluh:

  • pengiriman lama

  • respon admin lambat

  • kemasan kurang rapi

Itu bukan sekadar kritik untuk mereka, tapi peluang diferensiasi. Bisnis bisa masuk dengan menawarkan solusi yang lebih baik.

Banyak usaha berkembang bukan karena produknya paling unik, melainkan karena pelayanannya paling nyaman.

Namun ada batasnya. Persaingan sehat berarti belajar, bukan menyalin. Meniru mentah-mentah justru membuat bisnis sulit dikenali. Yang dibutuhkan adalah adaptasi: memahami konsepnya lalu menyesuaikan dengan karakter usaha sendiri.

Selain itu, kompetitor juga membantu menentukan posisi harga. Tanpa pembanding, harga sering terlalu mahal atau terlalu murah. Dengan melihat pasar, owner bisa menempatkan produk pada level yang tepat: ekonomis, menengah, atau premium.

Menariknya, beberapa bisnis justru berkembang melalui kolaborasi. Toko berbeda bisa saling merekomendasikan jika produknya tidak saling tumpang tindih. Hal seperti ini sering terjadi di sektor jasa, kuliner, bahkan properti. Dari yang awalnya bersaing, akhirnya saling menguatkan.

Pada akhirnya, pasar tidak dimenangkan oleh yang paling cepat menyingkirkan pesaing, tetapi oleh yang paling memahami pembeli. Kompetitor membantu membentuk standar kualitas dan ekspektasi pelanggan. Tanpa itu, bisnis berjalan dalam tebakan.

Karena itu melihat pesaing dengan sudut pandang belajar jauh lebih produktif. Selama dijalankan dengan persaingan sehat, kehadiran mereka justru mempercepat perkembangan usaha. Kompetitor mungkin tetap pesaing, tetapi juga bisa menjadi sumber pengetahuan praktis yang tidak perlu dibayar.

Jelang Ramadhan, Pemkot Malang Antisipasi Peningkatan Konsumsi Beras hingga 25%

0

Pemerintah Kota Malang mulai memperkuat langkah pengendalian pangan menjelang Ramadhan 1447 Hijriah. Salah satu perhatian utama adalah peningkatan konsumsi beras yang diperkirakan naik cukup tajam saat memasuki bulan puasa. Pemerintah daerah menilai lonjakan permintaan ini perlu diantisipasi sejak awal agar harga tetap terkendali dan ketersediaan di pasar terjaga.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Elfiatur Roikhak, menjelaskan bahwa Gerakan Pangan Murah (GPM) kembali diintensifkan selama Ramadhan. Program tersebut difokuskan untuk memudahkan warga memperoleh bahan pokok dengan harga terjangkau, terutama beras yang menjadi kebutuhan utama rumah tangga.

Menurutnya, pola konsumsi masyarakat selama bulan puasa berbeda dibanding hari biasa. Aktivitas memasak untuk sahur dan berbuka membuat kebutuhan bahan pangan meningkat, ditambah tradisi masyarakat seperti megengan yang turut mendorong permintaan. Kondisi inilah yang memicu peningkatan konsumsi beras hingga diproyeksikan mencapai sekitar 25 persen lebih tinggi dari rata-rata harian.

Data Dispangtan menunjukkan kebutuhan beras warga Kota Malang mencapai sekitar 60 ribu ton per tahun. Dengan perhitungan tersebut, kebutuhan bulanan berada di kisaran 5.000 ton. Saat ini stok beras di pasar masih cukup besar, tercatat sekitar 75 ribu ton lebih, sehingga pemerintah menilai pasokan relatif aman.

Koordinasi juga dilakukan bersama Perum Bulog. Cadangan beras pemerintah yang tersedia di gudang Bulog mencapai sekitar 500 ton dan diperkirakan mampu menopang kebutuhan masyarakat selama berbulan-bulan. Pemerintah kota juga menjalin komunikasi dengan sejumlah daerah penghasil beras di Jawa Timur untuk menjaga kelancaran distribusi apabila permintaan meningkat drastis.

GPM Didorong Jaga Harga Tetap Stabil

Program GPM menjadi instrumen utama pemerintah daerah untuk meredam gejolak harga. Melalui kegiatan ini, beras dijual langsung ke masyarakat dengan harga mengacu pada ketentuan pusat. Pemerintah mengingatkan pedagang agar mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana ditetapkan Badan Pangan Nasional, yakni Rp13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp14.900 per kilogram untuk beras premium di wilayah Jawa.

Elfiatur menekankan bahwa pengawasan juga melibatkan pelaku usaha agar tidak terjadi penjualan di atas batas harga. Langkah ini penting karena peningkatan konsumsi beras biasanya memicu spekulasi harga di tingkat pengecer, terutama menjelang puncak Ramadhan hingga sepekan setelah Idulfitri.

Pemkot Malang berharap keberadaan GPM mampu menahan lonjakan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Pemerintah memperkirakan tren peningkatan konsumsi beras akan berlangsung sampai periode H+7 Lebaran, sehingga intervensi pasar harus dilakukan secara konsisten.

Dengan ketersediaan stok, dukungan Bulog, dan distribusi dari daerah sentra produksi, pemerintah optimistis kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Selain menjaga stabilitas harga, upaya tersebut juga diharapkan dapat memastikan peningkatan konsumsi beras tidak berujung pada kelangkaan komoditas di tingkat konsumen.

Usai Imlek, Tambahan Pasokan Cabai Rawit Diprediksi Tekan Harga di Pasaran

0

Harga cabai kembali menjadi sorotan setelah beberapa hari terakhir bergerak fluktuatif di sejumlah daerah, terutama Jakarta. Pemerintah pusat menilai kondisi ini berkaitan erat dengan kelancaran distribusi dan pasokan cabai rawit dari sentra produksi menuju wilayah konsumsi. Untuk merespons situasi tersebut, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar rapat koordinasi stabilisasi cabai secara daring pada Minggu (15/2/2026).

Rakor ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani cabai unggulan dari Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan, pedagang di DKI Jakarta, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan DKI Jakarta, hingga Satgas Pangan Polri.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan pengendalian harga cabai tidak bisa dilakukan secara parsial. Ia menekankan perlunya pengaturan dari hulu hingga hilir agar pasokan dari daerah panen dapat segera masuk ke pasar konsumsi besar.

Menurut Ketut, komoditas cabai sangat sensitif terhadap ketersediaan harian. Sedikit saja gangguan distribusi akan langsung memicu kenaikan harga di tingkat konsumen. Karena itu, koordinasi antardaerah harus dipercepat supaya produksi petani cepat terserap pasar, khususnya Jakarta sebagai wilayah dengan permintaan tinggi.

Ia menambahkan pemerintah tetap memberikan ruang keuntungan yang wajar bagi petani. Namun harga di tingkat produsen maupun konsumen harus tetap terkendali. Apabila terjadi lonjakan berlebihan, intervensi stabilisasi akan dilakukan agar keseimbangan antara petani dan pembeli tetap terjaga.

Berdasarkan data Panel Harga Pangan per 14 Februari 2026, rata-rata harga cabai rawit merah di tingkat produsen nasional mencapai sekitar Rp56.383 per kilogram. Di sisi konsumen, harga berada di kisaran Rp73.339 per kilogram. Selisih harga antarwilayah dinilai cukup lebar sehingga menjadi fokus penanganan distribusi.

Distribusi dipercepat dari sentra produksi

Ketut menegaskan pemerintah tidak ingin menunggu sampai beberapa minggu ke depan untuk menstabilkan pasar. Penyaluran dari daerah penghasil harus segera dijalankan, terutama melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).

Melalui skema ini, pasokan cabai rawit dari Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat akan diarahkan langsung ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta. Upaya tersebut diharapkan menekan biaya logistik sekaligus menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Ketua Champion Petani Cabai Lombok Timur, Subhan, menyambut langkah tersebut. Ia menilai dukungan distribusi sangat penting agar produk petani terserap optimal dan harga tidak anjlok di tingkat kebun.

Menurutnya, keberlanjutan produksi sangat bergantung pada kepastian pasar. Dengan distribusi yang difasilitasi pemerintah, pasokan cabai rawit tetap mengalir dan fluktuasi harga dapat ditekan.

Sementara itu, Suyono dari Asosiasi Petani Cabai Indonesia (APCI) mengungkapkan permintaan cabai meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan konsumsi dipicu perayaan Imlek dan mendekati Ramadan.

Ia memperkirakan setelah periode tersebut, harga akan turun bertahap karena sejumlah daerah di Jawa Timur segera memasuki masa panen, seperti Kediri, Blitar, Mojokerto, dan Banyuwangi. Meski demikian, curah hujan tinggi masih menjadi kendala karena memperlambat proses panen.

Pedagang siap serap pasokan Cabai Rawit

Dari sisi pasar, pedagang Pasar Induk Kramat Jati, Guntur, memastikan kesiapan menyerap kiriman dari berbagai daerah. Menurutnya, tambahan suplai dari luar Jawa, termasuk Sulawesi Selatan, akan memperkuat ketersediaan komoditas di pasar utama ibu kota.

Ia optimistis bertambahnya pasokan cabai rawit dalam beberapa hari ke depan akan membantu menurunkan harga secara alami. Ketika pasokan stabil dan distribusi lancar, gejolak harga biasanya mereda tanpa perlu intervensi besar.

Pemerintah berharap koordinasi lintas daerah dan lembaga dapat menjaga keseimbangan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan alur distribusi yang lebih cepat, lonjakan harga cabai di tingkat konsumen dapat dicegah sekaligus memastikan petani tetap memperoleh pendapatan layak.