Fenomena motor mogok massal di sejumlah wilayah Jawa Timur membuat pemerintah turun tangan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan telah mengirim tim khusus untuk memverifikasi laporan masyarakat yang mengeluhkan mesin motor mereka mendadak brebet atau mati setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite.
“Saya sudah turunkan tim untuk mengecek langsung di lapangan. Nanti sore saya harap sudah dapat laporan hasil awalnya,” ujar Bahlil saat ditemui di Minahasa, Sulawesi Utara, Rabu (29/10).
Tim investigasi tersebut berasal dari Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), yang kini tengah menelusuri kemungkinan adanya masalah pada distribusi atau kualitas bahan bakar. “Lemigas sedang melakukan verifikasi fakta di lapangan, saya minta laporan secepatnya agar publik mendapat penjelasan yang pasti,” tambahnya.
Warga Jawa Timur Keluhkan BBM Pertalite
Selama sepekan terakhir, keluhan serupa muncul di berbagai daerah seperti Bojonegoro, Tuban, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Banyak pengguna motor mengaku kendaraan mereka tiba-tiba brebet, tersendat, hingga mogok tak lama setelah mengisi bahan bakar di SPBU tertentu. Fenomena motor mogok massal ini memicu kekhawatiran publik terkait mutu Pertalite serta efektivitas pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Pertamina pun bergerak cepat dengan menurunkan tim investigasi dan membuka posko pengaduan masyarakat. Selain itu, pengambilan sampel BBM di sejumlah SPBU dilakukan untuk memastikan apakah terdapat kontaminasi atau penurunan kualitas bahan bakar.
Beberapa pengamat otomotif menduga penyebabnya bisa berkaitan dengan kadar oktan yang tidak sesuai standar atau adanya campuran air dalam tangki bahan bakar. Namun hingga kini, belum ada hasil uji laboratorium resmi yang menyimpulkan adanya anomali pada Pertalite.
DPR Desak Pertamina Bertindak Transparan
Menanggapi fenomena motor mogok massal tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid meminta Pertamina Patra Niaga untuk memperkuat sistem pengawasan dan memastikan mutu bahan bakar tetap terjaga. Ia juga menekankan pentingnya transparansi informasi kepada publik agar kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina tidak menurun.
“Fenomena ini bukan hanya soal teknis kendaraan, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap energi nasional. Pertamina harus membuka hasil laboratorium secara transparan dan mengambil tindakan cepat di lapangan,” tegas Nurdin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/10).
Nurdin juga meminta agar pemerintah memperketat kontrol distribusi BBM bersubsidi agar kejadian serupa tidak meluas. Menurutnya, keterbukaan data dan koordinasi lintas lembaga menjadi kunci dalam menjaga kualitas dan keandalan bahan bakar nasional.
