Jumat, November 6, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 50

Tekanan Global Meningkat, Industri Manufaktur Jadi Andalan Penopang Ekonomi

jessica hart
-
0
Tekanan Global Meningkat, Industri Manufaktur Jadi Andalan Penopang Ekonomi

Di tengah tekanan global yang semakin kompleks, pemerintah menegaskan bahwa Industri Manufaktur Jadi Andalan dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketidakpastian akibat konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, hingga fluktuasi harga komoditas mendorong pemerintah mengambil langkah strategis agar sektor industri tetap mampu bertahan dan berkembang.

Pemerintah melihat sektor industri pengolahan, khususnya manufaktur, sebagai tulang punggung perekonomian. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan ekspor membuat posisi sektor ini semakin krusial. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan industri pengolahan pada 2025 mencapai 5,30 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,11 persen. Capaian tersebut memperkuat keyakinan bahwa Industri Manufaktur Jadi Andalan dalam memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menilai dinamika global saat ini tidak bisa dianggap ringan. Konflik yang terjadi di berbagai kawasan dunia membawa dampak berantai terhadap sektor ekonomi, termasuk industri dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk sigap dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan.

Menurutnya, sektor manufaktur menjadi salah satu yang paling rentan terhadap gangguan eksternal, terutama terkait pasokan bahan baku dan distribusi. Kenaikan biaya produksi serta hambatan logistik dapat menekan kinerja industri jika tidak diantisipasi dengan baik. Dalam konteks ini, pemerintah kembali menegaskan bahwa Industri Manufaktur Jadi Andalan harus diperkuat melalui kebijakan yang terarah dan terintegrasi.

Pemerintah Percepat Kebijakan untuk Jaga Kinerja Industri

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Satgas ini bertugas mempercepat implementasi kebijakan serta mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi pelaku usaha dan investor.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan ekosistem industri tetap berjalan optimal di tengah tekanan global. Dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah berharap berbagai persoalan di sektor industri dapat diselesaikan lebih cepat dan tepat sasaran. Upaya ini sekaligus memperkuat posisi bahwa Industri Manufaktur Jadi Andalan dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah kebijakan pendukung, seperti kemudahan akses bahan baku dan penyesuaian regulasi impor. Kebijakan ini bertujuan menjaga kelangsungan produksi industri agar tidak terganggu oleh keterbatasan pasokan. Pemerintah juga terus memantau sektor-sektor yang paling terdampak untuk memastikan respons kebijakan dapat dilakukan secara cepat.

Di sisi lain, stabilitas ekonomi makro tetap menjadi perhatian utama. Pemerintah berupaya menjaga inflasi, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat agar tetap terkendali. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter terus diperkuat guna menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Promo Beli 1 Gratis 1 Ramai Pembeli, Tapi Apakah Promo Menguntungkan Bisnis?

Bintang Putra
-
0
Promo Beli 1 Gratis 1 Ramai Pembeli, Tapi Apakah Promo Menguntungkan Bisnis?

Banyak pelaku usaha pernah tergoda menjalankan promo “beli 1 gratis 1”. Terlihat simpel, menarik, dan cepat mendatangkan pembeli. Tapi di balik itu, muncul pertanyaan penting: apakah promo menguntungkan bisnis atau justru diam-diam menggerus profit?

Faktanya, strategi ini memang punya daya tarik besar. Data menunjukkan sekitar 93% konsumen pernah menggunakan promo Buy 1 Get 1, bahkan hampir setengahnya rela pindah brand hanya demi promo seperti ini . Artinya, dari sisi traffic dan penjualan, promo ini jelas powerful.

Namun, di sisi lain, banyak bisnis yang justru kelelahan karena terlalu sering menjalankannya. Penjualan naik, tapi margin tipis, bahkan tidak terasa untung. Di sinilah penting memahami: apakah promo menguntungkan bisnis dalam jangka panjang, atau hanya sekadar ramai di awal.

Tidak sedikit pelaku usaha yang baru sadar setelah beberapa kali mencoba. Omzet memang naik, tapi stok cepat habis, biaya produksi naik, dan cash flow jadi tidak stabil.

Kapan Promo Beli 1 Gratis 1 Bisa Menguntungkan?

Promo ini sebenarnya bukan strategi yang salah. Bahkan dalam banyak kasus, bisa sangat efektif jika digunakan di waktu yang tepat.

Pertama, saat ingin meningkatkan awareness atau mengenalkan produk baru. Promo ini bisa jadi “trigger” agar orang mencoba produk tanpa banyak berpikir. Dalam studi pemasaran, promo Buy 1 Get 1 terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen . Artinya, strategi ini memang kuat untuk menarik minat awal.

Kedua, saat ingin menghabiskan stok. Produk yang mendekati masa expired atau stok lama bisa diputar lebih cepat dengan promo ini. Daripada tidak terjual sama sekali, lebih baik tetap menghasilkan cash flow.

Ketiga, saat margin masih aman. Ini poin penting yang sering dilewatkan. Promo seperti ini hanya menguntungkan jika harga jual masih menyisakan margin yang cukup, bahkan setelah “gratis 1”. Biasanya ini terjadi pada produk dengan markup tinggi.

Keempat, untuk meningkatkan volume penjualan dalam waktu singkat. Misalnya saat campaign tertentu, momen ramai, atau target bulanan yang belum tercapai.

Dalam kondisi seperti ini, jawaban dari apakah promo menguntungkan bisnis cenderung “iya”, karena ada tujuan jelas dan perhitungan yang matang.

Kapan Promo Justru Bikin Bisnis Lelah?

Masalah mulai muncul ketika promo dijalankan tanpa strategi. Banyak bisnis hanya ikut tren, tanpa benar-benar menghitung dampaknya.

Salah satu kesalahan paling umum adalah terlalu sering menggunakan promo. Konsumen jadi terbiasa, bahkan menunggu promo sebelum membeli. Akibatnya, harga normal jadi kurang menarik.

Selain itu, margin yang terlalu tipis bisa jadi jebakan. Secara kasat mata, penjualan naik. Tapi setelah dihitung, keuntungan hampir tidak ada. Dalam beberapa kasus, bahkan bisa rugi jika biaya operasional ikut membengkak.

Belum lagi soal beban operasional. Lonjakan pesanan saat promo sering kali membuat tim kewalahan. Produksi dikejar, kualitas menurun, dan pelayanan jadi tidak maksimal.

Ada juga risiko positioning brand. Jika terlalu sering memberi “gratisan”, produk bisa dianggap murah atau kurang bernilai. Ini berbahaya terutama untuk bisnis yang ingin membangun citra premium.

Bahkan beberapa analisis menyebutkan bahwa promo seperti Buy 1 Get 1 tidak selalu menguntungkan jika tidak disesuaikan dengan strategi harga dan perilaku konsumen .

Di titik ini, jawaban dari apakah promo menguntungkan bisnis bisa berubah jadi “tidak”, terutama jika dilakukan tanpa perhitungan.

Promo Itu Alat, Bukan Strategi Utama

Banyak bisnis terjebak menjadikan promo sebagai senjata utama. Padahal, promo hanyalah alat bantu, bukan fondasi bisnis.

Yang lebih penting adalah produk yang memang dibutuhkan pasar, harga yang sehat, dan sistem operasional yang efisien. Promo hanya mempercepat hasil, bukan menciptakan hasil dari nol.

Pendekatan yang lebih aman adalah menggunakan promo secara terbatas dan terukur. Misalnya hanya di momen tertentu, atau untuk tujuan spesifik seperti akuisisi pelanggan baru.

Selain itu, penting juga mengevaluasi setiap campaign. Berapa kenaikan penjualan? Berapa margin yang tersisa? Apakah pelanggan kembali membeli tanpa promo?

Respons GOTO soal Potongan Tarif Ojol, Siap Kaji Dampak Perpres Baru

Firman Rangga
-
0
Respons GOTO soal Potongan Tarif Ojol, Siap Kaji Dampak Perpres Baru

Kebijakan baru terkait potongan tarif ojol menjadi sorotan setelah pemerintah resmi menetapkan batas maksimal potongan bagi perusahaan aplikasi. Aturan ini diyakini akan membawa perubahan signifikan terhadap skema pendapatan para pengemudi ojek online di Indonesia.

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) menyatakan akan mengikuti ketentuan tersebut usai Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026. Regulasi ini mengatur bahwa potongan tarif ojol yang diambil oleh aplikator tidak boleh melebihi delapan persen dari total pendapatan pengemudi.

Direktur Utama GOTO Hans Patuwo menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen untuk mematuhi seluruh regulasi yang ditetapkan pemerintah. Ia menyebut pihaknya tengah mempelajari secara mendalam isi kebijakan tersebut, termasuk implikasi operasional yang mungkin timbul dari penerapan aturan baru terkait potongan tarif ojol.

Menurut Hans, proses penyesuaian akan dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem bisnis, baik bagi mitra pengemudi maupun pelanggan. Selain itu, perusahaan juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya agar implementasi kebijakan berjalan efektif.

Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo saat menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Monumen Nasional, Jakarta. Dalam pidatonya, Presiden merespons aspirasi para pekerja, termasuk pengemudi ojek online, yang selama ini mengeluhkan besarnya potongan tarif ojol yang dinilai memberatkan.

Pemerintah Tekan Potongan, Perlindungan Driver Diperkuat

Dalam dialog terbuka bersama massa buruh, Presiden sempat menyinggung usulan penurunan potongan hingga 10 persen. Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut masih terlalu tinggi. Pemerintah justru mendorong agar potongan tarif ojol berada di bawah 10 persen, dengan batas maksimal yang kini ditetapkan sebesar delapan persen.

Presiden menilai pengemudi ojek online memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan ekonomi digital. Karena itu, kesejahteraan mereka perlu mendapat perhatian serius. Ia juga menekankan bahwa kerja keras para pengemudi di lapangan harus sebanding dengan pendapatan yang diterima.

Selain mengatur pembagian pendapatan, Perpres Nomor 27 Tahun 2026 juga mencakup aspek perlindungan sosial bagi para driver. Pemerintah memastikan bahwa pengemudi ojek online akan mendapatkan jaminan kecelakaan kerja serta akses terhadap layanan kesehatan melalui program BPJS.

Dalam skema terbaru, porsi pendapatan pengemudi ditingkatkan menjadi minimal 92 persen, jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki keseimbangan antara perusahaan aplikator dan mitra pengemudi dalam ekosistem digital.

Presiden juga memberikan peringatan tegas kepada perusahaan aplikasi agar mematuhi aturan tersebut. Ia menegaskan bahwa perusahaan yang tidak bersedia mengikuti kebijakan terkait potongan tarif ojol tidak perlu melanjutkan operasinya di Indonesia.

Hadapi Ancaman PHK, Prabowo Luncurkan Satgas Mitigasi PHK Nasional

jessica hart
-
0
Hadapi Ancaman PHK, Prabowo Luncurkan Satgas Mitigasi PHK Nasional

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menghadapi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja dengan menghadirkan langkah konkret melalui kebijakan baru. Salah satu upaya tersebut diwujudkan lewat pembentukan satuan tugas khusus yang berfokus pada Mitigasi PHK, sebagai bagian dari strategi perlindungan tenaga kerja di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 10 Tahun 2026 resmi diterbitkan untuk membentuk Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja. Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam mengantisipasi risiko kehilangan pekerjaan yang dapat berdampak luas terhadap stabilitas sosial dan ekonomi.

Dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Presiden menegaskan bahwa negara tidak akan tinggal diam menghadapi ancaman PHK. Ia memastikan bahwa langkah Mitigasi PHK akan dijalankan secara aktif untuk melindungi para pekerja dari dampak krisis maupun tekanan industri.

Presiden juga menekankan bahwa negara memiliki kapasitas untuk turun tangan apabila terjadi kondisi darurat di sektor usaha. Dalam situasi di mana perusahaan tidak lagi mampu bertahan, pemerintah disebut siap mengambil langkah strategis demi menjaga keberlangsungan lapangan kerja. Pendekatan ini menjadi bagian dari kerangka besar Mitigasi PHK yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif.

Satgas Dibentuk, Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja

Selain pembentukan satgas, pemerintah juga mengandalkan penguatan perlindungan sosial sebagai bantalan ekonomi masyarakat. Tahun ini, alokasi anggaran perlindungan sosial disebut mencapai Rp500 triliun, yang ditujukan untuk membantu kelompok berpenghasilan rendah tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi. Kebijakan ini dinilai saling melengkapi dengan program Mitigasi PHK, karena tidak hanya menjaga pekerja tetap bekerja, tetapi juga melindungi mereka jika kehilangan penghasilan.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden mengingatkan jajaran menteri untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat. Ia menegaskan bahwa parameter utama dalam perumusan kebijakan adalah dampaknya terhadap masyarakat kecil, termasuk para pekerja yang rentan terdampak PHK.

Pendekatan ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada perlindungan sosial dan stabilitas tenaga kerja. Pembentukan Satgas Mitigasi PHK dinilai sebagai langkah strategis untuk mempercepat respons pemerintah terhadap potensi gejolak ketenagakerjaan, sekaligus memastikan koordinasi lintas sektor berjalan lebih efektif.

Inflasi dan Ketidakpastian Global Tekan Dunia, Indonesia Jaga Momentum Ekonomi

Firman Rangga
-
0
Inflasi dan Ketidakpastian Global Tekan Dunia, Indonesia Jaga Momentum Ekonomi

Tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Global diperkirakan masih membayangi perekonomian dunia sepanjang 2026. Kondisi ini dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah, yang berdampak langsung pada volatilitas harga komoditas serta gangguan rantai pasok internasional.

Meski demikian, Indonesia dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah situasi yang tidak menentu tersebut. Pemerintah mencatat probabilitas resesi nasional masih berada di bawah 5 persen pada April 2026, angka yang relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada, maupun Jepang. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Global belum sepenuhnya menggerus ketahanan ekonomi domestik.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk menghadapi dinamika global yang terus berkembang. Langkah-langkah tersebut dirancang secara hati-hati guna menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus memastikan pertumbuhan tetap terjaga di tengah tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Global.

Strategi Pemerintah Menjaga Stabilitas Ekonomi

Dalam upaya meredam dampak eksternal, pemerintah mengandalkan kombinasi kebijakan fiskal dan reformasi struktural. Sejumlah insentif telah digulirkan, termasuk pembebasan bea masuk untuk bahan baku strategis seperti LPG dan plastik, guna menjaga kelangsungan industri nasional.

Selain itu, deregulasi dan percepatan proses perizinan juga terus didorong untuk memperkuat iklim investasi. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjaga arus investasi tetap stabil meski tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Global meningkat.

Tidak hanya itu, pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui stabilisasi harga energi dan penguatan program perlindungan sosial. Berbagai stimulus ekonomi disiapkan untuk memastikan konsumsi domestik tetap menjadi penopang utama pertumbuhan.

Satgas Khusus dan Respons Cepat Pemerintah

Sebagai langkah strategis, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3-MPPE). Satgas ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga untuk merespons dinamika global secara cepat dan terkoordinasi.

Melalui mekanisme ini, setiap kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mempertimbangkan risiko jangka panjang. Keputusan strategis dilakukan secara kolektif untuk memastikan kepentingan nasional tetap menjadi prioritas utama di tengah tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Global.

Menurut Susiwijono, keberadaan satgas tersebut memungkinkan pemerintah bergerak lebih adaptif dalam menghadapi perubahan situasi global yang sangat dinamis. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Cek Bansos Terbaru 2026 via Aplikasi dan Website, Ini Panduannya!

jessica hart
-
0
Cek Bansos Terbaru 2026 via Aplikasi dan Website, Ini Panduannya!

Pemerintah mendorong masyarakat untuk aktif melakukan Cek Bansos Terbaru 2026 seiring pembaruan data penerima bantuan sosial yang tengah dilakukan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran melalui sistem yang lebih terintegrasi dan transparan.

Kementerian Sosial melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai melakukan pemutakhiran data penerima bansos sebagai dasar kebijakan tahun 2026. Pembaruan ini mengacu pada integrasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang dirancang untuk memperbaiki akurasi data sekaligus mengurangi potensi kesalahan penyaluran.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak dalam pengelolaan bantuan sosial. Menurutnya, sistem baru ini akan mempercepat proses validasi data serta meningkatkan transparansi, sehingga masyarakat dapat lebih mudah melakukan Cek Bansos Terbaru 2026 secara mandiri.

Pemerintah menargetkan sistem berbasis DTSEN mulai digunakan secara penuh pada triwulan IV 2026, atau paling lambat awal 2027. Dengan sistem ini, masyarakat akan dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan dalam bentuk desil, yang menjadi acuan utama dalam penentuan penerima bantuan.

Sistem DTSEN dan Prioritas Penerima

Dalam skema DTSEN, kelompok masyarakat dibagi ke dalam beberapa kategori. Desil 1 hingga 4 menjadi prioritas utama penerima bantuan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan. Sementara itu, desil 5 masih memiliki peluang untuk menerima bantuan tertentu, seperti bantuan iuran jaminan kesehatan.

Melalui sistem ini, proses Cek Bansos Terbaru 2026 menjadi lebih terstruktur karena data yang digunakan telah melalui proses integrasi lintas sektor. Pemerintah berharap mekanisme ini dapat meminimalkan data ganda serta memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

Cara Mudah Cek Bansos Terbaru 2026

Masyarakat kini memiliki beberapa opsi untuk melakukan Cek Bansos Terbaru 2026 dengan lebih praktis. Salah satu cara yang paling umum adalah melalui situs resmi Kemensos. Pengguna cukup memasukkan data wilayah dan nama sesuai KTP, kemudian sistem akan menampilkan status penerima dalam hitungan detik.

Selain itu, pengecekan juga dapat dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan memasukkan 16 digit NIK dan kode verifikasi, masyarakat bisa langsung mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak.

Bagi yang lebih nyaman menggunakan perangkat mobile, Kemensos juga menyediakan aplikasi resmi “Cek Bansos” yang dapat diunduh melalui Google Play Store. Setelah melakukan registrasi menggunakan data KTP dan Kartu Keluarga, pengguna dapat mengakses berbagai layanan, termasuk informasi status bantuan.

Proses registrasi di aplikasi ini mencakup verifikasi identitas, seperti unggah foto KTP dan swafoto. Setelah akun aktif, pengguna dapat langsung memanfaatkan fitur pencarian untuk melakukan Cek Bansos Terbaru 2026 kapan saja.

Dengan sistem yang semakin digital, pemerintah berharap masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi terkait bantuan sosial. Di sisi lain, transparansi data juga diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program bansos.

Ibu Rumah Tangga Bisa Cuan dari Rumah, Ini Peluang Usaha Frozen Food!

Bintang Putra
-
0
Ibu Rumah Tangga Bisa Cuan dari Rumah, Ini Peluang Usaha Frozen Food!

Usaha Frozen Food makin sering dilirik, terutama oleh ibu rumah tangga yang ingin punya penghasilan tanpa harus keluar rumah. Menariknya, Usaha Frozen Food bukan sekadar tren sesaat. Ada data yang menunjukkan bahwa pasar makanan beku di Indonesia terus tumbuh signifikan, bahkan nilainya diperkirakan bisa menembus ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun terakhir.

Ini artinya, peluangnya bukan kecil. Bahkan bisa dibilang salah satu jenis usaha rumahan yang paling realistis dijalankan saat ini.

Banyak yang memulai dari dapur sendiri, dengan peralatan sederhana. Dari yang awalnya cuma reseller, lama-lama berkembang jadi produksi sendiri. Ada juga yang memulai dari satu produk, seperti nugget homemade atau dimsum, lalu berkembang jadi berbagai varian.

Yang menarik, bisnis ini fleksibel. Bisa dikerjakan sambil mengurus rumah, tanpa harus punya toko fisik besar. Bahkan pemasaran pun bisa dilakukan lewat WhatsApp, Instagram, atau marketplace.

Kenapa Usaha Frozen Food Cocok untuk Ibu Rumah Tangga?

Salah satu alasan kuat kenapa Usaha Frozen Food cocok dijalankan dari rumah adalah karena permintaannya stabil, bahkan cenderung meningkat. Gaya hidup sekarang menuntut segala sesuatu serba praktis. Banyak keluarga butuh makanan yang tinggal goreng atau kukus tanpa ribet.

Menurut data industri, permintaan frozen food di Indonesia bahkan meningkat sekitar 35% dalam dua tahun terakhir.
Lonjakan ini bukan kebetulan. Perubahan pola konsumsi pasca pandemi membuat orang lebih memilih makanan praktis tapi tetap aman dan terjangkau.

Selain itu, modal awalnya relatif fleksibel. Peralatan utama biasanya hanya freezer, alat masak, dan kemasan seperti vacuum sealer.
Artinya, bisnis ini bisa dimulai dari skala kecil dulu, tanpa tekanan modal besar.

Dari sisi operasional juga cukup ramah untuk ibu rumah tangga. Produksi bisa disesuaikan dengan waktu luang. Misalnya, produksi di pagi hari, lalu jualan online di siang atau malam hari.

Produk Apa Saja yang Bisa Dijual dalam Usaha Frozen Food bagi Ibu Rumah Tangga?

Dalam praktiknya, pilihan produk di Usaha Frozen Food cukup luas. Beberapa yang paling sering dijalankan antara lain:

  • Nugget homemade (ayam, tahu, tempe)
  • Dimsum dan siomay
  • Bakso frozen
  • Risol dan pastel frozen
  • Ayam ungkep siap goreng
  • Dessert frozen seperti donat atau brownies beku

Strateginya sederhana: mulai dari produk yang paling dikuasai dulu. Tidak perlu langsung banyak varian. Justru lebih baik fokus di satu produk, tapi kualitasnya konsisten.

Menariknya, banyak pelaku usaha rumahan sukses karena punya “ciri khas”. Misalnya tanpa pengawet, homemade, atau resep keluarga. Hal-hal seperti ini justru jadi nilai jual yang kuat di pasar.

Tantangan yang Perlu Diperhatikan

Walaupun terlihat menjanjikan, tetap ada hal penting yang tidak boleh diabaikan. Salah satunya adalah soal izin dan keamanan produk. Banyak kasus UMKM frozen food bermasalah karena belum memiliki izin edar yang sesuai.

Selain itu, penyimpanan juga jadi kunci. Frozen food sangat bergantung pada kualitas rantai dingin (cold chain). Kalau penyimpanan tidak stabil, kualitas produk bisa turun.

Hal lain yang sering jadi tantangan adalah konsistensi rasa dan produksi. Di awal mungkin mudah, tapi saat permintaan naik, banyak yang kewalahan menjaga kualitas.

Yang sering jadi penghambat sebenarnya bukan modal, tapi keraguan untuk memulai. Padahal, banyak contoh menunjukkan bahwa Usaha Frozen Food bisa dimulai dari skala kecil, bahkan dari dapur rumah sendiri.

Dengan pasar yang terus tumbuh dan kebutuhan yang nyata, bisnis ini punya peluang jangka panjang.

Dugaan Pelanggaran Penagihan, Pinjol Indosaku Dipanggil OJK!

Firman Rangga
-
0
Dugaan Pelanggaran Penagihan, Pinjol Indosaku Dipanggil OJK!

Kasus dugaan pelanggaran penagihan oleh layanan pinjaman online kembali menjadi sorotan setelah Pinjol Indosaku dipanggil oleh otoritas terkait. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil langkah tegas dengan meminta klarifikasi dari penyelenggara fintech tersebut menyusul laporan praktik penagihan yang dinilai meresahkan masyarakat di Semarang.

Pemanggilan terhadap Pinjol Indosaku, yang dikelola oleh PT Indosaku Digital Teknologi, dilakukan bersama dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Langkah ini merupakan respons atas dugaan tindakan oknum penagih utang yang dinilai melanggar etika serta aturan perlindungan konsumen.

Dalam pertemuan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan tidak mentoleransi praktik penagihan yang bersifat intimidatif atau merendahkan. OJK meminta penjelasan menyeluruh terkait dugaan keterlibatan pihak ketiga dalam kasus yang mencuat tersebut, termasuk hubungan kerja sama antara perusahaan dengan agen penagihan.

Evaluasi dan Potensi Sanksi

Sebagai tindak lanjut, OJK menyatakan akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap operasional Pinjol Indosaku. Jika ditemukan pelanggaran, regulator tidak akan ragu menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, AFPI juga diminta melakukan penelusuran internal melalui komite etik untuk menindak pihak ketiga yang terlibat, termasuk kemungkinan pemberian sanksi blacklist.

OJK menekankan bahwa tanggung jawab atas tindakan penagihan tidak hanya berada pada individu debt collector, tetapi juga pada perusahaan yang menunjuk mereka. Karena itu, Pinjol Indosaku diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penagihan, termasuk mekanisme pengawasan terhadap mitra eksternal.

Regulator juga mengingatkan bahwa seluruh proses penagihan wajib dilakukan secara profesional dan menjunjung tinggi etika. Praktik yang mengandung unsur ancaman, intimidasi, atau mempermalukan debitur secara publik dinilai bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dibenarkan.

Perlindungan Konsumen Jadi Prioritas

Ketentuan mengenai tata cara penagihan telah diatur dalam regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Dalam aturan tersebut, pelaku usaha diwajibkan memastikan aktivitas penagihan tidak menimbulkan dampak sosial negatif.

Kasus yang menyeret Pinjol Indosaku ini kembali menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap industri fintech lending yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Di satu sisi, layanan ini memberikan akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat. Namun di sisi lain, praktik penagihan yang tidak sesuai aturan berpotensi menimbulkan keresahan.

OJK memastikan akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk menangani kasus ini secara transparan dan tegas. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, langkah penegakan hukum akan dilakukan, termasuk sanksi administratif hingga tindakan pengawasan lanjutan.

Dengan adanya kasus ini, diharapkan seluruh penyelenggara fintech, termasuk Pinjol Indosaku, dapat memperkuat sistem tata kelola dan memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai regulasi.

UEA Keluar dari OPEC, Guncang Stabilitas Pasar Energi Global

jessica hart
-
0
UEA Keluar dari OPEC, Guncang Stabilitas Pasar Energi Global

Keputusan besar datang dari kawasan Timur Tengah setelah UEA keluar dari OPEC dan aliansi OPEC+ demi memprioritaskan kepentingan nasional. Langkah ini dinilai berpotensi mengguncang stabilitas pasar energi global, terutama di tengah konflik geopolitik yang masih memanas.

Pemerintah Uni Emirat Arab menyatakan bahwa keputusan UEA keluar dari OPEC akan mulai berlaku pada 1 Mei 2026. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan melalui media pemerintah, langkah tersebut disebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk menyesuaikan arah kebijakan energi nasional dengan dinamika global yang terus berubah.

Otoritas UEA menegaskan bahwa selama menjadi anggota, negara tersebut telah berkontribusi signifikan terhadap stabilitas organisasi. Namun, kini fokus utama diarahkan pada kepentingan domestik, termasuk pengelolaan sumber daya energi secara lebih mandiri. Dengan demikian, keputusan UEA keluar dari OPEC bukan sekadar respons jangka pendek, melainkan bagian dari transformasi kebijakan energi yang lebih luas.

Dampak ke OPEC dan Stabilitas Energi Global

Keluarnya UEA dari organisasi OPEC dipandang sebagai pukulan serius bagi kartel minyak dunia. Selama ini, OPEC dikenal berupaya menjaga solidaritas di antara anggotanya, meskipun kerap diwarnai perbedaan kepentingan terkait kuota produksi dan strategi harga.

Dengan UEA keluar dari OPEC, kekuatan kolektif organisasi tersebut berpotensi melemah, terutama karena UEA merupakan salah satu produsen minyak utama di kawasan Teluk. Kondisi ini semakin kompleks lantaran terjadi bersamaan dengan ketegangan geopolitik di kawasan, termasuk konflik yang melibatkan Iran dan sekutunya.

Menteri Energi UEA, Suhail Mohamed al-Mazrouei, menjelaskan bahwa keputusan ini telah melalui pertimbangan matang. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya didasarkan pada strategi nasional tanpa melibatkan konsultasi dengan negara lain, termasuk Arab Saudi yang selama ini menjadi pemain dominan di OPEC.

Faktor Geopolitik dan Persaingan Regional

Selain pertimbangan ekonomi, faktor geopolitik juga menjadi latar belakang penting. Jalur distribusi energi global, khususnya melalui Selat Hormuz, tengah menghadapi tekanan akibat konflik dan ancaman keamanan. Gangguan di jalur ini berdampak langsung pada distribusi minyak dunia.

Di sisi lain, hubungan antara UEA dan Arab Saudi juga mengalami dinamika tersendiri, terutama dalam hal kepentingan ekonomi dan pengaruh regional. Persaingan di kawasan Laut Merah hingga kebijakan energi menunjukkan bahwa kedua negara mulai mengambil arah kebijakan masing-masing.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebelumnya sempat mengkritik OPEC yang dianggap berkontribusi terhadap tingginya harga minyak global. Kritik tersebut menambah tekanan terhadap organisasi yang kini harus menghadapi realitas baru setelah UEA keluar dari OPEC.

Langkah ini juga mencerminkan perubahan lanskap energi global, di mana negara produsen mulai lebih fleksibel dalam menentukan kebijakan produksi dan ekspor. Apalagi, produksi minyak Amerika Serikat yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir telah mengurangi dominasi OPEC di pasar global.

Dissindo Group Perluas Jejaring Bisnis di Ajang ASPIN Business Matching Surabaya

jessica hart
-
0
Dissindo Group Perluas Jejaring Bisnis di Ajang ASPIN Business Matching Surabaya

Partisipasi aktif Dissindo Group dalam ajang ASPIN Business Matching & Collaboration yang digelar pada Sabtu, 25 April 2026 di Surabaya menjadi bagian dari langkah perusahaan dalam memperluas jejaring serta membuka peluang kolaborasi strategis lintas sektor.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Sejuta Pengusaha Indonesia atau ASPIN ini menghadirkan pelaku usaha dari berbagai skala, mulai dari UMKM hingga korporasi. Forum tersebut dikemas dalam konsep business to business (B2B), yang memungkinkan para peserta bertemu secara langsung untuk menjajaki potensi kerja sama.

Dalam forum tersebut, Dissindo Group memanfaatkan momentum untuk memperkenalkan ekosistem bisnis yang dimiliki kepada para peserta. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam membuka akses kolaborasi yang lebih luas dan terarah.

Tampilkan Ekosistem Bisnis Terintegrasi

Tidak hanya hadir sebagai peserta, Dissindo Group juga mempresentasikan berbagai entitas usaha yang berada di bawah naungannya. Presentasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai lini bisnis yang dijalankan, sekaligus potensi sinergi yang dapat dibangun dengan mitra lain.

Pendekatan berbasis ekosistem ini dinilai relevan dalam forum business matching, karena memberikan kejelasan mengenai peluang kolaborasi yang dapat dikembangkan. Beberapa potensi kerja sama yang dijajaki meliputi distribusi produk, pengembangan pasar, hingga integrasi layanan antar sektor.

Dengan memaparkan kekuatan internal perusahaan secara terbuka, Dissindo Group berupaya menciptakan komunikasi bisnis yang lebih efektif dengan calon mitra. Hal ini juga mempermudah proses identifikasi kebutuhan dan peluang kerja sama yang saling menguntungkan.

Strategi Kolaborasi untuk Ekspansi Bisnis

Keikutsertaan dalam ajang ini mencerminkan strategi Dissindo Group dalam mengembangkan bisnis melalui pendekatan kolaboratif. Interaksi langsung dengan pelaku usaha lain dimanfaatkan untuk menggali peluang kerja sama yang relevan dengan arah pengembangan perusahaan.

Selain memperluas jaringan, forum ini juga menjadi sarana untuk memahami dinamika kebutuhan pasar serta tren kolaborasi antar pelaku usaha. Dengan demikian, langkah ekspansi yang dilakukan tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan internal, tetapi juga diperkuat melalui sinergi dengan mitra strategis.

Di tengah persaingan usaha yang semakin dinamis, kemampuan membangun relasi bisnis menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pertumbuhan. Melalui partisipasinya dalam ASPIN Business Matching di Surabaya, Dissindo Group menunjukkan upaya konkret dalam memanfaatkan platform kolaboratif sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis ke depan.

Kegiatan ini sekaligus memperlihatkan peran ASPIN sebagai wadah yang mempertemukan pelaku usaha dari berbagai sektor untuk saling terhubung dan berkembang bersama dalam ekosistem bisnis nasional.

1...495051...1,049Halaman 50 dari 1,049

Copyright © 2022 - 2024 Berempat.com All right reserved