Rabu, Mei 6, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 49

Redenominasi Rupiah Masuk Agenda Jangka Panjang, Bukan Prioritas Tahun Ini

0

Pemerintah menegaskan bahwa rencana redenominasi rupiah belum akan direalisasikan dalam waktu dekat. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan hal itu saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11/2025). Menurutnya, kebijakan tersebut masih dalam tahap perencanaan jangka panjang dan belum menjadi prioritas utama.

“Belum, masih jauh,” ujar Prasetyo singkat saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai perkembangan rencana tersebut.

Meski belum akan diimplementasikan, pemerintah tetap menyiapkan dasar hukum untuk mendukung langkah redenominasi rupiah di masa mendatang. Rencana tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi), yang ditargetkan rampung pada tahun 2027.

Penyusunan RUU ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025–2029. Dalam beleid tersebut disebutkan, Kementerian Keuangan menargetkan penyelesaian empat RUU penting selama periode lima tahun ke depan, salah satunya adalah RUU Redenominasi.

Tujuan dan Dampak Redenominasi Rupiah

RUU Redenominasi akan mengatur penyederhanaan nilai nominal rupiah tanpa mengubah nilai riil atau daya belinya. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan memperkuat kepercayaan terhadap mata uang rupiah, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.

Secara sederhana, redenominasi rupiah berarti menghilangkan beberapa angka nol di belakang nominal uang agar lebih ringkas digunakan dalam transaksi. Misalnya, nominal Rp1.000 setelah redenominasi akan menjadi Rp1, tanpa ada perubahan terhadap nilai barang atau daya beli masyarakat.

Kementerian Keuangan dalam penjelasannya menyebut, kebijakan ini tidak sama dengan sanering atau pemotongan nilai uang. Redenominasi bersifat netral terhadap daya beli karena hanya menyederhanakan angka, bukan mengurangi nilai kekayaan masyarakat.

Selain itu, langkah tersebut juga dinilai mampu meningkatkan efisiensi sistem pembayaran, memperbaiki persepsi publik terhadap kestabilan ekonomi, dan memperkuat kredibilitas rupiah di mata dunia.

Dalam PMK 70/2025, pemerintah menekankan bahwa penyusunan RUU Redenominasi merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas makroekonomi serta mendorong daya saing nasional. Melalui kebijakan ini, rupiah diharapkan menjadi lebih efisien, modern, dan mudah digunakan dalam berbagai transaksi.

Meski begitu, proses menuju implementasi redenominasi rupiah tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa. Pemerintah akan memastikan kesiapan ekonomi nasional, sistem keuangan, serta literasi masyarakat agar transisi berjalan lancar tanpa menimbulkan kebingungan.

Setelah Tragedi SMAN 72, Pembatasan Game Online Jadi Perhatian Serius

Rencana pembatasan game online kembali menjadi sorotan publik setelah terjadinya ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemerintah menyebut, langkah ini tengah dikaji sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi dampak negatif dari permainan daring yang menampilkan unsur kekerasan dan penggunaan senjata api, seperti PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar pemerintah meninjau lebih dalam pengaruh game online terhadap perilaku generasi muda. Menurutnya, fenomena ini tak bisa dianggap sepele karena berpotensi menormalisasi tindakan kekerasan di kalangan remaja.

“Presiden Prabowo menegaskan perlunya kita memikirkan langkah-langkah konkret untuk mengatasi pengaruh dari game online. Tidak menutup kemungkinan akan ada pembatasan terhadap permainan tertentu yang dinilai memberi dampak negatif,” ujar Prasetyo usai rapat terbatas bersama Presiden di Kertanegara, Jakarta, Minggu (9/11/2025).

Kekhawatiran terhadap Pengaruh Kekerasan Digital

Prasetyo menyoroti bahwa sejumlah permainan digital kini menampilkan adegan pertempuran yang sangat realistis. Dalam konteks ini, wacana pembatasan game online dianggap relevan untuk mencegah efek psikologis jangka panjang terhadap remaja.

“Ambil contoh PUBG, di sana pemain bisa dengan mudah mempelajari berbagai jenis senjata dan strategi pertempuran. Jika hal ini dikonsumsi terus-menerus tanpa pengawasan, bisa saja anak-anak menjadi terbiasa melihat kekerasan sebagai hal yang wajar,” jelasnya.

Ia menambahkan, selain efek langsung pada perilaku, permainan semacam itu juga dapat membentuk pola pikir yang agresif, terutama pada remaja yang masih dalam tahap perkembangan mental dan sosial.

“Yang dikhawatirkan bukan hanya kontennya, tapi efek pembiasaan. Kalau setiap hari mereka bermain dalam situasi penuh kekerasan, itu bisa memengaruhi empati dan sensitivitas sosial mereka,” imbuh Prasetyo.

Pemerintah Minta Kajian Komprehensif

Meski demikian, Mensesneg menegaskan bahwa ledakan di SMAN 72 tidak semata-mata disebabkan oleh faktor game online. Ia menyebut ada aspek lain yang juga perlu diperhatikan, seperti perundungan (bullying) dan tekanan sosial di lingkungan sekolah.

“Kasus ini tidak bisa disederhanakan hanya karena game. Faktor sosial seperti bullying juga menjadi perhatian serius pemerintah. Kita ingin memastikan seluruh anak bangsa tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat,” katanya.

Sebelumnya, ledakan di SMAN 72 terjadi pada Jumat siang (7/11), menimbulkan 96 korban luka. Dari jumlah itu, 29 orang masih menjalani perawatan di rumah sakit, termasuk RSI Cempaka Putih, RS Yarsi, dan RS Pertamina, sementara sisanya telah dipulangkan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengonfirmasi bahwa pelaku utama merupakan siswa di sekolah tersebut. Namun, polisi masih menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

“Saat ini baru satu pelaku yang kami identifikasi, tapi penyelidikan terus dilakukan. Tim sedang menyisir kemungkinan keterlibatan pihak lain,” ujar Sigit.

Sementara itu, Densus 88 Antiteror Polri menyebut pelaku membawa tujuh bahan peledak yang ditemukan setelah olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Benar, terdapat tujuh peledak yang kami temukan di lokasi,” kata Juru Bicara Densus 88, AKBP Mayndra Eka Wardhana.

Pemerintah menegaskan, rencana pembatasan game online bukan semata bentuk pelarangan, melainkan upaya untuk menata ulang ekosistem digital agar lebih aman bagi generasi muda. Kajian komprehensif akan dilakukan dengan melibatkan psikolog, akademisi, hingga industri gim itu sendiri agar solusi yang diambil tidak sekadar represif, tetapi juga edukatif.

“Tujuan kita bukan membatasi kreativitas, tapi memastikan dunia digital menjadi ruang yang mendidik, bukan memicu kekerasan,” tutup Prasetyo.

Mental Pebisnis Sukses, Pondasi Utama Agar Bisnis Tak Goyah di Awal Perjalanan

Tahun pertama dalam berbisnis sering kali menjadi masa yang paling menegangkan. Banyak pengusaha baru tumbang bukan karena produk mereka buruk, melainkan karena mental yang belum siap menghadapi tekanan. Mental Pebisnis Sukses menjadi pondasi penting dalam menghadapi segala tantangan di awal perjalanan bisnis. Tanpa mental yang kuat, strategi terbaik pun bisa runtuh di tengah jalan.

Menjadi pebisnis tidak hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga soal bertahan ketika arus sedang deras. Banyak hal tidak berjalan sesuai rencana: penjualan bisa melambat, modal menipis, bahkan dukungan dari orang sekitar pun bisa goyah. Di sinilah Mental Pebisnis Sukses diuji. Kemampuan untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan terus mencari solusi meski situasi terasa sulit.

Tantangan Tahun Pertama: Ujian untuk Mental Pebisnis Sukses

Memulai bisnis berarti siap menghadapi ketidakpastian. Tahun pertama sering kali dipenuhi dengan kejutan—mulai dari pelanggan yang sulit didapat, hingga kesalahan dalam perencanaan keuangan. Beberapa pengusaha bahkan mengalami stres berlebihan karena ekspektasi yang terlalu tinggi di awal.

Dalam kondisi seperti ini, penting untuk mengingat bahwa setiap pebisnis besar pernah melewati masa-masa sulit. Mereka tidak langsung sukses, tetapi mereka tidak menyerah ketika keadaan tidak mendukung. Mental Pebisnis Sukses tumbuh dari proses jatuh bangun tersebut. Ketika gagal, mereka tidak menyalahkan keadaan, tetapi mencari tahu apa yang bisa diperbaiki.

Selain itu, kemampuan mengelola emosi juga menjadi faktor penting. Tidak sedikit pebisnis yang kehilangan arah karena panik atau terburu-buru mengambil keputusan. Padahal, keputusan terbaik sering lahir dari kepala yang dingin dan pikiran yang rasional.

Menumbuhkan Mental Pebisnis Sukses Sejak Dini

Mental kuat tidak muncul secara tiba-tiba. Ia dibentuk dari kebiasaan, pengalaman, dan cara pandang terhadap kegagalan. Salah satu cara terbaik untuk menumbuhkan Mental Pebisnis Sukses adalah dengan membangun rutinitas positif: membaca buku tentang mindset bisnis, bergabung dalam komunitas wirausaha, atau mencari mentor yang bisa memberi arahan nyata.

Selain itu, penting juga untuk fokus pada tujuan jangka panjang. Banyak pebisnis gagal karena terlalu terpaku pada hasil cepat. Padahal, pertumbuhan bisnis sejati membutuhkan waktu, konsistensi, dan kesabaran. Menanamkan prinsip “bertumbuh perlahan tapi pasti” bisa membuat pikiran lebih tenang dan tindakan lebih terarah.

Yang tak kalah penting adalah kemampuan beradaptasi. Dunia bisnis selalu berubah, terutama di era digital seperti sekarang. Pebisnis dengan mental tangguh tidak takut berinovasi dan mencoba hal baru. Mereka tahu bahwa perubahan adalah bagian dari perjalanan, bukan penghalang.

Produksi Beras Tanpa Impor Meningkat 4,1 Juta Ton, Pemerintah Pastikan Swasembada Pangan

0

Program Produksi Beras Tanpa Impor yang dicanangkan pemerintah mulai menunjukkan hasil konkret. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa produksi beras nasional pada 2025 diproyeksikan meningkat hingga 4,1 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto hampir tercapai tanpa perlu mengandalkan impor.

“Perhitungannya kita buat moderat, dan sesuai arahan Presiden Prabowo untuk mencapai swasembada dalam empat tahun. Sekarang tinggal satu bulan lagi, dan data BPS menunjukkan produksi beras meningkat signifikan hingga 4,1 juta ton — tertinggi sejak perubahan metodologi data,” ujar Amran di Jakarta, Sabtu (8/11).

Swasembada dan Stok Aman Jadi Bukti Ketahanan Pangan

Peningkatan produksi ini sekaligus menjadi tonggak penting bagi pemerintah dalam mewujudkan Produksi Beras Tanpa Impor yang berkelanjutan. Menurut Amran, hasil tersebut merupakan bukti nyata dari penguatan sektor pertanian dan kesejahteraan petani yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatannya.

Berdasarkan proyeksi Bapanas, produksi padi setara beras di tahun 2025 mencapai 34,77 juta ton — naik signifikan dari capaian tahun 2024 yang berada di kisaran 30 juta ton. Angka ini memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap terjaga bahkan tanpa tambahan pasokan impor.

“Kondisi stok dan produksi kita saat ini sangat ideal. Stok CBP diperkirakan menembus lebih dari 3 juta ton hingga akhir tahun. Ini rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir,” jelas Amran.

Dalam lima tahun terakhir, stok akhir tahun CBP hanya berkisar di bawah dua juta ton. Catatan Bapanas menunjukkan, pada 2021 stok CBP berada di angka 0,8 juta ton, kemudian turun ke 0,3 juta ton pada 2022, dan naik lagi menjadi 0,8 juta ton pada 2023. Baru pada 2024 stok meningkat signifikan menjadi 1,8 juta ton. Proyeksi tahun 2025 yang melampaui 3 juta ton menunjukkan lonjakan besar dalam manajemen cadangan beras nasional.

Produksi Beras Tanpa Impor Jadi Capaian Langka dalam 18 Tahun

Jika menilik data historis, capaian Produksi Beras Tanpa Impor di atas tiga juta ton stok akhir CBP belum pernah terjadi dalam 18 tahun terakhir. Sebagai perbandingan, pada 2008 ketika Indonesia tidak melakukan impor, stok akhir hanya mencapai 1,1 juta ton. Tahun 2009 juga mencatat hasil tanpa impor, dengan stok akhir di angka 1,6 juta ton. Sementara pada periode 2019 hingga 2021 yang juga tanpa impor, stok CBP di akhir tahun masing-masing berada di 2,2 juta ton, 1,9 juta ton, dan 0,8 juta ton.

Untuk tahun ini, per 7 November 2025, total stok beras pemerintah mencapai 3,923 juta ton — terdiri dari 3,743 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 180,1 ribu ton beras komersial. Dari jumlah tersebut, Bulog telah mengadakan 3,264 juta ton beras dalam negeri sepanjang tahun ini, termasuk 3,056 juta ton untuk CBP dan 208,4 ribu ton stok komersial.

Penyaluran CBP ke masyarakat juga terus dilakukan melalui berbagai program, di antaranya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan beras, hingga bantuan untuk situasi darurat dan golongan ASN. Total penyaluran hingga saat ini telah mencapai lebih dari 1 juta ton dan diperkirakan akan terus bertambah menjelang akhir tahun.

Amran memastikan, dengan kondisi produksi dan stok yang kuat, stabilitas pangan nasional berada dalam posisi aman. “Harga beras mulai turun dalam dua bulan terakhir. Tapi kami akan terus melakukan operasi pasar hingga harga benar-benar stabil di semua wilayah,” tegasnya.

Stunting Turun, Ahli Gizi Sebut Dampak MBG Mulai Terlihat di Lapangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menunjukkan hasil positif di berbagai daerah. Dampak MBG kini mulai terasa nyata, terutama di Jayapura, di mana angka stunting berhasil ditekan secara signifikan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jayapura, prevalensi stunting turun dari 21,3 persen pada 2023 menjadi 15,15 persen per September 2025. Penurunan ini menandakan bahwa intervensi melalui penyediaan makanan bergizi berperan langsung dalam memperbaiki kondisi kesehatan anak-anak.

Selain memperhatikan gizi, pemerintah juga menaruh fokus besar pada keamanan pangan. Langkah-langkah evaluasi dan penanganan terus diperkuat untuk memastikan setiap makanan yang diberikan kepada anak sekolah aman dan memenuhi standar kesehatan. Pemerintah menyebut, pendekatan komprehensif yang dijalankan saat ini bukan hanya mencegah kasus keamanan pangan, tetapi juga menjaga keberlanjutan program.

Pelatihan dan Standar Ketat Jaga Kualitas Program

Untuk menjaga mutu dan keberlanjutan Dampak MBG, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus memperkuat kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program ini. Para penjamah makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mendapatkan pelatihan intensif mengenai standar pengolahan dan keamanan pangan.

Dalam kegiatan terakhir, Bapanas melatih sebanyak 2.705 penjamah makanan dari 75 SPPG yang tersebar di Kota Kupang dan Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pelatihan tersebut mencakup pengelolaan bahan makanan, penyimpanan, pengemasan, hingga proses distribusi agar makanan tetap segar saat diterima anak-anak di sekolah.

Ketua Umum DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), Doddy Izwardy, menjelaskan bahwa keberhasilan Dampak MBG juga ditentukan oleh keterlibatan tenaga ahli gizi di setiap satuan pelaksana. “Ahli gizi ikut dalam perencanaan menu MBG sehingga kebutuhan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral anak dapat terpenuhi sesuai usia,” ujar Doddy, dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (9/11/2025).

Ia menambahkan, standar gizi dalam program ini sudah disesuaikan dengan ketentuan Permenkes mengenai angka kecukupan gizi harian. Selain itu, proses quality control diterapkan secara ketat mulai dari pemilihan bahan baku hingga tahap pengiriman makanan ke sekolah. “Kalau masakan seperti oseng tauge teksturnya lembek, itu pertanda sudah tidak layak. Kita pastikan makanan seperti itu tidak sampai ke anak-anak,” tegasnya.

Perubahan Pola Makan Anak Sekolah

Lebih dari sekadar menekan angka stunting, manfaat program ini juga terlihat pada perubahan perilaku konsumsi anak-anak. Doddy menyebut, anak sekolah kini mulai mengenal dan terbiasa mengonsumsi makanan sehat berkat menu bervariasi yang disediakan MBG.

“Anak-anak jadi punya referensi baru tentang makanan sehat. Mereka mulai terbiasa makan sayur karena melihat teman-temannya juga makan. Efek sosial seperti ini penting untuk membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini,” tuturnya.

Dengan hasil yang sudah mulai terlihat, Dampak MBG diharapkan dapat menjadi model keberhasilan nasional dalam menekan stunting sekaligus membangun budaya makan sehat di kalangan pelajar Indonesia.

Pengaruh Inflasi pada Bisnis dan Kunci Bertahan di Tahun Ekonomi Sulit

Memasuki akhir tahun 2025, pengaruh inflasi pada bisnis menjadi salah satu tantangan paling nyata bagi pelaku usaha kecil. Kenaikan harga bahan pokok, ongkos kirim, hingga tarif listrik dan sewa tempat, membuat banyak pemilik bisnis harus berpikir ulang tentang strategi mereka. Inflasi yang tinggi berarti nilai uang menurun, sementara biaya operasional terus meningkat.

Bagi bisnis besar, hal ini bisa dihadapi dengan cadangan dana dan strategi efisiensi. Tapi bagi bisnis kecil, efeknya lebih terasa. Keuntungan menipis, pelanggan menekan harga, dan modal usaha menjadi serba terbatas. Karena itu, memahami pengaruh inflasi pada bisnis dan mencari cara untuk bertahan bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan.

Bagaimana Inflasi Bisa Mengguncang Bisnis Kecil?

Inflasi tidak hanya sekadar naiknya harga—ia mengubah seluruh ekosistem bisnis. Mulai dari rantai pasok, strategi pemasaran, hingga perilaku konsumen. Ketika harga bahan baku meningkat, produsen akan menaikkan harga jual. Akibatnya, konsumen pun lebih berhati-hati dalam berbelanja.

Bagi bisnis kecil, ini berarti dua hal: pendapatan bisa menurun, sementara biaya terus naik. Contohnya, usaha kuliner yang dulu bisa membeli bahan segar dalam jumlah besar kini harus berhemat. Begitu juga dengan bisnis ritel atau layanan, yang terpaksa mengurangi karyawan untuk menekan biaya.

Namun, di balik tekanan itu, selalu ada ruang untuk beradaptasi. Pelaku bisnis yang mampu menyesuaikan strategi justru bisa bertahan lebih lama, bahkan tumbuh di tengah kondisi sulit. Karena itu, penting bagi setiap pelaku usaha untuk memahami bagaimana pengaruh inflasi pada bisnis terjadi dan bagaimana cara mengelolanya secara cerdas.

Strategi Bertahan di Tengah Inflasi yang Tidak Menentu

Langkah pertama adalah mengatur arus kas dengan ketat. Bisnis kecil wajib memiliki catatan keuangan yang rapi agar bisa tahu ke mana uang mengalir. Pisahkan dana operasional dengan dana pribadi, buat anggaran bulanan realistis, dan siapkan dana darurat minimal untuk tiga bulan ke depan.

Kedua, lakukan diversifikasi pemasok dan produk. Jika bahan baku dari satu pemasok naik drastis, cari alternatif lain. Selain itu, cobalah menambah varian produk dengan margin yang lebih stabil. Diversifikasi membuat bisnis tidak bergantung pada satu sumber pendapatan.

Ketiga, manfaatkan teknologi digital. Banyak bisnis kecil yang berhasil bertahan dengan mengoptimalkan media sosial, aplikasi keuangan digital, dan e-commerce. Dengan biaya relatif rendah, teknologi bisa membantu efisiensi dan memperluas jangkauan pelanggan.

Selain itu, jangan abaikan pentingnya komunikasi dengan pelanggan. Jika kamu terpaksa menaikkan harga, sampaikan alasannya dengan jujur dan terbuka. Pelanggan akan lebih mudah menerima perubahan jika mereka merasa dihargai.

Dorong Pola Kemitraan, Pemerintah Pastikan Ritel Modern Tidak Ancam UMKM!

0

Kementerian Perdagangan menegaskan bahwa kehadiran Ritel Modern di Indonesia tidak dimaksudkan untuk menyingkirkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melainkan justru menjadi mitra strategis yang dapat tumbuh bersama. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut, pola kemitraan antara ritel modern dan toko kelontong diharapkan mampu menjaga keseimbangan ekosistem perdagangan nasional di tengah perubahan perilaku konsumen yang kian dinamis.

“Ritel modern bukan ancaman bagi usaha kecil, tapi justru bisa menjadi mitra. Pola kemitraan ini memungkinkan toko kelontong mendapatkan pasokan produk dengan harga yang lebih kompetitif dan terjamin ketersediaannya,” ujar Budi di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Ritel Modern Didorong Jadi Mitra Toko Kelontong

Menurut Budi, isu mengenai dominasi Ritel Modern terhadap toko tradisional bukan hal baru. Namun, dengan model kerja sama yang tepat, keberadaan jaringan ritel besar seperti Indomaret dan Alfamart justru bisa memperkuat posisi pedagang kecil di berbagai daerah.

Ia menjelaskan, ritel modern dapat memasok berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sementara toko kelontong menjadi perpanjangan tangan dalam mendistribusikan produk ke masyarakat di wilayah permukiman atau daerah pelosok.

“Pola ini bukan hanya soal distribusi barang, tapi juga pembinaan. Ritel besar bisa berbagi pengalaman dalam manajemen usaha, pencatatan keuangan, hingga strategi pemasaran agar toko-toko kecil lebih efisien dan berdaya saing,” jelasnya.

Selain memperkuat jaringan pasokan, Kemendag juga berencana memberikan pelatihan digital kepada pelaku UMKM dan pedagang pasar tradisional. Langkah ini diharapkan dapat membantu mereka beradaptasi dengan perubahan tren belanja masyarakat yang kini banyak beralih ke platform daring.

“Kita tidak hanya fokus pada kerja sama dengan ritel modern. Kami juga mendorong pelaku UMKM dan pasar rakyat agar melek digital dan bisa berjualan secara online,” tambah Budi.

Isu Persaingan dan Perlindungan UMKM

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyoroti ekspansi besar-besaran jaringan Ritel Modern hingga ke tingkat pedesaan. Menurutnya, kehadiran jaringan besar seperti Indomaret dan Alfamart berpotensi menekan ruang gerak pelaku UMKM lokal yang belum siap bersaing secara langsung.

“Ritel raksasa yang masuk sampai ke kampung bisa mengancam ekonomi rakyat, terutama pelaku usaha kecil yang bergantung pada penjualan harian,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Kemendag menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menciptakan sistem perdagangan yang adil dan inklusif. Upaya sinergi dengan pelaku ritel besar diharapkan dapat membuka peluang baru bagi toko kecil untuk berkembang, tanpa kehilangan identitas lokalnya.

“Yang penting bukan siapa yang besar atau kecil, tapi bagaimana semua pelaku usaha bisa hidup berdampingan dengan sehat dan saling menguntungkan,” tutup Budi.

Pelaku Industri Kosmetik Lokal Kian Percaya Diri, Kemenperin Dorong Produk Berbasis Bahan Alami

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali menggelar ajang tahunan Cosmetic Day 2025, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pertumbuhan dan kolaborasi pelaku industri kosmetik nasional. Acara ini menjadi ruang temu antara pengusaha besar, pelaku IKM, serta berbagai pihak yang terlibat dalam pengembangan industri berbasis bahan alami dan kearifan lokal.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa pelaku industri kosmetik di Indonesia memiliki keunggulan kompetitif yang tak dimiliki banyak negara lain. Menurutnya, kemampuan industri dalam mengolah tradisi kecantikan nusantara menjadi produk modern adalah modal kuat untuk bersaing di pasar global.

“Indonesia punya warisan panjang dalam perawatan tubuh dan kecantikan. Bahan alami seperti rempah, minyak atsiri, dan ekstrak tumbuhan tropis bisa menjadi nilai jual yang luar biasa. Tugas kita adalah mengemas potensi ini menjadi produk yang berstandar internasional,” ujar Agus saat membuka Cosmetic Day 2025 di Jakarta, Rabu (5/11).

Indonesia Menuju Pusat Industri Kosmetik Halal Dunia

Menperin menyebutkan bahwa momentum pertumbuhan pelaku industri kosmetik harus dimanfaatkan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri kosmetik halal dunia. Ia menilai, peningkatan kesadaran global terhadap produk aman, etis, dan berkelanjutan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk tampil sebagai pemain utama.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat daya saing industri melalui kebijakan sertifikasi halal wajib pada tahun 2026, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Langkah ini diyakini mampu memperluas akses pasar produk kosmetik Indonesia di ranah internasional, terutama di negara-negara dengan populasi muslim besar.

“Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen besar produk global. Kita harus bertransformasi menjadi produsen utama yang berdaya saing dan mampu menembus pasar internasional dengan kekuatan inovasi dan bahan baku lokal,” tegas Agus.

Kolaborasi untuk Kemandirian Bahan Baku Lokal

Cosmetic Day 2025 yang berlangsung pada 4–7 November di Gedung Kemenperin, Jakarta, menghadirkan lebih dari 40 peserta, mulai dari industri kecil dan menengah hingga merek kosmetik nasional terkemuka. Tahun ini, acara mengusung tema “Lokal Kualitas Global”, yang mencerminkan semangat pelaku industri kosmetik lokal dalam menciptakan produk berkelas dunia dengan bahan alami khas Indonesia.

Produk-produk seperti Sentuh, Biotalk, Aquila, dan Bali Alus turut memamerkan inovasi kosmetik berbasis bahan tropis, termasuk minyak kemenyan, ekstrak tanaman hutan, dan minyak atsiri yang memiliki potensi tinggi untuk pasar skincare dan parfum premium.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menegaskan pentingnya sinergi antar pelaku industri, lembaga riset, dan penyedia bahan baku agar rantai pasok kosmetik nasional semakin kuat.

“Ke depan, produk kosmetik Indonesia tidak hanya dikenal karena kemasannya yang menarik, tetapi juga karena kualitas formulasi dan kekuatan bahan baku lokalnya,” ujar Reni.

Pemerintah Dorong Pasar Thrifting Bertransformasi di Tengah Pelarangan Impor Pakaian Bekas

0

Kebijakan pelarangan impor pakaian bekas yang ditegakkan pemerintah kembali menjadi sorotan publik, terutama di kalangan pedagang thrifting. Pasar Senen, yang selama ini dikenal sebagai pusat perdagangan pakaian preloved terbesar di Jakarta, kini menghadapi tantangan besar setelah kebijakan tersebut diterapkan. Bagi banyak pedagang, thrifting bukan sekadar bisnis, melainkan sumber penghidupan utama bagi ribuan keluarga dan pelaku UMKM.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Temmy Satya Permana, menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap keresahan para pedagang. Ia menilai momentum pelarangan impor pakaian bekas ini bisa menjadi titik balik bagi transformasi sektor thrifting di Indonesia.

“Mereka sebenarnya adalah pelaku UMKM yang harus dibina dan diberdayakan. Banyak dari mereka justru siap bekerja sama dengan produsen lokal untuk menjual produk dalam negeri berkualitas,” ujar Temmy saat menerima perwakilan pedagang thrifting Pasar Senen bersama Gerakan Rakyat Peduli Bangsa (GRPB) di Jakarta, Senin (3/11/2025).

Rebranding Pasar Senen Jadi Pusat Produk Lokal

Menurut Temmy, Kementerian UMKM tengah menyiapkan langkah rebranding Pasar Senen agar menjadi pusat produk lokal unggulan. Ia menyebutkan bahwa penguatan kapasitas pedagang, peningkatan kualitas produk, hingga pembukaan akses pembiayaan dan pemasaran akan menjadi prioritas utama.

“Pendekatan kami tidak hanya menertibkan impor ilegal, tetapi juga memastikan pedagang tetap bisa berusaha secara tertib dan berdaya. Prinsipnya, perlindungan konsumen, pemberdayaan UMKM, dan penegakan hukum harus berjalan seiring,” jelasnya.

Data dari GRPB menunjukkan, jumlah pedagang thrifting di Indonesia mencapai sekitar 984.000 orang. Dengan jumlah sebesar itu, potensi ekonomi yang dihasilkan bisa sangat besar apabila dikelola dengan baik dan diarahkan untuk memperkuat industri lokal.

Pedagang Thrifting Siap Berkolaborasi

Di sisi lain, para pedagang thrifting menyatakan kesiapannya untuk beradaptasi dengan regulasi baru. Aktivis thrifting GRPB, Oscar Pendong, mengatakan bahwa para pedagang tidak menolak kebijakan pemerintah, namun berharap ada peta jalan yang jelas dalam penerapan pelarangan impor pakaian bekas agar tidak menutup usaha secara tiba-tiba.

“Kami siap bekerja sama dengan produsen lokal. Faktanya, banyak pedagang thrifting juga sudah menjual produk lokal yang belum banyak dikenal masyarakat,” tutur Oscar.

Oscar menambahkan, jika pemerintah mengatur sistem thrifting secara resmi dan transparan, termasuk pungutan pajak yang proporsional, maka para pedagang bisa ikut berkontribusi pada penerimaan negara. Ia bahkan menilai, penataan ekosistem thrifting berpotensi menghasilkan pemasukan hingga ratusan juta rupiah dari satu kontainer barang, asalkan dijalankan sesuai ketentuan hukum.

“Yang kami harapkan hanya kejelasan aturan dan skema pembatasan yang terukur, supaya pedagang bisa beradaptasi, tetap bertahan, dan ikut mendukung ekonomi nasional,” ujarnya menutup.

Kontribusi Industri Pengolahan Non Migas ke PDB Naik, Bukti Daya Saing Kian Kuat

Kinerja Industri Pengolahan Non Migas kembali menunjukkan performa gemilang dan terus menjadi pilar utama pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa sektor manufaktur berhasil tumbuh 5,58 persen secara tahunan (year on year) pada triwulan III tahun 2025. Angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,04 persen (yoy).

“Pertumbuhan industri manufaktur yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan daya saing Industri Pengolahan Non Migas yang semakin kuat, baik di pasar domestik maupun di kancah ekspor,” ujar Menperin dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/11).

Kontribusi Manufaktur terhadap PDB Terus Meningkat

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan III 2025 mencapai 17,39 persen. Angka ini meningkat 0,47 persen dibandingkan kuartal sebelumnya yang sebesar 16,92 persen. Dengan capaian ini, Industri Pengolahan Non Migas kembali menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB nasional dibandingkan sektor lainnya.

“Manufaktur bukan hanya menjadi tulang punggung perekonomian nasional, tapi juga sumber utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kontribusinya terhadap PDB mencapai 17,39 persen, dan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 1,13 persen,” jelas Agus.

Ia menambahkan, kekuatan sektor manufaktur terlihat dari kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menciptakan nilai tambah yang signifikan. Hal ini menjadi bukti bahwa industrialisasi nasional tetap berjalan di jalur yang tepat untuk memperkuat struktur ekonomi berbasis produksi.

Subsektor Unggulan Dorong Kinerja Positif

Pertumbuhan positif tersebut ditopang oleh meningkatnya permintaan pasar, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa subsektor bahkan mencatat lonjakan pertumbuhan yang cukup tinggi.

Industri makanan dan minuman tumbuh 6,49 persen, didorong oleh peningkatan produksi Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya. Sementara itu, industri logam dasar mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 18,62 persen, sejalan dengan naiknya permintaan ekspor untuk besi dan baja.

Subsektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional juga mencatat pertumbuhan 11,65 persen, ditopang meningkatnya kebutuhan bahan kimia domestik dan ekspor. Sedangkan industri mesin dan perlengkapan tumbuh 11,74 persen, diikuti subsektor jasa reparasi serta pemasangan mesin dan peralatan yang naik hingga 16,30 persen.

Menperin menegaskan bahwa capaian ini tidak lepas dari strategi pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri nasional. Langkah-langkah yang diambil mencakup industrialisasi sumber daya alam, perlindungan pasar domestik dari banjir impor, peningkatan teknologi produksi, serta pengembangan tenaga kerja industri yang berdaya saing tinggi.

“Pertumbuhan yang kuat di berbagai subsektor menunjukkan arah kebijakan industri sudah tepat. Ke depan, kami akan terus memperkuat strategi berbasis produktivitas, inovasi, dan daya saing agar industri nasional semakin tangguh di tengah dinamika global,” tutur Agus.