Selasa, September 1, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 48

Strategi 5 Tahun Mengubah Keuntungan Bisnis Menjadi Investasi Jangka Panjang

Bintang Putra
-
0
Strategi 5 Tahun Mengubah Keuntungan Bisnis Menjadi Investasi Jangka Panjang

Banyak pemilik usaha kecil fokus mengejar omzet harian, menjaga arus kas tetap sehat, dan memastikan operasional berjalan lancar. Itu wajar, karena bisnis memang membutuhkan perhatian penuh. Namun di balik rutinitas tersebut, ada satu hal yang sering terlewat: membangun Investasi Jangka Panjang. Tanpa strategi Investasi Jangka Panjang, keuntungan bisnis sering hanya berputar di operasional tanpa benar-benar berubah menjadi aset yang bertumbuh.

Padahal tujuan besar dari membangun usaha bukan sekadar bertahan setiap bulan, melainkan menciptakan kestabilan finansial di masa depan. Di sinilah pentingnya memiliki roadmap atau peta jalan investasi yang realistis. Dengan rencana lima tahun yang jelas, keuntungan bisnis bisa secara bertahap dialihkan menjadi aset produktif.

Banyak pengusaha kecil merasa investasi baru bisa dilakukan ketika bisnis sudah besar. Padahal sebaliknya, investasi justru membantu memperkuat fondasi keuangan agar bisnis tidak menjadi satu-satunya sumber penghasilan.

  • Tahun 1–2: Menata Arus Kas dan Membangun Fondasi Keuangan

Dua tahun pertama sebaiknya difokuskan pada stabilitas. Sebelum berbicara jauh tentang Investasi Jangka Panjang, pemilik usaha perlu memastikan kondisi keuangan bisnis sehat.

Langkah pertama adalah memisahkan keuangan pribadi dan bisnis. Kesalahan ini masih sering terjadi di usaha kecil. Tanpa pemisahan yang jelas, sulit menentukan berapa keuntungan yang benar-benar bisa dialokasikan untuk investasi.

Langkah kedua adalah membangun dana darurat bisnis. Dana ini berfungsi sebagai bantalan jika terjadi penurunan penjualan atau gangguan operasional. Idealnya cadangan dana mampu menutup biaya operasional minimal selama beberapa bulan.

Setelah fondasi ini kuat, pemilik usaha bisa mulai menyisihkan sebagian laba. Tidak perlu besar di awal. Konsistensi jauh lebih penting daripada jumlah.

  • Tahun 3–4: Mulai Diversifikasi Aset

Memasuki tahun ketiga dan keempat, bisnis biasanya sudah lebih stabil. Pada fase ini, keuntungan dapat mulai dialihkan ke beberapa instrumen Investasi Jangka Panjang yang berpotensi tumbuh.

Diversifikasi menjadi prinsip penting. Jangan menempatkan semua dana pada satu jenis aset. Beberapa pilihan yang umum dipertimbangkan oleh pemilik usaha antara lain properti kecil, instrumen pasar modal, atau bahkan investasi kembali ke bisnis dalam bentuk ekspansi yang terukur.

Properti sering menjadi pilihan menarik karena memiliki dua potensi sekaligus: kenaikan nilai aset dan pendapatan pasif dari sewa. Namun tentu saja keputusan harus disesuaikan dengan kemampuan modal dan kondisi pasar.

Selain itu, instrumen seperti reksa dana atau saham jangka panjang juga dapat menjadi opsi. Dengan pendekatan yang disiplin, aset-aset ini bisa berkembang seiring waktu tanpa terlalu mengganggu operasional bisnis.

  • Tahun 5: Mengubah Keuntungan Menjadi Mesin Aset

Memasuki tahun kelima, tujuan utamanya adalah memperkuat portofolio. Pada tahap ini, pemilik usaha seharusnya sudah memiliki pola alokasi yang jelas antara kebutuhan bisnis, kebutuhan pribadi, dan Investasi Jangka Panjang.

Fase ini sering menjadi titik penting karena mulai terlihat hasil dari konsistensi beberapa tahun sebelumnya. Nilai aset bisa meningkat, pendapatan pasif mulai terbentuk, dan ketergantungan pada satu sumber penghasilan perlahan berkurang.

Selain itu, tahun kelima juga menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi strategi. Apakah investasi yang dipilih sudah sesuai dengan tujuan keuangan? Apakah ada peluang baru yang lebih potensial?

Banyak pengusaha sukses tidak hanya membangun bisnis yang kuat, tetapi juga membangun aset di luar bisnis mereka. Pendekatan ini membuat kondisi keuangan lebih seimbang.

Berapa Potongan Pajak untuk THR? Simak Aturan dan Cara Menghitungnya

Firman Rangga
-
0
Berapa Potongan Pajak untuk THR? Simak Aturan dan Cara Menghitungnya

Menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, perhatian pekerja kembali tertuju pada kebijakan pajak untuk THR yang akan diterapkan saat pencairan Tunjangan Hari Raya. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan menegaskan bahwa THR tetap masuk dalam kategori objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Artinya, bagi pekerja sektor swasta, potongan pajak untuk THR akan langsung dikenakan saat bonus tersebut dibayarkan oleh perusahaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari sistem perpajakan yang berlaku bagi penghasilan pekerja. Berbeda dengan aparatur sipil negara (ASN) yang mendapatkan fasilitas pajak ditanggung pemerintah (DTP), karyawan swasta tetap dikenakan potongan sesuai aturan perpajakan yang berlaku.

Penerapan pajak untuk THR didasarkan pada sejumlah regulasi yang telah ditetapkan pemerintah. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Kedua regulasi ini memperkenalkan metode perhitungan Pajak Penghasilan menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER).

Dalam mekanisme tersebut, THR tidak dihitung sebagai penghasilan yang berdiri sendiri. Sebaliknya, pembayaran THR digabungkan dengan penghasilan bulanan pada saat pencairan. Dengan demikian, total penghasilan bruto pada bulan tersebut akan menjadi dasar perhitungan pajak untuk THR yang harus dibayarkan oleh pekerja.

Skema Tarif Efektif dalam Pajak THR

Dalam sistem TER, terdapat dua jenis tarif yang digunakan untuk menghitung potongan pajak penghasilan, yaitu Tarif Efektif Bulanan (TERB) dan Tarif Efektif Harian (TERH). Kedua skema ini digunakan untuk menghitung pajak atas penghasilan yang sifatnya tidak tetap atau tidak rutin diterima setiap bulan.

Tarif Efektif Bulanan umumnya digunakan untuk penghasilan tambahan yang diterima dalam satu bulan, seperti THR, bonus tahunan, atau uang lembur. Sementara itu, Tarif Efektif Harian digunakan untuk penghasilan tidak tetap yang diperoleh dalam jangka waktu lebih pendek, misalnya honor atau pendapatan dari pekerjaan tertentu.

Dalam konteks pajak untuk THR, tarif efektif yang dikenakan juga mempertimbangkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari wajib pajak. Secara umum, kategori PTKP dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti status lajang tanpa tanggungan, menikah dengan tanggungan, hingga jumlah tanggungan tertentu dalam keluarga.

Penghasilan tidak teratur yang menjadi objek pajak mencakup berbagai jenis pendapatan tambahan, seperti THR, bonus perusahaan, honorarium, uang lembur, hingga penghasilan dari pekerjaan freelance atau kegiatan lainnya.

Tarif Pajak Berdasarkan Penghasilan Tahunan

Selain skema tarif efektif, pemerintah juga menetapkan tarif Pajak Penghasilan orang pribadi berdasarkan total penghasilan tahunan. Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan yang mengatur besaran tarif secara bertingkat.

Untuk penghasilan tahunan hingga Rp60 juta, tarif pajak yang dikenakan sebesar 5 persen. Selanjutnya, penghasilan di atas Rp60 juta hingga Rp250 juta dikenakan tarif 15 persen. Sementara itu, penghasilan antara Rp250 juta hingga Rp500 juta dikenakan tarif 25 persen.

Bagi wajib pajak dengan penghasilan di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar, tarif yang berlaku sebesar 30 persen. Sedangkan penghasilan yang melebihi Rp5 miliar per tahun dikenakan tarif tertinggi sebesar 35 persen.

Contoh Perhitungan Pajak untuk THR

Sebagai gambaran sederhana, seorang karyawan menerima THR sebesar Rp10 juta dengan status PTKP menikah dengan satu tanggungan (K/1). Jika tarif efektif bulanan yang berlaku sebesar 5 persen, maka perhitungan pajak untuk THR dapat dilakukan dengan mengalikan nilai THR dengan tarif tersebut.

Perhitungannya adalah sebagai berikut: Rp10.000.000 dikalikan 5 persen, sehingga menghasilkan potongan pajak sebesar Rp500.000. Dengan demikian, jumlah pajak untuk THR yang harus dibayarkan karyawan tersebut adalah Rp500 ribu.

Setelah dipotong pajak, sisa yang diterima karyawan menjadi Rp9,5 juta. Sistem ini menunjukkan bahwa pajak untuk THR merupakan bagian dari kewajiban perpajakan atas penghasilan tambahan yang diterima pekerja.

Kinerja Industri Pengolahan Melejit, Sektor Furnitur Ikut Dorong Pertumbuhan

jessica hart
-
0
Kinerja Industri Pengolahan Melejit, Sektor Furnitur Ikut Dorong Pertumbuhan

Sektor manufaktur nasional kembali menunjukkan performa yang menguat dan semakin mempertegas perannya sebagai penggerak utama ekonomi. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan industri pengolahan di Indonesia berhasil melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2025. Kondisi ini menjadi sinyal positif bagi arah pembangunan industri nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan industri pengolahan pada 2025 mencapai 5,30 persen. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,11 persen. Capaian ini dinilai penting karena untuk pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade, laju pertumbuhan industri pengolahan kembali melampaui pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Terakhir kali situasi serupa terjadi pada 2011.

Selain dari sisi pertumbuhan, kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) juga tetap dominan. Pada 2025, sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 19,07 persen terhadap PDB nasional. Posisi ini menegaskan bahwa industri manufaktur masih menjadi fondasi penting dalam struktur ekonomi Indonesia.

Di tingkat global, daya saing manufaktur Indonesia juga semakin diperhitungkan. Nilai Manufacturing Value Added (MVA) Indonesia tercatat mencapai sekitar USD 265,07 miliar. Dengan capaian tersebut, Indonesia menempati posisi ke-13 dunia sekaligus menjadi negara dengan nilai MVA terbesar di kawasan ASEAN.

Industri Furnitur Jadi Penguat Kinerja Manufaktur

Salah satu subsektor yang turut mendukung pertumbuhan industri pengolahan adalah industri furnitur. Sektor ini dikenal memiliki karakteristik padat karya dan mampu menciptakan nilai tambah dari sumber daya alam, terutama kayu.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa industri furnitur memiliki peran strategis dalam mendorong hilirisasi komoditas kehutanan. Industri ini tidak hanya memperkuat struktur manufaktur nasional, tetapi juga membuka peluang kerja dalam jumlah besar serta terhubung langsung dengan pasar ekspor.

Menurutnya, pasar furnitur global saat ini memiliki nilai lebih dari USD 736 miliar. Dengan potensi tersebut, Indonesia dinilai memiliki peluang besar untuk memperluas pangsa pasar sekaligus meningkatkan kapasitas produksi. Dalam beberapa tahun mendatang, industri furnitur nasional juga diproyeksikan semakin berkembang dalam aspek desain, inovasi, dan keberlanjutan.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, menambahkan bahwa sektor furnitur termasuk industri strategis berbasis sumber daya alam. Pemerintah berupaya mendorong transformasi industri furnitur agar tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga menjadi pusat manufaktur global yang mengedepankan desain dan konsep ramah lingkungan.

Tantangan Ekspor dan Strategi Penguatan Industri

Meski menjadi salah satu penopang pertumbuhan industri pengolahan, sektor furnitur masih menghadapi sejumlah tantangan. Sepanjang 2025, nilai ekspor furnitur Indonesia tercatat mengalami penurunan sekitar 3 persen menjadi USD 1,85 miliar. Pada saat yang sama, impor produk furnitur justru meningkat sekitar 6 persen hingga mencapai USD 0,82 miliar.

Situasi ini menunjukkan bahwa pasar domestik masih memiliki ruang yang sangat besar untuk dikembangkan. Saat ini sekitar 78,39 persen output manufaktur nasional diserap oleh pasar dalam negeri. Oleh karena itu, penguatan daya saing industri menjadi langkah penting agar produsen nasional dapat menguasai pasar domestik sekaligus meningkatkan ekspor.

Di sisi lain, dinamika geopolitik global juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku industri. Gangguan rantai pasok, peningkatan biaya logistik, hingga kebijakan lingkungan dari negara tujuan ekspor seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR) menuntut kesiapan industri nasional untuk memenuhi standar keberlanjutan.

Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi penting melalui Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). Sistem ini memastikan bahwa produk kayu dan furnitur yang dihasilkan berasal dari sumber yang legal dan dikelola secara berkelanjutan.

Pemerintah juga terus memperkuat sektor ini melalui berbagai program peningkatan produktivitas. Salah satunya adalah program restrukturisasi mesin dan peralatan untuk industri pengolahan kayu. Hingga saat ini, program tersebut telah dimanfaatkan oleh 35 perusahaan dengan total nilai penggantian biaya mencapai Rp26,1 miliar.

Program tersebut memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi produksi. Proses produksi tercatat menjadi lebih efisien hingga 10,70 persen, kualitas produk meningkat lebih dari 36 persen, dan produktivitas industri melonjak sekitar 32,65 persen.

Mengapa Dana Darurat Pemilik Bisnis Lebih Penting dari yang Dibayangkan?

Bintang Putra
-
0
Mengapa Dana Darurat Pemilik Bisnis Lebih Penting dari yang Dibayangkan?

Dalam dunia usaha yang penuh ketidakpastian, Dana Darurat bagi Pemilik Bisnis menjadi salah satu fondasi finansial yang sering kali diabaikan. Banyak pelaku usaha fokus mengejar omzet, memperluas pasar, atau menambah produk baru, tetapi lupa menyiapkan perlindungan keuangan untuk kondisi tak terduga. Padahal, Dana Darurat Pemilik Bisnis memiliki fungsi yang jauh lebih kompleks dibandingkan dana darurat milik karyawan.

Bagi seorang karyawan, sumber pendapatan biasanya relatif stabil setiap bulan. Selama pekerjaan masih ada, gaji tetap masuk ke rekening. Namun bagi pengusaha, arus kas bisa naik turun. Ada bulan yang sangat ramai, tetapi ada juga periode sepi yang membuat pemasukan menurun drastis. Karena itu, Dana Darurat Pemilik Bisnis bukan sekadar tabungan cadangan, melainkan alat pengaman agar usaha tetap berjalan ketika kondisi tidak ideal.

Banyak bisnis yang sebenarnya punya potensi bagus, tetapi terpaksa berhenti karena tidak memiliki cadangan dana saat menghadapi masalah mendadak. Misalnya ketika penjualan menurun, ada kerusakan alat produksi, atau klien besar tiba-tiba menunda pembayaran.

Mengapa Dana Darurat Pebisnis Harus Lebih Besar?

Perbedaan paling mencolok antara dana darurat karyawan dan pebisnis terletak pada tingkat risiko pendapatan. Karyawan umumnya disarankan memiliki dana darurat sekitar 3–6 bulan pengeluaran. Sementara itu, pemilik usaha sering kali membutuhkan cadangan lebih besar.

Ada beberapa alasan mengapa dana darurat bagi pengusaha perlu lebih kuat.

Pertama, pendapatan yang tidak selalu stabil. Dalam dunia bisnis, fluktuasi adalah hal yang wajar. Penjualan bisa melonjak saat musim tertentu, tetapi juga bisa turun saat kondisi pasar berubah.

Kedua, adanya tanggung jawab operasional. Seorang pemilik usaha tidak hanya memikirkan kebutuhan pribadi. Ada biaya operasional yang harus tetap berjalan, seperti gaji karyawan, sewa tempat, listrik, atau biaya produksi.

Ketiga, risiko bisnis yang lebih luas. Misalnya perubahan regulasi, gangguan rantai pasok, hingga krisis ekonomi yang mempengaruhi daya beli konsumen.

Karena itu, Dana Darurat Pemilik Bisnis idealnya mampu menutup dua hal sekaligus: kebutuhan pribadi dan biaya operasional minimal dalam periode tertentu. Beberapa perencana keuangan bahkan menyarankan cadangan hingga 6–12 bulan pengeluaran bisnis.

Cara Menyusun Dana Darurat untuk Pemilik Usaha

Membangun dana darurat sebagai pebisnis memang tidak selalu mudah. Apalagi jika usaha masih dalam tahap berkembang. Namun dengan strategi yang tepat, cadangan ini tetap bisa disusun secara bertahap.

Langkah pertama adalah memisahkan keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Banyak pengusaha kecil mencampur keduanya, sehingga sulit menghitung berapa sebenarnya kebutuhan dana darurat yang diperlukan.

Langkah kedua adalah menghitung pengeluaran minimum. Fokus pada biaya yang benar-benar wajib dibayar agar bisnis tetap berjalan. Contohnya gaji inti tim, biaya produksi dasar, dan operasional penting lainnya.

Langkah ketiga adalah menyisihkan sebagian keuntungan secara rutin. Tidak perlu langsung besar. Yang penting konsisten. Misalnya menyisihkan 5–10 persen dari laba bersih setiap bulan untuk membangun Dana Darurat Pemilik Bisnis.

Langkah berikutnya adalah menyimpan dana tersebut di instrumen yang likuid. Artinya mudah dicairkan ketika dibutuhkan. Rekening tabungan terpisah atau instrumen keuangan berisiko rendah sering menjadi pilihan yang lebih aman.

BHR Ojol 2026 Segera Cair, Bonus Dihitung dari Rata-Rata Penghasilan Mitra

Firman Rangga
-
0
BHR Ojol 2026 Segera Cair, Bonus Dihitung dari Rata-Rata Penghasilan Mitra

Pemerintah memastikan program BHR Ojol 2026 akan kembali diberikan kepada para pengemudi ojek online menjelang Hari Raya Idulfitri. Kebijakan ini diumumkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bentuk perhatian terhadap pekerja di sektor ekonomi digital yang berstatus mitra aplikasi. Tahun ini, sekitar 850 ribu pengemudi dan kurir diperkirakan akan menerima bonus tersebut.

Ketentuan mengenai BHR Ojol 2026 tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/4/HK.04.00/III/2026. Dalam aturan tersebut, perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi diminta menyalurkan bonus keagamaan kepada para mitra yang memenuhi kriteria tertentu.

Pemerintah menilai kehadiran BHR Ojol 2026 menjadi salah satu langkah untuk mendukung kesejahteraan para pekerja sektor kemitraan. Selama ini, para pengemudi ojol dan kurir aplikasi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi digital, mulai dari layanan transportasi hingga pengiriman barang dan makanan.

Selain itu, bonus keagamaan ini diharapkan dapat membantu para mitra menghadapi peningkatan kebutuhan menjelang Lebaran. Pada periode tersebut, pengeluaran rumah tangga umumnya meningkat sehingga tambahan pendapatan dinilai cukup berarti bagi para pengemudi.

Jadwal Pencairan BHR Ojol 2026

Mengacu pada surat edaran yang diterbitkan Kemnaker, penyaluran BHR Ojol 2026 wajib dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Jika merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai hari libur nasional, Idulfitri 2026 diperkirakan jatuh pada 21 Maret 2026.

Dengan demikian, pencairan BHR Ojol 2026 kemungkinan besar dilakukan paling lambat pada 14 Maret 2026. Pemerintah berharap waktu penyaluran tersebut memberi kesempatan bagi para mitra untuk memanfaatkan dana bonus sebelum memasuki periode Lebaran.

Meski ditujukan bagi mitra aplikasi, tidak semua pengemudi otomatis berhak menerima BHR Ojol 2026. Pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan agar bonus dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.

Salah satu syarat utama adalah pengemudi atau kurir harus tercatat sebagai mitra aktif pada platform aplikasi dalam kurun waktu minimal 12 bulan terakhir. Ketentuan ini bertujuan memastikan bonus diberikan kepada mitra yang memang aktif bekerja dan berkontribusi pada layanan platform.

Skema Perhitungan Bonus untuk Mitra Ojol

Berbeda dengan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja formal, perhitungan BHR Ojek Online 2026 dilakukan dengan pendekatan yang berbeda. Bonus untuk mitra pengemudi dihitung berdasarkan rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh selama satu tahun terakhir.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa nilai bonus yang diberikan paling sedikit sebesar 25 persen dari rata-rata penghasilan bersih selama 12 bulan. Bonus itu nantinya akan diberikan dalam bentuk uang tunai melalui sistem pembayaran yang tersedia di masing-masing aplikasi.

Pemerintah juga mengungkapkan bahwa total dana yang dialokasikan untuk program BHR untuk Ojek Online 2026 mencapai sekitar Rp220 miliar. Nilai ini meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp110 miliar.

Peningkatan tersebut merupakan hasil komitmen dari sejumlah perusahaan aplikator besar yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan seperti GoTo dan Grab disebut telah menyiapkan dana sekitar Rp100 miliar hingga Rp110 miliar untuk mendukung pemberian bonus kepada para mitra pengemudi.

Investor Waspada Konflik Global, Saham AS Berakhir di Zona Merah

jessica hart
-
0
Investor Waspada Konflik Global, Saham AS Berakhir di Zona Merah

Pasar Saham AS kembali bergerak di zona merah pada penutupan perdagangan Kamis (5/3/2026). Tekanan datang dari meningkatnya konflik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga minyak serta memicu kekhawatiran baru terkait inflasi global. Situasi tersebut membuat Saham AS sempat melemah cukup dalam sebelum akhirnya ditutup sedikit lebih tinggi dari titik terendah pada sesi perdagangan hari itu.

Mengutip data dari Investing.com, indeks acuan Saham AS menunjukkan penurunan di berbagai sektor utama. Indeks S&P 500 turun sekitar 0,6 persen ke level 6.829,45. Sementara itu, indeks teknologi Nasdaq Composite melemah 0,3 persen ke posisi 22.748,99. Tekanan paling besar dialami Dow Jones Industrial Average yang anjlok 1,6 persen hingga berada di level 47.954,19.

Kepala strategi pasar di Jones Trading, Michael O’Rourke, mengatakan tekanan terhadap Saham AS muncul sejak awal sesi perdagangan. Menurutnya, kenaikan harga minyak yang mendekati 80 dolar AS per barel membuat pelaku pasar cenderung menghindari risiko.

Ia menjelaskan bahwa lonjakan harga energi memicu kekhawatiran inflasi baru di Amerika Serikat, sehingga investor memilih menahan posisi atau mengalihkan dana ke aset yang dianggap lebih aman.

Selain faktor geopolitik, tekanan terhadap Saham AS juga datang dari sektor teknologi, khususnya perusahaan semikonduktor. Investor bereaksi terhadap laporan bahwa pemerintahan Donald Trump sedang menyusun aturan baru terkait pembatasan ekspor chip kecerdasan buatan.

Menurut laporan Bloomberg, kebijakan tersebut berpotensi mengharuskan perusahaan teknologi meminta persetujuan pemerintah AS sebelum mengekspor akselerator AI ke negara mana pun di dunia.

Konflik Timur Tengah Picu Kekhawatiran Pasar

Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi sentimen pasar global, termasuk Saham AS. Serangan rudal yang diluncurkan Iran ke Israel menandai hari keenam berturut-turut meningkatnya eskalasi militer di kawasan tersebut.

Serangan itu terjadi hanya beberapa jam setelah Senat Amerika Serikat menolak mosi yang bertujuan menghentikan kampanye militer dan meminta persetujuan Kongres untuk setiap tindakan militer lanjutan.

Ketidakpastian politik di Iran juga turut memperkeruh situasi. Gedung Putih menyebut bahwa Mojtaba Khamenei, putra pemimpin tertinggi Iran yang wafat, muncul sebagai kandidat kuat untuk memimpin negara tersebut. Namun pernyataan dari Presiden Trump menegaskan bahwa Washington tidak menerima kandidat tersebut sebagai penerus.

Situasi tersebut memicu kekhawatiran bahwa konflik di kawasan energi strategis itu dapat berlangsung lebih lama dari perkiraan.

Kekhawatiran Inflasi dan Harga Energi

Dampak langsung dari konflik geopolitik mulai dirasakan oleh masyarakat Amerika Serikat melalui kenaikan harga bahan bakar. Lonjakan harga minyak global diperkirakan akan mendorong inflasi serta menekan daya beli konsumen.

Direktur Pelaksana International Monetary Fund, Kristalina Georgieva, menilai konflik tersebut menjadi ujian bagi stabilitas ekonomi dunia.

Ia menyebutkan bahwa konflik yang berlangsung lama dapat memicu tekanan pada harga energi global, memengaruhi pertumbuhan ekonomi, serta memperburuk inflasi di banyak negara.

“Jika konflik ini berkepanjangan, dampaknya bisa meluas terhadap harga energi, sentimen pasar, serta pertumbuhan ekonomi global,” ujarnya.

Selain itu, laporan terkait rencana pembatasan ekspor chip AI juga membuat saham perusahaan semikonduktor terpukul. Saham Nvidia sempat turun tajam setelah kabar tersebut beredar. Perusahaan seperti Advanced Micro Devices juga diperkirakan terdampak oleh kebijakan baru itu.

Gabungan faktor geopolitik, lonjakan harga energi, serta kebijakan teknologi membuat Saham AS bergerak volatil sepanjang perdagangan. Para analis menilai pasar masih akan sensitif terhadap perkembangan konflik global maupun kebijakan ekonomi yang dapat memengaruhi arah inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Iran Tolak Mediasi Global, Teheran Tegaskan Tidak Akan Buka Jalur Negosiasi

Firman Rangga
-
0
Iran Tolak Mediasi Global, Teheran Tegaskan Tidak Akan Buka Jalur Negosiasi

Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali menjadi sorotan setelah Iran Tolak Mediasi dari sejumlah negara yang menawarkan diri untuk membantu meredakan konflik di kawasan tersebut. Sikap tegas Iran Tolak Mediasi ini kembali disampaikan oleh Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, yang menegaskan bahwa Teheran tidak bersedia membuka ruang perundingan dengan Amerika Serikat dalam situasi saat ini.

Dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis, Boroujerdi menjelaskan bahwa keputusan Iran Tolak Mediasi didasari oleh pengalaman sebelumnya yang menurut pihaknya menunjukkan bahwa negosiasi dengan Washington tidak berjalan sesuai komitmen. Ia merujuk pada pernyataan pemerintah Indonesia yang sebelumnya menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog demi meredakan konflik dan mengembalikan stabilitas kawasan.

Menurut Boroujerdi, Teheran menghargai niat baik negara-negara yang ingin membantu menciptakan suasana damai. Namun, Iran menilai upaya perundingan tidak lagi menjadi pilihan setelah beberapa pengalaman diplomatik sebelumnya berakhir tanpa hasil yang diharapkan.

“Kami tidak akan melakukan negosiasi dalam bentuk apa pun dengan pihak yang kami anggap sebagai musuh, karena pengalaman sebelumnya membuat kami tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap proses tersebut,” ujar Boroujerdi.

Pengalaman Negosiasi yang Berakhir Gagal

Boroujerdi menjelaskan bahwa Iran telah menjalani setidaknya tiga fase perundingan dengan Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir. Namun setiap proses tersebut, menurutnya, berakhir dengan kegagalan atau bahkan memicu ketegangan baru.

Salah satu contoh yang disoroti adalah kesepakatan nuklir yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang dicapai pada 2015 antara Iran dan sejumlah negara besar dunia. Kesepakatan tersebut sempat dianggap sebagai terobosan diplomasi internasional untuk mengendalikan program nuklir Iran.

Namun, Amerika Serikat kemudian memutuskan keluar dari perjanjian tersebut. Langkah itu dinilai oleh pemerintah Iran sebagai pelanggaran terhadap komitmen yang telah disepakati sebelumnya.

Boroujerdi juga menyebutkan bahwa proses negosiasi berikutnya bahkan berlangsung di tengah situasi militer yang memanas. Dalam salah satu putaran perundingan yang berlangsung beberapa waktu lalu, menurutnya, serangan terhadap wilayah Iran tetap terjadi meskipun proses diplomasi masih berjalan.

Kondisi tersebut semakin memperkuat keputusan Teheran untuk tidak kembali membuka jalur perundingan dalam konflik yang tengah berlangsung saat ini.

Iran Tegas Tolak Tawaran Mediasi dari Berbagai Negara!

Di tengah memanasnya konflik kawasan, sejumlah negara sebenarnya telah menawarkan diri sebagai mediator. Indonesia menjadi salah satu pihak yang menyatakan kesiapan untuk membantu memfasilitasi dialog demi meredakan ketegangan.

Presiden Indonesia juga sebelumnya menyampaikan bahwa Indonesia siap berperan sebagai pihak yang mendorong terciptanya dialog damai di kawasan Timur Tengah.

Selain Indonesia, Rusia juga disebut menawarkan diri sebagai perantara. Presiden Rusia, Vladimir Putin, dilaporkan menyampaikan kesiapan tersebut dalam percakapan dengan Presiden Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Dalam komunikasi tersebut, Kremlin menyebut bahwa Putin bersedia membantu menyampaikan berbagai kekhawatiran dari negara-negara kawasan kepada Iran guna membuka ruang deeskalasi konflik.

Meski demikian, posisi Teheran tetap tidak berubah. Pemerintah Iran menegaskan kembali bahwa keputusan Iran Tolak Mediasi merupakan sikap resmi yang diambil setelah mempertimbangkan pengalaman diplomasi sebelumnya.

Gangguan Jalur Energi Dunia Bayangi Ketahanan Industri Nasional Indonesia

jessica hart
-
0
Gangguan Jalur Energi Dunia Bayangi Ketahanan Industri Nasional Indonesia

Eskalasi konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali menjadi perhatian berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah menilai situasi tersebut berpotensi memengaruhi Ketahanan Industri Nasional, terutama karena kawasan tersebut memiliki peran penting dalam perdagangan energi dunia dan jalur distribusi logistik internasional. Ketidakpastian geopolitik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat dinilai dapat memicu tekanan terhadap sektor industri manufaktur jika tidak diantisipasi secara matang.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan konflik yang terjadi di kawasan tersebut. Menurutnya, eskalasi ketegangan di Timur Tengah dapat memicu berbagai risiko ekonomi global, mulai dari volatilitas harga energi hingga gangguan pada rantai pasok bahan baku industri. Kondisi ini pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap Ketahanan Industri Nasional yang selama ini menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa Timur Tengah merupakan salah satu pusat produksi energi dunia sekaligus jalur logistik yang sangat vital bagi perdagangan internasional. Karena itu, setiap peningkatan konflik berpotensi mengganggu distribusi energi global serta aktivitas perdagangan internasional.

“Kami terus mencermati dinamika yang terjadi di kawasan tersebut karena dampaknya bisa merambat ke berbagai sektor industri. Perubahan harga energi dan gangguan distribusi bahan baku dapat memengaruhi efisiensi produksi industri manufaktur,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (5/3).

Risiko Gangguan Energi dan Logistik Global

Salah satu titik krusial yang menjadi perhatian pemerintah adalah Selat Hormuz, jalur laut strategis yang dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak dunia. Jika jalur tersebut terganggu akibat konflik atau ancaman keamanan maritim, distribusi energi global berpotensi mengalami hambatan.

Dalam beberapa hari terakhir, meningkatnya tensi militer di kawasan tersebut telah memicu kekhawatiran di kalangan pelaku industri pelayaran dan perdagangan internasional. Aktivitas kapal tanker yang melintasi jalur tersebut dilaporkan mengalami penurunan, sementara risiko keamanan bagi perusahaan pelayaran dan asuransi maritim meningkat.

Situasi tersebut juga berdampak pada pasar energi global. Harga minyak mentah dunia sempat mengalami kenaikan seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Kenaikan harga energi ini menjadi perhatian serius karena energi merupakan salah satu komponen biaya produksi utama di sektor industri.

Menurut Agus, sejumlah subsektor manufaktur sangat sensitif terhadap fluktuasi harga energi. Industri petrokimia, logam dasar, pupuk, semen, hingga berbagai industri pengolahan lainnya berpotensi mengalami tekanan biaya jika harga energi global terus meningkat dalam jangka panjang.

“Kenaikan harga energi tentu akan berdampak pada biaya produksi. Jika berlangsung lama, kondisi ini bisa memengaruhi efisiensi industri serta daya saing produk manufaktur Indonesia di pasar domestik maupun internasional,” jelasnya.

Dampak Terhadap Rantai Pasok Bahan Baku Industri

Selain energi, konflik geopolitik juga berpotensi memengaruhi kelancaran pasokan bahan baku industri yang berasal dari pasar global. Ketidakpastian geopolitik biasanya memicu gangguan perdagangan internasional serta peningkatan harga berbagai komoditas.

Bagi Indonesia, kondisi tersebut dapat dirasakan oleh sejumlah sektor industri yang masih bergantung pada bahan baku impor. Industri kimia, petrokimia, tekstil, logam, hingga industri makanan dan minuman termasuk sektor yang sensitif terhadap perubahan harga dan distribusi bahan baku global.

Gangguan pada jalur logistik internasional juga dapat memperpanjang waktu pengiriman serta meningkatkan biaya pengadaan bahan baku. Hal ini berpotensi menambah tekanan pada biaya produksi industri.

Meski demikian, pemerintah menegaskan akan terus mengambil langkah antisipatif untuk menjaga Ketahanan Industri Nasional agar tetap kuat menghadapi berbagai tantangan global. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat pemantauan terhadap perkembangan ekonomi internasional serta menjaga stabilitas pasokan bahan baku bagi sektor industri domestik.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan efisiensi industri dan diversifikasi sumber pasokan bahan baku guna mengurangi ketergantungan terhadap satu wilayah tertentu.

Agus menegaskan bahwa menjaga Ketahanan Industri Nasional merupakan prioritas penting di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah. Dengan strategi mitigasi yang tepat, pemerintah berharap sektor industri manufaktur Indonesia tetap mampu bertahan sekaligus menjaga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Perkembangan geopolitik global memang perlu diwaspadai bersama. Namun pemerintah akan terus memastikan Ketahanan Industri Nasional tetap terjaga agar sektor manufaktur dapat terus tumbuh dan berdaya saing,” pungkasnya.

Penyewaan Alat Rumah Jadi Tren Baru, Peluang Usaha yang Layak Dicoba

Bintang Putra
-
0
Penyewaan Alat Rumah Jadi Tren Baru, Peluang Usaha yang Layak Dicoba

Di tengah gaya hidup yang makin praktis, Penyewaan Alat Rumah mulai dilirik sebagai peluang bisnis yang relevan dan realistis. Konsep Penyewaan Alat Rumah menjawab kebutuhan masyarakat urban yang ingin serba cepat tanpa harus membeli barang mahal untuk dipakai sesekali. Tak heran jika model Penyewaan Alat Rumah kini berkembang dari sekadar sewa tenda atau kursi pesta, menjadi layanan modern berbasis aplikasi dengan sistem reservasi yang rapi dan transparan.

Perubahan pola konsumsi jadi pemicunya. Generasi muda, khususnya di kota besar, cenderung mengutamakan akses dibanding kepemilikan. Membeli vacuum cleaner industri, alat steam, mesin fogging, bahkan peralatan dapur premium untuk acara tertentu terasa kurang efisien jika hanya dipakai satu atau dua kali. Di sinilah celah bisnis terbuka.

Model usaha ini juga relatif fleksibel. Skala kecil bisa dimulai dari rumah dengan koleksi alat terbatas. Seiring waktu, inventaris dapat ditambah sesuai permintaan pasar. Kuncinya ada pada riset kebutuhan. Apakah targetnya keluarga muda, mahasiswa, pelaku UMKM kuliner, atau event organizer rumahan?

Mengapa Penyewaan Alat Rumah Makin Diminati?

Ada beberapa alasan kenapa sektor ini berkembang cepat. Pertama, faktor efisiensi biaya. Harga alat elektronik rumah tangga tertentu bisa mencapai jutaan rupiah. Dengan menyewa, pelanggan hanya membayar sesuai durasi penggunaan.

Kedua, faktor ruang penyimpanan. Tidak semua hunian memiliki space luas. Apartemen studio atau rumah minimalis membuat orang berpikir dua kali sebelum membeli barang berukuran besar.

Ketiga, kesadaran finansial yang meningkat. Banyak keluarga kini lebih selektif dalam mengalokasikan dana. Daripada mengendap dalam bentuk barang yang jarang dipakai, dana bisa dialihkan ke kebutuhan lain atau investasi.

Dari sisi pebisnis, margin usaha ini cukup menarik jika dikelola dengan baik. Strategi harga harus mempertimbangkan biaya penyusutan alat, perawatan, serta risiko kerusakan. Sistem deposit atau jaminan juga penting untuk menjaga keamanan aset.

Digitalisasi menjadi pembeda utama. Menggunakan website sederhana atau platform media sosial untuk katalog produk dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Transparansi harga, foto asli alat, serta ulasan pelanggan akan memperkuat reputasi.

Strategi Mengembangkan Bisnis Penyewaan yang Berkelanjutan

Agar bisnis Penyewaan Alat Rumah tidak sekadar tren musiman, perlu strategi jangka panjang. Pertama, fokus pada kualitas alat. Perawatan rutin wajib dilakukan agar performa tetap optimal. Alat yang rusak atau kotor akan langsung merusak citra usaha.

Kedua, berikan layanan antar-jemput. Nilai tambah ini sering menjadi alasan pelanggan memilih satu penyedia dibanding yang lain. Kecepatan respons dan ketepatan waktu sangat menentukan loyalitas.

Ketiga, bangun kemitraan. Kerja sama dengan wedding organizer, jasa kebersihan, atau pelaku usaha katering dapat menciptakan permintaan stabil. Pola B2B sering kali lebih konsisten dibanding pelanggan individu.

Tantangan utama bisnis ini biasanya terletak pada manajemen inventaris dan risiko kerusakan. Karena itu, pencatatan harus rapi. Gunakan sistem sederhana untuk melacak jadwal sewa, kondisi barang, dan histori pelanggan.

Secara keseluruhan, Penyewaan Alat Rumah adalah cerminan perubahan perilaku konsumen di era digital. Orang ingin solusi praktis, cepat, dan hemat. Dengan manajemen yang disiplin serta pendekatan pemasaran yang tepat, bisnis ini berpotensi tumbuh stabil di tengah dinamika ekonomi.

Bagi pelaku usaha yang jeli melihat tren, model bisnis berbasis akses seperti ini bukan hanya peluang jangka pendek, tetapi juga bagian dari transformasi cara masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus membebani keuangan.

Stok Aman dan Distribusi Diperkuat, Stabilitas Pangan Ramadan Dinilai Efektif

Firman Rangga
-
0
Stok Aman dan Distribusi Diperkuat, Stabilitas Pangan Ramadan Dinilai Efektif

Stabilitas Pangan Ramadan kembali menjadi perhatian utama pemerintah pada Ramadan 2026. Di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat, upaya menjaga Stabilitas Pangan Ramadan dinilai cukup efektif menahan laju inflasi agar tetap terkendali. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengintensifkan berbagai program stabilisasi pasokan dan distribusi sehingga gejolak harga tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Ramadan 2026 tercatat sebesar 0,68 persen secara bulanan (month-to-month). Angka ini lebih rendah dibandingkan periode Ramadan pada 2022 dan 2025. Sementara itu, inflasi komponen pangan juga masih dalam batas aman, mencerminkan bahwa Stabilitas Pangan Ramadan terjaga meskipun permintaan bahan pokok meningkat signifikan.

Komponen volatile food pada Februari 2026 tercatat naik 2,50 persen (m-to-m) dengan kontribusi 0,41 persen terhadap inflasi umum bulanan. Secara tahunan, inflasi kelompok ini berada di level 4,64 persen, masih dalam rentang sasaran pemerintah sebesar 3 hingga 5 persen.

Kepala BPS, Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa secara umum harga pangan masih relatif aman. Namun, beberapa komoditas di sejumlah daerah tetap memerlukan perhatian, khususnya cabai rawit, telur ayam ras, dan daging ayam ras yang mengalami dinamika harga.

Distribusi Pangan Diperluas, Operasi Pasar Digenjot

Untuk memperkuat Stabilitas Pangan Ramadan, Bapanas memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Sepanjang Februari 2026, program ini telah dilaksanakan sebanyak 1.586 kali di 291 kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi. Jumlah tersebut melonjak lebih dari 100 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) juga digencarkan. Hampir 10 ton cabai rawit dimobilisasi ke Jakarta dan Nusa Tenggara Barat. Sebagian pasokan, sekitar 4,3 ton, berasal dari Sulawesi Selatan dengan biaya distribusi ditanggung pemerintah. Kebijakan ini diambil untuk meredam lonjakan harga di wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.

Pada komoditas beras, penyaluran melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog telah mencapai 1,025 juta ton hingga akhir Februari 2026. Realisasi Februari saja sebesar 136 ribu ton. Untuk tahun 2026, SPHP beras ditargetkan mencapai 828 ribu ton, ditambah SPHP jagung pakan sebesar 242 ribu ton guna menjaga stabilitas harga di sektor perunggasan.

Pengawasan Rantai Pasok dan Bantuan Sosial Diperkuat

Menjelang Idulfitri 2026, pemerintah turut menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Stimulus ini dirancang untuk menjaga daya beli sekaligus memperkokoh Stabilitas Pangan Ramadan hingga periode Lebaran.

Pengawasan distribusi juga diperketat melalui Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan. Tim ini melakukan pemantauan di lebih dari 28 ribu titik di seluruh Indonesia, mulai dari produsen, agen, distributor, grosir, hingga ritel. Penguatan pengawasan dilakukan untuk memastikan tidak terjadi penimbunan maupun praktik spekulatif yang berpotensi memicu lonjakan harga.

Langkah-langkah tersebut mendapat apresiasi dari akademisi IPB University sekaligus pengamat ekonomi pangan, Prima Gandhi. Ia menilai kenaikan volatile food sebesar 2,50 persen secara bulanan masih dalam batas wajar dan dapat dikelola melalui penguatan distribusi serta pengawasan yang konsisten.

Menurutnya, keberhasilan menjaga Stabilitas Pangan Ramadan merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah yang berbasis pada data serta pemantauan harian harga. Dengan pola intervensi yang responsif, tekanan inflasi pangan dapat diminimalkan meski konsumsi masyarakat meningkat tajam selama bulan suci.

1...474849...1,032Halaman 48 dari 1,032

Copyright © 2022 - 2024 Berempat.com All right reserved