Jumat, Mei 1, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 26

Sebelum Cari Modal Bisnis Tambahan, Coba Ubah Cara Pandang Ini

Bintang Putra
-
0
Sebelum Cari Modal Bisnis Tambahan, Coba Ubah Cara Pandang Ini

Banyak pelaku usaha merasa bisnisnya mentok karena kekurangan dana. Setiap kali penjualan melambat atau target tidak tercapai, solusi yang langsung terpikir hampir selalu sama: cari modal bisnis tambahan. Padahal, tidak sedikit kasus di mana masalah utama bukan terletak pada besarnya modal, melainkan cara memandang dan mengelola bisnis itu sendiri. Tanpa disadari, fokus berlebihan pada modal bisnis tambahan justru bisa menutup peluang perbaikan yang sebenarnya sudah ada di depan mata.

Dalam dunia bisnis, sudut pandang sering kali menentukan arah langkah. Ketika bisnis terasa jalan di tempat, mungkin yang dibutuhkan bukan suntikan dana baru, melainkan cara baru melihat operasional, produk, hingga perilaku pelanggan. Banyak usaha bisa bertahan dan bahkan berkembang tanpa harus menambah modal besar, asalkan mampu membaca situasi dengan lebih jernih dan strategis.

Mengubah Cara Pandang Sebelum Menambah Modal

Salah satu kesalahan umum pelaku usaha adalah menganggap uang sebagai solusi utama dari semua masalah. Padahal, sebelum mencari modal bisnis tambahan, ada baiknya mengevaluasi kembali apa yang sudah berjalan. Apakah biaya operasional terlalu besar? Apakah produk sudah benar-benar menjawab kebutuhan pasar? Atau justru strategi pemasaran yang kurang tepat sasaran?

Sering kali, kebocoran keuangan kecil yang dibiarkan berulang jauh lebih merugikan dibandingkan kekurangan modal. Misalnya, stok menumpuk karena salah perhitungan permintaan, promosi yang tidak terukur, atau proses kerja yang terlalu panjang dan boros waktu. Dengan mengubah cara pandang, masalah-masalah ini bisa diidentifikasi dan diperbaiki tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Di tahap ini, pelaku usaha dituntut lebih jujur melihat kondisi bisnisnya sendiri. Data penjualan, kebiasaan pelanggan, hingga efektivitas tim menjadi bahan evaluasi penting. Dari sini, sering muncul solusi sederhana yang sebelumnya terlewatkan hanya karena fokus terlalu sempit pada pencarian modal.

Optimalisasi yang Sering Terlupakan dalam Bisnis

Banyak bisnis sebenarnya punya aset tersembunyi yang jarang dimaksimalkan. Pelanggan lama, misalnya, sering kali lebih potensial dibandingkan mencari pelanggan baru dengan biaya iklan yang mahal. Menguatkan hubungan dengan pelanggan setia bisa meningkatkan penjualan tanpa perlu modal bisnis tambahan.

Selain itu, kolaborasi juga menjadi strategi yang kerap diremehkan. Bekerja sama dengan bisnis lain yang memiliki target pasar serupa dapat membuka peluang baru tanpa beban modal besar. Bentuknya bisa berupa bundling produk, promosi silang, atau kerja sama distribusi.

Teknologi pun menawarkan banyak solusi efisiensi. Penggunaan tools digital untuk pencatatan keuangan, manajemen stok, atau pemasaran bisa memangkas biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Biayanya relatif kecil dibandingkan dampak jangka panjang yang dihasilkan.

Tidak kalah penting, meningkatkan kualitas produk atau layanan sering kali lebih efektif daripada menambah variasi baru. Pelanggan cenderung kembali jika merasa puas, dan kepuasan ini lahir dari konsistensi serta perhatian pada detail, bukan semata-mata dari besarnya modal.

Saat Modal Tambahan Memang Dibutuhkan

Bukan berarti modal bisnis tambahan selalu tidak penting. Dalam kondisi tertentu, penambahan modal memang diperlukan, misalnya saat permintaan pasar meningkat tajam atau ketika ingin ekspansi ke segmen baru yang sudah teruji. Namun, keputusan ini idealnya diambil setelah bisnis berjalan efisien dan memiliki arah yang jelas.

Modal yang masuk ke bisnis tanpa strategi justru berisiko habis tanpa hasil signifikan. Sebaliknya, ketika sudut pandang sudah diperbaiki, proses bisnis lebih rapi, dan peluang sudah tervalidasi, modal tambahan bisa menjadi bahan bakar yang tepat untuk mempercepat pertumbuhan.

UMKM Terdampak Bencana Didorong Bangkit Lewat Program UMKM Bangkit di Platform Digital

Firman Rangga
-
0
UMKM Terdampak Bencana Didorong Bangkit Lewat Program UMKM Bangkit di Platform Digital

Upaya pemulihan ekonomi di wilayah yang dilanda bencana terus diperkuat pemerintah. Salah satu langkah terbaru dilakukan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menggandeng sejumlah platform e-commerce untuk membuka akses pasar bagi UMKM Terdampak Bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Inisiatif ini diharapkan menjadi solusi konkret bagi UMKM Terdampak Bencana yang masih mampu berproduksi, namun mengalami hambatan pemasaran pascabencana alam.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui peluncuran fitur khusus berupa landing page bertajuk UMKM Bangkit yang tersedia di sejumlah platform digital, antara lain Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, serta Lazada. Melalui kanal ini, produk-produk lokal dari wilayah terdampak dipromosikan secara khusus agar dapat menjangkau konsumen nasional.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, kehadiran layanan belanja online ini menjadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi daerah. Dengan mendorong masyarakat membeli produk lokal, roda perekonomian di wilayah terdampak diharapkan kembali bergerak.

“Produk-produk dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kita pasarkan melalui platform digital agar bisa dibeli masyarakat luas. Dengan begitu, ekonomi daerah yang terdampak bencana bisa kembali pulih secara bertahap,” ujar Maman di Jakarta, Senin (26/1).

Maman menjelaskan, landing page UMKM Bangkit telah resmi diluncurkan oleh Shopee dan Tokopedia pada 26 Januari 2026. Sementara itu, Lazada dijadwalkan menyusul membuka fitur serupa pada 29 Januari 2026.

Data UMKM dan Tantangan Pascabencana

Berdasarkan catatan Kementerian UMKM, hingga 18 Januari 2026 terdapat sekitar 34.030 pelaku usaha di tiga provinsi yang masuk kategori UMKM Terdampak Bencana. Sebagian besar membutuhkan dukungan pembiayaan, peralatan produksi, hingga bantuan pemasaran untuk menjaga kelangsungan usaha mereka.

Dari jumlah tersebut, sekitar 3.018 UMKM tercatat mengalami kesulitan serius dalam mengakses pasar. Kondisi ini menyebabkan produk menumpuk, perputaran modal terhambat, dan aktivitas usaha tidak berjalan optimal.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Kementerian UMKM tidak hanya menghadirkan landing page UMKM Bangkit, tetapi juga memfasilitasi berbagai program pendukung. Mulai dari business matching, konsultasi pemasaran, pendampingan usaha, hingga layanan promosi produk lokal yang lebih terarah.

Produk yang ditampilkan dalam landing page UMKM Bangkit merupakan hasil kurasi dari berbagai sektor, seperti fesyen, makanan dan minuman, gaya hidup, serta kerajinan tangan. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 3.321 UMKM dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah bergabung dalam program tersebut.

Peran E-Commerce dan Dukungan Jangka Panjang

Selain menyediakan etalase digital, platform e-commerce yang terlibat juga berkomitmen memberikan pelatihan bagi UMKM Terdampak Bencana. Pelatihan tersebut mencakup pengelolaan toko daring, strategi pemasaran digital, hingga peningkatan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar nasional.

Tak hanya itu, sejumlah platform juga menyatakan kesiapan untuk memberikan dukungan tambahan, termasuk bantuan pembangunan fasilitas umum di wilayah terdampak sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial.

“Kita mengajak masyarakat Indonesia untuk membantu saudara-saudara di tiga provinsi ini. Caranya bukan hanya lewat donasi, tetapi juga dengan membeli produk mereka,” kata Maman.

Menurut rencana, landing page UMKM Bangkit akan berlangsung selama dua tahun. Pemerintah membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemulihan ekonomi daerah melalui aktivitas belanja produk lokal.

Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, menilai inisiatif ini sebagai bentuk afirmasi pasar bagi UMKM Terdampak Bencana. Ia menekankan bahwa sinergi antara pemerintah dan platform digital menjadi kunci untuk membantu pelaku usaha yang masih memiliki kapasitas produksi, namun kehilangan jalur distribusi akibat bencana.

“Peluncuran landing page ini merupakan hasil kesepakatan bersama untuk mendukung promosi produk UMKM dari tiga provinsi. Pelatihan dan peningkatan kapasitas usaha juga menjadi fokus agar UMKM bisa bangkit dan lebih tangguh ke depan,” ujar Riza.

IHSG Kena Trading Halt Kedua Kalinya, Investor Diminta Tak Bereaksi Berlebihan

jessica hart
-
0
IHSG Kena Trading Halt Kedua Kalinya, Investor Diminta Tak Bereaksi Berlebihan

Penghentian sementara perdagangan saham kembali terjadi setelah IHSG Kena Trading Halt untuk kedua kalinya dalam waktu berdekatan. Pemerintah menilai kondisi tersebut lebih dipicu oleh reaksi sesaat pelaku pasar dan bukan mencerminkan pelemahan mendasar pada ekonomi nasional. Tekanan yang muncul diperkirakan bersifat sementara dan tidak berlangsung dalam jangka panjang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kejadian IHSG Kena Trading Halt merupakan efek kejut atau shock akibat meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap sejumlah sentimen global. Menurutnya, gejolak tersebut diperkirakan hanya berlangsung sekitar dua hingga tiga hari sebelum kembali mereda.

Ia menjelaskan bahwa pasar saham Indonesia kerap dipersepsikan sebagai pasar frontier, sehingga lebih sensitif terhadap isu eksternal maupun perubahan persepsi investor global. Meski demikian, Purbaya menegaskan fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat dan tidak menunjukkan tanda-tanda pelemahan struktural.

Selain itu, ia kembali mengingatkan tentang pergerakan saham-saham spekulatif yang selama ini menjadi sorotan regulator. Saham dengan volatilitas tinggi dinilai paling rentan terdampak ketika tekanan pasar meningkat, sehingga ikut mendorong penurunan tajam indeks.

Tekanan Pasar Dinilai Tidak Cerminkan Fundamental Ekonomi

Menurut Purbaya, gejolak yang terjadi saat IHSG Kena Trading Halt tidak mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Ia menilai saham-saham berkapitalisasi besar atau blue chip masih menunjukkan kinerja yang relatif stabil di tengah volatilitas.

Ia juga menyarankan agar investor tidak bereaksi berlebihan terhadap pergerakan jangka pendek. Fokus pada saham dengan fundamental kuat dinilai menjadi strategi yang lebih aman dalam menghadapi dinamika pasar yang fluktuatif.

Sebagaimana diketahui, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham pada Kamis pagi sekitar pukul 09.26 WIB melalui sistem Jakarta Automated Trading System (JATS). Langkah ini diambil setelah IHSG mengalami penurunan tajam hingga mencapai batas 8 persen.

Pada saat penghentian dilakukan, IHSG tercatat turun 665,89 poin atau melemah 8,00 persen ke level 7.654,66. Perdagangan kemudian kembali dibuka pada pukul 09.56 WIB tanpa perubahan jadwal sesi perdagangan yang telah ditetapkan.

Sentimen MSCI dan Optimisme IHSG ke Depan

Purbaya menilai tekanan pasar saham kali ini juga dipengaruhi oleh sentimen terkait evaluasi indeks yang dilakukan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Evaluasi tersebut mencakup aspek transparansi dan tata kelola bursa efek Indonesia.

Ia menyebut catatan dari MSCI akan ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas sektor keuangan. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memperkuat kepercayaan investor terhadap pasar modal domestik.

Meski IHSG Kena Trading Halt terjadi hingga dua kali, Purbaya tetap optimistis terhadap prospek pasar saham Indonesia. Ia meyakini IHSG masih memiliki ruang penguatan dan berpeluang menembus level 10.000 pada akhir 2026, seiring membaiknya sentimen dan stabilitas ekonomi nasional.

Ia menegaskan bahwa volatilitas merupakan bagian dari siklus pasar. Selama fundamental ekonomi tetap terjaga, tekanan jangka pendek dinilai tidak perlu disikapi dengan kepanikan berlebihan oleh pelaku pasar.

Bisnis di Bulan Ramadan, Dari Kuliner hingga Jasa Digital yang Punya Prospek Besar

Bintang Putra
-
0
Bisnis di Bulan Ramadan, Dari Kuliner hingga Jasa Digital yang Punya Prospek Besar

Tiap tahun, Bisnis di Bulan Ramadan selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Pola konsumsi masyarakat berubah cukup signifikan, jam aktivitas bergeser, dan kebutuhan harian pun ikut menyesuaikan. Kondisi ini membuat Bisnis di Bulan Ramadan punya peluang besar untuk berkembang, asalkan bisa membaca momen dengan tepat. Banyak pelaku usaha justru mencatat peningkatan omzet karena mampu menyesuaikan produk, layanan, dan strategi pemasaran dengan suasana Ramadan. Tidak heran jika Bisnis di Bulan Ramadan sering dianggap sebagai musim panen bagi sejumlah sektor tertentu.

Ramadan bukan hanya soal menjual makanan berbuka. Ada banyak celah usaha yang sering luput dari perhatian, padahal permintaannya meningkat setiap tahun. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, gaya hidup, hingga layanan berbasis digital, semuanya punya ruang untuk tumbuh selama bulan puasa.

Bisnis Kuliner dan Kebutuhan Harian yang Selalu Dicari

Ketika memasuki Ramadan, sektor kuliner hampir selalu berada di urutan teratas. Takjil, makanan berbuka, katering sahur, hingga minuman segar menjadi incaran utama. Namun, peluangnya tidak berhenti di situ. Produk makanan beku (frozen food), bumbu siap pakai, hingga paket bahan masakan juga mengalami lonjakan permintaan karena banyak orang ingin praktis saat menyiapkan sahur dan berbuka.

Selain makanan, kebutuhan harian seperti perlengkapan ibadah, pakaian muslim, mukena, sarung, dan peci juga mulai diburu sejak awal Ramadan. Banyak konsumen memilih belanja lebih awal untuk menghindari lonjakan harga mendekati Lebaran. Bagi pelaku usaha, ini bisa menjadi momentum untuk menawarkan paket bundling atau promo tematik yang relevan dengan suasana puasa.

Yang menarik, tren belanja online juga semakin kuat. Penjualan melalui marketplace dan media sosial menjadi saluran utama, terutama bagi usaha kecil yang ingin menjangkau pasar lebih luas tanpa harus membuka toko fisik.

Peluang Jasa dan Bisnis Digital Selama Ramadan

Selain produk fisik, Ramadan juga membuka peluang besar di sektor jasa. Jasa desain konten promosi Ramadan, pembuatan hampers, hingga manajemen media sosial untuk UMKM musiman banyak dicari. Banyak brand kecil ingin tampil lebih profesional selama Ramadan, tetapi tidak memiliki tim internal yang memadai.

Bisnis di Bulan Ramadan juga sangat cocok untuk layanan berbasis digital seperti reseller produk, dropshipper, hingga afiliasi. Dengan modal relatif kecil, bisnis ini bisa dijalankan fleksibel tanpa mengganggu aktivitas ibadah. Konten bertema Ramadan yang dikemas ringan dan relevan cenderung lebih mudah diterima audiens, terutama di platform seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp.

Selain itu, jasa kebersihan rumah, laundry kiloan, hingga layanan pengantaran juga mengalami peningkatan permintaan. Jadwal aktivitas yang padat membuat banyak orang memilih solusi praktis untuk menghemat waktu dan tenaga.

Tips Memilih Bisnis yang Tepat Menjelang Ramadan

Agar Bisnis di Bulan Ramadan bisa berjalan optimal, penting untuk menyesuaikan jenis usaha dengan kapasitas yang dimiliki. Jangan hanya ikut tren, tetapi perhatikan kemampuan produksi, modal, dan waktu pengelolaan. Bisnis musiman tetap membutuhkan perencanaan agar tidak berhenti di tengah jalan.

Memahami target pasar juga menjadi kunci. Konsumen Ramadan biasanya lebih sensitif terhadap harga, tetapi tetap mengutamakan kualitas dan kecepatan layanan. Transparansi, pelayanan responsif, dan pengemasan yang rapi bisa menjadi pembeda di tengah persaingan.

Promosi sebaiknya dilakukan lebih awal, bahkan sebelum Ramadan dimulai. Dengan begitu, bisnis memiliki waktu untuk membangun awareness dan kepercayaan konsumen. Strategi sederhana seperti pre-order, teaser produk, atau konten edukatif seputar Ramadan bisa membantu menarik perhatian calon pembeli.

Ribuan Pekerja Pabrik Rokok di Malang Raya Terancam PHK Akibat Wacana Layer Cukai Baru

Firman Rangga
-
0
Ribuan Pekerja Pabrik Rokok di Malang Raya Terancam PHK Akibat Wacana Layer Cukai Baru

Ancaman pemutusan hubungan kerja kembali menghantui sektor industri hasil tembakau di Jawa Timur. Ribuan Pekerja Pabrik Rokok di kawasan Malang Raya berada dalam posisi rentan seiring wacana kebijakan penambahan layer tarif cukai yang dinilai berpotensi melegalkan pabrik rokok ilegal. Kebijakan tersebut dikhawatirkan justru menekan industri rokok legal skala menengah dan berdampak langsung pada keberlangsungan tenaga kerja.

Ketua Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi), Heri Susianto, menyebut sekitar 24 ribu Pekerja Pabrik Rokok di perusahaan produsen sigaret kretek mesin (SKM) golongan II di Malang Raya terancam kehilangan mata pencaharian apabila kebijakan tersebut direalisasikan. Wilayah Malang Raya sendiri mencakup Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang yang selama ini menjadi salah satu basis industri rokok legal.

Menurut Heri, saat ini terdapat lebih dari 80 perusahaan rokok produsen SKM golongan II yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Jika pabrik-pabrik tersebut terpaksa menghentikan operasional akibat kalah bersaing, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh Pekerja Pabrik Rokok, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan sosial di tingkat daerah.

Kekhawatiran Industri Rokok Legal terhadap Kebijakan Cukai

Heri menilai penambahan layer tarif cukai justru berisiko mematikan industri hasil tembakau (IHT) legal, terutama produsen SKM golongan II. Dalam kondisi persaingan yang belum sehat, keberadaan rokok ilegal dinilai semakin mempersempit ruang gerak pelaku usaha resmi.

Ia mengungkapkan adanya indikasi ratusan mesin produksi SKM yang beroperasi secara ilegal di berbagai wilayah. Setiap mesin disebut mampu memproduksi hingga satu miliar batang rokok per tahun. Situasi ini membuat pabrik rokok legal berada dalam tekanan berat, karena harus bersaing dengan produk tanpa beban cukai yang memadai.

Jika kebijakan baru tersebut diterapkan, Heri khawatir banyak pabrik legal gulung tikar. Dampaknya akan langsung dirasakan oleh Pekerja Pabrik Rokok yang selama ini bergantung pada sektor tersebut sebagai sumber penghidupan utama.

Produksi Rokok Legal/Resmi Terus Menurun

Sementara itu, Peneliti Senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menyoroti tren penurunan produksi rokok legal dalam beberapa tahun terakhir. Ia mencatat, produksi rokok legal pada 2019 masih berada di angka 355,9 miliar batang, namun pada 2025 turun menjadi sekitar 307,8 miliar batang.

Penurunan tersebut, menurut Joko, menunjukkan bahwa kebijakan tarif cukai yang diterapkan secara agresif selama satu dekade terakhir telah melewati titik keseimbangan antara tarif dan kapasitas produksi. Alih-alih meningkatkan penerimaan negara, kenaikan tarif justru mendorong penurunan produksi rokok legal.

Di sisi lain, tingkat prevalensi merokok relatif stagnan di kisaran 28 persen. Kondisi ini menandakan bahwa kenaikan harga rokok legal tidak serta-merta menurunkan konsumsi, melainkan mendorong peralihan ke produk yang lebih murah, termasuk rokok ilegal yang kualitasnya tidak tersertifikasi.

Berdasarkan perhitungan kasar, peredaran rokok ilegal diperkirakan mencapai sekitar 48 miliar batang atau setara 13,5 persen dari total konsumsi. Situasi ini semakin mempersempit ruang hidup industri legal dan mengancam keberlanjutan Pekerja Pabrik Rokok di berbagai daerah.

Joko menilai selama ini penindakan pemerintah masih terfokus pada jalur distribusi dan pemasaran, sementara pengawasan di tingkat produksi dinilai belum optimal. Ia menegaskan penguatan penindakan terhadap produksi rokok ilegal lebih mendesak dibandingkan menambah layer tarif baru.

Menurutnya, struktur layer cukai yang ada saat ini sebenarnya sudah memberikan ruang bagi industri untuk melakukan penyesuaian. Kebijakan yang konsisten dan berkeadilan dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan, penerimaan negara, serta keberlangsungan industri dan Pekerja Pabrik Rokok yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.

Masih 15,3 Juta Warga Belum Memiliki Rekening, LPS Perkuat Inklusi Keuangan

jessica hart
-
0
Masih 15,3 Juta Warga Belum Memiliki Rekening, LPS Perkuat Inklusi Keuangan

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyoroti masih besarnya jumlah masyarakat usia produktif yang Belum Memiliki Rekening perbankan di Indonesia. Isu Belum Memiliki Rekening ini dinilai menjadi tantangan serius dalam memperluas inklusi keuangan nasional, terutama di tengah upaya pemerintah mendorong akses layanan keuangan yang lebih merata. Berdasarkan catatan terbaru, jutaan penduduk produktif masih berada di luar sistem perbankan formal.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa hingga 2025, terdapat sekitar 15,3 juta penduduk usia 15 hingga 69 tahun yang tercatat Belum Memiliki Rekening bank. Data tersebut diperoleh dari pemantauan dan perhitungan yang dilakukan LPS secara berkala. Angka itu menunjukkan bahwa meskipun penetrasi layanan keuangan terus meningkat, masih ada kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan dasar.

Menurut Anggito, kondisi masyarakat yang Belum Memiliki Rekening menjadi salah satu fokus utama LPS pada 2026. Lembaga ini menargetkan penurunan jumlah tersebut hingga ke kisaran 13 juta jiwa. Target tersebut dinilai realistis apabila didukung oleh kolaborasi lintas otoritas serta penguatan program literasi dan inklusi keuangan.

LPS Dorong Literasi dan Sinergi Otoritas Keuangan

Dalam mencapai sasaran tersebut, LPS tidak bergerak sendiri. Anggito menegaskan pihaknya akan bekerja sama dengan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Otoritas Jasa Keuangan. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat perluasan akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal, khususnya bagi kelompok yang selama ini Belum Memiliki Rekening.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah melalui kampanye edukasi dan literasi keuangan. LPS menjalankan berbagai program, salah satunya LIKE IT, yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat menabung di bank serta menumbuhkan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Program ini juga menekankan perlindungan simpanan agar masyarakat merasa aman saat mulai menggunakan layanan perbankan.

Anggito menambahkan, dengan semakin banyak masyarakat usia produktif yang memiliki rekening, akses terhadap berbagai layanan keuangan seperti tabungan, pembiayaan, dan transaksi digital akan terbuka lebih luas. Hal ini diyakini mampu mendorong aktivitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Di sisi lain, LPS juga menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Sebelumnya, LPS memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum pada level 3,50 persen.

Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D. Purba, menyampaikan bahwa tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank perekonomian rakyat juga tetap berada di level 6,00 persen. Sementara itu, tingkat bunga penjaminan simpanan valuta asing di bank umum dipertahankan di angka 2,00 persen. Ketentuan ini berlaku mulai 1 Februari hingga 31 Mei 2026.

Inilah Tips Berbisnis Tanpa Ngutang Tanpa Pinjaman, Tanpa Tekanan!

Bintang Putra
-
0
Inilah Tips Berbisnis Tanpa Ngutang Tanpa Pinjaman, Tanpa Tekanan!

Berbisnis Tanpa Ngutang sering dianggap sulit, terutama bagi pelaku usaha pemula yang merasa modal adalah penghalang utama. Padahal, Berbisnis Tanpa Ngutang justru menjadi pilihan realistis di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu stabil. Banyak bisnis kecil hingga menengah mampu bertahan karena sejak awal memilih jalur Berbisnis Tanpa Ngutang, sehingga tidak terbebani cicilan dan tekanan bunga. Dengan pendekatan yang tepat, Berbisnis Tanpa Ngutang bukan sekadar wacana, tetapi strategi yang bisa dijalankan secara nyata.

Di dunia usaha, modal memang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu. Banyak pelaku bisnis yang memulai dari kemampuan, pengalaman, dan jaringan yang sudah dimiliki. Bisnis yang dibangun secara bertahap sering kali memiliki fondasi lebih kuat dibanding usaha yang langsung besar namun rapuh secara keuangan. Kuncinya terletak pada perencanaan, pengelolaan arus kas, dan kemampuan menahan diri dari keputusan impulsif.

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah memahami kondisi keuangan pribadi. Usaha tanpa utang menuntut disiplin tinggi, termasuk soal gaya hidup. Ketika pengeluaran pribadi bisa ditekan, maka modal awal pun lebih mudah dikumpulkan. Dari sini, usaha dapat dimulai dengan skala kecil dan berkembang seiring waktu.

Mengubah Cara Pandang Tentang Modal Usaha, Berbisnis Bisa Kok Tanpa Ngutang!

Salah satu kesalahan paling umum dalam dunia bisnis adalah menganggap modal selalu identik dengan uang tunai dalam jumlah besar. Padahal, keahlian dan waktu juga merupakan modal yang bernilai. Banyak usaha jasa lahir tanpa suntikan dana besar, mulai dari jasa desain, penulisan, pelatihan, hingga layanan digital. Model bisnis seperti ini sangat relevan bagi siapa pun yang ingin Berbisnis Tanpa Ngutang.

Selain keahlian, aset yang sudah dimiliki juga bisa dimanfaatkan. Ruang kosong di rumah, kendaraan pribadi, atau peralatan yang sudah ada dapat menjadi penopang awal usaha. Dengan memaksimalkan apa yang tersedia, kebutuhan untuk mencari pinjaman bisa ditekan sejak awal.

Memulai dari kecil bukan berarti berpikir kecil. Justru dengan skala yang terkendali, pelaku usaha bisa belajar membaca pasar, memahami perilaku konsumen, dan memperbaiki sistem bisnis tanpa risiko besar. Model pre-order, sistem titip jual, atau produksi berdasarkan permintaan adalah contoh strategi yang membantu menjaga arus kas tetap sehat.

Strategi Bertumbuh Tanpa Tekanan Finansial

Setelah usaha berjalan, tantangan berikutnya adalah menjaga pertumbuhan tanpa tergoda berutang. Pada fase ini, pengelolaan keuangan menjadi faktor penentu. Pisahkan keuangan pribadi dan bisnis agar kondisi usaha bisa dipantau dengan jelas. Banyak bisnis gagal berkembang karena pemiliknya tidak tahu apakah usahanya benar-benar menghasilkan keuntungan.

Fokus pada perputaran uang juga sangat penting. Usaha dengan margin tipis tetapi perputaran cepat sering kali lebih stabil dibanding bisnis bermargin besar namun penjualannya lambat. Prinsip ini membantu menjaga likuiditas tanpa perlu mencari dana tambahan dari luar.

Selain itu, penting untuk menunda gengsi. Tidak semua bisnis harus terlihat besar di awal. Kantor mewah, branding mahal, atau perlengkapan canggih sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan usaha. Dalam konteks Berbisnis Tanpa Ngutang, keputusan yang terlalu ambisius justru bisa menjadi bumerang.

Kolaborasi juga menjadi jalan cerdas untuk berkembang. Kerja sama berbasis bagi hasil, promosi silang, atau berbagi sumber daya dapat menekan biaya sekaligus memperluas jangkauan pasar. Dengan cara ini, usaha tetap bisa tumbuh tanpa menambah beban keuangan.

Pada akhirnya, Berbisnis Tanpa Ngutang memang membutuhkan kesabaran dan konsistensi. Pertumbuhan mungkin terasa lebih lambat, tetapi risikonya jauh lebih terkendali. Bisnis yang dibangun dengan cara ini cenderung lebih tahan terhadap guncangan ekonomi dan memberi ruang bagi pemiliknya untuk mengambil keputusan dengan kepala dingin. Bagi yang ingin membangun usaha berkelanjutan dan minim stres, Berbisnis Tanpa Ngutang adalah strategi yang layak dipilih.

UMP Jakarta 2026 Naik Signifikan, Jakarta Masih Pegang Rekor Upah Tertinggi

Firman Rangga
-
0
UMP Jakarta 2026 Naik Signifikan, Jakarta Masih Pegang Rekor Upah Tertinggi

Kabar baik datang bagi para pekerja di Ibu Kota setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan UMP Jakarta 2026 dengan nilai yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta untuk 2026 ditetapkan sebesar Rp5.729.876, atau mengalami kenaikan sekitar 6,17 persen. Penetapan UMP Jakarta 2026 ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha di tengah dinamika ekonomi nasional.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1142 Tahun 2025 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2026. Aturan ini mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2026 dan diperuntukkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara itu, bagi pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun, ketentuan pengupahan tetap mengacu pada struktur dan skala upah yang diterapkan oleh masing-masing perusahaan.

Penetapan UMP Jakarta 2026 juga menjadikan DKI Jakarta kembali berada di posisi teratas sebagai provinsi dengan upah minimum tertinggi di Indonesia. Kondisi ini dinilai sejalan dengan karakteristik Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dengan tingkat kebutuhan hidup yang relatif tinggi dibandingkan daerah lain.

Tren Kenaikan UMP Jakarta dan Dasar Regulasi

Penyesuaian UMP Jakarta 2026 tidak dilakukan secara tiba-tiba. Pemerintah daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan yang menjadi landasan hukum nasional dalam penetapan upah minimum. Dalam regulasi tersebut, setiap gubernur diwajibkan mengumumkan UMP paling lambat 24 Desember dan memberlakukannya mulai awal tahun berikutnya.

Selain itu, penentuan UMP juga melalui proses pembahasan Dewan Pengupahan Daerah yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Sejumlah indikator menjadi bahan pertimbangan, mulai dari inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga daya beli masyarakat. Hasilnya, UMP Jakarta 2026 ditetapkan dengan kenaikan yang dinilai masih proporsional dan realistis.

Jika ditarik ke belakang, tren kenaikan UMP Jakarta dalam lima tahun terakhir menunjukkan pola yang relatif konsisten. Pada 2021, UMP Jakarta berada di angka Rp4.416.187. Angka tersebut naik menjadi Rp4.573.845 pada 2022, kemudian meningkat signifikan menjadi Rp4.901.798 pada 2023. Kenaikan berlanjut pada 2024 dengan Rp5.067.381, disusul Rp5.396.761 pada 2025, hingga akhirnya mencapai Rp5.729.876 pada UMP Jakarta 2026.

Dari sisi penegakan aturan, pemerintah menegaskan bahwa perusahaan dilarang membayar upah di bawah UMP yang telah ditetapkan. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 23 ayat (3) PP Pengupahan yang mewajibkan pemberi kerja mematuhi upah minimum sesuai ketentuan wilayah. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif hingga sanksi lanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.

Menkeu Purbaya Soroti Ketimpangan Pajak Kapal Asing, Industri Pelayaran Nasional Diperkuat

jessica hart
-
0
Menkeu Purbaya Soroti Ketimpangan Pajak Kapal Asing, Industri Pelayaran Nasional Diperkuat

Komitmen pemerintah untuk memperkuat industri pelayaran nasional kembali ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melalui langkah konkret penataan regulasi serta penanganan hambatan importasi di pelabuhan. Isu kesetaraan perlakuan usaha bagi industri pelayaran nasional menjadi perhatian utama dalam Sidang Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang digelar pada Senin, 26 Januari 2026.

Sidang yang telah memasuki penyelenggaraan ketiga ini menjadi wadah pemerintah dalam menyerap langsung keluhan pelaku usaha sekaligus merumuskan solusi atas kendala regulasi dan operasional yang selama ini menghambat kegiatan bisnis. Hingga akhir Januari 2026, tercatat sebanyak 63 laporan masuk melalui kanal pengaduan resmi. Sebagian besar laporan tersebut telah diproses penyelesaiannya, sementara sisanya masih berada pada tahap verifikasi lanjutan dan pemantauan.

Salah satu isu krusial yang mencuat berasal dari laporan Indonesian National Shipowners’ Association (INSA). Organisasi tersebut menyoroti praktik sejumlah perusahaan pelayaran asing yang diduga memanfaatkan celah regulasi untuk menghindari kewajiban perpajakan di Indonesia. Kondisi ini dinilai menciptakan ketimpangan persaingan dan berpotensi melemahkan posisi industri pelayaran nasional di pasar domestik.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan menekankan pentingnya penerapan prinsip kesetaraan perlakuan antara perusahaan pelayaran nasional dan asing. Ia menilai, perlakuan yang adil menjadi fondasi utama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat sekaligus memperkuat daya saing industri pelayaran nasional di tengah dinamika perdagangan global.

Penataan Regulasi dan Solusi Hambatan di Pelabuhan

Sebagai langkah konkret, Kementerian Keuangan akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, khususnya dalam mengintegrasikan bukti kepatuhan pajak sebagai salah satu syarat penerbitan izin berlayar. Dengan mekanisme ini, kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia diwajibkan memenuhi standar kewajiban yang setara dengan perusahaan pelayaran nasional.

Selain persoalan perpajakan, sidang juga membahas hambatan lain berupa tertahannya barang impor di pelabuhan akibat perbedaan penafsiran klasifikasi kode HS (Harmonized System). Perbedaan interpretasi teknis tersebut dinilai kerap mengganggu kelancaran distribusi barang dan berpotensi menghambat aktivitas produksi industri dalam negeri.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Satgas P2SP akan melakukan klarifikasi lintas kementerian dengan melibatkan hasil verifikasi dari surveyor independen. Pemerintah juga memutuskan untuk mempercepat proses administrasi melalui surat resmi Satgas agar barang impor dapat segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa mengorbankan aspek kepatuhan hukum.

Menutup rangkaian sidang, Menteri Keuangan menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil akan terus dimonitor implementasinya di lapangan. Pemerintah berkomitmen menyempurnakan prosedur administrasi, memperkuat sinergi antarlembaga, serta menciptakan kepastian usaha yang lebih adil dan transparan bagi seluruh pelaku industri pelayaran nasional.

Produksi Susu UHT Diperkuat, Industri Susu Nasional Siap Dukung Program MBG

Firman Rangga
-
0
Produksi Susu UHT Diperkuat, Industri Susu Nasional Siap Dukung Program MBG

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memperkuat kesiapan industri pengolahan susu nasional guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian pemerintah adalah peningkatan Produksi Susu UHT, mengingat produk ini memiliki peran strategis dalam memastikan ketersediaan pangan bergizi yang aman, praktis, dan memiliki daya simpan panjang. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Komitmen penguatan Produksi Susu UHT tercermin dari realisasi investasi PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk senilai Rp1,14 triliun. Investasi tersebut diarahkan untuk memperluas kapasitas produksi sekaligus meningkatkan efisiensi proses industri agar mampu memenuhi kebutuhan program MBG secara berkelanjutan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa industri pengolahan susu memegang peranan penting dalam mendukung program prioritas pemerintah. Menurutnya, kesiapan industri tidak hanya dilihat dari sisi volume produksi, tetapi juga dari kualitas produk dan keberlanjutan pasokan bahan baku.

“Industri pengolahan susu nasional harus mampu menjawab kebutuhan program MBG secara konsisten. Pemerintah mendorong peningkatan kapasitas Produksi Susu UHT, penerapan teknologi modern, serta kemitraan yang kuat dengan peternak sapi perah dalam negeri,” ujar Agus Gumiwang dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/1).

Investasi dan Teknologi Dorong Kapasitas Produksi

Sebagai bagian dari investasi tersebut, PT Ultrajaya telah mengoperasikan pabrik baru di Kawasan Industri MM 2100, Cibitung, Kabupaten Bekasi, sejak 8 Desember 2025. Fasilitas ini dilengkapi tiga lini Produksi Susu UHT dengan ukuran kemasan 125 mililiter dan 200 mililiter yang dirancang khusus untuk mendukung distribusi program MBG. Perusahaan juga berencana menambah lini produksi baru pada Maret 2026 guna memperkuat kapasitas nasional.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menjelaskan bahwa pabrik tersebut telah mengadopsi teknologi industri 4.0 untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Teknologi yang diterapkan antara lain Automated Guided Vehicle (AGV), sistem forklift autopilot, Manufacturing Execution System (MES), serta sistem manajemen gudang berbasis Automated Storage and Retrieval System (ASRS).

“Penerapan teknologi industri 4.0 terbukti mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi energi, serta menjaga konsistensi mutu Produksi Susu UHT,” kata Putu.

Selain itu, pabrik Ultrajaya juga dilengkapi fasilitas pengolahan limbah cair melalui Waste Water Treatment Plant (WWTP) berbasis ultrafiltration. Sistem ini memungkinkan sebagian besar limbah cair didaur ulang dan digunakan kembali dalam proses produksi, sehingga mendukung prinsip industri ramah lingkungan.

Penguatan Hulu untuk Pasokan Susu Segar

Dari sisi hulu, penguatan Produksi Susu UHT juga dilakukan melalui pengamanan pasokan bahan baku susu segar. PT Ultrajaya saat ini mengelola dua peternakan sapi perah di wilayah Bandung dan Sumatera Utara dengan total populasi sekitar 7.000 ekor sapi. Perusahaan juga merencanakan penambahan investasi untuk sekitar 4.000 ekor sapi perah guna meningkatkan ketersediaan susu segar dalam negeri.

Kemenperin menilai langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak lokal. Ke depan, pemerintah akan terus mendorong peningkatan pemanfaatan susu segar domestik dalam Produksi Susu UHT, sejalan dengan target program MBG dan agenda ketahanan pangan nasional.

Selain itu, Kemenperin juga mengajak PT Ultrajaya untuk mengikuti seleksi National Lighthouse Industry 4.0 sebagai percontohan industri pengolahan susu berbasis teknologi dan otomasi. Sebelumnya, Kemenperin telah menjalankan program digitalisasi di Tempat Penampungan Susu (TPS) guna menjaga kualitas, kandungan protein, dan kesegaran susu segar dari peternak.

1...252627...1,000Halaman 26 dari 1,000

Copyright © 2022 - 2024 Berempat.com All right reserved