Senin, Mei 11, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 101

Hilirisasi Dorong Industri Nonmigas Naik, Sektor Logam dan Mamin Jadi Penopang Utama

Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap perekonomian nasional menunjukkan peningkatan pada awal 2025. Berdasarkan data terbaru, kontribusinya tercatat mencapai 17,50 persen pada triwulan I tahun ini. Angka ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 17,47 persen, sekaligus melampaui capaian sepanjang 2024 yang berada di level 17,16 persen. Tren positif ini juga terlihat dibanding triwulan II-2022, usai Indonesia mulai bangkit dari dampak pandemi Covid-19.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengapresiasi para pelaku industri manufaktur yang berhasil menjaga performa di tengah tantangan global dan derasnya arus produk impor murah. Ia menilai capaian ini mencerminkan ketahanan dan daya saing industri nasional yang semakin kokoh.

“Peningkatan kontribusi industri pengolahan nonmigas ini menjadi sinyal baik. Ini bukti bahwa langkah pemerintah memperkuat struktur industri berjalan ke arah yang benar, demi menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, memberikan nilai tambah bagi ekonomi, serta membuka lebih banyak lapangan kerja,” ujar Agus di Jakarta, Senin (5/5).

Hilirisasi dan TKDN Jadi Kunci Strategis

Agus menjelaskan, pemerintah terus mendorong strategi hilirisasi dan optimalisasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai pendorong nilai tambah. Reformasi kebijakan TKDN sendiri, kata dia, telah dijalankan sejak Januari 2025 sebagai langkah penting untuk mengurangi ketergantungan impor dan menciptakan peluang kerja di dalam negeri.

“Hilirisasi menjadi kunci transformasi dari ekonomi berbasis komoditas mentah menjadi produk bernilai tinggi. Kebijakan ini terbukti membawa dampak luas, mulai dari membuka lapangan kerja, menarik investasi, hingga meningkatkan ekspor,” tambahnya.

Ia juga optimistis, kombinasi kebijakan hilirisasi, peningkatan TKDN, dan transformasi berbasis teknologi serta riset akan mendorong kontribusi industri manufaktur ke level yang lebih tinggi, sekaligus menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Dengan sinergi kebijakan tersebut, kita yakin sektor industri manufaktur terus tumbuh dan menjadi fondasi utama ekonomi nasional yang berkelanjutan,” tegas Agus.

Peningkatan kinerja sektor ini juga tercermin dari laporan Bank Dunia. Pada 2023, Indonesia berhasil masuk dalam 12 besar negara dengan kontribusi Manufacturing Value Added (MVA) tertinggi secara global.

“Tren MVA Indonesia terus naik sejak 2019, kecuali saat pandemi Covid-19. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, dibutuhkan kebijakan yang pro-bisnis dan pro-investasi, agar industri manufaktur kita semakin kompetitif di kancah global,” imbuhnya.

Data Bank Dunia mencatat, MVA Indonesia pada 2023 mencapai USD255,96 miliar, naik 36,4 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar USD241,87 miliar. Capaian ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, menempatkan Indonesia sejajar dengan negara maju seperti Inggris, Rusia, dan Prancis dalam hal output industri dan global value.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, industri pengolahan nonmigas tumbuh 4,31 persen pada triwulan I-2025. Sektor makanan dan minuman menjadi pendorong utama dengan pertumbuhan 6,04 persen, didukung lonjakan permintaan selama Ramadan dan Idulfitri.

Peluang dan Modal Bisnis Rental PS di Era Sekarang, Masih Menjanjikan?

Di era sekarang, hiburan nggak melulu soal nongkrong di luar atau nonton film. Banyak orang, terutama anak muda dan remaja, lebih suka ngabisin waktu bareng teman sambil main game konsol di rental PS. Nggak heran, bisnis rental PS masih tetap diminati meski industri gaming terus berkembang. Kalau kamu tinggal di daerah yang demand-nya masih tinggi, membuka usaha ini bisa jadi peluang yang cukup menjanjikan. Tapi sebelum terjun, penting banget buat tahu berapa sih modal awal yang dibutuhkan, perlengkapan apa saja yang harus disiapkan, dan strategi apa yang bisa bikin usaha kamu tetap laris. Yuk, ikut Berempat.com membahasnya satu per satu.

1. Modal Awal, Berapa Kira-Kira?

Modal bisnis rental PS itu sebenarnya fleksibel, tergantung dari jenis konsol yang mau kamu siapkan. Kalau di daerahmu PS3 dan PS4 masih banyak peminatnya, itu malah bisa jadi lebih hemat dibanding langsung pakai PS5. Nah, ini kira-kira gambaran biayanya:

  • Konsol PS3: sekitar Rp2.500.000 – Rp3.500.000 per unit

  • Konsol PS4: sekitar Rp4.500.000 – Rp6.000.000 per unit

  • Konsol PS5: sekitar Rp9.000.000 – Rp10.000.000 per unit

  • TV LED 32-43 inch: sekitar Rp2.500.000 – Rp4.000.000 per unit

  • Kursi & meja: Rp500.000 – Rp1.000.000 per set

  • Controller tambahan: Rp300.000 – Rp1.200.000 per unit (tergantung jenis konsol)

  • Game original (digital/physical): Rp200.000 – Rp1.000.000 per game

  • Sound system (opsional): Rp500.000 – Rp1.000.000

  • Renovasi/penataan ruang: Rp2.000.000 – Rp5.000.000 (tergantung kondisi tempat)

  • Kipas angin/AC kecil: Rp500.000 – Rp2.500.000

Total modal awal:

  • Kalau pakai 2 unit PS3: sekitar Rp15.000.000 – Rp20.000.000

  • Kalau pakai 2 unit PS4: sekitar Rp22.000.000 – Rp28.000.000

  • Kalau pakai 2 unit PS5: sekitar Rp30.000.000 – Rp40.000.000

Kalau mau campur, misalnya 1 PS3 dan 1 PS4, modalnya juga bisa lebih terjangkau tapi tetap menarik buat pelanggan. Yang penting, sesuaikan sama budget dan minat pasar di sekitar kamu.

2. Tempat: Sewa atau Pakai Rumah Sendiri?

Kalau kamu punya garasi atau ruang kosong di rumah, itu sudah lumayan menghemat biaya sewa tempat. Tapi kalau harus sewa ruko atau kios, biasanya biaya sewa per tahun berkisar Rp8.000.000 – Rp20.000.000, tergantung lokasi.

Pastikan tempatnya strategis: dekat sekolah, kampus, atau area padat penduduk biar gampang dapet pelanggan.

3. Fasilitas Tambahan Biar Betah

Jangan cuma fokus ke konsol dan TV. Kenyamanan pengunjung juga penting. Beberapa fasilitas tambahan yang bisa kamu siapkan:

  • Wifi kencang (supaya bisa main online, atau buat pelanggan nunggu)

  • Snack & minuman ringan (bisa jadi tambahan pemasukan)

  • AC atau kipas angin (biar nggak gerah)

  • Tempat duduk nyaman atau bean bag

Semua ini bikin orang betah nongkrong dan balik lagi.

4. Hitung Biaya Operasional Bulanan

Selain modal awal, ada juga biaya bulanan yang harus kamu perhitungkan:

  • Listrik: Rp500.000 – Rp1.000.000 (tergantung pemakaian)

  • Internet/Wifi: Rp300.000 – Rp500.000

  • Gaji pegawai (jika ada): Rp1.500.000 – Rp2.500.000

  • Perawatan konsol & TV: Rp200.000 – Rp500.000

Jangan lupa siapkan dana cadangan untuk perbaikan atau pembelian game baru.

Jadi, Siap Mulai?

Bisnis rental PS memang butuh modal lumayan, tapi juga punya potensi penghasilan harian yang stabil, apalagi kalau tempatmu strategis. Yang penting, perhatikan perawatan alat biar nggak gampang rusak, kasih pelayanan ramah, dan jangan lupa jaga kenyamanan tempat.

3,5 Juta Ton! Stok Cadangan Beras Nasional Cetak Rekor dalam 57 Tahun

0

Stok cadangan beras nasional mencatat sejarah baru. Hingga Minggu (4/5/2025), stok beras di gudang Perum Bulog menembus angka 3.502.895 ton—level tertinggi dalam kurun 57 tahun terakhir. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pencapaian ini sebagai tonggak penting dalam perjalanan ketahanan pangan Indonesia.

“Untuk pertama kalinya dalam 57 tahun, cadangan beras pemerintah melewati angka 3,5 juta ton pada periode Januari hingga Mei,” ujar Amran di Jakarta, Minggu (4/5/2025).

Tak hanya memecahkan rekor, kenaikan stok beras tahun ini tercatat sebagai yang tercepat sepanjang sejarah. Dari posisi 1,7 juta ton di Januari, jumlah cadangan melonjak 1,8 juta ton hanya dalam empat bulan tanpa tambahan impor. Catatan Bulog sejak 1969 menunjukkan, angka ini bahkan melampaui capaian tertinggi sebelumnya pada Juni 1997 yang mencapai 3.029.049 ton.

“Ini capaian luar biasa, melebihi rekor lama yang bertahan puluhan tahun,” tutur Amran.

Penyerapan Beras Lokal Naik Tajam

Selain peningkatan stok, penyerapan beras lokal oleh Bulog juga menunjukkan tren positif. Sepanjang April 2025 saja, Bulog berhasil menyerap 1,06 juta ton beras, menambah total penyerapan menjadi 1,8 juta ton sejak Januari hingga awal Mei. Seluruh beras tersebut diperoleh dari petani lokal tanpa melibatkan impor beras medium.

“Ini melampaui rata-rata penyerapan tahunan Bulog selama 57 tahun terakhir. Sampai kita perlu sewa tambahan gudang berkapasitas 1,1 juta ton,” kata Amran.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan produksi beras nasional bakal mencapai 18,76 juta ton hingga akhir Juni 2025. Angka ini sejalan dengan laporan United States Department of Agriculture (USDA) yang memperkirakan total produksi beras Indonesia tahun ini akan menembus 34,6 juta ton, menjadikan Indonesia produsen beras terbesar di ASEAN.

“Di tengah ancaman krisis pangan global, Indonesia justru mengokohkan diri sebagai lumbung pangan strategis,” tambah Amran.

Kesuksesan ini, menurutnya, tak lepas dari kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut meliputi peningkatan kuota pupuk bersubsidi hingga dua kali lipat, reformasi distribusi pupuk, serta kenaikan harga gabah petani menjadi Rp6.500 per kilogram. Langkah-langkah itu dinilai efektif mendorong produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan.

“Kita patut bersyukur. Di saat banyak negara mengalami krisis pangan, Indonesia justru surplus beras tanpa perlu impor. Ini hasil nyata dukungan penuh kepada petani,” tegas Amran.

Amran optimistis stok cadangan beras nasional akan terus bertambah hingga mencapai target 4 juta ton dalam waktu dekat.

“Kita bahkan perlu mencari gudang tambahan. Presiden sudah memerintahkan pembangunan gudang darurat untuk mendukung penyerapan hasil panen petani,” ungkapnya.

Sebagai solusi jangka pendek, Presiden Prabowo menginstruksikan pembangunan 25 ribu gudang improvisasi berbahan tahan lama di berbagai daerah. Gudang ini dirancang mampu bertahan 5–10 tahun sambil menunggu pembangunan gudang permanen di tingkat desa.

“Sebanyak 25 ribu gudang ini akan jadi solusi cepat. Sambil nanti kita bangun gudang permanen di setiap desa,” kata Prabowo dalam kesempatan terpisah.

Pasar Timur Tengah Jadi Target Baru Ekspor IKM Furnitur Indonesia

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu pelaku IKM furnitur untuk memperluas jangkauan pasarnya, tak hanya di dalam negeri, tetapi juga hingga ke kancah internasional. Meski dinamika ekonomi global masih menjadi tantangan, sektor IKM didorong untuk berani menembus pasar ekspor.

Berbagai upaya dilakukan Kemenperin, mulai dari memfasilitasi keikutsertaan IKM dalam pameran internasional, pendampingan, hingga business matching. Tak hanya itu, edukasi melalui kegiatan seperti talkshow juga terus digencarkan. Salah satunya adalah Talkshow Global Furniture Market 2025 bertema “Strategic Issues and New Market Potential, Middle East Edition” yang digelar secara daring, Selasa (29/4), khusus bagi pelaku IKM furnitur.

“Kegiatan ini memberikan wawasan penting agar pelaku IKM furnitur siap menghadapi tantangan dan peluang pasar, terutama di negara-negara non-tradisional seperti kawasan Timur Tengah yang punya potensi besar,” ujar Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, dalam keterangan resminya, Minggu (4/5).

Reni menambahkan, peluang ekspor furnitur Indonesia masih terbuka lebar. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, nilai ekspor furnitur nasional (kode HS 9401, 9402, 9403) sepanjang Januari-Desember 2024 mencapai USD1,91 miliar, naik 3,24 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya sebesar USD1,85 miliar.

“Namun, kita perlu memastikan pelaku industri furnitur lokal bisa mendominasi pasar dalam negeri sekaligus bersaing dengan produk impor,” tegasnya.

Strategi Penetrasi Pasar Timur Tengah

Dalam pelaksanaan talkshow, Kemenperin bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO). Acara ini mengupas berbagai strategi, kebijakan, serta langkah adaptasi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ekonomi global, sekaligus memanfaatkan peluang di pasar Timur Tengah.

Direktur Industri Kecil dan Menengah Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan Kemenperin, Bayu Fajar Nugroho, menekankan pentingnya diversifikasi pasar guna memperkuat daya tahan industri nasional. Menurutnya, permintaan furnitur di Timur Tengah cukup tinggi dan harus dimanfaatkan secara optimal.

“Industri furnitur kita punya potensi besar, mulai dari ketersediaan bahan baku berkualitas hingga keunikan desain. Tapi selama ini kita masih bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, perlu ada penetrasi lebih serius ke pasar non-tradisional seperti Timur Tengah,” paparnya.

Berdasarkan data trademark.org tahun 2024, negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) tercatat mengimpor furnitur (HS 9401–9403) senilai USD4,71 miliar. Namun, pangsa pasar Indonesia baru 0,61 persen atau setara USD29,1 juta.

“Ini bukan hanya tantangan, tapi juga peluang. Pasar Timur Tengah terus berkembang dengan preferensi konsumen yang semakin variatif. Kita harus siap bersaing, baik dari kualitas, desain, standar, sertifikasi, hingga kapasitas ekspor,” jelas Bayu.

Lebih lanjut, Kemenperin juga telah menggelar berbagai program pendukung, seperti keikutsertaan IKM dalam pameran internasional, fasilitasi akses ke pengadaan barang pemerintah melalui LPSE, hingga membantu pelaku IKM mendaftarkan produknya di berbagai platform marketplace.

Bayu menyebut, kondisi saat ini menjadi momentum tepat untuk memperluas pasar ekspor. “Inilah saatnya kita membuka pasar baru yang bukan hanya mendorong ekspor jangka pendek, tapi juga menciptakan pasar berkelanjutan dan memperkuat ketahanan industri furnitur nasional dalam jangka panjang,” pungkasnya.

Jangan Asal Beli! Ini Analisis Penting Buat Trader Aset Kripto

Trading aset kripto itu nggak cuma soal beli saat murah dan jual saat mahal. Di balik itu, ada proses analisis kripto yang penting banget biar nggak asal ambil keputusan. Karena, pasar kripto terkenal dengan pergerakannya yang cepat dan kadang nggak terduga. Kalau mau lebih terarah dan meminimalkan risiko, kamu wajib tahu jenis-jenis analisis ini.

1. Analisis Teknikal: Baca Pola, Bukan Tebakan

Analisis teknikal ibarat baca “bahasa grafik”. Kamu bakal banyak lihat chart, garis support-resistance, indikator kayak RSI, MACD, atau moving average. Tujuannya? Untuk memprediksi ke mana harga bakal bergerak berdasarkan data pergerakan harga sebelumnya. Meski kelihatan ribet, sebenarnya ini bisa dipelajari pelan-pelan. Banyak trader mengandalkan analisis ini buat entry atau exit posisi.

2. Analisis Fundamental: Lihat Akar Masalahnya

Beda sama analisis teknikal, fundamental lebih fokus ke “kenapa” di balik pergerakan harga. Misalnya, apa ada berita besar soal Bitcoin? Ada update penting dari Ethereum? Atau apakah ada kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pasar? Semua itu bisa ngaruh banget ke harga. Buat kamu yang suka cari tahu berita atau latar belakang sebuah proyek, analisis fundamental wajib dikuasai.

3. Sentimen Pasar: Suara Publik Itu Penting

Kadang harga kripto bergerak bukan cuma gara-gara data atau berita resmi, tapi juga karena sentimen pasar. Contoh paling gampang? Tweet-nya Elon Musk. Sekali dia nge-tweet, harga Dogecoin bisa langsung naik atau turun drastis. Nah, analisis sentimen ini lebih ke memahami psikologi pasar dan bagaimana opini publik mempengaruhi harga khususnya terhadap aset kripto.

4. On-Chain Analysis: Intip Aktivitas Blockchain

Analisis ini cocok buat kamu yang pengen lihat data langsung dari blockchain. Misalnya, berapa banyak alamat wallet aktif? Seberapa besar transaksi yang terjadi? Apakah banyak investor besar (whales) yang lagi beli atau jual? Data on-chain bisa kasih gambaran apakah pasar lagi didominasi beli atau jual, dan ini penting buat ambil keputusan jangka panjang.

Jadi, Mana yang Harus Dipilih?

Sebenarnya nggak harus pilih salah satu. Banyak trader menggabungkan beberapa jenis analisis biar dapat gambaran lebih lengkap. Misalnya, pakai teknikal buat cari momen entry, fundamental buat lihat potensi jangka panjang, dan sentimen pasar buat antisipasi pergerakan cepat.

Yang penting, jangan cuma ikut-ikutan orang lain tanpa ngerti alasannya. Luangkan waktu buat belajar dasar-dasarnya, coba praktik di akun demo kalau perlu, dan tetap punya batasan risiko biar nggak gampang panik. Ingat, di dunia kripto, cepat itu penting, tapi hati-hati lebih penting lagi.

OJK Soroti Kesenjangan Literasi Keuangan Berdasarkan Usia dan Pendidikan di Indonesia

0

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok jika dilihat dari usia dan tingkat pendidikan masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa kelompok usia produktif serta mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi umumnya memiliki pemahaman dan akses ke layanan keuangan yang lebih baik.

“Jika kita lihat berdasarkan kelompok usia, literasi dan inklusi keuangan ditopang oleh tiga kelompok utama, yaitu usia 18-25 tahun, 26-35 tahun, dan 36-50 tahun,” jelas Friderica, Minggu (4/5/2025).

Data OJK menunjukkan, kelompok usia 26-35 tahun mencatatkan tingkat literasi keuangan tertinggi dengan angka 74,04 persen. Disusul kelompok 18-25 tahun di angka 73,22 persen dan kelompok 36-50 tahun sebesar 72,05 persen.

Sebaliknya, kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun justru berada di posisi terbawah, masing-masing dengan literasi keuangan sebesar 51,68 persen dan 54,55 persen.

Sementara itu, untuk indeks inklusi keuangan, kelompok usia 18-25 tahun memimpin dengan capaian 89,96 persen, diikuti kelompok 26-35 tahun sebesar 86,10 persen, dan kelompok 36-50 tahun dengan 85,81 persen.

Kelompok usia 51-79 tahun dan 15-17 tahun berada di posisi paling rendah untuk inklusi keuangan, masing-masing mencatat 66,88 persen dan 74,00 persen.

“Indeks inklusi keuangan mengalami peningkatan di semua kelompok umur dibanding tahun 2024,” tambah Friderica.

Pendidikan Pengaruhi Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, mereka yang menempuh pendidikan tinggi memiliki literasi keuangan tertinggi dengan angka 90,63 persen. Disusul lulusan SMA sederajat di angka 79,18 persen dan lulusan SMP sederajat sebesar 64,04 persen.

Sementara itu, masyarakat yang tidak pernah sekolah atau tidak lulus SD mencatat literasi keuangan terendah dengan 43,20 persen, dan lulusan SD sebesar 54,50 persen.

Tren serupa juga terjadi pada inklusi keuangan. Lulusan perguruan tinggi mencatat inklusi tertinggi dengan angka 99,10 persen, diikuti lulusan SMA 92,81 persen, dan SMP 82,00 persen. Sementara kelompok tanpa pendidikan atau tidak lulus SD mencatatkan inklusi 56,95 persen, dan lulusan SD 68,06 persen.

Dari sisi pekerjaan, kelompok pegawai atau profesional mencatat literasi keuangan tertinggi dengan 85,80 persen. Di bawahnya ada pensiunan atau purnawirawan 74,11 persen dan pengusaha atau wiraswasta sebesar 73,60 persen.

Sebaliknya, kelompok yang tidak atau belum bekerja, serta petani, peternak, pekebun, dan nelayan memiliki literasi keuangan lebih rendah, masing-masing 49,36 persen, 58,87 persen, dan 60,17 persen.

“Untuk inklusi keuangan, pensiunan atau purnawirawan mencatat capaian sempurna 100 persen, disusul pegawai atau profesional 95,11 persen, dan pengusaha atau wiraswasta 88,66 persen,” kata Friderica.

Namun, kelompok yang tidak atau belum bekerja serta sektor pertanian dan perikanan memiliki indeks inklusi lebih rendah, masing-masing 64,82 persen, 69,40 persen, dan 74,73 persen.

Konsumsi Rumah Tangga Jadi Tulang Punggung Ekonomi, Pemerintah Siapkan Strategi Baru

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai langkah strategis mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita tahu bersama, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus menggerakkan roda perekonomian dan memaksimalkan potensi pasar domestik,” ujar Airlangga di Jakarta, Sabtu (3/5).

Airlangga menjelaskan, berbagai program yang telah dijalankan pemerintah terbukti mampu mendorong belanja masyarakat dan berimbas positif pada perekonomian. Dua di antaranya adalah program Friday Mubarak dan Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran yang berhasil membukukan transaksi lebih dari Rp100 triliun.

“Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap produk lokal serta keberhasilan program kolaborasi dalam memperkuat UMKM dan meningkatkan daya saing produk kita di dalam negeri,” ungkapnya.

Transaksi Capai Rp100 Triliun

Program Friday Mubarak, yang digelar sejak 28 Februari hingga 28 Maret 2025 dengan melibatkan 150 merek ritel nasional, berhasil mencatat transaksi sebesar Rp72,3 triliun. Sementara itu, program BINA Lebaran yang berlangsung 14-30 Maret 2025 dan diikuti 80 ribu gerai di 402 pusat perbelanjaan, membukukan transaksi Rp32,7 triliun.

Airlangga menambahkan, kedua program tersebut terselenggara berkat sinergi pemerintah dan pelaku usaha, dengan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melalui penyelenggaraan bazar UMKM dan pemberian diskon hingga 70% di berbagai pusat perbelanjaan.

“Pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan program belanja ini ke lebih banyak daerah, agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas, baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha lokal,” katanya.

Ke depan, Airlangga menyebut program BINA akan kembali hadir dalam berbagai momentum penting, mulai dari perayaan HUT Jakarta lewat Jakarta Festival dan bazar UMKM serentak di 44 kecamatan, hingga Pekan Raya Jakarta. Selain itu, juga akan digelar BINA Back to School atau BINA Holidays berbarengan dengan Jakarta Great Sale, serta BINA 17-an saat HUT RI dan Indonesia Shopping Festival.

“Menjelang akhir tahun, program akan ditutup dengan BINA Diskon, Harbolnas, hingga EPIC Sale,” papar Airlangga.

Menurutnya, rangkaian program tersebut diharapkan dapat terus memacu konsumsi masyarakat sekaligus menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2025.

“Dengan berbagai agenda belanja ini, kami optimistis perekonomian Indonesia akan terus bergerak positif,” tutupnya.

Benarkah Outsourcing Akan Dihapus? Ini Plus Minusnya Buat Indonesia

Pernah dengar istilah outsourcing? di Indonesia maupun di Negara lain outsourcing itu sederhananya adalah sistem di mana sebuah perusahaan menyerahkan sebagian pekerjaannya ke pihak ketiga. Jadi, daripada merekrut langsung, mereka “menyewa” pekerja dari perusahaan lain yang khusus menyediakan tenaga kerja. Biasanya ini berlaku untuk pekerjaan seperti keamanan, kebersihan, atau call center.

Kenapa perusahaan memilih outsourcing? Alasannya simpel: lebih hemat biaya dan fleksibel. Mereka nggak perlu pusing soal gaji, tunjangan, atau urusan administrasi lainnya karena sudah ditangani penyedia jasa. Perusahaan tinggal bayar layanan, beres.

Negara Mana Saja yang Banyak Pakai Outsourcing?

Faktanya, outsourcing itu nggak cuma tren di Indonesia. Banyak negara juga memanfaatkannya, terutama negara-negara dengan biaya tenaga kerja tinggi. Contohnya:

  • Amerika Serikat: banyak perusahaan IT dan layanan pelanggan outsourcing ke negara lain seperti India atau Filipina.

  • India dan Filipina: justru jadi pusat outsourcing dunia, terutama untuk layanan call center, IT support, dan pengolahan data.

  • Australia & Inggris: juga menggunakan outsourcing untuk sektor keuangan, IT, dan administrasi.

Artinya, sistem ini sudah mendunia dan jadi bagian dari strategi efisiensi banyak perusahaan besar.

Bagaimana Kalau Indonesia Mau Menghapus Sistem Outsourcing?

Nah, di Indonesia, wacana penghapusan outsourcing memang sempat muncul. Alasannya, sistem ini dianggap rawan merugikan pekerja, seperti upah yang nggak sesuai atau status kerja yang nggak jelas. Di satu sisi, niat ini bagus untuk melindungi hak-hak pekerja.

Tapi pertanyaannya: apakah sudah saatnya?

Kalau kita lihat dari sisi dunia usaha, penghapusan outsourcing bisa bikin biaya operasional naik, apalagi untuk sektor yang butuh banyak tenaga pendukung seperti kebersihan atau keamanan. Perusahaan kecil dan menengah mungkin akan paling terasa bebannya. Bisa-bisa, mereka mengurangi pekerja atau menaikkan harga produk/jasa untuk menutupi biaya tambahan.

Di sisi lain, tanpa aturan pengawasan yang ketat, outsourcing memang rawan disalahgunakan. Banyak pekerja outsourcing merasa nggak punya kepastian kerja, gaji nggak sesuai UMR, atau mudah diputus kontrak tanpa kompensasi.

Jadi, wacana penghapusan ini bukan soal salah atau benar, tapi lebih ke apakah sudah ada solusi penggantinya? Kalau dihapus tanpa menyiapkan alternatif, bisa-bisa malah bikin angka pengangguran naik. Tapi kalau dibiarkan tanpa perbaikan regulasi, nasib pekerja outsourcing tetap rentan.

Idealnya, bukan langsung dihapus, tapi dibuat lebih adil dan transparan. Misalnya dengan memastikan upah sesuai, ada jaminan kesehatan, atau kepastian kontrak kerja. Dengan begitu, perusahaan tetap efisien, pekerja juga tetap terlindungi.

Outsourcing itu bukan sistem yang buruk, tapi cara penerapannya yang perlu diperbaiki. Banyak negara pakai sistem ini sebagai bagian strategi bisnis, tapi tetap ada aturan ketat untuk melindungi pekerja. Di Indonesia, wacana penghapusan sah-sah saja, tapi perlu dipastikan ada sistem pengganti yang nggak bikin rugi dua pihak: perusahaan dan pekerja.

Wonderful Indonesia Gaet Wisatawan Lewat Paviliun di MITE 2025

0

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kembali mempromosikan pariwisata Indonesia melalui kehadiran Paviliun Wonderful Indonesia di ajang Macau International Travel (Industry) Expo (MITE) 2025, salah satu pameran pariwisata terbesar di Asia.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Ayu Marthini, mengungkapkan partisipasi Indonesia dalam MITE 2025 menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan 10 Destinasi Super Prioritas dan wisata minat khusus, termasuk Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, dan Labuan Bajo, kepada pasar wisata di Macau.

“Ajang ini sangat penting untuk memperkuat brand Wonderful Indonesia dan meningkatkan kesadaran wisatawan internasional terhadap destinasi unggulan kita,” ujar Made dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (3/5/2025).

Paviliun Wonderful Indonesia hadir di booth C27 Hall A, The Venetian Macau, Cotai Expo, selama pameran yang berlangsung pada 25-27 April 2025. Paviliun ini dihadirkan berkat kolaborasi antara Kemenparekraf, Garuda Indonesia di Hong Kong, serta dukungan dari KJRI Hong Kong yang juga membawahi Macau.

Wadah Promosi dan Jalin Kerja Sama

Paviliun tersebut dirancang untuk memfasilitasi pertemuan business to business (B2B) dan business to consumer (B2C) guna memperluas jejaring sekaligus memasarkan paket wisata unggulan. Beragam kegiatan promosi digelar, mulai dari product knowledge, pertemuan B2B melalui sistem pre-scheduled appointment (PSA), hingga layanan informasi pariwisata dan promosi di media sosial Wonderful Indonesia. Tak ketinggalan, pengunjung juga disuguhkan berbagai materi promosi dan souvenir khas Nusantara.

Menurut Made, MITE 2025 bukan sekadar ajang promosi destinasi, tetapi juga menjadi platform untuk mengenalkan praktik sustainable tourism yang mulai diterapkan di berbagai destinasi tanah air.

“Kami berharap kehadiran Wonderful Indonesia di pameran ini bisa memberi pengalaman wisata yang menarik, tidak hanya di 10 destinasi super prioritas, tapi juga wisata minat khusus seperti wellness, marine, gastronomi, dan luxury. Kami ingin pengunjung, termasuk warga Macau, wisatawan internasional, hingga diaspora Indonesia, turut menyebarluaskan informasi tentang pariwisata hijau dan berkelanjutan di Indonesia,” jelasnya.

Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara II Kemenparekraf, Yulia, turut menambahkan harapan besar dari partisipasi Indonesia di MITE 2025.

“Target kami tahun ini mendatangkan 14 hingga 16 juta wisatawan mancanegara. Dari Macau sendiri, kontribusi kunjungan pada 2024 tercatat 1.573 wisatawan. Untuk 2025, kami berharap jumlahnya bisa naik menjadi 1.600 kunjungan,” ungkap Yulia.

Dengan partisipasi ini, Indonesia optimistis semakin memperkuat posisinya di pasar pariwisata regional, sekaligus menarik lebih banyak wisatawan mancanegara untuk menjelajahi keindahan Nusantara.

Pemprov Jatim Larang Diskriminasi Usia dalam Rekrutmen Kerja

Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menerbitkan surat edaran (SE) yang melarang adanya diskriminasi usia dalam proses penerimaan tenaga kerja. Kebijakan ini digagas langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai bentuk kepedulian terhadap keadilan dan kesetaraan kesempatan kerja, sekaligus memperingati Hari Buruh Internasional.

“Diskriminasi usia dalam rekrutmen kerja sudah menjadi masalah serius di dunia ketenagakerjaan,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono.

Adhy menjelaskan, tidak sedikit pencari kerja berusia di atas 35 tahun kesulitan mendapatkan pekerjaan, meski memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai. “Inilah yang menjadi perhatian khusus Ibu Gubernur. Banyak pekerja usia produktif, terutama yang di atas 35 tahun, kerap tersisih hanya karena faktor umur dalam proses seleksi,” katanya.

Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan amanat konstitusi, berbagai peraturan nasional, serta konvensi internasional yang menegaskan prinsip nondiskriminasi di dunia kerja. Melalui surat edaran tersebut, Pemprov Jatim mendorong seluruh pelaku usaha untuk menghapus syarat batas usia yang tidak relevan dalam lowongan pekerjaan, dan mengutamakan sistem rekrutmen berbasis kompetensi serta kesetaraan peluang.

Dorong Pasar Kerja Inklusif dan Berkeadilan

“Harapannya, Jawa Timur bisa menjadi pionir dalam menciptakan pasar kerja yang lebih adil, terbuka, dan inklusif,” tutur Adhy.

Ia menambahkan, kebijakan ini juga mengakomodasi kelompok penyandang disabilitas. Mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melamar pekerjaan selama memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Surat edaran ini sekaligus memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 5 dan 6 yang menjamin perlakuan setara bagi seluruh tenaga kerja. Selain itu, kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111, yang menegaskan larangan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, termasuk berdasarkan usia.

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan ketenagakerjaan menjadi bagian dari kewenangan daerah untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi lewat kebijakan administratif.

“Dengan SE ini, gubernur ingin mendorong dunia usaha agar menghapus syarat usia yang tidak masuk akal, kecuali jika memang diperlukan untuk alasan keselamatan atau alasan teknis yang jelas,” tambah Adhy.

Sebagai langkah awal, Pemprov Jatim memastikan kebijakan ini akan diterapkan di seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyedia jasa mitra pemerintah, program padat karya yang dibiayai APBD, serta dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) non-PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan provinsi.