Kamis, September 3, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 94

Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Pemerintah Luncurkan 8 Program Unggulan

Firman Rangga
-
0
Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Pemerintah Luncurkan 8 Program Unggulan

Upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional terus digenjot pemerintah melalui peluncuran Program Paket Ekonomi pada semester kedua 2025. Kebijakan ini diarahkan tidak hanya untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja dan menarik arus investasi baru hingga akhir tahun dan berlanjut ke awal 2026.

Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Magang Lulusan Perguruan Tinggi. Pemerintah menargetkan sekitar 20 ribu lulusan baru atau maksimal satu tahun setelah kelulusan untuk mengikuti magang selama enam bulan, yakni mulai Oktober-Desember 2025 hingga Januari-Maret 2026. Setiap peserta akan mendapatkan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP). “Nanti kita evaluasi apakah program ini bisa diperpanjang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Jakarta, Senin (22/9).

Berbagai Program untuk Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Selain magang, pemerintah juga menyiapkan insentif pajak berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Fasilitas ini menyasar 552 ribu pekerja sektor pariwisata dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan. Mereka akan dibebaskan dari kewajiban PPh 21 selama tiga bulan, mulai Oktober hingga Desember 2025.

Program prorakyat lain yang tetap dilanjutkan adalah Bantuan Pangan. Tidak hanya beras 10 kilogram, penerima manfaat juga akan mendapatkan tambahan minyak goreng 2 liter setiap bulan. Kebijakan ini ditargetkan untuk menjangkau sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Oktober dan November mendatang.

Di sisi lain, pekerja sektor informal juga mendapat perhatian melalui Program Bantuan Iuran JKK dan JKM. Diskon 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan akan diberikan selama enam bulan bagi 731 ribu pekerja, mulai dari pengemudi ojek daring, kurir logistik, hingga sopir. Menurut Airlangga, program ini akan terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lapangan.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan yang memberikan relaksasi bunga KPR, KPA, hingga PRP. Skema ini akan mendukung pembiayaan 1.050 unit rumah dengan bunga kompetitif mulai 1 Oktober 2025.

Untuk sektor ketenagakerjaan langsung, Padat Karya Tunai digelontorkan dengan target 215 ribu pekerja. Total anggaran Rp1,93 triliun dari Kementerian PUPR dan Rp1,36 triliun dari Kementerian Perhubungan siap diserap.

Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Pariwisata pun menyiapkan Paket Nataru berupa pembebasan PPN DTP untuk tiket pesawat serta diskon jasa transportasi hingga 50 persen pada periode tertentu. Sementara itu, Desember 2025 akan diramaikan oleh Harbolnas selama sepekan penuh untuk menggairahkan belanja ritel.

Melengkapi itu, pemerintah juga mempercepat deregulasi melalui penyelesaian aturan turunan terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital yang akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) mulai 5 Oktober 2025.

Bantuan Pangan Bagi Masyarakat Diperkuat, Harga Beras dan Minyak Goreng Dipantau Ketat

jessica hart
-
0
Bantuan Pangan Bagi Masyarakat Diperkuat, Harga Beras dan Minyak Goreng Dipantau Ketat

Program bantuan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah kembali diperkuat pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jika sebelumnya masyarakat penerima manfaat mendapat alokasi beras 10 kilogram per bulan, mulai Oktober mendatang paket bantuan tersebut akan ditambah dengan minyak goreng 2 liter. Langkah ini diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengurangi tekanan harga kebutuhan pokok.

Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menegaskan pemerintah sudah menyiapkan skema penyaluran yang ditargetkan mulai berjalan bulan depan. Menurutnya, kualitas beras dan minyak goreng yang akan dibagikan dipastikan baik, sesuai dengan standar konsumsi masyarakat.

“Bantuan pangan itu tidak boleh asal-asalan. Untuk beras maupun minyak goreng, mutunya harus baik. Paket ini sudah disetujui dalam bentuk 10 kilo beras bagi 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), ditambah dengan usulan minyak goreng 2 liter. Semua sedang kita siapkan agar sampai ke masyarakat tepat sasaran,” kata Arief di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Stok Pangan dan Mekanisme Pengawasan

Program ini akan menggunakan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola BUMN pangan. Hingga 19 September, ketersediaan beras dalam CPP masih sangat mencukupi dengan total 3,91 juta ton. Sementara stok minyak goreng yang dikuasai Perum Bulog mencapai 7.000 kiloliter, ditambah 48 kiloliter di ID FOOD.

Agar penyaluran berjalan transparan, NFA melibatkan berbagai lembaga dalam pengawasan, mulai dari Komisi IV DPR RI, BPKP, hingga BPK. Arief menyebut peran DPR sangat penting karena anggota dewan memiliki jangkauan hingga ke daerah. “Saat reses, mereka bisa memantau langsung kondisi di lapangan. Masukan dari mereka menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, setiap distribusi beras dan minyak goreng nantinya akan tercatat dalam sistem digital untuk diverifikasi, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan. “Kami ingin masyarakat menerima bantuan yang tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat sasaran,” tegas Arief.

Berdasarkan pemantauan Panel Harga Pangan NFA, harga beras medium menunjukkan tren menurun per 21 September. Rata-rata di Zona 1 turun dari Rp13.447 menjadi Rp13.420 per kg, Zona 2 dari Rp14.051 ke Rp14.029 per kg, dan Zona 3 dari Rp16.147 ke Rp15.808 per kg.

Sementara harga minyak goreng MinyaKita tercatat Rp17.463 per liter, masih 11,23 persen di atas HET Rp15.700. Namun, angkanya sudah turun dibandingkan bulan sebelumnya yang sempat menyentuh Rp17.529 per liter.

Dengan tambahan beras dan minyak goreng dalam paket bantuan pangan bagi masyarakat, pemerintah optimistis daya beli rumah tangga bisa lebih terjaga, sekaligus menekan gejolak harga di pasar.

Bagaimana Dampak IoT pada Bisnis Bisa Tingkatkan Profit Perusahaan?

Bintang Putra
-
0
Bagaimana Dampak IoT pada Bisnis Bisa Tingkatkan Profit Perusahaan?

Perkembangan teknologi telah membawa banyak perubahan dalam dunia usaha, salah satunya lewat hadirnya Internet of Things (IoT). Banyak perusahaan kini mulai merasakan dampak IoT pada bisnis, baik dalam hal efisiensi, penghematan biaya, hingga kemudahan mengambil keputusan. Tidak heran jika semakin banyak pelaku usaha, dari skala kecil sampai besar, mulai mengadopsi solusi berbasis IoT untuk memperkuat daya saing mereka.

Secara sederhana, IoT memungkinkan perangkat saling terhubung dan bertukar data tanpa perlu campur tangan manusia secara langsung. Contoh nyata bisa ditemukan pada sensor gudang yang memantau suhu dan kelembapan secara otomatis, atau perangkat smart retail yang melacak stok barang secara real-time. Semua ini menunjukkan betapa besar dampak IoT pada bisnis yang ingin beradaptasi dengan era digital.

Bagaimana IoT Mengubah Cara Bisnis Berjalan?

Dampak IoT pada bisnis bisa dilihat dari tiga aspek utama: pemantauan, analisis, dan penyesuaian secara real-time. Tiga hal ini menjadi kunci agar perusahaan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus tetap relevan di pasar yang semakin kompetitif.

  1. Pemantauan Real-Time
    Dengan sensor dan perangkat pintar, pelaku usaha bisa mendapatkan gambaran kondisi bisnis secara langsung. Misalnya, pada bisnis logistik, IoT membantu melacak posisi kendaraan, suhu kontainer, hingga kondisi bahan bakar. Informasi yang akurat ini membantu perusahaan mengurangi risiko dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

  2. Analisis Data yang Lebih Tajam
    Data yang terkumpul dari berbagai perangkat IoT dapat diolah untuk menemukan pola baru. Misalnya, dalam industri retail, data pembelian bisa dipelajari untuk memprediksi tren konsumen. Hal ini membantu perusahaan menentukan strategi pemasaran yang lebih efektif.

  3. Penyesuaian Cepat
    Keunggulan terbesar IoT adalah kemampuannya menyesuaikan kondisi bisnis secara otomatis. Contohnya, mesin produksi bisa langsung menurunkan kapasitas saat terdeteksi overheat, atau sistem smart building bisa mengatur pencahayaan dan pendingin ruangan sesuai jumlah orang yang ada di ruangan. Penyesuaian cepat ini bukan hanya menghemat biaya, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional.

Tantangan dan Peluang

Meski dampak IoT pada bisnis begitu menjanjikan, tetap ada tantangan yang harus diperhatikan. Isu keamanan data menjadi salah satu yang paling penting, karena perangkat IoT terus terhubung dengan jaringan internet. Selain itu, biaya implementasi awal bisa cukup tinggi bagi usaha kecil.

Namun, peluang yang ditawarkan jauh lebih besar. Dengan strategi yang tepat, IoT bukan hanya sekadar tren teknologi, melainkan alat penting yang dapat membuka jalan menuju inovasi dan pertumbuhan jangka panjang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dampak IoT pada bisnis semakin terasa nyata. Perusahaan yang mampu memanfaatkan teknologi ini akan lebih mudah memantau operasional, menganalisis data, dan menyesuaikan strategi dengan cepat. Tantangan tentu ada, tetapi manfaat yang ditawarkan jauh lebih besar.

Indonesia Pertimbangkan Pelarangan Vape, BNN Tunggu Hasil Riset

Firman Rangga
-
0
Indonesia Pertimbangkan Pelarangan Vape, BNN Tunggu Hasil Riset

Wacana pelarangan rokok elektrik atau vape kembali mencuat setelah beberapa negara, termasuk Singapura, resmi mengambil langkah tegas dengan melarang peredaran produk tersebut. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komjen Pol Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa Indonesia masih melakukan kajian mendalam sebelum menentukan sikap serupa.

Saat membuka International Society of Substance Use Professionals (ISSUP) Regional Conference 2025 di Discovery Kartika Plaza Hotel, Kuta, Bali, Rabu (17/9), Suyudi menekankan bahwa kebijakan besar seperti pelarangan rokok elektrik atau vape tidak bisa diputuskan secara sepihak. “Masalah pelarangan harus dibahas bersama. BNN tidak bisa mengambil keputusan sendiri, ini perlu kolaborasi dengan kementerian dan lembaga terkait,” ujarnya.

Menurut Suyudi, hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman, termasuk uji laboratorium, untuk memastikan sejauh mana potensi bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan rokok elektrik. “Kita terus lakukan penelitian, termasuk berkoordinasi dengan lembaga lain agar kebijakan yang diambil tidak keliru,” katanya.

Belajar dari Singapura dan Ancaman Peredaran Narkoba

Sebagai perbandingan, Singapura telah melarang penggunaan, pembelian, dan kepemilikan vape melalui Undang-Undang Tembakau (Pengendalian Iklan dan Penjualan) yang berlaku sejak 18 Agustus 2025. Pelanggar aturan ini bisa dikenai denda hingga Sin$2.000 atau sekitar Rp25,1 juta. Selain itu, pemerintah negeri jiran tersebut juga memasukkan zat etomidate ke dalam daftar narkotika Kelas C, sehingga penggunaan vape dengan kandungan zat tersebut dapat berujung pada program rehabilitasi.

Di Indonesia, kekhawatiran serupa muncul setelah BNN beberapa kali menggagalkan upaya penyelundupan narkoba berkedok rokok elektrik. Mantan Kepala BNN, Komjen Pol Marthinus Hukom, pernah mengungkap kasus penyelundupan ganja sintetis jenis MDMB 4en-PINACA sebanyak 80 mililiter dalam bentuk cairan vape pods yang dikirim dari Malaysia ke Pandeglang, Banten.

Tak hanya itu, aparat juga berhasil menyita tiga kilogram ketamin bubuk asal Prancis yang rencananya akan diolah menjadi cairan vape. Dalam kasus tersebut, ditemukan pula 1.860 cartridge rokok elektrik yang diduga disiapkan untuk diedarkan di pasar gelap.

Dengan maraknya kasus penyalahgunaan narkoba melalui produk rokok elektrik, BNN menegaskan perlunya langkah hati-hati. Namun, keputusan akhir mengenai pelarangan masih menunggu hasil penelitian lebih lanjut dan kesepakatan lintas kementerian.

“Intinya, kita tidak ingin terburu-buru. Semua harus jelas, berbasis riset, dan sejalan dengan aturan yang berlaku,” tutup Suyudi.

Kuota Tipis, SPBU Swasta Sepakat Tambah Pasokan BBM dari Impor

jessica hart
-
0
Kuota Tipis, SPBU Swasta Sepakat Tambah Pasokan BBM dari Impor

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan sejumlah SPBU swasta seperti Shell, Vivo, BP, dan ExxonMobil menyepakati pembelian tambahan stok BBM melalui mekanisme impor yang difasilitasi Pertamina. Langkah ini diambil untuk menjamin ketersediaan pasokan BBM di dalam negeri yang belakangan mengalami tekanan.

Kesepakatan tersebut tercapai usai rapat koordinasi di kantor Kementerian ESDM, Jumat (19/9). Pertemuan melibatkan perwakilan PT Pertamina (Persero), PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), serta empat badan usaha pengelola SPBU swasta.

“Mereka setuju dan memang harus setuju untuk membeli, tentu dengan kolaborasi bersama Pertamina. Syaratnya jelas, BBM yang masuk harus berupa base fuel, artinya bahan bakar murni yang belum melalui proses pencampuran,” ujar Bahlil dalam konferensi pers.

Syarat Kolaborasi dan Transparansi Harga

Bahlil menuturkan, dalam kesepakatan itu SPBU swasta mengajukan sejumlah persyaratan. Salah satunya, pencampuran bahan bakar nantinya akan dilakukan langsung di tangki masing-masing SPBU, bukan di tahap impor. Selain itu, mereka juga meminta adanya survei bersama untuk memastikan keakuratan pembelian stok, serta penerapan transparansi harga.

“Semua pihak harus sama-sama terbuka dan adil. Pertamina maupun badan usaha swasta harus sama-sama mendapatkan keuntungan yang wajar. Karena itu disepakati adanya mekanisme open book,” jelas Bahlil.

Pemerintah menargetkan pasokan impor baru bisa masuk ke Indonesia dalam waktu maksimal tujuh hari. Namun, rincian volume tambahan bagi tiap SPBU masih akan dibahas dalam rapat teknis selanjutnya.

Kuota Tambahan Mulai Menipis

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan kuota tambahan impor BBM sebesar 10 persen bagi SPBU swasta sepanjang tahun ini. Akan tetapi, kuota tersebut sudah mulai menipis sehingga berdampak pada keterbatasan stok di lapangan. Kondisi inilah yang mendorong perlunya kolaborasi erat antara Pertamina dan badan usaha swasta.

Bahlil menekankan bahwa pasokan BBM tidak bisa hanya dilihat sebagai urusan bisnis semata. “BBM ini menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga negara wajib hadir dalam pengaturannya,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, pemerintah berharap pasokan energi tetap terjaga, konsumen tidak dirugikan, dan para pelaku usaha, baik Pertamina maupun SPBU swasta, tetap bisa beroperasi secara sehat dan berkelanjutan.

Industri Alat Olahraga Nasional Tumbuh Pesat, Ekspor Indonesia Naik 4,6 Persen

Firman Rangga
-
0
Industri Alat Olahraga Nasional Tumbuh Pesat, Ekspor Indonesia Naik 4,6 Persen

Kementerian Perindustrian terus mendorong penguatan industri alat olahraga dalam negeri. Sektor ini dinilai memiliki potensi besar, bukan hanya untuk memperkuat pasar domestik, tetapi juga untuk bersaing di kancah internasional. Bahkan, dalam lima tahun terakhir, Indonesia berhasil mencatatkan surplus perdagangan dari sektor ini, dengan posisi saat ini menempati peringkat ke-24 dunia dalam kontribusi ekspor produk olahraga.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sepanjang 2024 nilai ekspor industri alat olahraga Indonesia naik 4,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. “Negara tujuan utama ekspor kita antara lain Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan Belanda,” ungkap Agus di Jakarta, Sabtu (20/9).

Data Trademap.org mencatat produk yang mendominasi ekspor antara lain sarung tangan olahraga, bola golf, joran pancing, bola tiup, serta peralatan senam dan atletik. Sementara itu, laporan Euromonitor dan Ken Research memperkirakan pasar domestik alat olahraga buatan lokal mencapai Rp2,3 triliun, dengan kontribusi terbesar dari perlengkapan sepak bola.

“Potensi ini sangat besar. Namun, kerja keras tetap dibutuhkan agar daya saing produk olahraga kita semakin meningkat. Sektor ini bukan hanya berkontribusi pada ekspor, tetapi juga membuka lapangan kerja luas di dalam negeri,” tambah Agus.

Peran IKM dan Kebijakan TKDN

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, menjelaskan jumlah pelaku industri olahraga di Indonesia saat ini mencapai 128 unit usaha, dengan total tenaga kerja 15.663 orang. Selain itu, terdapat delapan sentra IKM alat olahraga yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta mulai berkembang di wilayah Riau, Sumatera Utara, dan Bali.

“Kami berkomitmen mendorong ekosistem industri olahraga agar semakin kuat, sehingga Indonesia tidak sekadar menjadi pasar, melainkan juga produsen utama yang diperhitungkan dunia,” ujar Reni.

Sebagai bentuk dukungan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan, mulai dari pendampingan IKM, bantuan peralatan produksi, fasilitasi sertifikasi, hingga promosi melalui pameran internasional. Penerapan kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) juga menjadi instrumen penting untuk memastikan bahan baku, tenaga kerja, dan nilai tambah tetap memberi manfaat bagi perekonomian nasional.

Hingga kini, tercatat 36 pelaku industri telah memiliki produk ber-TKDN, meliputi bola sepak, bola futsal, raket, meja tenis, panel panjat tebing, hingga peralatan senam. Sebaran pelaku usaha tersebut antara lain 19 di Jawa Barat, delapan di Jawa Tengah, empat di Jawa Timur, dua di DKI Jakarta, dan tiga di Banten.

Menurut Reni, penerapan TKDN menjadi modal utama untuk memperkuat posisi produk lokal di pasar domestik. Data Kemenperin menunjukkan terdapat 13 jenis produk olahraga yang telah memperoleh sertifikat TKDN, dengan kandungan lokal yang bervariasi hingga mencapai 66 persen. “Capaian ini menjadi bukti nyata bahwa produk olahraga Indonesia mampu bersaing, sekaligus memperkuat kemandirian industri dalam negeri,” tegasnya.

Perkuat Ketahanan Pangan, Pemerintah Gandeng Industri Besar dan Petani Lokal

jessica hart
-
0
Perkuat Ketahanan Pangan, Pemerintah Gandeng Industri Besar dan Petani Lokal

Sektor pertanian kembali menjadi sorotan karena perannya yang vital dalam menopang ekonomi sekaligus menjaga stabilitas sosial masyarakat. Dengan kontribusi pertumbuhan sebesar 1,65% secara tahunan pada kuartal II-2025 dan serapan tenaga kerja mencapai 28,53% atau setara 41,6 juta orang, sektor ini dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan guna perkuat ketahanan pangan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menekankan bahwa strategi pertanian modern tidak bisa hanya berfokus pada peningkatan produksi. Menurutnya, perlu pendekatan terpadu yang mencakup pembinaan petani, penguatan riset varietas unggul, hingga pembukaan akses pasar ekspor.

“Perlu strategi komprehensif, bukan hanya soal kuantitas hasil panen, tetapi juga bagaimana memperkuat rantai nilai hortikultura. Mulai dari bibit unggul, teknologi pembibitan, sampai akses pasar internasional,” ujar Airlangga saat meninjau Taman Sains Teknologi Herbal dan Hortikultura (TSTH2) di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Jumat (19/9).

TSTH2 Jadi Pusat Inovasi Pertanian

Dalam kunjungan yang juga dihadiri perwakilan industri makanan dan minuman, seperti Unilever dan PepsiCo, Airlangga berharap TSTH2 dapat berkembang menjadi pusat riset pertanian kelas dunia. Lokasi ini, menurutnya, sangat potensial untuk budidaya komoditas strategis seperti kentang dan kedelai hitam yang permintaannya terus meningkat.

Ia menambahkan, penguatan teknologi menjadi kunci transformasi sektor pertanian. “Kita tidak bisa bicara masa depan pertanian tanpa riset. Dua hal yang akan kita dorong adalah genome sequencing sebagai fondasi pembibitan unggul, serta pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan semikonduktor,” jelasnya.

Hilirisasi pertanian, lanjut Airlangga, juga diharapkan bisa mendukung industri makanan-minuman, kesehatan, hingga herbal. Saat ini, nilai pasar industri mamin Indonesia mencapai USD 109,9 miliar pada periode 2024–2025, dengan kontribusi sebesar 7,2% terhadap PDB nasional dan 41,5% pada PDB industri nonmigas.

Dorongan Hilirisasi dan Link and Match

Airlangga menegaskan bahwa keberadaan TSTH2 bukan hanya menjadi pusat penelitian, tetapi juga bagian dari strategi besar pemerintah untuk perkuat ketahanan pangan. Kawasan ini diharapkan bisa mendukung hilirisasi sumber daya unggulan, khususnya produk hortikultura dan herbal, agar dapat menjadi bahan baku industri farmasi maupun makanan-minuman.

Selain itu, program Link and Match antara sektor pertanian dengan industri diproyeksikan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan adanya kolaborasi yang solid, hasil riset dan bibit unggul bisa langsung terhubung dengan kebutuhan industri sehingga rantai pasok semakin efisien.

“Kami berharap TSTH2 ini benar-benar dapat menghasilkan inovasi bibit unggul yang sesuai dengan kebutuhan industri. Pemerintah akan terus mendorong sinergi agar sektor pertanian dapat menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional,” pungkas Airlangga.

Cara Kerja Mining Kripto, Begini Proses Penambangan Aset Digital yang Jarang Dibahas

Bintang Putra
-
0
Cara Kerja Mining Kripto, Begini Proses Penambangan Aset Digital yang Jarang Dibahas

Banyak orang penasaran bagaimana aset digital seperti Bitcoin atau Ethereum bisa tercipta dan beredar di pasar. Di balik itu semua, ada proses yang disebut mining kripto. Nah, memahami cara kerja mining kripto menjadi penting, apalagi bagi mereka yang ingin terjun lebih dalam ke dunia aset digital. Mining bukan sekadar istilah keren, melainkan jantung dari sistem blockchain yang membuat transaksi aman, transparan, dan terpercaya.

Mining kripto bisa diibaratkan seperti kegiatan “menambang” emas, hanya saja yang ditambang bukan logam mulia, melainkan data digital. Para penambang (miner) berkompetisi menggunakan perangkat komputer dengan kekuatan tinggi untuk memecahkan algoritma rumit. Jika berhasil, mereka mendapatkan imbalan berupa koin kripto. Proses inilah yang menjelaskan secara sederhana cara kerja mining kripto dalam menjaga ekosistem blockchain tetap berjalan.

Selain menghasilkan koin baru, mining juga punya peran vital dalam memverifikasi transaksi. Setiap transaksi yang dilakukan di jaringan blockchain harus divalidasi terlebih dahulu agar tidak ada kecurangan, seperti penggandaan aset digital. Di sinilah para miner bekerja, memastikan semua catatan transaksi masuk ke dalam blok baru, lalu disimpan secara permanen di blockchain.

Cara Kerja Mining Kripto Lebih Dekat

Untuk memahami lebih detail, mari lihat bagaimana cara kerja mining kripto sebenarnya:

  1. Transaksi Masuk ke Jaringan
    Setiap kali seseorang mengirim atau menerima kripto, data transaksi tersebut masuk ke jaringan blockchain.

  2. Kumpulan Transaksi Dibentuk dalam Blok
    Transaksi yang sudah terkumpul kemudian dimasukkan ke dalam sebuah blok baru.

  3. Miner Memecahkan Puzzle Matematika
    Para miner menggunakan komputer bertenaga besar untuk menyelesaikan soal algoritma yang rumit. Tujuannya agar blok baru bisa “disetujui” dan ditambahkan ke blockchain.

  4. Validasi dan Konsensus
    Jika puzzle berhasil dipecahkan, blok dianggap valid dan semua jaringan sepakat (konsensus) untuk menambahkannya ke rantai sebelumnya.

  5. Reward untuk Miner
    Miner yang berhasil akan mendapatkan imbalan berupa koin baru ditambah biaya transaksi. Inilah alasan mengapa mining bisa menjadi sumber pendapatan.

Proses ini terus berulang setiap kali ada transaksi baru. Meskipun terlihat sederhana, mining sebenarnya membutuhkan perangkat keras canggih, listrik besar, dan modal awal yang tidak sedikit.

Tantangan dan Masa Depan Mining

Di balik keuntungan mining, ada juga tantangan yang tidak bisa diabaikan. Konsumsi energi tinggi sering menjadi sorotan karena dianggap tidak ramah lingkungan. Selain itu, tingkat kesulitan mining yang terus meningkat membuat peluang sukses semakin kecil tanpa dukungan perangkat yang mumpuni.

Meski begitu, masa depan mining masih menjanjikan. Beberapa blockchain kini mulai mengembangkan sistem yang lebih ramah lingkungan, seperti Proof of Stake (PoS), sebagai alternatif dari sistem tradisional Proof of Work (PoW). Dengan perkembangan ini, mining mungkin akan terus berevolusi, namun tetap menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan transparansi dunia kripto.

Dengan memahami cara kerja mining kripto, jelas bahwa proses ini bukan hanya soal mencari keuntungan pribadi, tapi juga tentang menjaga ekosistem blockchain agar tetap berjalan dengan baik. Mining adalah fondasi dari dunia aset digital yang menjadikannya berbeda dengan sistem keuangan tradisional.

Hilirisasi Komoditas Nilam Jadi Strategi Tingkatkan Nilai Tambah UMKM

Firman Rangga
-
0
Hilirisasi Komoditas Nilam Jadi Strategi Tingkatkan Nilai Tambah UMKM

Transformasi ekonomi melalui hilirisasi komoditas nilam dinilai mampu menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Temmy Satya Permana, menegaskan bahwa hilirisasi tidak hanya soal industrialisasi, tetapi strategi penting untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan kerja, serta mendorong daya saing produk lokal di pasar global.

“Hilirisasi komoditas nilam merupakan kunci agar produk kita tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah. Nilai tambah yang tercipta dari hilirisasi dapat membuka kesempatan kerja dan membawa kesejahteraan yang lebih luas,” ujar Temmy saat membuka kegiatan Pemanfaatan Teknologi Produksi bagi Usaha Skala Kecil Komoditas Atsiri serta Business Matching Pembiayaan & Investasi UMKM Atsiri Program BISLAF (Bisnis Layak Funding) secara virtual dari Manado, Rabu (17/9/2025).

Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian tahun 2025, Indonesia masih menjadi salah satu produsen utama minyak atsiri dunia, khususnya nilam. Produk ini menyumbang sekitar 54 persen dari total ekspor minyak atsiri Indonesia dengan nilai mencapai 141,32 juta dolar AS atau setara Rp2,32 triliun. Industri ini juga menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja, mayoritas berasal dari pelaku UMKM dan petani kecil.

Nilam, Komoditas Strategis dengan Tren Ekspor Positif

Data Kementerian Pertanian pada 2024 menunjukkan bahwa ekspor nilam terus menunjukkan tren positif sejak 2019, dengan rata-rata pertumbuhan 0,88 persen per tahun hingga 2027. Permintaan pasar internasional semakin meningkat seiring tren gaya hidup kembali ke produk alami (back to nature) dan melonjaknya kebutuhan industri berbahan dasar organik.

Meski demikian, Temmy mengakui sebagian besar hasil produksi nilam di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga Sulawesi masih dipasarkan dalam bentuk mentah. Kondisi ini membuat nilai tambah produk kurang optimal. “Dengan hilirisasi, nilam bisa diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi, sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global,” jelasnya.

Ia menekankan, hilirisasi harus berjalan beriringan dengan riset, inovasi, serta dukungan pembiayaan yang memadai. Untuk itu, Kementerian UMKM tengah menyiapkan sejumlah inisiatif, termasuk program Help Me Grow dan pengembangan platform asistensi digital. Platform ini diharapkan menjadi sarana pembinaan teknis dan manajerial bagi usaha kecil dalam meningkatkan kapasitas produksi.

Peran Pembiayaan dalam Mendorong Hilirisasi

Temmy juga menyoroti tantangan akses modal bagi UMKM. Per Mei 2025, penyaluran kredit perbankan kepada sektor UMKM baru mencapai Rp1.503 triliun atau 18,5 persen dari total kredit perbankan. Angka ini masih jauh dari target pemerintah yang ingin menaikkan rasio kredit UMKM hingga 30 persen.

Untuk memperluas akses pembiayaan, pemerintah menempatkan dana sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara. Skema ini diharapkan memberi peluang lebih besar bagi pelaku UMKM, termasuk di sektor minyak atsiri. Dalam pendataan awal, kebutuhan pembiayaan untuk pengembangan hilirisasi nilam diperkirakan mencapai Rp22,5 miliar.

Melalui rangkaian Workshop dan Business Matching Pembiayaan Program BISLAF, para pelaku UMKM diberi kesempatan menjalin kerja sama dengan lembaga keuangan, di antaranya BRI, BSI, BNI, dan Bank SulutGo. “Dengan dukungan pembiayaan yang tepat, hilirisasi bisa benar-benar terwujud, dan UMKM minyak atsiri akan memiliki peran lebih besar dalam rantai pasok global,” kata Temmy menegaskan.

Kualitas Cadangan Beras Pemerintah Jadi Penentu Stabilitas Harga dan Pasokan

jessica hart
-
0
Kualitas Cadangan Beras Pemerintah Jadi Penentu Stabilitas Harga dan Pasokan

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) harus menjadi perhatian utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, CBP bukan hanya soal jumlah ketersediaan beras, melainkan juga mutu yang layak konsumsi agar benar-benar mampu menjalankan fungsi strategisnya bagi masyarakat.

Arief menjelaskan, CBP yang dikelola Perum Bulog merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas harga, menjamin pasokan, serta memastikan akses pangan tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Aturan tersebut menegaskan peran CBP sebagai garda depan intervensi pasar yang harus selalu siap digunakan saat diperlukan.

“Cadangan beras harus dikelola secara hati-hati, tidak hanya dihitung dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas. Karena setiap kali disalurkan, baik untuk stabilisasi pasar, bantuan pangan, maupun kebutuhan darurat, beras harus memenuhi standar mutu yang layak konsumsi,” ujar Arief saat melakukan kunjungan kerja ke Gudang Bulog Gampong Siron, Aceh Besar, Kamis (18/9/2025).

CBP Sebagai Instrumen Kebijakan Pangan

Arief menambahkan, keberadaan Perpres 125/2022 memberi landasan hukum yang kuat bagi sinergi antara Badan Pangan Nasional dengan Bulog. Dengan begitu, CBP tidak hanya dipandang sebagai tumpukan stok beras, melainkan sebagai instrumen kebijakan nyata untuk menstabilkan harga, menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menekan laju inflasi, terutama inflasi pangan.

Lebih lanjut, ia menyebut bahwa kualitas Cadangan Beras Pemerintah yang terjaga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Jika saat ini stok beras kita cukup dan aman, yakni 3,9 juta ton, maka langkah berikutnya adalah mempercepat penyaluran baik melalui program SPHP, bantuan pangan, maupun distribusi saat terjadi bencana,” jelasnya.

Sepanjang tahun 2025, realisasi penyaluran CBP hingga 17 September telah mencapai 798,8 ribu ton. Angka tersebut mencakup penyaluran beras untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 374,8 ribu ton, distribusi bantuan pangan beras alokasi Juni–Juli sebanyak 365,5 ribu ton, serta bantuan tanggap darurat 418 ton dan alokasi golongan anggaran 60,1 ton.

Pemerintah juga telah menyiapkan kelanjutan program bantuan pangan beras pada Oktober dan November 2025 dengan total penyaluran 365,5 ribu ton. Bantuan tersebut ditargetkan untuk 18,27 juta Keluarga Penerima Manfaat di seluruh Indonesia. Jika evaluasi menunjukkan kebutuhan lanjutan, program serupa dapat diperpanjang hingga Desember.

1...939495...1,032Halaman 94 dari 1,032

Copyright © 2022 - 2024 Berempat.com All right reserved