Upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional terus digenjot pemerintah melalui peluncuran Program Paket Ekonomi pada semester kedua 2025. Kebijakan ini diarahkan tidak hanya untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga membuka lebih banyak lapangan kerja dan menarik arus investasi baru hingga akhir tahun dan berlanjut ke awal 2026.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Magang Lulusan Perguruan Tinggi. Pemerintah menargetkan sekitar 20 ribu lulusan baru atau maksimal satu tahun setelah kelulusan untuk mengikuti magang selama enam bulan, yakni mulai Oktober-Desember 2025 hingga Januari-Maret 2026. Setiap peserta akan mendapatkan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP). “Nanti kita evaluasi apakah program ini bisa diperpanjang,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Jakarta, Senin (22/9).
Berbagai Program untuk Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Selain magang, pemerintah juga menyiapkan insentif pajak berupa PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Fasilitas ini menyasar 552 ribu pekerja sektor pariwisata dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan. Mereka akan dibebaskan dari kewajiban PPh 21 selama tiga bulan, mulai Oktober hingga Desember 2025.
Program prorakyat lain yang tetap dilanjutkan adalah Bantuan Pangan. Tidak hanya beras 10 kilogram, penerima manfaat juga akan mendapatkan tambahan minyak goreng 2 liter setiap bulan. Kebijakan ini ditargetkan untuk menjangkau sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Oktober dan November mendatang.
Di sisi lain, pekerja sektor informal juga mendapat perhatian melalui Program Bantuan Iuran JKK dan JKM. Diskon 50 persen iuran BPJS Ketenagakerjaan akan diberikan selama enam bulan bagi 731 ribu pekerja, mulai dari pengemudi ojek daring, kurir logistik, hingga sopir. Menurut Airlangga, program ini akan terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat lapangan.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan yang memberikan relaksasi bunga KPR, KPA, hingga PRP. Skema ini akan mendukung pembiayaan 1.050 unit rumah dengan bunga kompetitif mulai 1 Oktober 2025.
Untuk sektor ketenagakerjaan langsung, Padat Karya Tunai digelontorkan dengan target 215 ribu pekerja. Total anggaran Rp1,93 triliun dari Kementerian PUPR dan Rp1,36 triliun dari Kementerian Perhubungan siap diserap.
Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Pariwisata pun menyiapkan Paket Nataru berupa pembebasan PPN DTP untuk tiket pesawat serta diskon jasa transportasi hingga 50 persen pada periode tertentu. Sementara itu, Desember 2025 akan diramaikan oleh Harbolnas selama sepekan penuh untuk menggairahkan belanja ritel.
Melengkapi itu, pemerintah juga mempercepat deregulasi melalui penyelesaian aturan turunan terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) digital yang akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) mulai 5 Oktober 2025.
