Senin, Mei 11, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 839

Dokter Pastikan Tidak Ada Orang Meninggal Karena Kelelahan

0

Pemilu 2019 meninggalkan cerita pilu. Dalam sejarah pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia, baru kali ratusan orang meninggal. Mulai dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pengawas (Panwas) dan polisi. Dalam data terbaru, lebih dari 600 orang petugas yang meninggal.

Dr Umar Zein, Ketua Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, menjelaskan dalam ilmu kedokteran, tidak ada kelelahan menjadi penyebab kematian.

“Kelelahan mungkin bisa sebagai pemicu gangguan akut atau eksaserbasi dari penyakit kronik yang diidap. Namun sekali lagi, ini butuh pembuktian melalui pemeriksaan medis yang cermat,” ujarnya.

Ia pun mengurai pada zaman penjajahan Belanda, banyak pekerja paksa yang ditugaskan Deandels membuat jalan lintas Anyer-Panurakan. Mereka dipaksa bekerja membuat parit, memecah batu gunung dan mengangkat bahan-bahan yang diperlukan.

“Mereka bekerja siang malam tak tentu waktu istirahat dan makan. Namanya juga kerja paksa. Mereka pasti kelelahan dan kekurangan gizi, kehausan, kelaparan sehingga daya tahan tubuhnya melemah, akhirnya jatuh sakit. Banyak yang terkena Malaria tropika, kejang-kejang, koma, kemudian meninggal,” ujar Umar Zein.

Sedangkan, kondisi berbeda menurut Umar Zein dialami Petugas Pemilu yang bekerja di TPS atau di tempat lain.

“Mereka cukup mendapatkan minuman dan makanan, bukan kerja paksa, ada waktu istirahat meski bergantian, boleh permisi bila kondisi darurat,” lanjutnya.

“Kelelahan tidak bisa langsung menyebabkan kematian. Ada tiga “pintu” kematian, yaitu otak, jantung dan paru. Bila otak tidak cukup mendapat oksigen oleh berbagai sebab, misalnya penyumbatan pembuluh darah, maka terjadi kematian sel-sel otak. Tetapi pasien tidak langsung mati. Ada mekanisme kompensasi untuk mempertahankan kehidupan sel-sel yang lain. Bahkan kematian Batang Otak disebut kematian secara medis, butuh waktu beberapa jam untuk kemudian terjadi kematian biologis, setelah jantung dan paru berhenti berfungsi,” tuturnya.

Dia menegaskan gagal Jantung, gagal ginjal, gagal hati, tidak langsung mati, mungkin koma dulu beberapa hari bahkan lebih.

Dia mengurai kelelahan petugas Pemilu pastilah tidak sampai 1/1000 dari kelelahan pada pekerja paksa zaman Belanda. Kelelahan mungkin bisa sebagai pemicu gangguan akut atau eksaserbasi dari Penyakit kronik yang diidap.

“Ini butuh pembuktian pemeriksan medis yang cermat. Lalu, mengapa diberitakan di media, banyak petugas Pemilu meninggal dunia akibat kelelahan? Ini pembodohan pada rakyat awam atau orang yang tidak faham ilmu medis, atau sedikit tahu ilmu medis,” ungkapnya.

“Penyebab kematian tidak sesederhana itu. Kematian mendadak (sudden death) secara medis, akibat proses di jantung, paru atau otak atau gabungannya,” jelasnya.

Umar berkesimpulan, ‘kejujuran’ pihak rumah sakit tentang penyebab kematian juga menjadi penting untuk menerbitkan rekomendasi dari kalangan akademisi kesehatan bagaimana agar dampak petaka kepemiluan tidak terulang kepada para petugas.

“Rekomendasi baru akan muncul jika diterbitkan jika ada investigasi soal itu,” katanya.

 

Prabowo: Saya Akan Bela Kebenaran hingga Kemenangan Rakyat Diakui

0

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi bersama Masyarakat Peduli Pemilu Bersih dan Berintegritas (MPPBB) mengungkap fakta-fakta kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Selasa (14/05/2019). Acara yang dihadiri sejumlah tokoh nasional, purnawirawan, relawan dan pendukung Prabowo-Sandi memenuhi Ballroom Puri Agung berkapasitas 3000 orang tesebut. Ribuan orang yang tak bisa duduk di kursi yang telah disediakan rela duduk lesehan hingga memenuhi seluruh ruang.

Capres nomor urut  02 Prabowo Subainto yang sudah ditunggu-tunggu audience akhir menyampaikan pendapatnya terkait pemilu yang diwarnai dengan teatrikal kecurangan tersebut. Menurutnya, demokrasi adalah jalan yang terbaik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi yang dirasakan saat ini, rakyat dipertontonkan dan merasakan telah terjadi pemerkosaan pada demokrasi itu sendiri.

“Setelah kita memperhatikan dengan seksama, mendengar dan meyakinkan diri kita dan rakyat kita, bahwa kita telah memenagkan mandat dari rakyat. Kl kita menyerah berarti kita menyerah pada ketidakadilan. Itu artinya kita berkhianat pada negara, bangsa dan rakyat, kita berkhianat pada pendiri bangsa, kita berkhianat pada puluhan ribu pejuang yang telah mendirikan bangsa,” tegas Prabowo disambut takbir audience.

Prabowo menyampaikan jika ia akan mengumpulkan ahli hukum dan membuat surat wasiat. “Nggak usah nakut-nakuti rakyat dengan makar, yang disampaikan para tokoh, jendral itu bukan makar, mereka telah berkorban sejak muda, Mereka hanya ingin membela negara. Jangan takit-takuti kita,” pekik Prabowo.

Pria yang akrab disapa 08 ini mengatakan sikapnya bahwa ia masih menaruh secercah harapan pada insan-insan di KPU. “Kami himbau kau anak Indonesia. Sekarang nasib masa depan bangsa ada di pundakmu. Kau yang harus memutuskan, kau yang harus memilih, mengakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan rakyat dan bangsa Indonesia, atau meneruskan kebohongan dan ketidakadilan, artinya kau mengiizinkan penjajahan tehadap bangsa Indonesia,” jelasnya.

Prabowo kembali menegaskan sikapnya tegas akan menolak hasil Situng KPU, hasil penghitungan yang curang. “Kami tak bisa menerima ketidakadilan dan ketidakjujran. Saya dan Sandi bukan atau ambisi pribadi. Demi Allah tdk ada. Sesungguhnya kalau kau tanya hati saya, ingin istirahat. Tapi setelah saya melihat mata rakyat kita, saya pegang tangan mereka dan dengarkan ungkapan mereka, harapan mereka rakyat Indonesia, jeritaan rakyat yang mengharapankan negara yang adil, ini yang mendorong saya. Karena saya bagian dari rakyat, dan saya tidak mungkin tinggalkan rakyat Indonesia. Saya akan timbul dan tenggelam bersama rakyat Indonesia,” ungkapnya membuat haru audience yang disambut tepuk tangan.

Prabowo menegaskan jika proses perampasan kemerdekaan dan pemerkosaan demokrasi rakyat terus berjalan, rakyat yang akan menentukan. “Selama rakyat percaya dengan saya, selama itu saya akan bersama dengan rakyat. Saya selalu bersama rakyat hingga titik darah penghabisan. Saya nyatakan siap, Kita akan bela kebenaran hingga kemenangan rakyat diakui,” pungkas Prabowo.

 

 

Pertahankan Suku Bunga Acuan, INDEF Sebut Kebijakan BI Tak Tepat

0

Keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan sebesar 6 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,25 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,75 persen. Dengan demikian, BI tercatat telah mempertahankan suku bunga acuan 6 persen sejak 15 November 2018.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dzulfian Syafrian berpendapat, kebijakan yang dijalankan oleh BI tersebut kurang tepat. BI mesti berani melakukan kebijakan ekspansif dengan menurunkan suku bunganya agar perkeonomian Indonesia bisa melaju lebih cepat.

“Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% jika ingin terbebas dari kutukan ‘middle-income trap’. Saat ini, Indonesia beruntung dianugerahi oleh bonus demografi, kondisi dimana anak-anak mudanya atau generasi produktif masih lebih besar dibanding generasi tua. Namun, diprediksi bonus demografi ini akan berakhir pada 2060 yaitu ketika Indonesia akan memasuki masa yang dikenal dengan istilah ‘ageing population’ atau era dimana generasi milenial saat ini akan sudah menjadi kakek-kakek atau nenek-nenek,” jelasnya di acara diskusi online Indef bertema Kebijakan Moneter Pasca Pilpres, Minggu 28 April 2019.

Menurutnya, belajar dari negara lain seperti Jepang dan Korea maka Indonesia mesti mencapai pendapatan per kapita sekitar USD40.000 sebelum era bonus demografi ini berakhir. Saat ini, pendapatan per kapita masih sekitar $12.000. jadi, masih jauh sekali dari posisi ideal. Konsekuensinya, otoritas baik pemerintah dan BI mesti kerja lebih keras untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar tidak stagnan di level 5% seperti yang terjadi beberapa tahun belakangan ini.

Peneliti Indef Rizal Taufikurrahman menambahkan berkaitan dengan kebijakan moneter, dimana BI tetap bertahan di suku bunga BI 7 day reverse repo rate sebesar 6%, suku bunga Deposit Facility sebesar 5.25%, dan suku bunga lending Facility 6.75%. Keputusan tersebut perlu dilihat lagi dampaknya terhadap kinerja ekonomi, khususnya kinerja investasi. Perlu dilihat juga dampak kebijakan moneter tsb terhadap kinerja industri, usaha kecil, menengah dan mikro.

“Nampaknya dari kebijakan tersebut, BI mengejar stabilitas pasar uang tanpa melihat efisiensi produksi dan kinerja sektor riil. Seharusnya BI mempertimbangkan dampak ke sektor riil yang akan mendorong produktivitas industri untuk memberikan nilai tambah terhadap Gross Domestic Product (GDP) nasional. Apalagi target GDP tahun ini 5.3%, artinya didorong dari sektor riil. Melalui kebijakan moneter yang ekspansif dengan penyesuaian suku bunga menjadi urgent. Selain itu, harus dilihat juga dengan kebijakan fiskal yang saling support. Harapannya efektivitas kebijakan moneter yang ditetapkan BI menjadi efektif,” tambahnya.

Ia menilai keputusan BI dengan kebijakan moneter tersebut perlu ditinjau ulang. Apakah menggairahkan kinerja sektor riil atau sebaliknya, terutama terhadap investasi yang semakin membaik. Apalagi tahun ini adalah tahun yang sangat tergantung pada sektor riil untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi sesuai target APBN 2019, yaitu 5.3%.

Dzulfian Syafrian menilai semakin tinggi suku bunga, semakin tergerus pula daya beli masyarakat, baik itu yang dilakukan oleh rumah tangga atau perusahaan-perusahaan. Sebagai contoh semakin tinggi suku bunga acuan BI maka semakin tinggi pula suku bunga cicilan-cicilan lainnya, seperti KPR, cicilan motor, mobil, dan sebagainya. Sehingga, wajar kalau daya beli masyarakat belakangan merosot karena rupiah melemah dan BI rate ketinggian.

Wakil Direktur Indef, Eko Listyanto, mengatakan bahwa di sektor hilir berkaitan dengan inflasi yang relatif rendah saat ini tidak diiringi dengan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif, sehingga rendahnya inflasi lebih mencerminkan kelesuan daya beli masyarakat. Harga kebutuhan pokok cenderung meningkat jelang puasa dan lebaran. Sementara, kebijakan kendali harga sejauh ini hanya dilakukan dengan cara tradisional (melalui operasi pasar) dan regulasi-regulasi (Harga Eceran Tertinggi, dan sebagainya) yang susah diimplementasikan secara optimal.

“Ada setidaknya 3 komoditas kontributor inflasi yang menjadi langganan di bulan Puasa dan Lebaran, sehingga perlu diwaspadai yaitu bahan makanan; makanan dan minuman Jadi; dan transportasi. Bahan makanan dan makanan jadi (beras, daging, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bumbu dapur) menjadi pemicu inflasi pangan di 2018 lalu. Tanpa perubahan kebijakan yang mendasar, komoditas-komoditas ini akan memicu inflasi lagi di tahun ini. Alarmnya sudah dimulai dari harga bawang putih (bumbu-bumbuan) dan daging ayam ras,” tambahnya.

Ia menambahkan ada satu hal yang disadari Pemerintah tapi lamban bereaksi adalah fenomena bahwa aspek geografi dalam pengendalian inflasi penting untuk dicermati. Hal ini karena 80% lebih persoalan pengendalian harga (inflasi) ada di luar Jakarta. Meskipun ada TPID (Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah), tanpa upaya serius menangani inflasi di daerah, maka setiap jelang lebaran harga pangan akan selalu mengalami lonjakan.

Tolak Impor Beras, Buwas Ditegur Jokowi

0

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menceritakan pengalamannya saat Bulog pernah dipaksa untuk impor beras pada tahun lalu. Di bulan September tahun lalu Buwas menolak mentah-mentah impor beras karena gudang Bulog penuh dengan beras. Pada saat itu, stok beras yang dimiliki Bulog cukup banyak yaitu 2,6 juta ton.

“Next tidak perlu impor beras. Bahkan Bulog pernah dipaksa untuk impor saya enggak mau makanya saya sedikit marah terus viral ya enggak apa-apa,” ungkap pria yang akrab disapa Buwas di Kantor Bulog Divre Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta.

Sikap Buwas menolak impor beras ternyata mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo. Namun Buwas tetap pada pendiriannya menolak impor beras. “Tapi niat saya baik walaupun saya ditegur Pak Presiden wajar, (tapi) kalau saya negur Presiden itu kurang ajar. Jadi mumpung jadi dirut belum apa-apa, kalau jadi Presiden enggak boleh salah,” katanya.

Ia menolak impor beras dengan alasan stok beras cukup hanya dengan pengadaan dalam negeri. Bulog akan memaksimalkan penyerapan gabah dari petani bukan membeli beras impor. “Supaya harga diri bangsa dan negara tentang pangan ini harus terwujud termasuk teman-teman yang concern serap gabah dalam negeri,” tambahnya.

Buwas juga memastikan bahwa stok beras tahun ini cukup sehingga tidak perlu mengimpor beras. “2019 tidak perlu lagi impor beras,” tegasnya.

Untuk menambah stok beras, Bulog akan memaksimalkan penyerapan gabah dari petani. Targetnya tahun ini, Bulog bisa menyerap gabah sebanyak 1,8 juta ton. Anggaran Rp 15 triliun sudah disiapkan. Buwas bahkan berencana untuk mengekspor beras. Dengan tidak mengimpor beras dan justru mengekspornya membuktikan bahwa Indonesia berdaulat di sektor pangan.

Di era pemerintahan Jokowi, impor beras semakin melonjak. Data dari Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Februari 2019 menunjukkan, impor beras sejak 2015 hingga 2018 ternyata melonjak 160 persen atau lebih dari 2,5 kali lipat. Pada kuartal IV 2014, Indonesia mengimpor sebanyak 503 ribu ton dengan nilai US$ 239 juta. Untuk diketahui, Jokowi mulai menjabat sebagai presiden pada awal kuartal IV yaitu 20 Oktober 2014. Tahun 2015, impor naik hingga 71 persen menjadi 861 ribu ton atau setara US$ 351 juta.

Di tahun 2016, impor beras kembali melonjak 49 persen menjadi 1,2 juta ton dengan nilai sebesar US$ 531 juta. Impor sempat turun drastis 75 persen di tahun 2017 menjadi hanya 311 ribu ton dengan nilai US$ 143 juta. Namun tahun berikutnya pada 2018, impor melonjak drastis hampir 624 persen menjadi 2,2 juta ton dengan nilai US$ 1 miliar.

Kurang Dukungan Pemerintah, Investor Manufaktur Belum Tertarik Berinvestasi di Indonesia

Direktur riset Indef Berly Martawardaya mengatakan tren industrialiasi kita menurun dan berada pada titik 19,9% di tahun 2018. Nilai ekspor manufaktur Indonesia masih di bawah negara- negara lain di ASEAN seperti Malaysia dan Thailand. Investor manufaktur yang high-tech belum tertarik untuk berinvestasi di Indonesia dan secara umum ekonomi Indonesia relatif tertutup.

“Permasalahan pokok manufaktur berdasarkan temuan asal adalah prosedural impor bahan baku yang terhambat, pengurusan perizinan buka pabrik maupun usaha di Indonesia sangat ribet dan tidak mudah. Sehingga perlu adanya revisi UU tenaga kerja, tenaga kerja yang masih kurang kompetitif, dan sejauh ini infrastruktur Indonesia masih kalah dari competitor,” tambahnya.

Ia menilai One-stop service (OSS) di Indonesia juga tidak berguna, berbeda dengan Malaysia. Banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia, namun terhambat oleh prosedural yang tidak praktis.

Menurut Direktur Program Indef Esther Sri Astuti S.A, memang investor banyak tertarik masuk indoneisa, tetapi Indonesia kurang cepat merespon.

“Bandingkan dengan Thailand dan China yang memberikan insentif jor- joran. Begitu juga di Malaysia, Malaysian Investment Development Authority (MIDA) melakukan personal touchment. Ketika investor datang disambut dan dijemput di bandara lalu diajak makan, keliling dan mengobrol. Bahkan dari studi riset yang saya lakukan, MIDA sampai mengurus imigrasi calon investor asing yang memiliki anjing,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menambahkan pada paruh pertama tahun ini, sektor-sektor penggerak ekonomi seperti manufaktur dan investasi ternyata bertumbuh tidak sesuai harapan dan gagal mendorong laju perekonomian.

“Maka dengan capaian kuartal I 2019 ini akan semakin sulit untuk pemerintah mencapai sebesar 5,3 persen di tahun ini,” jelasnya

Temukan Empat Kecurangan, PADI Melapor Ke Bawaslu

0

Laporan kecurangan bertubi-tubi datang ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat. Selain laporan datang dari kubu 01 dan 02, laporan dugaan kecurangan juga datang dari masyarakat biasa seperti yang dilaporkan Dian Islamiati Fatwa yang didampingi Pergerakan Advokat untuk Demokrasi Indonesia (PADI), pekan lalu.

Dian melaporkan 4 kecurangan yang terjadi sebelum, saat dan sesudah Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dilangsungkan. Sebagai rakyat biasa, Dian mengaku sangat prihatin atas pelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan kali ini.

Adapun empat kecurangan yang dilaporkan ke Bawaslu:

Pertama, Dugaan pelanggaran administrasi Pemilu tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum terkait money politics, pembagian THR yang dipercepat, menaikkan gaji ASN yang Terstruktur Sistematis dan Massif yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon 01.

Kedua, dugaan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu pasal terkait pembagian uang saat kampanye yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon 01

Ketiga, Dugaan tindak pidana umum terkait kematian Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) dalam jumlah yang sangat besar

Dian menilai, selama masa kampanye paslon 01 patut diduga telah menyalagunakan kekuasaan yakni dengan menaikkan gaji, mengerahkan ASN dan BUMN semasa kampanye.

“Undang-Undangnya jelas mengatur, pejabat negara tidak boleh menjanjikan atau memberikan sesuatu,” ujar Dian.

Arisakti Prihatwono Sekjen PADI yang mendampingi Dian menegaskan pelaporan ini dilakukan demi terciptanya Pemilu yang demokratis, jujur dan berintegritas.

“Dugaan ini sudah cukup banyak dan saat ini kami mendampingi ibu Dian sebagai warga negara yang baik untuk melakukan pelaporan secara resmi di Bawaslu.

Selanjutnya Arisakti menambahkan dugaan kecurangan itu telah dilengkapi dengan alat bukti untuk menguatkan pelaporan tersebut.

 

469 Petugas Pemilu Wafat, Prabowo Minta Pihak Berwajib Usut Tuntas

0

Calon presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya petugas penyelenggara pemilu 2019 di seluruh Indonesia, baik itu dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun personel Polri.

“Atas nama seluruh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Koalisi Indonesia Adil Makmur, kami mengucapkan belasungkawa yang sebesar-besarnya atas meninggalnya lebih dari 500 petugas pemilu dari berbagai tingkatan, yang telah meninggal dalam proses pemilihan umum ini,” kata Prabowo di kediamannya Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (08/05/2019).

Setidaknya lebih dari 500 orang petugas penyeleneggara Pemilu 2019 meninggal dunia. Sementara petugas yang sakit mencapai 3.788 orang. Persitiwa ini tentunya akan menjadi catatan merah dalam sejarah kontestasi demokrasi di Tanah Air.

“Hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah pemilihan umum Republik Indonesia. Kami sangat prihatin,” paparnya.

Agar peristiwa serupa tak terjadi di masa datang, Prabowo mendorong agar pihak berwajib menyelidiki penyebab meninggalnya para petugas pemilu tersebut. Ia juga mendorong adanya pemeriksaan medis terhadap petugas-petugas tersebut.

“Kami mohon pihak yang berwajib untuk menyelesaikan dan mengusut hal ini sehingga jelas bagi semua unsur apa yang terjadi sebenarnya. Perlu ada suatu visum dan pemeriksaan medis, mungkin pada petugas-petugas tersebut yang meninggal,” harap Prabowo

 

Q1-2019, DMAS Bukukan Marketing Sales Rp914 Miliar

0

Capaian menggembirakan ditorehkan PT Puradelta Lestari Tbk (Deltamas) dengan berhasil membukukan marketing sales senilai Rp914 miliar pada kuartal I/2019. Marketing sales DMAS ini setara dengan 73% dari target sepanjang tahun ini senilai Rp1,25 triliun.

Capaian tersebut terutama disumbangkan penjualan lahan industri seluas 19 hektare dan penjualan lahan komersial seluas 9 hektare. Hingga saat ini, masih ada inquiries sekitar 150 hektare lahan industri. DMAS memproyeksikan pertumbuhan laba bersih perseroan pada 2019 dapat mencapai 50%.

Direktur Puradelta Lestari Hermawan Wijaya menilai kondisi bisnis pada tahun ini lebih baik pasalnya sejumlah investor yang pada tahunnya lebih memilih untuk wait and see, kini telah memilih perseroan. Perseroan tengah mengincar beberapa investor potensial dari berbagai sektor seperti otomotif, e-commerce, serta sektor makanan dan minuman.

Hermawan mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan produsen mobil Hyundai. Menurutnya, investor itu membutuhkan lahan seluas 50 hektare untuk memulai bisnisnya di Indonesia. “Secara keseluruhan, lahan yang dibutuhkan investor 150 hektare–200 hektare untuk lebih dari 10 perusahaan,” ungkapnya.

Karena itu, emiten lahan industri ini  berencana mengalokasikan belanja modal hingga Rp210 miliar untuk memperluas lahan industri secara bertahap.

Tondy Suwanto, Direktur Independen Puradelta Lestari mengatakan, belanja modal yang dialokasikan tahun ini sekitar Rp700 miliar. Alokasi penambahan lahan landbank akan mencapai 25%-30% dari total belanja modal yang dialokasikan atau setara Rp175 miliar-Rp210 miliar.

“Untuk lahan, tergantung kesepatan dan kesempatan. Tahun lalu, penambahan lahan hanya 10 ha. kami ada alokasikan sekitar 25%-30% dari belanja modal,” ungkapnya

 

 

 

Roller Coaster Neraca Keuangan Ancol

0

PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (PJAA) mengumumkan laporan keuangannya pada momen keterbukaan informasi, Jumat (10/05/2019). Sejumlah pendapatan PJAA ada yang mengalami kenaikan dan ada juga yang turun.

Dilihat dari ekuitas perseroan naik jadi Rp2,14 triliun dari sebelumnya Rp2,12 triliun. Namun total aset mencapai Rp4,35 triliun sedikit turun dari akhir 2018 senilai Rp4,36 triliun.

Per Maret 2019 iabilitas Ancol juga menurun jadi sebesar Rp2,22 triliun dari Rp2,23 triliun di akhir 2018 sebesar. Hal ini juga menyebabkan liabilitas jangka pendek juga terkoreksi jadi Rp1,21 triliun padahal sebelumnya Rp1,23 triliun.

Ujungnya, penurunan berdampak pada berkurangnya pendapatan perusahaan yang hanya Rp266,64 miliar, sedangkan pada Maret 2018 sebesar Rp279,61 miliar. Yang meluncur signifikan adalah laba bersih dari Rp39,82 miliar menuju Rp10,11 miliar.

Ditegah roller coasternya neraca keuangan Ancol, Perusahaan milik Pemda DKI Jakarta tetap harus membayar obligasi Rp355,82 miliar pada PT Bank Permata Tbk.

Direktur Pembangunan Jaya Ancol Daniel Nainggolan mengatakan, perseroan akan melakukan pembayaran pokok seri A dan bunga ke-4 obligasi berkelanjutan I Jaya Ancol tahap II tahun 2018 seri B senilai Rp355.818.750.000 sesuai dengan waktu yang ditentukan.

 

Sri Mulyani: Kita Harus Waspada Dampak Perang Dagang USA-China

0

Gejolak perang dagang Amerika Serikat dan China kembali berlanjut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump enaikkan tarif barang-barang China senilai USD200 miliar. Kenaikan ini akan meningkatkan retribusi dari Seperti 10% menjadi 25% untuk barang-barang China senilai USD325 miliar lainnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai perkembangan ekonomi global imbas kelanjutan konflik dagang AS dengan China, yang bisa mempengaruhi ekonomi dalam negeri. Apalagi, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang positif dan tenaga kerja yang solid, bisa menekan ekonomi negara berkembang.

Menurutnya rencana kenaikan tarif impor barang-barang China oleh AS akan menekan ekspor Indonesia. Dan tentunya mempengaruhi ekonomi China dan ekonomi global, yang akan berpengaruh kepada ekonomi Indonesia.

“Kita melihat perekonomian Amerika Serikat positif dan disisi lain terjadi pelemahan di negara-negara lain (emerging markets), kita harus semakin waspada,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (08/05/2019).