Senin, Agustus 31, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 30

Tidak Enakan Bisa Mahal, Ini Bahaya Harga Teman dalam Bisnis!

Bintang Putra
-
0
Tidak Enakan Bisa Mahal, Ini Bahaya Harga Teman dalam Bisnis!

Banyak bisnis kecil sebenarnya bukan rugi karena sepi pelanggan, tapi karena terlalu sering memberi diskon yang tidak sehat. Salah satu contohnya adalah kebiasaan memberi “harga teman”. Sekilas memang terlihat sepele, bahkan kadang dianggap bentuk loyalitas atau menjaga relasi. Tapi kalau dilakukan terus-menerus tanpa perhitungan, ada bahaya harga teman yang perlahan bisa mengganggu keuangan bisnis.

Masalahnya, banyak pelaku usaha tidak sadar kalau potongan kecil yang diberikan berulang kali lama-lama jadi kebocoran besar. Apalagi kalau hampir semua pelanggan mulai meminta perlakuan khusus. Di titik inilah bahaya harga teman mulai terasa, terutama saat bisnis sudah punya biaya operasional yang terus berjalan.

Data dari U.S. Bank menunjukkan bahwa sekitar 82% bisnis kecil gagal karena masalah cash flow dan pengelolaan keuangan. Salah satu penyebab yang sering tidak disadari adalah margin keuntungan yang terlalu tipis akibat strategi harga yang tidak konsisten.

Padahal dalam bisnis, menjaga hubungan baik itu penting, tapi menjaga arus uang tetap sehat juga tidak kalah penting.

Bahaya Harga Teman! Ternyata Dampaknya Bisa Besar Loh

Banyak orang berpikir, “Ah, cuma selisih sedikit.” Padahal kalau dihitung dalam jangka panjang, potongan kecil bisa sangat memengaruhi profit.

Misalnya, satu produk punya keuntungan Rp20 ribu. Lalu karena “harga teman”, dipotong Rp10 ribu. Artinya margin langsung hilang 50%.

Kalau ini terjadi sesekali mungkin masih aman. Tapi bayangkan kalau dalam sebulan ada puluhan transaksi seperti itu.

Belum lagi muncul efek lain: pelanggan mulai terbiasa minta diskon. Bahkan ada yang merasa tidak enak kalau tidak diberi harga spesial karena merasa dekat secara personal.

Di sinilah bahaya harga teman mulai berubah jadi tekanan psikologis untuk pemilik usaha. Bisnis jadi sulit punya standar harga yang sehat karena terlalu banyak pengecualian.

Menurut laporan dari Harvard Business Review, konsistensi harga sangat berpengaruh terhadap persepsi nilai sebuah produk atau jasa. Semakin sering harga berubah tanpa strategi jelas, semakin sulit bisnis membangun positioning yang kuat.

Relasi Tetap Penting, Tapi Bisnis Juga Harus Punya Batas

Menjalankan bisnis memang tidak bisa terlalu kaku. Ada momen tertentu ketika memberi potongan harga masih masuk akal, misalnya untuk pelanggan loyal atau strategi promosi tertentu.

Tapi masalah muncul ketika semua keputusan dibuat berdasarkan rasa tidak enakan.

Beberapa tanda kalau “harga teman” mulai tidak sehat biasanya seperti ini:

  • Diskon diberikan hampir ke semua kenalan
  • Pemilik bisnis merasa sungkan menyebut harga normal
  • Margin keuntungan makin tipis tanpa sadar
  • Harga jadi tidak konsisten antara pelanggan satu dan lainnya
  • Bisnis ramai, tapi uang yang tersisa sedikit
  • Ada pelanggan yang hanya datang saat diberi harga khusus

Kalau situasi seperti ini mulai sering terjadi, berarti bisnis sudah perlu membuat batas yang lebih jelas.

Karena pada dasarnya, pelanggan membeli produk atau jasa bukan cuma karena kenal, tapi karena memang ada nilai yang mereka dapatkan.

Banyak Bisnis Capek Sendiri karena Salah Menempatkan “Baik Hati”

Ini yang sering tidak disadari. Banyak pemilik usaha terlalu fokus menjaga perasaan orang lain sampai lupa menjaga kondisi bisnisnya sendiri.

Padahal bisnis tetap punya biaya produksi, operasional, gaji karyawan, dan target keuntungan yang harus dijaga.

Menurut data dari Sage, salah satu tantangan terbesar UMKM adalah menjaga profitabilitas sambil tetap mempertahankan pelanggan. Artinya, keseimbangan antara hubungan baik dan kesehatan finansial memang jadi tantangan nyata.

Memberi harga khusus sesekali bukan masalah. Tapi kalau akhirnya membuat bisnis sulit berkembang, berarti ada pola yang perlu diperbaiki.

Bisnis yang sehat biasanya punya aturan harga yang jelas. Bukan berarti pelit, tapi tahu batas antara relasi pribadi dan keputusan bisnis.

Kadang, mengatakan “ini memang harga normalnya” justru lebih sehat untuk jangka panjang dibanding terus memaksakan diskon karena takut dianggap tidak enak.

Shopee Siapkan Voucher Khusus UMKM, Produk Lokal Berpeluang Dongkrak Penjualan

Firman Rangga
-
0
Shopee Siapkan Voucher Khusus UMKM, Produk Lokal Berpeluang Dongkrak Penjualan

Di tengah pertumbuhan ekonomi digital yang semakin pesat, keberadaan Produk Lokal di Shopee terus mendapat dorongan serius dari platform e-commerce tersebut. Upaya memperluas pasar bagi pelaku UMKM kini kembali diperkuat lewat program baru yang diklaim mampu meningkatkan daya saing penjual lokal di tengah ketatnya persaingan bisnis online.

Shopee Indonesia resmi menghadirkan program Voucher Akselerasi Usaha Lokal yang mulai berjalan pada 17 Mei 2026. Program ini ditujukan khusus bagi toko yang menjual 100 persen produk buatan dalam negeri. Kehadiran program tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan dalam memperbesar eksposur sekaligus penjualan Produk Lokal di Shopee.

Langkah ini juga dinilai sejalan dengan meningkatnya tren masyarakat yang mulai memberi perhatian lebih terhadap produk dalam negeri. Shopee melihat antusiasme konsumen terhadap Produk Lokal di Shopee terus tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah berbagai kampanye belanja lokal digencarkan secara masif.

Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, menjelaskan bahwa dukungan terhadap pelaku usaha lokal bukan sekadar program sesaat. Menurutnya, sepanjang Januari hingga Mei 2026, Shopee telah mengalokasikan dukungan promosi mencapai Rp100 miliar untuk membantu pengembangan usaha lokal di platform mereka.

Ia menilai dukungan promosi dalam bentuk voucher terbukti efektif dalam meningkatkan transaksi dan minat beli konsumen. Karena itu, Shopee kembali memperluas program bantuan tersebut melalui skema voucher khusus untuk penjual lokal.

“Program ini dihadirkan sebagai bentuk dukungan tambahan agar penjual dengan 100 persen produk lokal bisa berkembang lebih berkelanjutan dan memiliki peluang lebih besar di pasar digital,” ujar Radynal dalam keterangan tertulis, Senin (11/5/2026).

Voucher Rp500 Ribu untuk Penjual Produk Lokal di Shopee

Dalam program terbaru ini, penjual yang memenuhi syarat akan memperoleh voucher promosi senilai Rp500 ribu per toko. Voucher tersebut diberikan otomatis dan dapat langsung digunakan untuk menarik pembeli saat bertransaksi.

Shopee menjelaskan, bantuan voucher akan mulai disalurkan pada 17 Mei 2026 dan dilanjutkan secara rutin setiap tanggal 17 di bulan-bulan berikutnya. Strategi ini diharapkan mampu menjaga konsistensi penjualan sekaligus memperkuat posisi Produk Lokal di Shopee di tengah persaingan marketplace yang semakin agresif.

Program Voucher Akselerasi Usaha Lokal juga menjadi kelanjutan dari berbagai inisiatif sebelumnya, seperti kampanye Hari Belanja Lokal dan kanal Shopee Pilih Lokal. Kedua program itu sebelumnya disebut berhasil mendongkrak performa banyak UMKM di Indonesia.

Shopee mencatat, sepanjang 2025 kampanye Hari Belanja Lokal mampu membantu penjual lokal meningkatkan penjualan hingga dua kali lipat. Sementara kanal Shopee Pilih Lokal berhasil mendorong peningkatan pendapatan penjual hingga 40 persen berkat dukungan promosi dan voucher belanja.

Dukungan UMKM Dinilai Semakin Penting

Penguatan Produk Lokal di Shopee dinilai penting karena UMKM masih menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Di tengah tekanan ekonomi global dan perubahan pola konsumsi masyarakat, platform digital kini menjadi salah satu jalur utama bagi pelaku usaha untuk mempertahankan bisnis sekaligus memperluas pasar.

Melalui berbagai program promosi, Shopee berharap semakin banyak pelaku usaha lokal mampu naik kelas dan menjangkau konsumen lebih luas. Selain membantu penjualan, program tersebut juga diharapkan dapat membangun kebiasaan masyarakat untuk lebih memilih produk buatan dalam negeri.

Di sisi lain, persaingan di industri e-commerce yang semakin kompetitif membuat marketplace berlomba-lomba menawarkan berbagai insentif bagi penjual maupun pembeli. Namun Shopee menegaskan fokus terhadap Produk Lokal di Shopee tetap menjadi salah satu prioritas utama perusahaan dalam membangun ekosistem digital yang berkelanjutan.

Dengan tambahan program voucher rutin dan dukungan promosi yang terus diperluas, pelaku UMKM diharapkan bisa memperoleh peluang lebih besar untuk berkembang di pasar digital nasional.

Stok Minyak Goreng Disebut Aman Meski Kenaikan Harga Minyakita Terjadi

Firman Rangga
-
0
Stok Minyak Goreng Disebut Aman Meski Kenaikan Harga Minyakita Terjadi
Kenaikan harga Minyakita belakangan menjadi perhatian masyarakat setelah harga jual di sejumlah pasar terpantau sedikit melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Meski demikian, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan kondisi tersebut masih dalam batas wajar dan belum menunjukkan adanya gejolak serius di pasar minyak goreng nasional.

Menurut Budi, harga Minyakita saat ini rata-rata berada di kisaran Rp15.900 per liter, atau hanya berbeda sekitar Rp200 dari HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter. Pemerintah menilai selisih tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun-tahun sebelumnya.

Ia mencontohkan, pada periode yang sama tahun lalu harga Minyakita bahkan sempat menyentuh angka Rp16.800 per liter. Karena itu, pemerintah menilai kenaikan harga Minyakita saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai lonjakan yang mengkhawatirkan.

“Kondisinya masih terkendali. Kalau dibandingkan tahun lalu justru harga sekarang lebih rendah,” ujar Budi saat ditemui di kawasan Sarinah, Jakarta, Minggu (10/5/2026).

Pemerintah juga membantah isu mengenai kelangkaan minyak goreng di pasaran. Budi menegaskan, pasokan minyak goreng secara umum masih aman dan mudah ditemukan, baik di pasar modern maupun pasar tradisional.

Pemerintah Sebut Pasokan Minyak Goreng Tetap Aman

Budi menjelaskan, Minyakita sejatinya merupakan produk yang berasal dari skema domestic market obligation (DMO) atau kewajiban pasokan dalam negeri bagi eksportir minyak sawit. Karena berasal dari alokasi khusus, jumlah Minyakita di pasar memang tidak sebanyak merek minyak goreng komersial lainnya.

Kondisi inilah yang menurutnya sering memunculkan persepsi keliru di masyarakat. Ketika distribusi Minyakita sedikit berkurang di beberapa titik, publik langsung menganggap terjadi kelangkaan minyak goreng secara keseluruhan.

Padahal, lanjut dia, stok minyak goreng dari berbagai merek lain masih tersedia melimpah. Pemerintah bahkan mendorong produsen untuk memperbanyak produksi minyak goreng kategori second brand guna menjaga ketersediaan barang di pasar.

“Kenaikan harga Minyakita jangan langsung dianggap sebagai tanda minyak goreng langka. Faktanya, stok minyak goreng lain masih banyak,” kata Budi.

Ia juga menegaskan bahwa distribusi Minyakita saat ini sebagian besar diprioritaskan untuk wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua, yang membutuhkan dukungan pasokan lebih besar. Karena itu, distribusi di beberapa daerah lain menjadi lebih terbatas dibanding biasanya.

Meski begitu, pemerintah memastikan masyarakat tetap memiliki banyak pilihan produk minyak goreng dengan harga yang kompetitif.

Minyakita Disebut Hanya Instrumen Intervensi Pasar

Dalam penjelasannya, Budi menekankan bahwa Minyakita pada dasarnya bukan satu-satunya acuan harga minyak goreng nasional. Produk tersebut dibuat sebagai instrumen intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga ketika pasar mengalami gejolak atau kekurangan pasokan.

Karena itu, kenaikan harga Minyakita dinilai tidak otomatis mencerminkan kondisi keseluruhan pasar minyak goreng. Pemerintah meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan adanya krisis hanya karena stok Minyakita berkurang di sejumlah lokasi.

Budi mengatakan, saat ini kondisi pasar masih relatif stabil. Aktivitas distribusi minyak goreng berjalan normal dan pasokan dari produsen tetap tersedia dalam jumlah mencukupi.

Ia juga berharap berbagai informasi terkait kenaikan harga Minyakita dapat disampaikan secara proporsional agar tidak memicu kepanikan di tengah masyarakat. Menurutnya, pengawasan distribusi dan harga terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan minyak goreng tetap terpenuhi.

Selain itu, pemerintah membuka peluang evaluasi distribusi apabila nantinya ditemukan adanya hambatan di lapangan. Langkah tersebut dilakukan agar kenaikan harga Minyakita tidak terus berlanjut dan masyarakat tetap bisa memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau.

Bisnis Online dan Offline Punya Cara Main Keuangan yang Tidak Sama

Bintang Putra
-
0
Bisnis Online dan Offline Punya Cara Main Keuangan yang Tidak Sama

Banyak pelaku usaha masih menganggap cara mengelola keuangan bisnis online dan offline itu sama saja. Padahal kenyataannya cukup berbeda. Bahkan dalam praktik sehari-hari, kesalahan dalam mengatur uang toko online sering terjadi justru karena pemilik bisnis memakai pola pikir bisnis offline untuk menjalankan usaha digital.

Masalahnya, arus uang di bisnis online bergerak jauh lebih cepat dan sering kali lebih “tidak terlihat”. Ada saldo marketplace, biaya iklan harian, potongan platform, refund, hingga cashback yang membuat pencatatan jadi lebih kompleks. Karena itu, mengatur uang toko online tidak bisa disamakan dengan bisnis offline yang pola transaksinya cenderung lebih sederhana dan langsung.

Data dari Statista menunjukkan bahwa nilai transaksi e-commerce Indonesia diperkirakan terus meningkat dan menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Ini menunjukkan bahwa bisnis online memang berkembang pesat, tapi di saat yang sama tantangan pengelolaan keuangannya juga makin rumit.

Tidak sedikit toko online yang terlihat ramai order, tapi ternyata cash flow-nya berantakan. Sebaliknya, ada juga bisnis offline yang omzetnya tidak terlalu besar, tapi justru lebih stabil karena pengaturan uangnya lebih disiplin.

Bisnis Online dan Offline Punya Pola Uang yang Berbeda

Salah satu perbedaan paling terasa ada di kecepatan perputaran uang.

Dalam bisnis offline, transaksi biasanya langsung selesai saat pembeli membayar. Uang masuk hari itu juga, stok berkurang, dan pemilik usaha bisa langsung menghitung hasil penjualan.

Sementara di bisnis online, uang sering “tertahan” di platform marketplace beberapa hari. Belum lagi ada potongan admin, biaya iklan digital, ongkir subsidi, hingga promo yang kadang membuat margin jadi tipis tanpa disadari.

Inilah kenapa mengatur uang toko online perlu perhatian ekstra. Kalau tidak dicatat dengan detail, pemilik bisnis sering merasa penjualannya besar, tapi uang yang benar-benar bisa dipakai ternyata jauh lebih kecil.

Menurut laporan dari McKinsey & Company, percepatan digital membuat banyak UMKM masuk ke ekosistem online, tapi tidak semuanya siap dari sisi pengelolaan operasional dan keuangan.

Ini yang membuat banyak toko online terlihat berkembang cepat, tapi sebenarnya belum punya fondasi keuangan yang kuat.

Kesalahan yang Sering Terjadi Saat Mengatur Keuangan Toko Online

Ada beberapa pola kesalahan yang cukup sering terjadi di bisnis online:

  • Menganggap saldo marketplace sebagai keuntungan bersih
  • Tidak menghitung biaya iklan secara detail
  • Terlalu sering ikut promo sampai margin habis
  • Uang bisnis bercampur dengan kebutuhan pribadi
  • Tidak memisahkan uang stok dan uang operasional
  • Fokus mengejar omzet tanpa menghitung profit sebenarnya

Masalah seperti ini sering muncul karena transaksi online terasa “tidak nyata”. Semua berjalan lewat aplikasi, sehingga pengeluaran kecil mudah terlewat.

Padahal, biaya kecil yang terus muncul setiap hari bisa jadi cukup besar dalam sebulan.

Bisnis Offline Punya Tantangan Berbeda

Di sisi lain, bisnis offline biasanya lebih banyak menghadapi biaya tetap seperti sewa tempat, listrik, gaji pegawai, atau biaya operasional harian.

Karena transaksi lebih langsung, kontrol uang biasanya lebih mudah dipantau. Tapi bukan berarti tanpa risiko.

Bisnis offline sering bermasalah di stok mati, pengeluaran operasional yang membengkak, atau penjualan yang turun karena lokasi sepi.

Artinya, baik online maupun offline tetap punya tantangan masing-masing. Bedanya hanya pada pola pergerakan uang dan cara pengontrolannya.

Karena itu, pendekatan keuangannya juga tidak bisa disamakan mentah-mentah.

Ternyata Beda! Mengelola Uang Sesuai Model Bisnis Itu Penting

Salah satu kesalahan paling berbahaya dalam bisnis adalah memakai sistem yang tidak cocok dengan model usaha sendiri.

Bisnis online membutuhkan monitoring yang cepat dan detail karena transaksinya sangat dinamis. Sementara bisnis offline biasanya lebih fokus pada kestabilan operasional dan efisiensi biaya harian.

Di titik inilah pentingnya memahami cara mengatur keuangan toko online dengan pola yang memang sesuai kebutuhan bisnis digital.

Karena bisnis yang terlihat ramai belum tentu sehat secara keuangan. Kadang justru yang paling sibuk adalah yang paling sulit melihat kebocoran uangnya sendiri.

Bisnis yang bertahan lama biasanya bukan yang paling besar omzetnya, tapi yang paling paham cara mengontrol arus uang sesuai cara kerja bisnis mereka sendiri.

Sanksi Indosaku Buntut Lemahnya Kontrol Penagihan oleh Eksternal

Firman Rangga
-
0
Sanksi Indosaku Buntut Lemahnya Kontrol Penagihan oleh Eksternal

Upaya pengawasan industri keuangan digital kembali menjadi sorotan setelah munculnya kasus Sanksi Indosaku yang dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah tegas regulator tersebut dinilai sebagai bentuk penguatan perlindungan konsumen di tengah maraknya aktivitas penagihan pinjaman online yang kerap menuai keluhan masyarakat. Dalam kasus ini, OJK menjatuhkan denda ratusan juta rupiah kepada PT Indosaku Digital Teknologi karena dinilai tidak patuh dalam pengawasan proses penagihan, khususnya yang melibatkan pihak ketiga.

OJK memastikan bahwa setiap penyelenggara layanan keuangan digital tetap bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas penagihan, termasuk ketika menggunakan jasa vendor eksternal. Karena itu, Sanksi Indosaku menjadi peringatan keras bagi perusahaan fintech lain agar tidak mengabaikan etika maupun ketentuan dalam proses penagihan kepada konsumen.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Agus Firmansyah, menjelaskan bahwa pelanggaran utama ditemukan pada lemahnya pengawasan terhadap aktivitas penagihan yang dilakukan pihak ketiga. Menurutnya, penggunaan jasa eksternal tidak bisa dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab perusahaan penyelenggara.

“Penyelenggara tetap wajib memastikan proses penagihan berjalan profesional, sesuai aturan, serta menghormati hak konsumen,” ujar Agus dalam keterangannya.

Dalam keputusan tersebut, OJK menjatuhkan denda administratif sebesar Rp875 juta kepada Indosaku. Selain hukuman finansial, regulator juga memberikan peringatan tertulis kepada Direktur Utama perusahaan dan meminta adanya langkah pembenahan menyeluruh.

OJK Minta Perbaikan Sistem Penagihan

Kasus Sanksi Indosaku tidak berhenti pada pemberian denda semata. OJK turut mewajibkan perusahaan menyusun rencana tindak lanjut guna memperbaiki sistem penagihan yang selama ini berjalan. Langkah itu mencakup penyempurnaan kebijakan internal hingga penguatan pengawasan terhadap mitra penagihan.

Regulator meminta Indosaku memperbarui prosedur operasional agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di sektor jasa keuangan digital. Selain itu, perusahaan juga diminta mengevaluasi seluruh kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk menambahkan aturan mengenai standar perilaku penagihan, mekanisme pelaporan, hingga sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Tak hanya itu, OJK turut meminta adanya peningkatan sistem quality control dalam aktivitas penagihan. Pengawasan tersebut meliputi kepatuhan operasional, etika petugas lapangan, hingga cara berkomunikasi dengan konsumen.

Kasus Sanksi Indosaku dinilai menjadi momentum penting bagi industri fintech lending untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik penagihan pinjaman online memang kerap menjadi perhatian publik karena dianggap meresahkan dan tidak jarang menimbulkan tekanan psikologis kepada nasabah.

OJK menilai pengawasan internal yang lemah dapat membuka ruang terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Oleh sebab itu, perusahaan fintech diminta lebih aktif melakukan pelatihan kepada tenaga penagihan agar memahami aturan dan etika kerja di lapangan.

Industri Fintech Diminta Perkuat Perlindungan Konsumen

Lebih lanjut, OJK juga menekankan pentingnya mekanisme penanganan pengaduan konsumen yang cepat dan transparan. Setiap laporan masyarakat terkait proses penagihan wajib ditindaklanjuti secara serius oleh perusahaan penyelenggara.

Menurut Agus Firmansyah, komitmen direksi perusahaan menjadi faktor utama dalam memastikan seluruh proses perbaikan berjalan efektif. OJK pun memastikan akan terus memantau implementasi rencana perbaikan yang dilakukan Indosaku dalam beberapa waktu ke depan.

Apabila ditemukan pelanggaran lanjutan atau ketidakpatuhan terhadap instruksi regulator, OJK membuka kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi tambahan yang lebih berat sesuai ketentuan perundang-undangan.

Kasus Sanksi Indosaku sekaligus memperlihatkan bahwa regulator mulai memperketat pengawasan terhadap industri pinjaman digital di Indonesia. Di tengah pertumbuhan layanan keuangan berbasis teknologi, perlindungan konsumen menjadi aspek yang terus diperkuat agar ekosistem fintech tetap sehat dan dipercaya masyarakat.

Sensus Ekonomi 2026 Digelar Tiga Bulan, Data Usaha Nasional Akan Diperbarui

jessica hart
-
0
Sensus Ekonomi 2026 Digelar Tiga Bulan, Data Usaha Nasional Akan Diperbarui

Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mulai digelar Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai langkah strategis untuk memetakan kondisi terbaru dunia usaha nasional. Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah ingin mendapatkan gambaran utuh mengenai perkembangan aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian, termasuk pertumbuhan ekonomi digital yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Kegiatan nasional tersebut berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026 dan menyasar berbagai skala usaha, mulai dari pelaku UMKM hingga perusahaan besar. Pendataan ini dinilai penting untuk memperkuat basis data ekonomi nasional sekaligus menjadi pijakan dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka panjang.

BPS menilai perubahan pola usaha masyarakat dalam satu dekade terakhir berjalan sangat cepat. Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menangkap berbagai model bisnis baru yang sebelumnya belum tercatat secara optimal pada sensus sebelumnya.

Sekretaris Utama BPS Zulkipli menjelaskan, pendataan kali ini tidak hanya berfokus pada jumlah perusahaan, tetapi juga akan menggali lebih dalam terkait karakteristik usaha, model bisnis, hingga perkembangan aktivitas ekonomi modern.

“Kami akan melihat bagaimana karakteristik perusahaan, perkembangan usaha, margin usaha, hingga aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi hijau,” ujar Zulkipli dalam keterangannya.

Aktivitas Ekonomi Digital Jadi Fokus Pendataan

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam Sensus Ekonomi 2026 ialah perkembangan ekonomi digital. BPS menilai banyak jenis pekerjaan dan aktivitas ekonomi baru yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun belum sepenuhnya masuk dalam pendataan resmi negara.

Fenomena perdagangan online, bisnis berbasis media sosial, kreator konten digital, hingga pekerjaan berbasis platform menjadi bagian yang akan dicatat dalam sensus kali ini. Menurut Zulkipli, perubahan tersebut menjadi alasan utama pentingnya pembaruan data ekonomi nasional.

“Dulu pada 2016 aktivitas seperti kreator digital, perdagangan online rumahan, atau pekerjaan berbasis platform belum sebesar sekarang. Saat ini perkembangan itu sangat masif dan perlu dipetakan,” jelasnya.

Selain itu, BPS juga akan mengumpulkan informasi mengenai penerapan konsep ekonomi hijau di berbagai sektor usaha. Langkah ini dilakukan untuk melihat sejauh mana dunia usaha mulai menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Data Jadi Dasar Kebijakan Ekonomi Nasional

BPS menegaskan hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Data yang terkumpul juga diharapkan mampu membantu pemerintah membaca arah perkembangan industri nasional dalam 10 tahun ke depan.

Pendataan ini turut menjadi bagian dari siklus sensus nasional yang dilakukan setiap satu dekade. Dalam pola tersebut, sensus penduduk dilaksanakan pada tahun berakhiran angka nol, sensus pertanian pada tahun berakhiran tiga, sedangkan sensus ekonomi dilakukan pada tahun berakhiran enam.

Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah ingin memastikan seluruh perubahan struktur ekonomi nasional dapat tercatat secara menyeluruh. Dengan data yang lebih akurat dan mutakhir, kebijakan pembangunan ekonomi diharapkan menjadi lebih efektif, terutama dalam mendorong daya saing usaha nasional di tengah perubahan ekonomi global yang terus berlangsung.

BPS pun mengajak seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif selama proses pendataan berlangsung. Dukungan masyarakat dinilai sangat penting agar hasil sensus benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia secara nyata dan terkini.

Bisnis Lagi Naik, Haruskah Langsung Ambil Keputusan Buka Cabang?

Bintang Putra
-
0
Bisnis Lagi Naik, Haruskah Langsung Ambil Keputusan Buka Cabang?

Banyak pelaku usaha menganggap keputusan buka cabang adalah tanda bisnis sudah sukses besar. Padahal kenyataannya tidak selalu sesederhana itu. Ada bisnis yang terlihat ramai di satu lokasi, lalu buru-buru membuka cabang baru, tapi beberapa bulan kemudian justru kewalahan mengatur operasional dan keuangan.

Masalahnya, keputusan buka cabang sering dibuat berdasarkan rasa percaya diri atau takut kalah cepat dari kompetitor, bukan berdasarkan data yang benar-benar matang. Akibatnya, cabang baru malah menjadi sumber pengeluaran tambahan yang menggerus bisnis utama.

Padahal, membuka cabang bukan cuma soal mencari tempat baru lalu mulai jualan lagi. Ada biaya operasional tambahan, kebutuhan SDM baru, kontrol kualitas, sampai risiko cash flow yang berubah total.

Menurut data dari U.S. Small Business Administration, ekspansi yang terlalu cepat menjadi salah satu penyebab umum bisnis kecil mengalami tekanan keuangan di fase pertumbuhan. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tanpa perhitungan justru bisa menjadi bumerang.

Karena itu, sebelum mengambil keputusan buka cabang, ada banyak hal yang sebenarnya perlu dipastikan lebih dulu.

Ramai Belum Tentu Siap Ekspansi

Salah satu jebakan paling umum dalam bisnis adalah menganggap antrean pelanggan sebagai tanda bahwa bisnis otomatis siap membuka cabang baru.

Padahal, kondisi ramai bisa saja hanya terjadi karena momentum tertentu, lokasi yang strategis, atau tren sementara. Kalau akar kekuatan bisnisnya belum benar-benar stabil, membuka cabang justru bisa memperbesar risiko.

Contohnya cukup banyak di bisnis kuliner. Cabang pertama sukses karena owner terlibat langsung setiap hari. Begitu buka cabang kedua, kualitas mulai turun karena sistem belum siap dan kontrol operasional melemah.

Menurut laporan dari CB Insights, salah satu penyebab bisnis gagal berkembang adalah ekspansi terlalu cepat sebelum fondasi operasional benar-benar matang.

Ini yang sering tidak disadari. Banyak bisnis fokus mengejar pertumbuhan, tapi lupa memastikan apakah sistemnya sudah bisa direplikasi dengan konsisten atau belum.

Hal yang Harus Dicek Sebelum Keputusan Buka Cabang

Sebelum buru-buru ekspansi, ada beberapa hal penting yang sebaiknya dipastikan dulu:

  • Bisnis utama sudah stabil minimal dalam periode tertentu
  • Cash flow sehat dan tidak bergantung pada utang jangka pendek
  • SOP operasional sudah jelas dan bisa dijalankan tim tanpa harus diawasi terus-menerus
  • Produk atau layanan memang punya permintaan yang konsisten
  • Sudah ada tim inti yang bisa dipercaya mengelola operasional
  • Lokasi baru dipilih berdasarkan riset, bukan sekadar feeling

Hal-hal seperti ini sering terdengar sederhana, tapi justru jadi penentu apakah cabang baru bisa bertahan atau tidak.

Selain itu, penting juga menghitung skenario terburuk. Misalnya, apakah bisnis masih aman kalau cabang baru belum profit selama 6 bulan pertama?

Pertanyaan seperti ini penting supaya keputusan buka cabang tidak hanya terlihat menarik di awal, tapi juga aman untuk jangka panjang.

Banyak Bisnis Gagal Bukan Karena Sepi, Tapi Karena Salah Ekspansi

Ini bagian yang cukup menarik. Banyak orang berpikir bisnis tutup karena tidak laku. Padahal dalam banyak kasus, bisnis justru mulai bermasalah setelah berkembang terlalu cepat.

Cabang bertambah, biaya operasional naik, kebutuhan stok meningkat, dan pengawasan makin sulit. Kalau tidak diimbangi sistem yang kuat, bisnis utama ikut terkena dampaknya.

Menurut data dari OECD, UMKM yang melakukan ekspansi tanpa kesiapan manajemen biasanya lebih rentan mengalami gangguan cash flow dibanding bisnis yang tumbuh secara bertahap.

Artinya, pertumbuhan itu bagus, tapi tetap perlu ritme yang sehat.

Kadang, mempertahankan satu cabang yang benar-benar kuat jauh lebih baik dibanding punya banyak cabang tapi semuanya setengah jalan.

Keputusan Besar Tidak Harus Terburu-buru

Membuka cabang memang bisa jadi langkah besar untuk meningkatkan omzet dan memperluas pasar. Tapi keputusan seperti ini sebaiknya lahir dari data dan kesiapan, bukan sekadar ambisi.

Karena ketika bisnis mulai berkembang, tantangannya juga ikut berubah. Bukan lagi soal mencari pelanggan saja, tapi bagaimana menjaga kualitas, mengatur tim, dan memastikan keuangan tetap sehat.

Di titik inilah keputusan buka cabang sebenarnya diuji. Apakah benar menjadi langkah naik level, atau justru membuka masalah baru yang sebelumnya tidak ada.

Bisnis yang bertahan lama biasanya bukan yang paling cepat ekspansi, tapi yang paling paham kapan harus melangkah dan kapan harus memperkuat fondasi lebih dulu.

Kewajaran Harga Beras Dinilai Kunci Stabilitas Pangan Nasional dan Perlindungan Petani

Firman Rangga
-
0
Kewajaran Harga Beras Dinilai Kunci Stabilitas Pangan Nasional dan Perlindungan Petani

Pemerintah terus memperkuat pengawasan harga pangan demi menjaga Kewajaran Harga Beras di tengah upaya mencapai swasembada pangan nasional. Langkah tersebut dilakukan agar harga beras tetap seimbang, baik untuk melindungi pendapatan petani maupun menjaga daya beli masyarakat sebagai konsumen.

Dalam dua hari terakhir, Badan Pangan Nasional bersama sejumlah kementerian dan lembaga melakukan pemantauan langsung ke pasar tradisional. Hasilnya, harga beras di sejumlah wilayah dinilai masih berada dalam batas aman dan belum melampaui ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan pemerintah saat ini fokus menjaga Kewajaran Harga Beras agar tidak terlalu rendah maupun terlalu tinggi.

Menurutnya, harga yang terlalu murah justru berpotensi merugikan petani karena dapat menekan pendapatan mereka. Sebaliknya, lonjakan harga di tingkat konsumen juga perlu dicegah agar masyarakat tidak terbebani.

“Beras medium masih berada di kisaran Rp12.900 per kilogram, sementara HET-nya Rp13.500. Jadi kondisi harga saat ini masih tergolong wajar,” ujar Ketut usai melakukan inspeksi pasar di kawasan Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/5/2026).

Pemerintah Perkuat Pengawasan Harga Beras

Pemerintah menilai pengawasan pasar menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Selain pemantauan langsung, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga terus diperluas untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar.

Dalam menjaga Kewajaran Harga Beras, Bapanas juga berencana menggelar koordinasi bersama asosiasi penggilingan padi dan pelaku usaha beras nasional. Pemerintah ingin menghimpun berbagai masukan dari pelaku industri agar kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran.

Ketut menjelaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada harga di tingkat konsumen, tetapi juga memperhatikan kondisi petani di lapangan. Sebab, keseimbangan harga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

“Pemerintah ingin memastikan harga tetap stabil dari hulu sampai hilir. Jadi petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak dan masyarakat juga bisa membeli beras dengan harga terjangkau,” katanya.

Pendapatan Petani Jadi Sorotan

Sementara itu, Kepala Bapanas yang juga Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyoroti masih rendahnya pendapatan sebagian petani kecil di Indonesia.

Amran menjelaskan, rata-rata pendapatan petani padi diperkirakan sekitar Rp13 juta untuk satu kali panen. Dengan asumsi panen dilakukan dua kali dalam setahun, maka total pendapatan petani berkisar Rp26 juta per tahun.

Jika dihitung berdasarkan masa tanam hingga panen selama empat bulan, pendapatan petani hanya sekitar Rp3,2 juta per bulan. Jumlah itu masih harus dibagi untuk kebutuhan satu keluarga yang rata-rata terdiri dari empat orang.

Dari perhitungan tersebut, pendapatan per anggota keluarga petani diperkirakan hanya sekitar Rp30 ribu per hari. Karena itu, pemerintah menilai penting menjaga Kewajaran Harga Beras agar harga gabah di tingkat petani tidak jatuh terlalu rendah.

“Nah sekarang petani bekerja keras selama berbulan-bulan di sawah. Kalau harga terus ditekan, bagaimana mereka bisa hidup layak?” ujar Amran.

Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan sebagian besar pelaku usaha pertanian di Indonesia masih masuk kategori petani skala kecil. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023, sekitar 68 persen petani nasional memiliki tingkat pendapatan yang relatif rendah.

Utang Tidak Selalu Buruk, Ini Cara Memahami Utang Sehat untuk Bisnis!

Bintang Putra
-
0
Utang Tidak Selalu Buruk, Ini Cara Memahami Utang Sehat untuk Bisnis!

Banyak orang masih menganggap utang dalam bisnis itu selalu buruk. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam banyak kasus, justru ada yang namanya utang sehat untuk bisnis, yaitu utang yang digunakan secara terukur untuk membantu usaha tumbuh lebih cepat dan lebih stabil.

Masalahnya, sebagian pelaku usaha hanya fokus pada “punya utang atau tidak punya utang”, bukan memahami tujuan di balik utang tersebut. Akibatnya, ada bisnis yang sebenarnya punya peluang berkembang tapi takut mengambil langkah, sementara di sisi lain ada juga yang terlalu berani berutang tanpa perhitungan.

Di sinilah pentingnya memahami konsep utang sehat untuk bisnis. Keuangan yang sehat bukan berarti bisnis harus steril dari pinjaman. Yang lebih penting adalah tahu kapan waktu yang tepat untuk berutang dan apakah dana itu benar-benar dipakai untuk sesuatu yang produktif.

Data dari International Finance Corporation menunjukkan bahwa sekitar 65 juta UMKM di negara berkembang mengalami kesenjangan pembiayaan hingga triliunan dolar setiap tahun. Artinya, banyak bisnis sebenarnya membutuhkan akses modal agar bisa berkembang.

Namun tentu saja, tidak semua utang akan berakhir baik. Semuanya tergantung cara mengelolanya.

Utang Bisa Jadi Alat Tumbuh, Bukan Sekadar Beban

Ada alasan kenapa banyak bisnis besar juga menggunakan utang. Karena dalam kondisi tertentu, utang bisa membantu mempercepat pertumbuhan.

Misalnya, sebuah usaha kuliner sedang ramai dan permintaan meningkat. Tapi kapasitas dapur terbatas. Jika pemilik usaha punya perhitungan yang jelas, tambahan modal dari pinjaman bisa dipakai membeli alat produksi baru atau menambah cabang.

Situasi seperti ini termasuk contoh utang sehat untuk bisnis karena dana dipakai untuk aktivitas yang berpotensi menghasilkan pemasukan lebih besar.

Menurut laporan dari OECD, akses pembiayaan menjadi salah satu faktor utama yang membantu UMKM bertahan dan berkembang, terutama setelah perubahan ekonomi digital dalam beberapa tahun terakhir.

Masalah mulai muncul ketika utang digunakan bukan untuk produktivitas, tapi untuk menutup gaya hidup atau menambal masalah operasional yang tidak diselesaikan.

Contohnya, mengambil pinjaman baru hanya untuk menutup utang lama tanpa ada perbaikan sistem bisnis. Ini bukan strategi berkembang, tapi tanda cash flow mulai bermasalah.

Tanda Utang Masih Masuk Kategori Sehat

Tidak semua pinjaman harus ditakuti. Tapi memang ada beberapa tanda yang perlu diperhatikan supaya utang tetap berada di jalur yang aman.

Beberapa ciri utang sehat untuk bisnis biasanya seperti ini:

  • Dana digunakan untuk aktivitas produktif yang punya potensi menghasilkan keuntungan
  • Cicilan masih sesuai kemampuan cash flow bisnis
  • Ada perhitungan jelas soal kapan modal bisa kembali
  • Utang membantu efisiensi atau memperbesar kapasitas usaha
  • Pinjaman tidak dipakai untuk kebutuhan pribadi pemilik usaha

Sebaliknya, utang mulai berbahaya ketika bisnis tidak lagi tahu uang pinjaman dipakai untuk apa. Apalagi jika pembayaran cicilan mulai mengganggu operasional sehari-hari.

Karena itu, sebelum mengambil pinjaman, penting untuk menghitung risiko secara realistis. Jangan hanya fokus pada “uang cair cepat”, tapi pikirkan juga dampaknya beberapa bulan ke depan.

Bisnis yang Sehat Bukan yang Bebas Utang, Tapi yang Punya Kontrol

Ada banyak bisnis yang terlihat besar, tapi sebenarnya rapuh karena utangnya tidak terkendali. Di sisi lain, ada juga bisnis yang justru berkembang stabil karena tahu cara memanfaatkan pembiayaan dengan benar.

Perbedaannya ada di kontrol.

Menurut data dari World Bank, akses pembiayaan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan daya tahan UMKM secara signifikan. Tapi hasilnya tetap bergantung pada kemampuan pengelolaan keuangan masing-masing bisnis.

Di era sekarang, pertumbuhan usaha memang sering membutuhkan tambahan modal. Apalagi persaingan makin cepat dan pasar terus berubah. Karena itu, memahami cara menggunakan utang dengan sehat jadi kemampuan penting untuk pelaku usaha.

Utang tidak selalu identik dengan masalah. Kadang justru bisa jadi alat untuk membuka peluang baru. Tapi tetap ada syaratnya: harus tahu tujuan, tahu risikonya, dan tahu batas kemampuan bisnis sendiri.

Seller Wajib Tahu! Ongkir TikTok Shop Kini Jadi Beban Penjual!

Firman Rangga
-
0
Seller Wajib Tahu! Ongkir TikTok Shop Kini Jadi Beban Penjual!

Kebijakan baru terkait Ongkir TikTok Shop mulai menjadi perhatian para pelaku usaha online setelah platform tersebut resmi memberlakukan biaya layanan logistik yang dibebankan kepada penjual. Aturan ini berlaku untuk seluruh pesanan baru mulai 1 Mei 2026 pukul 10.00 WIB dan diumumkan langsung melalui situs resmi TikTok Shop sejak akhir April lalu.

Melalui kebijakan terbaru tersebut, TikTok Shop menetapkan biaya tambahan yang berkaitan dengan layanan pengiriman, termasuk proses penanganan logistik, koordinasi distribusi barang, hingga penyelesaian kendala pengiriman. Meski demikian, perusahaan memastikan kebijakan Ongkir TikTok Shop tidak akan membebani pembeli karena seluruh biaya berada di sisi penjual.

Dalam penjelasannya, TikTok menyebut biaya layanan logistik tersebut tidak akan muncul dalam proses checkout konsumen. Artinya, pengguna tetap melihat harga normal saat berbelanja tanpa adanya tambahan biaya pengiriman khusus dari kebijakan baru ini.

Untuk wilayah Jakarta, misalnya, tarif Ongkir TikTok Shop untuk layanan pengiriman standar ditetapkan mulai Rp690 per kilogram hingga Rp4.350 untuk pengiriman barang seberat 5 kilogram. Sementara untuk layanan instan dan same day, biaya ditetapkan sebesar Rp2.020 untuk seluruh jarak pengiriman.

TikTok Shop juga menegaskan bahwa besaran biaya logistik berbeda di setiap daerah dan bergantung pada berat barang yang dikirimkan. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai bagian dari penyesuaian layanan logistik di tengah meningkatnya aktivitas transaksi e-commerce.

Penjual Mulai Hitung Dampak Biaya Ongkir TikTok Shop

Penerapan kebijakan Ongkir TikTok Shop langsung menjadi perhatian banyak pelaku usaha online, terutama penjual skala kecil dan menengah yang aktif memanfaatkan platform live shopping untuk meningkatkan penjualan.

Sejumlah seller mulai menghitung ulang margin keuntungan karena adanya tambahan biaya operasional baru yang harus ditanggung. Meski tidak dibebankan kepada pembeli, biaya logistik tambahan berpotensi memengaruhi strategi harga produk di platform.

Di sisi lain, TikTok Shop menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas layanan pengiriman dan mendukung kelancaran distribusi barang kepada konsumen. Perusahaan juga menilai sistem logistik yang lebih terintegrasi dapat meningkatkan pengalaman belanja pengguna.

Langkah TikTok Shop ini muncul di tengah persaingan ketat platform e-commerce di Indonesia. Tidak hanya TikTok Shop, sejumlah marketplace lain juga mulai melakukan penyesuaian biaya layanan pada tahun ini.

Shopee Juga Sesuaikan Biaya Gratis Ongkir

Platform e-commerce Shopee turut mengumumkan perubahan biaya layanan program Gratis Ongkir XTRA yang mulai berlaku pada 2 Mei 2026. Penyesuaian tersebut diterapkan untuk produk ukuran biasa maupun ukuran khusus.

Untuk produk reguler dengan berat di bawah 5 kilogram dan dimensi tertentu, biaya layanan dikenakan mulai 1 persen hingga 8 persen tergantung kategori barang. Selain itu, terdapat biaya tambahan maksimal Rp40 ribu per produk.

Sementara produk berukuran besar atau khusus dikenakan biaya layanan antara 2,5 persen hingga 9,5 persen, dengan batas maksimal Rp60 ribu per produk.

Shopee juga memberikan simulasi perhitungan biaya layanan melalui situs resminya. Perhitungan dilakukan berdasarkan harga asli produk yang telah dikurangi diskon atau voucher yang ditanggung penjual, kemudian dikalikan dengan persentase biaya layanan sesuai kategori barang.

Kondisi ini membuat pelaku usaha online mulai menyesuaikan strategi bisnis mereka di tengah perubahan kebijakan marketplace. Kehadiran aturan baru seperti Ongkir TikTok Shop dinilai menjadi tantangan sekaligus penyesuaian baru bagi ekosistem perdagangan digital di Indonesia yang terus berkembang pesat.

1...293031...1,032Halaman 30 dari 1,032

Copyright © 2022 - 2024 Berempat.com All right reserved