Blokir Rekening Nganggur menjadi isu hangat yang menyedot perhatian publik setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan bakal menonaktifkan rekening yang tidak aktif selama tiga bulan. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya pengawasan transaksi keuangan sekaligus pencegahan tindak pidana, termasuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Ketua PPATK, Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa fenomena rekening tidak aktif atau dormant berpotensi dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Bahkan, dalam sejumlah kasus, rekening jenis ini kerap digunakan sebagai sarana pencucian dana hasil kejahatan. Oleh karena itu, PPATK tengah mendorong kerja sama dengan perbankan nasional agar lebih tegas dalam mengelola rekening-rekening yang sudah lama tidak dipakai bertransaksi.
Lebih lanjut, Ivan menyebut setidaknya ada 10 juta rekening bantuan sosial (bansos) yang saat ini terdeteksi dalam kondisi menganggur. Jumlah tersebut sangat besar dan dinilai berisiko tinggi apabila tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Sorotan Publik dan Kontroversi Terkait Kasu Viral ini!
Namun, kebijakan blokir rekening nganggur ini tak luput dari kritik. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea misalnya, menyuarakan keprihatinannya atas rencana tersebut. Menurutnya, masyarakat tidak bisa dipukul rata, apalagi banyak nasabah yang membuka rekening hanya untuk keperluan tertentu seperti menerima bantuan, tabungan anak, atau pembayaran gaji pekerja informal. Ia meminta pemerintah agar meninjau ulang kebijakan ini agar tidak merugikan masyarakat kecil.
Di sisi lain, perbankan sendiri sebenarnya sudah memiliki aturan internal mengenai rekening dormant. Biasanya, jika tidak ada transaksi selama periode tertentu (umumnya 6 hingga 12 bulan), maka status rekening akan berubah dan dikenai biaya administrasi tambahan. Namun dengan keterlibatan PPATK, pendekatan yang dilakukan kini lebih terfokus pada aspek keamanan dan deteksi dini aktivitas ilegal.
PPATK menegaskan bahwa tindakan pemblokiran akan dilakukan secara selektif dan berdasarkan hasil analisis menyeluruh. Nasabah masih memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali rekeningnya jika memang masih dibutuhkan. Lembaga tersebut juga mengimbau masyarakat untuk lebih aktif memantau rekening miliknya agar tidak terdampak aturan ini.
Sejumlah bank besar pun mulai menyosialisasikan hal ini melalui media sosial dan layanan pelanggan. Mereka meminta nasabah untuk melakukan setidaknya satu transaksi setiap tiga bulan agar rekening tetap aktif.
Meski menimbulkan kontroversi, kebijakan ini dianggap sejalan dengan upaya memperkuat integritas sistem keuangan nasional. Pemerintah juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk merampas dana milik masyarakat, melainkan lebih pada tujuan pengamanan dan efisiensi sistem finansial di tengah maraknya kejahatan digital.
