Potensi Kerugian Ekonomi Akibat Perubahan Iklim: Kebijakan Ketahanan Iklim Menjadi Prioritas

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati, mengungkapkan bahwa kerugian ekonomi serta ancaman krisis pangan akibat perubahan iklim adalah hal yang serius dan bukan sekadar angan-angan belaka.

Dampak perubahan iklim yang cepat telah berdampak pada ketahanan pangan nasional, dengan hasil panen yang menurun dan gagal tanam.

Dalam acara Focus Group Discussion (FGD) Perhimpunan Agronomi Indonesia di Jakarta pada Kamis (6/7/2023), Dwikorita menjelaskan bahwa suhu global saat ini telah naik sebesar 1,2 derajat Celsius.

Meskipun angka tersebut terlihat kecil, namun sebenarnya angka tersebut sangat besar dan berbahaya. Pemanasan global telah menyebabkan fenomena ekstrem dan bencana hidro-meteorologi yang berdampak negatif.

Dwikorita juga menyebut bahwa prediksi Organisasi Pangan Dunia (FAO) tentang terjadinya bencana kelaparan pada tahun 2050 adalah ancaman nyata. Situasi ini tidak hanya menjadi ancaman bagi Indonesia atau negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara di seluruh dunia.

Jika tidak ada langkah konkret dalam mengatasi krisis iklim, maka dengan populasi dunia yang diperkirakan mencapai 10 miliar pada tahun 2050, akan terjadi kelaparan karena produksi pangan yang terus menurun akibat perubahan iklim.

Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa ancaman perubahan iklim dan krisis pangan belum terlalu terlihat di Indonesia karena masih adanya sumber daya alam yang melimpah dan kondisi geografis yang mendukung produksi pertanian sepanjang tahun, Dwikorita menegaskan bahwa jika situasi iklim global tidak ditangani dengan serius, Indonesia akan terlambat untuk mengatasi bencana kelaparan pada tahun 2050.

Ketahanan pangan nasional Indonesia dihadapkan pada tantangan besar, yaitu peningkatan populasi penduduk yang tidak sebanding dengan produksi pangan yang stagnan.

Dalam konteks ini, kebijakan ketahanan iklim menjadi prioritas untuk menghindari potensi kerugian ekonomi sebesar Rp544 triliun akibat dampak perubahan iklim di Indonesia pada periode 2020-2024.

BMKG memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim. Kementerian Keuangan memperkirakan kerugian ekonomi akibat bencana mencapai Rp22,8 triliun setiap tahunnya.

Dwikorita menekankan bahwa BMKG terus berupaya melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, baik dalam hal teknologi maupun peningkatan sumber daya manusia (SDM) sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan yang semakin kompleks.

Data dan informasi yang diberikan oleh BMKG tidak hanya berguna dalam penanggulangan bencana alam, tetapi juga berbagai sektor lainnya seperti kesehatan, konstruksi, energi pertambangan, pertanian, kehutanan, tata ruang, industri, pariwisata, transportasi, pertahanan, sumber daya air, dan kelautan perikanan.

Dalam sektor pertanian khususnya, BMKG terus melakukan upaya penguatan literasi iklim dan cuaca kepada para petani dan penyuluh pertanian. Sekolah lapang iklim (SLI) telah diselenggarakan di seluruh Indonesia dengan fokus pada komoditas pertanian yang unggul.