Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menunjukkan komitmen kuatnya dalam mendukung realisasi program Hunian Layak untuk Rakyat yang diinisiasi oleh Prabowo Subianto. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memanfaatkan lahan milik perusahaan BUMN di sekitar stasiun kereta api sebagai bagian dari solusi perumahan terjangkau.
“Kami telah berinovasi bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Awalnya, banyak lahan di sekitar stasiun kereta api yang kurang optimal, kini dimanfaatkan menjadi kawasan Transit Oriented Development (TOD),” ungkap Erick di Jakarta, Jumat (15/11). Menurutnya, kawasan TOD ini bahkan menawarkan subsidi khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Tak hanya menggandeng Kementerian PU, Erick juga bekerja sama dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, untuk memanfaatkan lahan yang berasal dari sitaan koruptor dan aset BUMN yang belum terpakai. “Pak Ara saat ini sedang mengidentifikasi lokasi-lokasi yang cocok untuk perumahan rakyat. Kami fokus pada tanah-tanah hasil sitaan, tanah tak terbangun, hingga aset milik BUMN,” jelas Erick.
Rumah Terjangkau untuk Rakyat jadi Tujuan Pemerintah!
Langkah strategis ini bertujuan untuk memangkas biaya cicilan atau sewa rumah agar lebih terjangkau bagi masyarakat. Erick menegaskan pentingnya penggunaan lahan yang tidak memerlukan pembelian untuk menekan harga rumah. “Rumah harus lebih murah. Oleh karena itu, lahan yang dipilih adalah lahan yang sudah ada dan tidak perlu dibeli lagi,” tegasnya.
Sebagai tambahan, Erick mengusulkan perpanjangan masa cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga 30 tahun. Langkah ini diharapkan meringankan beban masyarakat dalam memiliki rumah. “Kami mendorong tenor KPR dari 15 tahun menjadi 30 tahun. Dengan begitu, ekonomi masyarakat akan lebih stabil,” tambahnya.
Kolaborasi Lintas Kementerian
Dalam mendukung program ini, PT Bank Tabungan Negara (BTN) bersama beberapa kementerian, termasuk Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian ATR/BPN, menggelar diskusi strategis. Acara bertajuk Program 3 Juta Rumah: Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat ini dihadiri oleh ratusan pengembang yang mencari solusi untuk berbagai tantangan dalam penyediaan rumah rakyat.
Berbagai ide diangkat, seperti penyediaan lahan murah, kemudahan izin, hingga penghapusan pajak properti untuk menurunkan harga rumah. Menteri PKP, Maruarar Sirait, juga berkomitmen meminta perpanjangan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama lima tahun ke depan.
Tak berhenti di situ, kementerian ini juga mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). “Dengan tanah murah, efisiensi biaya, dan kemudahan izin, omzet pengembang akan meningkat, sekaligus mempercepat suksesnya program Tiga Juta Rumah,” ujar Maruarar.
Kolaborasi ini menjadi bukti nyata komitmen berbagai pihak dalam memastikan setiap rakyat Indonesia memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
