Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana mengurangi pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya mencapai 16 persen. Pajak yang akan dihapus mencakup PPN sebesar 11% dan BPHTB sebesar 5%.
Menanggapi kabar ini, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Nixon LP Napitupulu, menyatakan bahwa BTN sangat mendukung langkah tersebut. Ia meyakini kebijakan ini akan mendorong peningkatan permintaan terhadap produk perumahan. Nixon juga menyampaikan bahwa penghapusan pajak tersebut dapat mempercepat pembangunan 3 juta unit rumah, yang merupakan target program dari Prabowo.
BTN Dorong Pembebasan Pajak untuk Rumah Subsidi
“Kami dari Satgas mengusulkan, khususnya untuk rumah subsidi dalam tiga tipe, yaitu rumah desa, rumah MBR, dan rumah urban, agar PPN dibebaskan minimal selama 3 tahun untuk memperlancar pembangunan 3 juta unit rumah tersebut,” ujar Nixon saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, pada Selasa (15/10/2024).
Selain itu, BTN juga telah mengajukan usulan kepada Satuan Tugas (Satgas) Perumahan yang berada dalam tim transisi Prabowo-Gibran. Usulan tersebut mencakup pemberian subsidi atau insentif untuk rumah urban berupa premi asuransi dan premi penjaminan yang akan ditanggung oleh negara.
“Yang kami ajukan kepada Satgas adalah subsidi atau insentif khusus rumah urban, berupa pembebasan premi asuransi atau premi penjaminan. Dengan demikian, premi tersebut dapat ditanggung oleh negara,” jelasnya.
Nixon menjelaskan bahwa jika pajak properti dan biaya terkait lainnya dihapus, masyarakat akan lebih tertarik untuk mengambil kredit perumahan karena tidak adanya pembayaran DP di awal. “Jika pajak tersebut dihapus, biaya awal yang sekitar 20% bisa hilang. Ini merupakan hambatan utama bagi masyarakat dalam membeli rumah, meskipun DP telah lama ditetapkan 0-1%. Masalahnya ada pada biaya lain seperti PPN, BPHTB, dan biaya asuransi yang harus dibayar tunai,” terangnya.
Stimulus Sementara Menunggu Persetujuan Kementerian Keuangan
Namun, Nixon menekankan bahwa ini masih merupakan usulan dari pihak BTN dan belum menjadi keputusan resmi. Ia berharap pemerintah yang baru bisa mempertimbangkan penghapusan pajak properti jika ingin mencapai target pembangunan 3 juta rumah.
“Kami berharap pemerintah bisa menghapus pajak properti agar target 3 juta rumah tercapai. Ini masih dalam tahap usulan, belum menjadi keputusan final,” tutupnya.
Di sisi lain, rencana ini juga berimbas positif terhadap sektor properti. Indeks saham properti atau IDX Property naik 4,4% dalam sepekan terakhir. Meski begitu, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Dimas Krisna Ramadhani, mengingatkan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan daya beli masyarakat yang terus menurun.
“Salah satu solusinya adalah membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan mengurangi potongan penghasilan untuk kelas menengah agar daya beli masyarakat meningkat, sehingga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi,” ujar Dimas.
Untuk sektor properti, IPOT merekomendasikan saham BSDE dengan strategi buy on breakout (Support 1.215, Resistance 1.430). Emiten ini didukung oleh sentimen penghapusan pajak properti dan kemungkinan penurunan suku bunga acuan BI yang akan diumumkan pada Rabu mendatang. “Dengan rebound di area support dan volume yang meningkat, BSDE berpotensi melanjutkan penguatan,” tambah Dimas pada Selasa (15/10/2024).
Sementara itu, tim analis Bareksa menilai bahwa stimulus ini masih bersifat sementara dan menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk dijalankan sebagai bagian dari program 100 hari presiden terpilih. Pemerintah juga fokus pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan akan memprioritaskan insentif di sektor ini.
