Minggu, Juni 8, 2025
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 8

Budaya Lokal Jadi Kunci Sukses IKM Kreatif Masuk Pasar Global

Kementerian Perindustrian terus berkomitmen dalam mengakselerasi pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM), khususnya sektor kreatif, agar mampu bersaing di pasar internasional. Salah satu strategi yang dijalankan adalah memaksimalkan potensi nilai budaya sebagai identitas sekaligus keunggulan kompetitif produk lokal.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), Reni Yanita, menyebutkan bahwa kekayaan budaya dan kualitas sumber daya manusia Indonesia merupakan modal besar yang harus dioptimalkan. “Kita memiliki peluang besar di sektor kreatif. Laporan Statistik Ekonomi Kreatif 2020 dari BPS mencatat sekitar 16 juta pelaku ekonomi kreatif di Indonesia,” ungkap Reni dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (12/5).

Menurut Reni, subsektor kriya dan fesyen menjadi penyumbang utama dalam sektor ekonomi kreatif, baik dari sisi nilai tambah ekonomi maupun kontribusi ekspor. Oleh karena itu, dua subsektor ini mendapat perhatian khusus dalam pengembangan IKM yang berorientasi ekspor.

Modernisasi Alat Produksi dan Dukungan Ekspor

Salah satu upaya konkret yang dijalankan Kemenperin adalah Program Restrukturisasi Mesin dan Peralatan. Melalui program ini, pelaku IKM bisa mendapatkan pengembalian dana sebesar 25–40 persen dari pembelian mesin produksi baru. Tujuannya, agar pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas, kualitas, dan diversifikasi produk secara lebih efisien.

“Dengan pembaruan peralatan, produktivitas meningkat dan daya saing pun bertambah. Dana reimbursement juga dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan bisnis lain,” jelas Reni.

Ia juga menekankan bahwa produk yang mengangkat kearifan lokal cenderung lebih diminati pasar internasional. “Apabila nilai budaya lokal bisa berakulturasi dengan budaya global tanpa kehilangan jati diri, maka itu akan menjadi kekuatan tersendiri,” tambahnya.

Kisah Sukses Sweda: Dari Kotagede ke Panggung Dunia

Keberhasilan pendekatan ini tercermin dari pengalaman IKM Sweda, perajin perak asal Kotagede, Yogyakarta. Berkat program restrukturisasi, Sweda mampu mengembangkan proses produksi dengan mesin 3D printer yang menunjang desain aksesori kustom secara lebih presisi.

Dengan menggabungkan filosofi budaya Nusantara dan unsur budaya populer Amerika Serikat, Sweda berhasil menembus pasar ekspor, dengan 90 persen produksinya dikirim ke AS. “Sweda menjadi contoh bagaimana modernisasi alat dapat memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi produksi,” kata Reni.

Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan, Budi Setiawan, menyebut Sweda juga berhasil menjalin relasi dengan komunitas musik hip-hop dan lowrider di AS. Bahkan, berkat kontribusinya terhadap budaya lowrider, Sweda diundang tampil di ajang Smithsonian Folklife Festival 2025 di Washington DC sebagai satu-satunya wakil dari Indonesia.

“Ini bukti bahwa IKM kita bisa bersaing dan dihargai di level internasional,” tutur Budi. Ia juga menambahkan bahwa Sweda sebelumnya telah memproduksi piala untuk ajang seperti MotoGP, Superbike, dan Piala Presiden.

Budi berharap kisah sukses Sweda menjadi inspirasi bagi pelaku IKM di sektor kreatif lainnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memberikan dukungan melalui pelatihan, pameran internasional, fasilitasi pembiayaan, dan modernisasi alat kerja agar lebih banyak IKM bisa go global.

“Dengan sinergi budaya dan teknologi, serta keberanian menembus pasar global, IKM Indonesia punya peluang besar untuk menjadi kekuatan baru dalam perekonomian nasional,” tutup Budi.

Teknologi Bisa Tingkatkan Bisnis, Tapi Jangan Sampai Jadi Bumerang

Di era digital yang serba cepat seperti sekarang, teknologi jadi bagian yang nggak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dunia bisnis. Mulai dari UMKM sampai perusahaan besar, semuanya kini bersentuhan dengan yang namanya teknologi: dari sistem kasir digital, pemasaran lewat media sosial, sampai otomatisasi laporan keuangan. Tapi, muncul satu pertanyaan besar: apakah teknologi ini benar-benar meningkatkan performa bisnis, atau justru bisa jadi bumerang?

Teknologi Bisa Meningkatkan Performa, Tapi…

Kalau dimanfaatkan dengan benar, teknologi bisa jadi senjata pamungkas untuk bisnis. Contohnya, aplikasi kasir atau POS (Point of Sales) bisa membantu pemilik warung atau kafe kecil mencatat transaksi dengan rapi, bahkan tanpa perlu repot bawa kalkulator atau catat manual. Sistem ini juga membantu pemantauan stok barang secara real-time.

Di sisi pemasaran, media sosial bisa menjadi alat promosi yang luar biasa. Bayangkan, tanpa perlu sewa billboard mahal, pelaku bisnis bisa menjangkau ribuan calon pelanggan hanya dengan satu postingan yang menarik. Bahkan, tools seperti Google Ads atau Meta Ads bisa menargetkan audiens yang sangat spesifik.

Begitu juga dengan software akuntansi atau manajemen proyek. Semua bisa dikelola lebih rapi, cepat, dan transparan. Ini tentunya membuat pengambilan keputusan jadi lebih efisien dan berbasis data.

Tapi Bisa Jadi Masalah Kalau Nggak Diatur dengan Bijak

Meski banyak manfaatnya, teknologi juga bisa jadi pedang bermata dua. Misalnya, terlalu mengandalkan teknologi tanpa memahami dasarnya bisa membuat pemilik bisnis jadi ‘keblinger’. Banyak yang asal beli software mahal tanpa tahu cara pakainya. Akibatnya? Fitur nggak terpakai, biaya membengkak, dan performa bisnis nggak kunjung membaik.

Belum lagi urusan keamanan data. Banyak bisnis yang belum paham pentingnya perlindungan informasi pelanggan. Padahal, kalau sampai bocor, bisa fatal dan menurunkan kepercayaan konsumen.

Selain itu, teknologi juga bisa membuat interaksi jadi terlalu kaku. Chatbot memang efisien, tapi kalau nggak dikombinasikan dengan sentuhan manusia, pelanggan bisa merasa diabaikan. Padahal, pelayanan yang personal masih jadi kunci loyalitas konsumen.

Jadi, Apa Solusinya?

Teknologi bukan musuh, tapi alat bantu. Kuncinya adalah bagaimana kita mengelolanya. Jangan ikut-ikutan pakai tools canggih hanya karena sedang tren. Pilihlah teknologi yang benar-benar dibutuhkan oleh bisnis kamu saat ini. Evaluasi dampaknya secara berkala. Dan yang paling penting, pastikan kamu atau tim kamu bisa mengoperasikan alat itu dengan optimal.

Jangan lupa juga bahwa yang menjalankan bisnis tetap manusia. Jadi, teknologi sebaiknya menjadi pelengkap, bukan pengganti peran manusia sepenuhnya.

Pemerintah Tegaskan Reformasi TKDN Bukan Karena Tekanan Asing

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa langkah pemerintah dalam reformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) merupakan bagian dari strategi jangka panjang dan bukan keputusan reaktif atas tekanan pihak manapun.

Agus menilai, reformasi tersebut telah dirancang jauh sebelum munculnya dinamika terkini. “Reformasi TKDN ini sudah mulai digodok sejak Februari 2025. Jadi, bukan karena tren sesaat atau tekanan eksternal,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang dirilis di Jakarta, Sabtu (10/5).

Mendorong Industri Dalam Negeri Lebih Kompetitif

Menurut Menperin, reformasi TKDN menjadi bagian dari langkah konkret pemerintah untuk memperkuat sektor industri nasional melalui optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. Kebijakan ini juga senada dengan instruksi Presiden dalam memperdalam struktur industri serta mendorong peningkatan daya saing nasional.

“Kami telah mengevaluasi pelaksanaan TKDN selama ini. Reformasi ini dibuat agar lebih responsif terhadap kondisi industri, lebih transparan, serta mampu memberikan dampak maksimal bagi pelaku usaha dalam negeri,” jelasnya.

Dalam proses reformasi ini, Agus memastikan keterlibatan para pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif dan tepat sasaran.

Perpres Baru Jadi Dasar Hukum Penguatan TKDN

Sebagai dasar hukum, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Peraturan ini memperkuat kerangka pelaksanaan TKDN, termasuk penyempurnaan sistem verifikasi, pemberian insentif kepada industri, serta peningkatan pengawasan agar penggunaan produk lokal semakin optimal.

Kementerian Perindustrian berharap, lewat kebijakan ini, Indonesia dapat mempercepat kemandirian industri serta memperkuat rantai pasok manufaktur nasional.

Penerbitan Perpres 46/2025 juga mendapat sambutan positif dari pelaku industri, khususnya karena adanya tambahan empat sub ayat dalam Pasal 66 yang mengatur skema prioritas belanja pemerintah dan BUMN/BUMD terhadap produk ber-TKDN dan Produk Dalam Negeri (PDN).

Adapun urutan prioritas yang ditetapkan dalam pasal tersebut mencakup:

  1. Jika terdapat produk dengan akumulasi skor TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) melebihi 40 persen, maka hanya produk dengan TKDN di atas 25 persen yang dapat dibeli pemerintah.

  2. Bila tidak ada produk dengan total skor TKDN dan BMP di atas 40 persen, namun ada yang memiliki TKDN lebih dari 25 persen, maka produk tersebut dapat dibeli.

  3. Jika tidak tersedia produk dengan TKDN di atas 25 persen, pemerintah diperbolehkan membeli produk dengan nilai TKDN lebih rendah.

  4. Apabila seluruh produk yang ada tidak memiliki sertifikasi TKDN, maka pembelian dapat diarahkan pada produk yang terdaftar sebagai PDN dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).

Dengan skema baru ini, produk impor tidak bisa dibeli oleh pemerintah jika keempat tingkatan prioritas di atas masih tersedia. “Regulasi ini menyempurnakan aturan sebelumnya dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Fokus kita adalah mengedepankan produk dalam negeri,” tegas Agus.

UMKM Kuliner Dapat Dukungan Pemerintah untuk Masuki Pasar Bergizi Gratis Nasional

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menekankan pentingnya sertifikasi dan standarisasi mutu sebagai fondasi utama bagi pelaku UMKM kuliner untuk menembus pasar nasional hingga internasional. Hal tersebut disampaikannya saat menutup ajang Chef Expo 2025 di Jakarta, Sabtu (10/5).

“Memiliki resep turun-temurun saja tidak cukup. Kalau ingin naik kelas dan bisa bersaing, pelaku UMKM kuliner wajib mengedepankan standar kualitas dan mengantongi sertifikasi seperti SPP-IRT, Halal, BPOM, hingga CPPOB atau GMP,” ujar Maman dalam pidatonya.

Ia menjelaskan bahwa kementeriannya secara aktif mendorong berbagai program peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha kuliner. Mulai dari pelatihan dan pendampingan teknis, sosialisasi pentingnya sertifikasi, fasilitasi proses perizinan, hingga kemudahan akses pembiayaan.

“Kami bahkan sudah menjalin kerja sama dengan Polri sebagai bagian dari inisiatif pembinaan UMKM dalam hal sertifikasi,” tambahnya.

Potensi Ekspor dan Tren Gaya Hidup Sehat

Maman juga menyoroti meningkatnya permintaan terhadap produk makanan yang sehat dan berkualitas, seiring perubahan gaya hidup masyarakat global. Menurut data dari Kementerian Perdagangan, ekspor produk makanan dan minuman dari Indonesia mencapai 3,78 miliar dolar AS, atau menyumbang sekitar 21,36 persen dari ekspor non-migas.

“Ini menunjukkan bahwa cita rasa khas nusantara punya magnet tersendiri di pasar internasional. Selain membuka peluang ekspor, industri ini juga memperkuat identitas kuliner bangsa dan menciptakan lapangan kerja,” jelasnya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) turut memperkuat pernyataan tersebut. Tercatat, pada kuartal I 2025, industri makanan dan minuman tumbuh paling tinggi di antara sektor pengolahan dengan pertumbuhan 0,42 persen (yoy). Saat ini, terdapat sekitar 4,85 juta unit usaha kuliner di Tanah Air yang menyerap hingga 9,8 juta tenaga kerja.

Sinergi UMKM dan Chef, Jembatan Menuju Kelas Dunia

Ajang Chef Expo 2025 disebut Maman bukan sekadar perayaan bagi para pelaku boga, tetapi juga platform strategis memperkuat sinergi antara chef profesional dan UMKM.

“Saya mengajak para chef untuk berperan sebagai duta produk lokal, memperkenalkan cita rasa UMKM kepada dunia lewat dapur mereka,” katanya.

Ia pun menyinggung program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didorong Presiden RI. Menurutnya, program ini bisa menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM kuliner untuk menjadi bagian dari solusi penyediaan pangan sehat dan terjangkau.

“Saat ini ada lebih dari 10 juta pelaku UMKM yang bisa berperan sebagai penyedia bahan baku makanan bergizi. Ini kesempatan strategis untuk menjadikan UMKM sebagai garda depan ketahanan pangan nasional,” tegas Maman.

Mengakhiri sambutannya, ia menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga pemain utama di industri kuliner global.

World App Viral, Pemerintah Pastikan Investigasi untuk Jaga Data Publik

Aplikasi World App mendadak viral di Indonesia setelah menawarkan imbalan ratusan ribu rupiah bagi warga yang bersedia memindai retina mata mereka. Namun, di balik popularitasnya, muncul kekhawatiran besar soal keamanan data pribadi dan potensi penyalahgunaan informasi sensitif.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) langsung bergerak cepat menanggapi fenomena ini. Mereka mengumumkan akan meninjau ulang kebijakan privasi dari pengembang World App serta meminta klarifikasi mengenai praktik pengumpulan data biometrik di Indonesia. Komdigi menegaskan bahwa pemerintah akan menyampaikan penjelasan resmi terkait temuan ini dalam waktu dekat.

Diketahui, World App, yang merupakan bagian dari proyek kripto Worldcoin, telah mengumpulkan data retina warga Indonesia sejak tahun 2021. Tujuan mereka adalah menciptakan identitas digital global yang unik dengan menggunakan pemindaian bola mata. Namun, pemerintah mengingatkan bahwa pengumpulan data semacam ini tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan eksplisit dan harus sesuai dengan regulasi perlindungan data yang berlaku.

Kasus World App Juga Terjadi di Luar Negeri

Tak hanya di Indonesia, World App dan Worldcoin juga tengah diselidiki di sedikitnya lima negara lain. Otoritas di berbagai negara mulai mempertanyakan transparansi, keamanan, dan tujuan akhir dari data biometrik yang dikumpulkan. Para pakar keamanan siber menyebut, meskipun teknologi yang digunakan canggih, tidak ada jaminan bahwa data tersebut akan selalu aman, terutama jika jatuh ke tangan yang salah.

Menurut laporan CNBC Indonesia, Komdigi bahkan memutuskan untuk sementara membekukan aktivitas World App di Tanah Air sambil menunggu hasil investigasi mendalam. Langkah ini dilakukan untuk melindungi kepentingan publik dan memastikan bahwa praktik perusahaan tidak melanggar Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Di sisi lain, para pakar hukum digital menegaskan pentingnya edukasi publik terkait nilai dan risiko data pribadi. Banyak warga tergiur keuntungan cepat tanpa memahami potensi ancaman di baliknya. Pakar menyarankan agar masyarakat membaca dengan teliti syarat dan ketentuan aplikasi sebelum menyetujui pemindaian biometrik atau menyerahkan informasi sensitif lainnya.

Fenomena viral World App ini menjadi pengingat penting bahwa di era digital, data pribadi adalah aset berharga. Masyarakat harus memahami bahwa “uang instan” yang ditawarkan bisa jadi berujung pada kerugian yang jauh lebih besar bila data mereka jatuh ke tangan yang salah. Pemerintah pun diharapkan memperkuat pengawasan agar kasus serupa tidak terulang.

Sembilan Sektor Industri Digenjot Turunkan Emisi, Kemenperin Siap Kawal

Kementerian Perindustrian semakin mempertegas komitmennya dalam mempercepat langkah dekarbonisasi di sektor industri, demi mendukung target ambisius Net Zero Emission yang dicanangkan tercapai pada 2050. Hal ini dinilai penting karena sektor industri merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar, yang cenderung meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di balik tantangan itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melihat adanya peluang besar yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku industri.

“Dekarbonisasi bukan hanya kewajiban, tapi juga membuka akses ke konsumen yang semakin peduli pada produk ramah lingkungan. Selain itu, kebijakan emisi yang ketat menghadirkan peluang pasar baru. Apalagi, saat ini sekitar 57 persen investor menunjukkan minat lebih besar untuk menanamkan modalnya pada investasi yang berkelanjutan,” ujar Agus dalam sambutannya pada acara Mata Lokal Festival 2025 yang mengangkat tema “Cutting Edge For Local Sustainability” di Jakarta, Kamis (8/5).

Strategi, Sertifikasi, dan Apresiasi Industri Hijau

Sebagai wujud nyata, Kementerian Perindustrian telah menyusun Strategi Dekarbonisasi Industri yang mencakup Peta Jalan Dekarbonisasi, implementasi Mekanisme Perdagangan Karbon, dan penguatan kebijakan pengurangan emisi. Tak hanya itu, penerapan ekonomi sirkular, pemanfaatan teknologi Carbon Capture and Utilization (CCU), hingga pengembangan Standar Industri Hijau menjadi fokus utama guna mendorong efisiensi sekaligus keberlanjutan dalam proses produksi.

“Saat ini, ada sembilan sektor industri prioritas untuk pengurangan emisi, antara lain semen, ammonia, logam, pulp dan kertas, tekstil, kimia, keramik dan kaca, makanan dan minuman, serta transportasi,” tambah Agus.

Sejauh ini, Kemenperin telah menerbitkan 149 Sertifikasi Standar Industri Hijau hingga akhir 2024, yang meliputi 62 standar dan 46 regulasi. Sertifikasi ini mencakup berbagai aspek, seperti pengelolaan bahan baku, efisiensi energi, pengelolaan air, dan pengurangan limbah, untuk mendorong transformasi industri yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, sejak 2010, Kemenperin secara konsisten memberikan Penghargaan Industri Hijau kepada lebih dari 1.165 perusahaan yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam penerapan prinsip hijau. Apresiasi ini terbagi dalam lima kategori, mulai dari kinerja terbaik, transformasi menuju industri hijau, lembaga sertifikasi, auditor industri hijau, hingga pemerintah daerah yang proaktif mendukung transformasi hijau.

Tak berhenti di sana, Kemenperin juga tengah mengembangkan ekosistem Green Industry Service Company (GISCO), yang bertujuan menjembatani kebutuhan pendanaan hijau antara industri dan lembaga pembiayaan. Menurut Agus, biaya transformasi menuju industri hijau memang tidak kecil, sehingga pemerintah harus turun tangan menyiapkan skema pembiayaan yang meringankan beban pelaku usaha.

“Banyak perusahaan masih melihat transformasi hijau sebagai beban biaya, bukan investasi. Ini tantangan klasik yang harus kita jawab bersama. Pemerintah hadir untuk memastikan skema pendanaan tersedia, agar transformasi industri kita berjalan lebih cepat menuju keberlanjutan,” pungkasnya.

Biar Bisnis Nggak Tekor Diam-Diam, Akuntansi Harus Diutamakan

Saat mendengar kata “akuntansi,” banyak orang langsung membayangkan angka-angka membingungkan, laporan keuangan tebal, atau pekerjaan membosankan yang cuma bisa dipahami oleh orang berkacamata tebal di balik meja kerja. Padahal, akuntansi itu jauh lebih penting dan menarik dari sekadar soal hitung-hitungan. Buat kamu yang punya bisnis, baik itu bisnis kecil-kecilan seperti jualan online atau bisnis besar dengan banyak karyawan, akuntansi memegang peran vital pagi pemilik bisnis. Kenapa? Karena akuntansi adalah bahasa utama yang dipakai untuk memahami kesehatan keuangan usahamu.

Mengapa Akuntansi Itu Penting bagi Bisnis?

Bayangkan kamu jalan-jalan tanpa peta atau GPS. Bisa jadi kamu nyasar atau buang waktu muter-muter. Nah, akuntansi adalah peta bagi bisnis. Dengan catatan keuangan yang rapi, kamu bisa tahu persis: berapa banyak uang yang masuk, berapa yang keluar, dan apakah bisnismu untung atau malah tekor.

Selain itu, akuntansi membantu kamu mengambil keputusan yang lebih cerdas. Mau nambah stok barang? Mau buka cabang baru? Atau malah harus hemat pengeluaran? Semua keputusan ini nggak bisa asal tebak. Kamu butuh data keuangan yang jelas, supaya langkahmu nggak salah arah.

  • Membantu Bisnis Taat Hukum

Bisnis yang baik juga harus patuh pada pajak dan aturan. Dengan pencatatan akuntansi yang benar, urusan bayar pajak jadi lebih mudah dan nggak bikin pusing. Bisnis juga terhindar dari masalah hukum yang bisa muncul kalau catatan keuanganmu berantakan.

Kalau suatu saat kamu mau cari modal tambahan, entah dari investor atau pinjaman bank, laporan keuangan yang rapi jadi senjata utama. Investor atau bank pasti mau lihat, apakah bisnismu layak didanai. Tanpa laporan akuntansi yang baik, sulit sekali meyakinkan mereka.

  • Jadi Alat Evaluasi dan Perbaikan

Akuntansi juga berperan penting sebagai cermin bisnis. Dari laporan keuangan, kamu bisa tahu bagian mana yang sedang bagus, dan bagian mana yang perlu diperbaiki. Mungkin biaya operasionalmu terlalu besar, atau omzet-mu stagnan. Semua ini bisa diidentifikasi lewat analisis keuangan.

Intinya, akuntansi bukan cuma soal catat-mencatat angka. Ini adalah fondasi penting yang membantu bisnismu tumbuh, sehat, dan siap menghadapi tantangan. Jangan tunggu bisnismu besar dulu baru peduli akuntansi. Justru, dari usaha kecil pun sudah harus dibiasakan. Dengan begitu, kamu nggak hanya berbisnis asal jalan, tapi benar-benar mengelolanya dengan profesional.

Kalau butuh, kamu juga bisa mulai belajar akuntansi dasar atau pakai software akuntansi yang banyak tersedia saat ini. Yang penting, jangan biarkan laporan keuanganmu jadi misteri. Karena dari situlah kamu bisa memetakan masa depan bisnismu dengan lebih percaya diri.

Istana Bantah Efisiensi Anggaran Jadi Penyebab Perlambatan Ekonomi

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di kementerian/lembaga yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto bukanlah faktor utama di balik perlambatan laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2025.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang kuartal pertama 2025 hanya mencapai 4,87 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau dikaitkan secara langsung, efisiensi anggaran sebenarnya adalah langkah realokasi. Jadi, bukan sekadar pemotongan, tapi mengarahkan dana ke kegiatan yang lebih produktif,” jelas Prasetyo saat memberi pernyataan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/5).

Ia menekankan, perlambatan ekonomi tidak bisa disebabkan oleh satu faktor tunggal. Menurutnya, realisasi belanja pemerintah yang belum optimal di awal tahun juga berperan, meski pada saat bersamaan ada sektor-sektor yang tetap tumbuh, seperti pertanian yang mencatat kenaikan di atas 10 persen.

Geopolitik Global dan Transisi Pemerintahan Jadi Faktor Penentu Kondisi Perekonomian Tanah Air

Selain faktor internal, Prasetyo juga menyoroti pengaruh ketidakpastian global, termasuk konflik geopolitik dan kebijakan perdagangan dari negara mitra utama. “Kita tahu, beberapa konflik luar negeri yang lama belum selesai, sekarang malah muncul ketegangan baru, misalnya antara negara India dan Pakistan. Ini turut memberi tekanan pada perekonomian,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi pada masa transisi pemerintahan bukanlah fenomena baru. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan pada Rabu (7/5), Luhut Binsar mengungkapkan bahwa pada periode pergantian pemerintahan tahun 2014, pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama dan kedua juga sempat berada di bawah 5 persen.

“Jadi, koreksi seperti ini lumrah dalam fase penyesuaian. Yang perlu dilakukan sekarang adalah percepatan belanja negara supaya roda ekonomi kembali bergerak,” kata Luhut.

Pemerintah sendiri kini tengah fokus pada percepatan realisasi anggaran serta mendorong belanja produktif agar target pertumbuhan ekonomi nasional dapat tercapai dalam beberapa kuartal yang akan datang.

Indonesia Incar Posisi Pemain Utama Industri Halal Dunia, Gimana Langkah Pemerintah?

Kemenperin semakin gencar mendorong penguatan ekosistem industri halal nasional demi menempatkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama di pasar halal global. Dengan jumlah penduduk muslim yang besar dan kapasitas industri yang kompetitif, Indonesia diyakini punya modal kuat untuk mencapai target ambisius ini. Tak hanya untuk kebanggaan nasional, pengembangan sektor halal juga diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi, membuka lebih banyak lapangan kerja, sekaligus menopang target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2028–2029.

“Potensi Indonesia di industri halal global sangat besar. Kita punya populasi muslim yang besar dan kekuatan di sektor-sektor halal seperti makanan-minuman, farmasi, hingga kosmetik. Ini menjadi peluang besar untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto, dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Halal Across Borders: A Global Dialogue on Faith, Business, and Sustainability di Jakarta, Rabu (7/5).

Indonesia Naik Peringkat di Ekonomi Syariah Dunia

Eko juga menyoroti perkembangan positif posisi Indonesia dalam ekonomi syariah dunia. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report 2023/24, Indonesia kini menduduki peringkat ketiga dalam Global Islamic Economy Indicator, tepat di bawah Malaysia dan Arab Saudi.

Untuk mendukung pencapaian ini, Kemenperin telah menggulirkan sejumlah langkah strategis: mulai dari memperkuat infrastruktur industri halal, memfasilitasi pengembangan industri, meningkatkan citra produk halal Indonesia, memberikan edukasi bagi pelaku usaha dan masyarakat, hingga memperluas pasar lewat kerja sama internasional serta partisipasi dalam pameran global.

Dalam diskusi yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan dari lintas sektor dan negara, Kemenperin menegaskan pentingnya industri halal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan.

FGD ini juga mengangkat isu penting seputar kesadaran sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses sertifikasi, termasuk untuk produk impor, serta strategi perlindungan konsumen melalui pemenuhan standar halal nasional.

Sejumlah narasumber terkemuka hadir dalam forum ini, mulai dari perwakilan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), pakar halal internasional, hingga lembaga sertifikasi halal. Diskusi mendalam berlangsung mengenai harmonisasi standar antarnegara, pemanfaatan teknologi dalam rantai pasok halal, serta peluang kolaborasi lintas negara dalam promosi dan sertifikasi produk halal.

Melalui forum ini, Kemenperin menyerukan semua pihak untuk memperkuat sinergi demi membangun industri halal nasional yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga Indonesia bisa menjadi salah satu pemain utama di kancah global.

World App Viral, Pakar Sebut Scan Mata Bisa Bocorkan Data Sensitif!

Fenomena baru tengah viral di media sosial Indonesia, aplikasi World App menawarkan imbalan uang hingga ratusan ribu bagi siapa saja yang bersedia memindai iris matanya. Meski terdengar menggiurkan, pakar keamanan siber mengingatkan bahwa di balik imbalan instan ini tersimpan risiko besar terkait keamanan data pribadi.

World App, bagian dari proyek kripto Worldcoin, mengklaim menggunakan pemindaian mata untuk menciptakan identitas digital unik, mencegah penyalahgunaan akun palsu, dan memperluas inklusi keuangan global. Namun, di Indonesia, aplikasi ini menuai kontroversi. Banyak warga tergiur hanya karena iming-iming uang tunai, tanpa benar-benar memahami dampaknya.

Ahli hukum menekankan bahwa pemindaian retina masuk dalam kategori data pribadi sensitif. Menurut UU Pelindungan Data Pribadi (PDP), data biometrik seperti ini memerlukan persetujuan eksplisit dan harus dijaga ketat oleh pihak pengumpulnya. Sayangnya, tidak semua pengguna membaca syarat dan ketentuan yang panjang sebelum menyerahkan data mereka.

Viral Hingga dapat Uang Ratusan Ribu, Apakah World App Aman?

Di sisi lain, pakar keamanan siber menyebut, teknologi pemindai iris memang memiliki tingkat keamanan tinggi secara teknis. Namun, itu tidak otomatis menjamin data aman dari penyalahgunaan. Tantangan utamanya adalah bagaimana data disimpan, siapa yang memiliki akses, dan bagaimana data tersebut digunakan di masa depan.

Menurut pengamat teknologi, masyarakat perlu lebih kritis dalam menilai iming-iming seperti ini. Banyak yang tergiur keuntungan cepat, tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang. Apalagi, kasus kebocoran data pribadi di Indonesia sudah sering terjadi, mulai dari data kesehatan, kependudukan, hingga data keuangan.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tengah memantau aktivitas aplikasi seperti World App. Mereka mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dan mempertimbangkan aspek keamanan sebelum ikut serta dalam program semacam ini.

Fenomena viral ini menjadi pengingat penting bahwa di era digital, data pribadi adalah aset berharga. Masyarakat harus memahami bahwa “uang instan” yang ditawarkan bisa jadi berujung pada kerugian yang jauh lebih besar bila data mereka jatuh ke tangan yang salah.