Jumat, November 6, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 33

Krisis Pasokan Batu Bara Teratasi, Pemadaman Listrik di Jawa Kini Berakhir?

jessica hart
-
0
Krisis Pasokan Batu Bara Teratasi, Pemadaman Listrik di Jawa Kini Berakhir?

Pemadaman Listrik di Jawa yang sempat memicu gangguan di sejumlah wilayah kini diklaim telah berhasil diatasi. PT PLN (Persero) menyebut kondisi tersebut membaik setelah pemerintah memberikan tambahan pasokan batu bara dengan spesifikasi kalori menengah hingga tinggi untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik di Pulau Jawa.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, tambahan pasokan tersebut merupakan hasil penugasan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Langkah itu dilakukan setelah pasokan batu bara dengan nilai kalori yang dibutuhkan pembangkit mengalami keterbatasan sehingga memengaruhi keandalan sistem kelistrikan.

Menurut Darmawan, PLN menerima tambahan sekitar 1,8 juta ton batu bara pada Juli 2026 di luar kontrak yang telah berjalan. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan tambahan sekitar 3 juta ton untuk periode Agustus hingga Desember 2026 guna menjaga pasokan tetap stabil.

Dengan dukungan tersebut, Pemadaman Listrik di Jawa yang sebelumnya terjadi secara bergilir kini tidak lagi menjadi kendala utama. Sistem kelistrikan dinilai kembali lebih andal sehingga risiko gangguan pasokan listrik dapat ditekan.

Tambahan Batu Bara Perkuat Keandalan Sistem Kelistrikan

PLN mengungkapkan, persoalan utama yang menyebabkan gangguan beberapa waktu lalu bukan berasal dari kurangnya produksi batu bara nasional, melainkan terbatasnya ketersediaan batu bara berkalori minimal 4.500 yang dibutuhkan sejumlah pembangkit listrik.

Saat ini, produksi batu bara nasional lebih banyak didominasi batu bara berkalori rendah, sementara pasokan batu bara dengan kalori menengah hingga tinggi terus mengalami penurunan. Kondisi tersebut membuat PLN mengajukan permintaan tambahan pasokan kepada Kementerian ESDM.

Darmawan mengapresiasi respons cepat pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Ia menyebut kontrak tambahan untuk Juli telah berjalan, sedangkan penugasan pasokan hingga akhir tahun juga sudah dipastikan tersedia.

DPR Optimistis Gangguan Listrik Tidak Terulang

Perbaikan pasokan energi juga mendapat perhatian DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya memastikan pemerintah telah melakukan koordinasi intensif bersama Kementerian ESDM, PLN, Kejaksaan, dan Badan Intelijen Negara untuk mengurai penyebab gangguan kelistrikan yang sempat terjadi.

Menurut Dasco, hasil koordinasi tersebut memberikan keyakinan bahwa Pemadaman Listrik di Jawa tidak akan kembali terjadi dalam waktu dekat. Pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasi agar sistem kelistrikan tetap stabil meski menghadapi tekanan dari situasi global.

Ia mengakui dinamika global memang memberi dampak terhadap sektor energi nasional. Namun, melalui koordinasi antarlembaga dan dukungan pasokan bahan bakar pembangkit, pemerintah optimistis Pemadaman Listrik di Jawa dapat dicegah sehingga masyarakat maupun dunia usaha dapat menjalankan aktivitas tanpa terganggu oleh pemadaman bergilir.

Lapangan Kerja di 2027 Ditargetkan Bertambah hingga 3,49 Juta, Hilirisasi Jadi Andalan

Firman Rangga
-
0
Lapangan Kerja di 2027 Ditargetkan Bertambah hingga 3,49 Juta, Hilirisasi Jadi Andalan

Target Lapangan Kerja di 2027 menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun depan. Melalui kebijakan ekonomi yang diarahkan pada pertumbuhan berkualitas, pemerintah menargetkan terciptanya antara 2,57 juta hingga 3,49 juta pekerjaan baru sebagai bagian dari strategi memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing nasional.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Wihadi Wiyanto, mengatakan sasaran tersebut telah menjadi bagian dari pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Selain memperluas kesempatan kerja, pemerintah juga membidik pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen dengan peningkatan porsi pekerjaan formal mencapai 40,81 persen.

Menurutnya, target Lapangan Kerja di 2027 juga diiringi upaya menekan tingkat pengangguran terbuka hingga berada pada kisaran 4,3 sampai 4,87 persen. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif sekaligus memperkuat kualitas tenaga kerja nasional.

Hilirisasi dan Industrialisasi Jadi Penggerak Ekonomi

Dalam penyusunan kebijakan fiskal tahun depan, pemerintah menjadikan hilirisasi dan industrialisasi sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi. Strategi ini dinilai mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas di berbagai sektor industri.

Pemerintah juga menyusun delapan Klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan. Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat industri dalam negeri agar mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global.

Pendidikan dan Sinergi Daerah Diperkuat

Selain sektor industri, pemerintah memberi perhatian besar pada pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Langkah ini dinilai penting agar tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Wihadi menegaskan keberhasilan program Lapangan Kerja di 2027 tidak hanya bergantung pada pembangunan kawasan industri, tetapi juga memerlukan kolaborasi lintas sektor. Karena itu, setiap program disusun dengan mempertimbangkan potensi daerah, karakteristik wilayah, serta kesiapan masing-masing pemerintah daerah.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap target Lapangan Kerja di 2027 dapat tercapai secara optimal. Hilirisasi, investasi, penguatan kualitas SDM, dan sinergi antardaerah diyakini menjadi fondasi penting dalam menciptakan kesempatan kerja baru sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih berkelanjutan.

Sensus Ekonomi 2026 Jamin Kerahasiaan Data, BPS Minta Masyarakat Tak Ragu

jessica hart
-
0
Sensus Ekonomi 2026 Jamin Kerahasiaan Data, BPS Minta Masyarakat Tak Ragu

Sensus Ekonomi 2026 dipastikan tetap mengutamakan perlindungan data masyarakat selama proses pendataan berlangsung. Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan seluruh informasi yang diberikan responden hanya digunakan untuk kepentingan statistik nasional dan tidak akan dipublikasikan dalam bentuk data pribadi. Hasil pendataan nantinya disajikan secara agregat sehingga identitas setiap responden tetap terjaga.

Inspektur Utama BPS, Dadang Hardiwan, mengatakan masyarakat tidak perlu ragu memberikan informasi kepada petugas resmi. Menurutnya, kerahasiaan data menjadi salah satu prinsip utama dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sehingga seluruh informasi yang diterima akan dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

BPS juga memastikan setiap tahapan pendataan dilakukan dengan standar pengamanan data yang ketat. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi aktif agar hasil sensus mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi perekonomian nasional.

Pendataan Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan melalui beberapa metode. Setelah tahap pengisian mandiri secara daring berlangsung pada Mei hingga Juni 2026, BPS melanjutkan proses pendataan langsung dari rumah ke rumah mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Langkah ini ditujukan untuk menjangkau masyarakat yang belum sempat mengikuti pendataan secara online.

BPS Lanjutkan Pendataan Door-to-Door

Dadang menjelaskan sasaran sensus tidak hanya mencakup pelaku usaha berskala besar maupun menengah. Aktivitas ekonomi yang dijalankan di lingkungan rumah tangga juga menjadi bagian penting dalam proses pendataan karena berkontribusi terhadap perekonomian nasional.

Menurutnya, banyak usaha keluarga yang berkembang dari rumah sehingga perlu masuk dalam basis data nasional. Dengan cakupan yang lebih luas, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan potret kondisi ekonomi Indonesia yang lebih lengkap dan akurat.

Untuk mendukung kelancaran proses tersebut, seluruh petugas lapangan telah dibekali surat tugas resmi serta mengenakan rompi khusus sebagai identitas ketika melakukan pendataan di masyarakat.

Masyarakat Diminta Pastikan Identitas Petugas

BPS mengimbau masyarakat agar memastikan petugas yang datang benar-benar merupakan petugas resmi sebelum memberikan keterangan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan identitas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dadang kembali menegaskan bahwa hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak akan menampilkan informasi individu ataupun identitas responden. Seluruh data akan diolah menjadi statistik agregat yang digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah dan berbagai kebutuhan perencanaan pembangunan.

BPS berharap partisipasi masyarakat terus meningkat selama masa pendataan berlangsung. Dengan memberikan informasi yang sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas resmi, kualitas data yang dihasilkan akan semakin baik. Data tersebut nantinya menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi, memetakan perkembangan dunia usaha, serta mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor.

Jangan Anggap Remeh, Desain Kemasan UMKM Bisa Menjadi Penentu Kepercayaan Pelanggan

Bintang Putra
-
0
Jangan Anggap Remeh, Desain Kemasan UMKM Bisa Menjadi Penentu Kepercayaan Pelanggan

Desain Kemasan UMKM sering dianggap sebagai pelengkap produk. Padahal, kemasan merupakan salah satu elemen pertama yang dilihat calon pembeli sebelum mereka mengenal kualitas isi di dalamnya. Di Berempat.com, kami melihat masih banyak pelaku usaha kecil yang terlalu fokus pada produk, tetapi kurang memperhatikan tampilan kemasan sebagai bagian dari strategi pemasaran.

Di era ketika konsumen kerap menemukan produk melalui media sosial dan marketplace, kemasan memiliki fungsi lebih dari sekadar melindungi barang. Kemasan juga menjadi identitas merek, media komunikasi, hingga faktor yang memengaruhi keputusan pembelian.

Pentingnya kemasan juga didukung oleh berbagai penelitian. Survei yang dilakukan Ipsos menunjukkan sekitar 72% konsumen mengatakan desain kemasan memengaruhi keputusan pembelian mereka, sementara banyak pembeli mengaku tertarik mencoba produk baru karena tampilannya terlihat menarik di rak maupun pada foto katalog digital.

Sayangnya, masih ada sejumlah kesalahan yang sering dilakukan UMKM sehingga kemasan tidak mampu memberikan nilai tambah bagi produknya.

Terlalu Ramai dengan Informasi dan Warna

Kesalahan pertama yang cukup umum adalah memasukkan terlalu banyak elemen ke dalam kemasan.

Ada pelaku usaha yang mencantumkan berbagai jenis font, warna mencolok, gambar berlebihan, hingga informasi yang sebenarnya tidak terlalu penting. Akibatnya, tampilan kemasan justru terlihat penuh dan sulit dibaca.

Prinsip desain yang baik adalah membantu konsumen menemukan informasi penting dengan cepat. Nama produk, logo, manfaat utama, dan informasi wajib seperti komposisi atau tanggal kedaluwarsa sebaiknya disusun secara jelas tanpa membuat mata lelah.

Desain yang sederhana bukan berarti membosankan. Justru tampilan yang bersih sering kali memberikan kesan lebih profesional dan mudah diingat.

Tidak Menyesuaikan Kemasan dengan Target Pasar

Setiap produk memiliki karakter konsumen yang berbeda.

Produk camilan anak-anak tentu membutuhkan pendekatan visual yang berbeda dengan kopi premium atau produk perawatan tubuh.

Karena itu, Desain Kemasan UMKM sebaiknya disesuaikan dengan target pasar yang ingin dijangkau.

Misalnya, produk untuk generasi muda dapat menggunakan warna yang lebih berani dan desain modern. Sebaliknya, produk herbal atau makanan tradisional bisa memanfaatkan unsur alami yang mencerminkan kualitas dan kepercayaan.

Kesalahan memilih gaya desain dapat membuat produk kehilangan daya tarik meskipun kualitasnya sebenarnya baik.

Desain Kemasan UMKM Harus Mengutamakan Fungsi, Bukan Hanya Estetika

Kemasan yang menarik tetap harus menjalankan fungsi utamanya, yaitu melindungi produk.

Masih banyak UMKM yang memilih bahan kemasan hanya karena murah atau terlihat menarik, tanpa mempertimbangkan ketahanan selama proses distribusi.

Akibatnya, produk mudah rusak, bocor, atau berubah bentuk ketika sampai di tangan pelanggan.

Menurut laporan McKinsey & Company mengenai tren kemasan global, konsumen kini semakin memperhatikan kualitas kemasan yang mampu menjaga produk tetap aman sekaligus memberikan pengalaman penggunaan yang nyaman.

Karena itu, sebelum menentukan desain akhir, lakukan uji coba sederhana untuk memastikan kemasan mampu melindungi isi produk selama penyimpanan maupun pengiriman.

Mengabaikan Identitas Merek

Kemasan yang bagus bukan hanya enak dipandang, tetapi juga mudah dikenali.

Sayangnya, sebagian pelaku UMKM masih sering mengganti warna, logo, atau gaya desain setiap kali mencetak kemasan baru.

Perubahan yang terlalu sering membuat pelanggan sulit mengingat identitas merek.

Gunakan elemen visual yang konsisten, seperti logo, kombinasi warna, tipografi, dan gaya ilustrasi agar produk lebih mudah dikenali, baik saat dipajang di toko maupun muncul di media sosial.

Konsistensi visual juga membantu membangun citra profesional meskipun bisnis masih berada pada skala kecil.

Lupa Menyesuaikan Kemasan dengan Penjualan Online

Saat ini semakin banyak transaksi dilakukan melalui marketplace dan media sosial.

Artinya, Desain Kemasan UMKM tidak hanya dilihat secara langsung, tetapi juga melalui foto atau video.

Kemasan dengan tulisan terlalu kecil, warna yang kurang kontras, atau informasi yang sulit terbaca akan kehilangan daya tarik ketika ditampilkan di layar ponsel.

Karena itu, sebelum mencetak dalam jumlah besar, cobalah memotret kemasan dari beberapa sudut. Pastikan logo, nama produk, dan elemen utama tetap terlihat jelas meskipun ditampilkan dalam ukuran kecil.

Kemasan yang Tepat Mampu Menambah Nilai Produk

Banyak pelaku usaha menganggap peningkatan penjualan hanya bergantung pada kualitas produk atau strategi promosi. Padahal, kemasan juga memiliki peran besar dalam membangun persepsi konsumen.

Dengan menghindari kesalahan-kesalahan umum di atas, Desain Kemasan UMKM dapat menjadi investasi yang membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan sekaligus memperkuat identitas merek. Kemasan yang fungsional, konsisten, dan sesuai dengan target pasar bukan hanya membuat produk lebih menarik, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi konsumen sejak pertama kali melihat hingga menggunakan produk tersebut.

Resmi! Ojol Jadi UMKM, Pengemudi Ojek Online Kini Dapat Akses Pembiayaan

Firman Rangga
-
0
Resmi! Ojol Jadi UMKM, Pengemudi Ojek Online Kini Dapat Akses Pembiayaan

Kebijakan Ojol yang berubah status jadi UMKM resmi diberlakukan pemerintah mulai 1 Juli 2026. Langkah ini menandai perubahan status bagi pengemudi ojek online roda dua yang kini diakui sebagai pengusaha mikro transportasi berbasis digital. Pemerintah berharap kebijakan tersebut mampu memperluas perlindungan sosial sekaligus membuka akses terhadap berbagai program pemberdayaan yang selama ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa perubahan status tersebut merupakan bagian dari strategi memperkuat ekonomi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada layanan transportasi daring.

Selain mendapatkan status baru, pengemudi juga memperoleh manfaat dari kebijakan pembatasan potongan komisi maksimal sebesar 8 persen. Dengan skema tersebut, mitra pengemudi roda dua akan menerima hingga 92 persen dari tarif perjalanan, sedangkan sisanya menjadi bagian perusahaan aplikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Maman menjelaskan, implementasi teknis mengenai penyesuaian komisi akan diumumkan lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan. Sementara itu, status Ojol jadi UMKM mulai berlaku sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap aktivitas ekonomi para pengemudi yang selama ini berkontribusi pada sektor transportasi digital.

Ojol Jadi UMKM Buka Akses Program Pemberdayaan

Dengan status sebagai pengusaha mikro, para pengemudi kini memiliki kesempatan memperoleh berbagai fasilitas yang sebelumnya hanya dinikmati pelaku UMKM. Mulai dari akses pembiayaan usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, hingga berbagai program penguatan kapasitas usaha.

Pemerintah juga memastikan bahwa sebagian besar pengemudi tidak akan dikenai kewajiban pajak penghasilan karena rata-rata omzet mereka masih berada di bawah batas Rp500 juta per tahun. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga pendapatan pengemudi sekaligus memberi ruang untuk mengembangkan usaha lain.

Menurut Maman, status Ojol jadi UMKM tidak hanya memberikan pengakuan administratif, tetapi juga membuka peluang agar pengemudi memiliki sumber pendapatan tambahan di luar aktivitas mengantar penumpang maupun barang.

Pemerintah Siapkan Masa Transisi Bersama Aplikator

Dalam proses penerapannya, pemerintah akan berkoordinasi dengan perusahaan aplikator serta berbagai asosiasi pengemudi agar perubahan status dapat berjalan lancar. Seluruh tahapan administrasi akan dilakukan secara bertahap sehingga tidak mengganggu aktivitas operasional para mitra di lapangan.

Pemerintah menilai fleksibilitas jam kerja yang dimiliki pengemudi menjadi modal penting untuk mengembangkan usaha produktif lainnya bersama keluarga. Karena itu, berbagai stimulus tengah disiapkan agar para pengemudi dapat memanfaatkan peluang tersebut secara maksimal.

Pungutan Pajak Marketplace Dipastikan Tak Bebani UMKM, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

jessica hart
-
0
Pungutan Pajak Marketplace Dipastikan Tak Bebani UMKM, Ini Penjelasan Dirjen Pajak

Pungutan Pajak Marketplace dipastikan tidak akan membebani pedagang kecil meski pemerintah mulai menerapkan mekanisme baru pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui platform perdagangan elektronik. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan pelaku usaha dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap dibebaskan dari pungutan tersebut selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Dalam aturan itu, pedagang dengan peredaran bruto maksimal Rp500 juta per tahun tidak dikenai PPh Pasal 22 oleh marketplace, asalkan telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurut Bimo, pemerintah ingin memastikan Pungutan Pajak Marketplace diterapkan secara adil tanpa menghambat perkembangan usaha mikro. Kebijakan tersebut juga bertujuan menciptakan kesetaraan antara pedagang yang berjualan secara daring maupun melalui toko fisik.

Selain itu, sistem baru ini diharapkan mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakan karena proses pemungutan dilakukan langsung oleh platform digital yang telah ditunjuk pemerintah.

Pungutan Pajak Marketplace Permudah Administrasi

Dalam skema baru tersebut, marketplace akan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari nilai peredaran bruto pedagang dalam negeri. Perhitungan itu tidak mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Bimo menuturkan bahwa Pungutan Pajak Marketplace bukan merupakan jenis pajak baru. Pemerintah hanya mengubah mekanisme administrasi agar lebih sederhana dan menyesuaikan perkembangan transaksi digital yang terus meningkat.

PPh Pasal 22 yang dipungut nantinya dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak pada tahun berjalan. Sementara bagi wajib pajak yang menggunakan skema PPh Final, pungutan tersebut menjadi bagian dari pelunasan kewajiban pajak sehingga akan mengurangi nilai yang harus dibayarkan saat pelaporan tahunan.

Melalui mekanisme tersebut, pemerintah berharap tingkat kepatuhan perpajakan meningkat tanpa menambah beban administrasi bagi pelaku usaha.

Empat Marketplace Resmi Ditunjuk DJP

Direktorat Jenderal Pajak juga telah menetapkan empat platform perdagangan digital sebagai pemungut PPh Pasal 22. Keempat marketplace tersebut adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Penunjukan dilakukan berdasarkan PMK Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi perdagangan elektronik.

Bimo kembali menegaskan bahwa Pungutan Pajak Marketplace hanya mengubah cara pemungutan, bukan menambah kewajiban baru bagi pedagang online. Sejak lama, penghasilan dari kegiatan usaha memang telah menjadi objek pajak, baik bagi pelaku usaha konvensional maupun digital.

Dengan adanya sistem baru ini, pemerintah berharap tata kelola perpajakan menjadi lebih efisien, transparan, dan mampu mengikuti perkembangan ekonomi digital. Pada saat yang sama, Pungutan Pajak Marketplace diharapkan menciptakan iklim usaha yang lebih setara antara seluruh pelaku perdagangan tanpa mengurangi perlindungan bagi usaha mikro dan kecil.

Kinerja Sektor Manufaktur Tetap Ekspansif Meski Dihantam Tekanan Global dan Domestik

Firman Rangga
-
0
Kinerja Sektor Manufaktur Tetap Ekspansif Meski Dihantam Tekanan Global dan Domestik

Kinerja sektor manufaktur Indonesia masih menunjukkan ketahanan di tengah tekanan ekonomi global dan domestik yang semakin kompleks. Meski pelaku industri menghadapi tantangan dari sisi produksi maupun permintaan sepanjang Juni 2026, aktivitas manufaktur nasional tetap bertahan pada zona ekspansi. Hal tersebut tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang berada di level 52,90, meskipun mengalami penurunan 0,66 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, menjelaskan bahwa kondisi pada Juni lebih berat dibanding Mei. Jika sebelumnya tekanan hanya berasal dari proses produksi, kini industri juga mulai menghadapi perlambatan permintaan pasar. Namun demikian, pelaku usaha dinilai masih mampu menjaga optimisme sehingga Kinerja sektor manufaktur tetap berada pada jalur positif.

Menurut Febri, tekanan dari sisi produksi dipengaruhi oleh meningkatnya harga bahan baku impor sebagai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah. Kondisi tersebut mendorong kenaikan harga energi dunia, sementara pelemahan nilai tukar rupiah ikut memperbesar biaya impor bahan baku yang dibutuhkan industri.

Selain itu, sejumlah kawasan industri sempat mengalami gangguan pasokan listrik yang menghambat proses produksi. Beberapa perusahaan bahkan harus menghentikan operasional sementara hingga pasokan listrik kembali normal, sehingga efisiensi produksi ikut terdampak.

Kinerja Sektor Manufaktur Diuji oleh Biaya Produksi

Tantangan lain datang dari kenaikan harga gas industri, khususnya pasokan yang berasal dari regasifikasi LNG. Menurut Kementerian Perindustrian, biaya energi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi daya saing industri nasional.

Pemerintah menyambut positif langkah penurunan harga gas regasifikasi LNG dari 23 dolar AS menjadi 13 dolar AS per MMBTU. Kebijakan tersebut dinilai mampu mengurangi beban operasional perusahaan yang menggunakan gas sebagai sumber energi maupun bahan baku produksi.

Kementerian Perindustrian berharap implementasi kebijakan tersebut berjalan konsisten agar industri yang memperoleh skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tetap mendapatkan pasokan sesuai kebutuhan. Langkah ini diyakini dapat menjaga Kinerja sektor manufaktur sekaligus memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global.

Permintaan Domestik Jadi Perhatian Pemerintah

Selain persoalan biaya produksi, pemerintah juga mencermati mulai melemahnya permintaan dalam negeri. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan rumah tangga serta penyesuaian harga bahan bakar minyak nonsubsidi dinilai memengaruhi ruang belanja masyarakat terhadap produk manufaktur.

Meski demikian, pemerintah optimistis kondisi tersebut masih dapat dikendalikan. Inflasi diperkirakan tetap berada dalam kisaran target nasional sehingga daya beli masyarakat secara umum masih terjaga.

Kementerian Perindustrian juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mempertahankan harga BBM bersubsidi. Langkah tersebut dinilai membantu menjaga stabilitas inflasi sekaligus menopang konsumsi rumah tangga terhadap berbagai produk industri.

Dengan dukungan kebijakan fiskal dan energi yang terus diperkuat, Kinerja sektor manufaktur diperkirakan tetap mampu bertahan menghadapi tekanan global. Pemerintah berharap sinergi berbagai kebijakan dapat menjaga momentum ekspansi sehingga Kinerja sektor manufaktur terus memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026.

Kabar Baik! Korban Penipuan Online Berhasil Terima Pengembalian Dana hingga Rp169,3 Miliar

jessica hart
-
0
Kabar Baik! Korban Penipuan Online Berhasil Terima Pengembalian Dana hingga Rp169,3 Miliar

Korban Penipuan Online di Indonesia mulai mendapatkan perlindungan yang lebih kuat melalui langkah cepat Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Lembaga yang berada di bawah koordinasi Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu berhasil mengamankan dana masyarakat senilai Rp638,9 miliar dari berbagai kasus penipuan digital.

Ketua Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, mengatakan pencapaian tersebut menjadi salah satu bentuk nyata komitmen OJK dalam memperkuat perlindungan konsumen di tengah maraknya kejahatan siber. Menurutnya, semakin cepat transaksi mencurigakan dihentikan, semakin besar peluang Korban Penipuan Online untuk memperoleh kembali dana yang hilang.

Dana tersebut berhasil diamankan sepanjang periode 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026. Dari total nilai yang diblokir, sebanyak Rp169,3 miliar telah berhasil dikembalikan kepada masyarakat yang menjadi korban penipuan.

Hudiyanto menjelaskan proses pengembalian dana masih terus berjalan. Setiap hari, IASC menerima sekitar 1.300 laporan baru yang harus ditindaklanjuti secara cepat agar kerugian masyarakat tidak semakin meluas.

Sistem Kolokasi Percepat Penanganan Kasus

Keberhasilan IASC tidak lepas dari penerapan sistem kolokasi yang mempertemukan berbagai lembaga jasa keuangan dalam satu pusat operasional. Melalui mekanisme tersebut, perwakilan dari 17 bank dan lima penyelenggara sistem pembayaran, termasuk layanan dompet digital, bekerja bersama untuk mempercepat penanganan laporan.

Model ini dinilai mampu memangkas proses birokrasi yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama. Dengan koordinasi yang berlangsung dalam satu lokasi, penghentian transaksi yang terindikasi sebagai penipuan dapat dilakukan lebih cepat sehingga peluang penyelamatan dana semakin besar.

Pendekatan tersebut sekaligus meningkatkan kesempatan Korban Penipuan Online memperoleh kembali dana mereka sebelum berpindah ke rekening lain yang sulit dilacak.

OJK Perkuat Pencegahan Bersama Kepolisian

Selama beroperasi tanpa henti selama 24 jam, IASC telah menangani 579.459 laporan masyarakat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 515.554 rekening yang diduga digunakan pelaku kejahatan berhasil diblokir sebagai langkah pencegahan lanjutan.

Selain fokus pada penanganan kasus, OJK juga memperkuat strategi pencegahan melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kolaborasi yang diresmikan pada 14 Januari 2026 itu bertujuan mengintegrasikan sistem deteksi dini terhadap praktik penipuan daring.

Melalui sistem yang terhubung, Korban Penipuan Online nantinya dapat memantau status dana yang berhasil diamankan melalui IASC, bahkan sebelum menyampaikan laporan resmi kepada aparat penegak hukum.

Hudiyanto berharap penguatan sistem tersebut mampu mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan digital sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat saat bertransaksi secara elektronik. Dengan langkah yang semakin terintegrasi, perlindungan terhadap Korban Penipuan Online diharapkan menjadi lebih cepat, efektif, dan memberikan kepastian dalam proses pengembalian dana.

Jasa Urus Keperluan Harian, Peluang Bisnis untuk Masyarakat yang Serba Sibuk

Bintang Putra
-
0
Jasa Urus Keperluan Harian, Peluang Bisnis untuk Masyarakat yang Serba Sibuk

Kesibukan masyarakat modern menciptakan peluang bisnis yang mungkin belum banyak dilirik. Salah satunya adalah jasa urus keperluan harian, yaitu layanan yang membantu orang menyelesaikan berbagai aktivitas yang tidak sempat mereka kerjakan sendiri. Di Berempat.com, kami melihat model bisnis seperti ini semakin relevan karena banyak orang rela membayar demi menghemat waktu, bukan sekadar membeli sebuah produk.

Mulai dari mengambil dokumen, mengantre layanan publik, membelikan kebutuhan tertentu, mengurus pengiriman barang, hingga menemani orang tua ke rumah sakit, semuanya dapat menjadi layanan yang memiliki nilai ekonomi. Intinya, bisnis ini menjual solusi atas keterbatasan waktu yang dimiliki pelanggan.

Fenomena tersebut sejalan dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Menurut laporan We Are Social dan Meltwater Digital 2025, masyarakat Indonesia menghabiskan rata-rata lebih dari 7 jam per hari menggunakan internet. Padatnya aktivitas digital maupun pekerjaan membuat banyak orang memilih menggunakan layanan yang dapat menghemat waktu mereka.

Karena itu, bisnis berbasis jasa kini tidak lagi hanya mengandalkan keahlian teknis seperti desain atau konsultasi. Layanan sederhana yang mampu mempermudah aktivitas sehari-hari juga memiliki potensi pasar yang terus berkembang.

Mengapa Bisnis Berbasis Waktu Semakin Dibutuhkan?

Setiap orang memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Namun tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengurus berbagai kebutuhan pribadi.

Seorang karyawan yang bekerja penuh waktu mungkin tidak sempat mengambil dokumen di kantor pemerintahan. Seorang pebisnis bisa saja membutuhkan bantuan mengirim paket ketika jadwal rapat sedang padat. Bahkan keluarga yang tinggal jauh dari orang tua terkadang membutuhkan seseorang untuk membantu mengurus keperluan tertentu.

Di sinilah jasa urus keperluan harian hadir sebagai solusi.

Berbeda dengan layanan kurir biasa, bisnis ini menawarkan fleksibilitas karena jenis pekerjaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan selama masih legal, aman, dan sesuai kesepakatan.

Menariknya, modal utama usaha ini bukan barang dagangan, melainkan kepercayaan dan kemampuan mengatur waktu secara efektif.

Bangun Layanan yang Jelas Sejak Awal

Meskipun terlihat sederhana, bisnis berbasis jasa tetap memerlukan sistem kerja yang profesional.

Langkah pertama adalah menentukan jenis layanan yang akan ditawarkan.

Misalnya:

  • Mengambil atau mengantar dokumen.
  • Membantu mengurus administrasi sederhana.
  • Menemani lansia atau keluarga saat menjalankan aktivitas tertentu.
  • Membeli kebutuhan harian.
  • Mengurus antrean layanan publik sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Membantu pengiriman barang atau titipan.

Semakin spesifik layanan yang ditawarkan, semakin mudah calon pelanggan memahami manfaat bisnis tersebut.

Selain itu, buat informasi mengenai tarif, area layanan, jam operasional, serta estimasi waktu pengerjaan secara transparan agar pelanggan merasa lebih percaya.

Cara Mengembangkan Jasa Urus Keperluan Harian agar Terlihat Profesional

Banyak usaha jasa gagal berkembang karena hanya mengandalkan komunikasi melalui pesan singkat tanpa sistem yang jelas.

Padahal ada beberapa langkah sederhana yang dapat meningkatkan kredibilitas usaha.

Gunakan Formulir Pemesanan

Alih-alih menerima pesanan secara acak, buat formulir sederhana menggunakan Google Form atau WhatsApp Business.

Pelanggan dapat mengisi informasi mengenai lokasi, jenis kebutuhan, jadwal, dan kontak yang bisa dihubungi.

Cara ini membantu meminimalkan kesalahan sekaligus mempercepat proses kerja.

Berikan Laporan Progres

Karena pelanggan mempercayakan waktu dan kebutuhannya kepada orang lain, komunikasi menjadi faktor penting.

Berikan pembaruan ketika tugas mulai dikerjakan, sedang dalam perjalanan, hingga selesai.

Kebiasaan kecil ini mampu meningkatkan rasa aman pelanggan.

Bangun Reputasi Melalui Testimoni

Menurut BrightLocal Local Consumer Review Survey, sekitar 98% konsumen membaca ulasan sebelum menggunakan layanan lokal. Artinya, testimoni pelanggan menjadi aset penting bagi bisnis jasa.

Mintalah ulasan setelah pekerjaan selesai, lalu tampilkan secara konsisten di media sosial atau halaman bisnis.

Kepercayaan Adalah Modal Terbesar

Tidak seperti bisnis yang menjual produk fisik, jasa urus keperluan harian sangat bergantung pada reputasi.

Pelanggan tidak hanya membeli layanan, tetapi juga mempercayakan waktu, dokumen, bahkan kebutuhan penting kepada penyedia jasa.

Karena itu, disiplin terhadap jadwal, menjaga komunikasi, dan bertanggung jawab atas setiap tugas menjadi faktor yang jauh lebih penting dibanding menawarkan harga paling murah.

Menurut survei PwC Global Consumer Insights Pulse Survey, kenyamanan dan kualitas pengalaman pelanggan menjadi salah satu alasan utama seseorang kembali menggunakan layanan yang sama.

Antisipasi Musim Kemarau, Bapanas Optimistis Stok Pangan Cukup hingga Tahun Depan

Firman Rangga
-
0
Antisipasi Musim Kemarau, Bapanas Optimistis Stok Pangan Cukup hingga Tahun Depan

Antisipasi Musim Kemarau menjadi fokus pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional menghadapi potensi El Nino yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua 2026. Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan berbagai langkah telah disiapkan sejak dini, mulai dari penguatan produksi hingga penambahan cadangan pangan agar pasokan tetap aman di tengah perubahan cuaca.

Langkah tersebut dinilai penting setelah sejumlah lembaga internasional melaporkan mulai munculnya dampak El Nino di kawasan Papua Nugini. Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan puncak musim kemarau di Indonesia berlangsung antara Juli hingga September 2026.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, mengatakan pemerintah telah menyusun berbagai strategi untuk menghadapi kemungkinan penurunan produksi di sejumlah wilayah. Salah satunya dengan memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menurutnya, stok pangan yang dimiliki pemerintah saat ini berada dalam kondisi memadai sehingga dapat dimanfaatkan apabila terjadi gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem.

Antisipasi Musim Kemarau Dilakukan Lewat Penguatan Produksi

Sarwo Edhy menjelaskan pemerintah juga terus berkoordinasi dengan BMKG guna memantau perkembangan cuaca sekaligus memberikan informasi kepada petani mengenai pola tanam yang sesuai dengan kondisi iklim.

Hingga pertengahan tahun, dampak El Nino disebut belum memberikan pengaruh signifikan terhadap aktivitas pertanian nasional. Kondisi cuaca yang masih relatif normal membuat proses tanam dan produksi pangan tetap berjalan sesuai target.

Data Proyeksi Neraca Pangan menunjukkan produksi beras sepanjang semester pertama 2026 diperkirakan mencapai sekitar 19,2 juta ton. Angka tersebut lebih tinggi dibanding kebutuhan konsumsi nasional pada periode yang sama yang diperkirakan mencapai 15,4 juta ton.

Surplus produksi sekitar 3,7 juta ton kemudian dimanfaatkan untuk memperkuat cadangan beras pemerintah melalui penyerapan hasil panen petani oleh Perum Bulog.

Stok Beras Dinilai Mampu Hadapi El Nino

Sebagai bagian dari Antisipasi Musim Kemarau, pemerintah juga terus menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah kepada masyarakat melalui berbagai program bantuan dan stabilisasi pasokan.

Hingga akhir Juni 2026, penyerapan beras oleh Bulog telah mencapai sekitar 3,2 juta ton. Sementara realisasi distribusi cadangan beras kepada masyarakat telah melampaui 1 juta ton melalui berbagai program pemerintah.

Di sisi lain, stok beras yang tersimpan di gudang Bulog masih berada pada kisaran 5,17 juta ton. Jumlah tersebut dinilai menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan apabila dampak El Nino semakin terasa pada beberapa bulan mendatang.

Pemerintah optimistis Antisipasi Musim Kemarau yang telah dilakukan sejak awal tahun mampu menjaga ketahanan pangan nasional. Dengan dukungan produksi yang tetap tumbuh dan cadangan beras yang kuat, Antisipasi Musim Kemarau diharapkan mampu memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi hingga tahun depan.

1...323334...1,049Halaman 33 dari 1,049

Copyright © 2022 - 2024 Berempat.com All right reserved