Sabtu, Mei 2, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 34

Menkeu Buka Peluang Diskon Tarif Listrik 2026, Pemerintah Masih Kaji Kondisi Ekonomi

0

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang kebijakan diskon tarif listrik 2026 kembali diterapkan, meski hingga akhir 2025 belum ada usulan resmi yang masuk ke pemerintah. Wacana diskon tarif listrik 2026 kembali mencuat seiring meningkatnya perhatian publik terhadap arah kebijakan energi dan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global.

Purbaya menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan konkret mengenai kelanjutan diskon tarif listrik pada tahun depan. Pemerintah, kata dia, masih menunggu berbagai masukan sebelum mengambil keputusan final terkait pemberian stimulus tersebut. Diskon tarif listrik sebelumnya sempat diberlakukan pada 2025 dengan besaran mencapai 50 persen sebagai bagian dari strategi menjaga konsumsi rumah tangga.

“Sampai sekarang belum ada usulan. Nanti kita lihat seperti apa masukannya,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Ia menjelaskan, kebijakan diskon tarif listrik tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi nasional secara keseluruhan. Menurutnya, apabila perekonomian bergerak stabil dan pertumbuhan berjalan sesuai target, maka pemberian stimulus tambahan perlu dikaji secara lebih hati-hati. Pemerintah, lanjut Purbaya, berupaya memastikan setiap kebijakan fiskal benar-benar tepat sasaran.

Purbaya juga menyampaikan harapannya agar perekonomian nasional terus menunjukkan tren positif. Ia optimistis, dengan pengelolaan kebijakan yang tepat, ekonomi Indonesia dapat tumbuh lebih kuat tanpa ketergantungan pada stimulus jangka pendek.

Mekanisme Penetapan Tarif dan Subsidi Listrik 2026

Di sisi lain, pembahasan mengenai diskon tarif listrik 2026 tidak terlepas dari kebijakan tarif listrik secara umum. Hingga penghujung 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum merilis keputusan resmi terkait besaran tarif listrik yang akan berlaku sepanjang 2026. Namun, ESDM telah mengajukan usulan anggaran subsidi listrik dengan kisaran antara Rp97,37 triliun hingga Rp104,97 triliun.

Penetapan tarif listrik di Indonesia dilakukan melalui mekanisme penyesuaian berkala, terutama untuk pelanggan nonsubsidi. Mekanisme ini mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi makro yang terus berubah, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga minyak mentah Indonesia (ICP), tingkat inflasi, serta Harga Batubara Acuan (HBA). Fluktuasi pada indikator-indikator tersebut menjadi faktor utama dalam perhitungan tarif listrik nasional.

Meski mekanisme penyesuaian tarif memungkinkan terjadinya kenaikan, pemerintah selama ini cenderung menahan tarif listrik agar tetap stabil. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pada beberapa periode sebelumnya, tarif listrik untuk pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan meskipun tekanan ekonomi global meningkat.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menyeimbangkan keberlanjutan fiskal dengan perlindungan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, keputusan terkait tarif listrik maupun kemungkinan pemberian diskon tarif listrik 2026 akan melalui kajian mendalam. Pengumuman resmi akan disampaikan setelah seluruh aspek ekonomi dan kebijakan dipertimbangkan secara komprehensif.

Burnout Bisnis Sering Datang Diam-Diam, Ini Cara Kerja Santai yang Tetap Jalan

Tuntutan kerja yang terus menumpuk sering kali membuat banyak pelaku usaha merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Di fase inilah burnout bisnis sering muncul tanpa disadari. Target yang dikejar setiap hari, tanggung jawab yang tidak pernah habis, serta tekanan untuk selalu produktif membuat banyak orang lupa bahwa bisnis juga butuh ritme yang sehat. Jika dibiarkan, burnout bisnis bukan hanya menurunkan performa, tapi juga bisa membuat semangat membangun usaha perlahan menghilang.

Masalahnya, banyak yang mengira satu-satunya cara menghindari burnout bisnis adalah dengan mengurangi kerja secara drastis. Padahal, produktif tidak selalu berarti bekerja lebih lama atau lebih keras. Ada cara yang lebih santai, lebih manusiawi, tetapi tetap efektif untuk menjaga bisnis terus berjalan.

Salah satu kesalahan umum pelaku usaha adalah menyamakan sibuk dengan produktif. Jadwal yang penuh dari pagi hingga malam memang terlihat mengesankan, namun tidak selalu menghasilkan dampak nyata bagi bisnis. Di sinilah pentingnya mengubah cara pandang terhadap kerja dan waktu.

Kenapa Burnout Bisnis Sering Terjadi Tanpa Disadari

Burnout bisnis biasanya tidak datang secara tiba-tiba. Ia muncul perlahan, diawali dengan rasa lelah yang dianggap wajar, lalu berlanjut menjadi kehilangan motivasi, mudah emosi, hingga sulit fokus. Banyak pebisnis tetap memaksa diri bekerja karena takut bisnisnya tertinggal atau kalah saing.

Faktor lain yang memicu burnout bisnis adalah tidak adanya batas antara waktu kerja dan waktu pribadi. Dengan teknologi yang serba cepat, notifikasi chat pelanggan, vendor, atau tim bisa masuk kapan saja. Jika tidak dikelola, otak tidak pernah benar-benar beristirahat. Akibatnya, produktivitas justru menurun meski jam kerja semakin panjang.

Di tahap ini, bekerja santai sering disalahartikan sebagai malas. Padahal, santai yang dimaksud adalah bekerja dengan ritme yang terukur, bukan tanpa arah.

Cara Santai Tapi Tetap Produktif dalam Menjalankan Bisnis

Bekerja santai bukan berarti mengurangi kualitas atau target. Justru sebaliknya, pendekatan ini membantu menjaga energi agar tetap stabil dalam jangka panjang. Salah satu langkah awal yang bisa dilakukan adalah menyusun prioritas harian yang realistis. Fokus pada tugas yang benar-benar berdampak langsung pada bisnis, bukan sekadar mengisi waktu.

Selain itu, penting untuk memberi jeda di antara jam kerja. Istirahat singkat di tengah aktivitas dapat membantu otak memproses informasi dengan lebih baik. Banyak pebisnis sukses justru meluangkan waktu untuk berjalan sebentar, minum kopi tanpa gawai, atau sekadar menghela napas sebelum kembali bekerja.

Delegasi juga menjadi kunci penting. Tidak semua hal harus dikerjakan sendiri. Ketika pemilik bisnis berani melepas sebagian kontrol, beban mental berkurang dan risiko burnout bisnis pun bisa ditekan. Dengan tim yang tepat, pekerjaan bisa tetap berjalan meski ritme kerja lebih seimbang.

Hal lain yang sering diabaikan adalah evaluasi berkala terhadap cara kerja. Jika satu metode terasa melelahkan namun hasilnya biasa saja, mungkin sudah saatnya mencari pendekatan baru yang lebih efisien.

Menjaga Konsistensi Tanpa Mengorbankan Kesehatan Mental

Produktivitas sejati bukan tentang seberapa lama bekerja, melainkan seberapa konsisten hasil yang bisa dijaga. Untuk itu, penting memiliki rutinitas yang fleksibel, bukan kaku. Ada hari di mana energi penuh, ada pula hari yang membutuhkan tempo lebih lambat. Keduanya wajar dalam perjalanan bisnis.

Menjaga kesehatan mental juga berarti berani berhenti sejenak ketika tubuh memberi sinyal lelah. Burnout bisnis sering terjadi karena sinyal ini diabaikan terlalu lama. Dengan pola kerja yang lebih sadar dan terukur, bisnis justru punya peluang bertahan lebih lama.

Fluktuasi Harga MinyaKita Masih Terjadi, Pemerintah Gandeng Aparat Penegak Hukum

0

Masih terjadinya fluktuasi harga MinyaKita di tingkat konsumen kembali menjadi sorotan pemerintah menjelang momentum libur Natal dan Tahun Baru. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi praktik-praktik yang memicu fluktuasi harga MinyaKita di pasaran. Ia mengingatkan para pelaku usaha, khususnya produsen dan distributor minyak goreng, agar tidak memainkan harga karena pengawasan diperketat dan sanksi tegas siap diterapkan.

Amran mengungkapkan bahwa pemerintah menerima laporan adanya indikasi penyimpangan dalam distribusi MinyaKita, termasuk dugaan praktik bundling yang menggabungkan minyak goreng rakyat tersebut dengan produk minyak goreng kemasan premium. Praktik semacam ini dinilai berpotensi mengerek harga di tingkat konsumen dan mengganggu stabilitas pasar.

“Saya sampaikan ke seluruh pengusaha, jangan mempermainkan harga. Pemerintah akan menindak. Jangan mengambil kesempatan di saat masyarakat merayakan Natal dan Tahun Baru. Ini tidak baik untuk dunia usaha, rakyat, dan negara. Mari kita patuhi regulasi yang sudah ada,” ujar Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Senin (29/12/2025).

Pemerintah Perketat Distribusi dan Perkuat Cadangan Pangan

Untuk meredam fluktuasi harga MinyaKita yang masih ditemukan melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya melalui penetapan target Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) minyak goreng pada 2026 sebesar 790 ribu kiloliter. Langkah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menjadi instrumen stabilisasi harga di pasar.

Kebijakan tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43 Tahun 2025 yang kini telah berlaku. Regulasi ini mewajibkan produsen minyak goreng untuk menyalurkan minimal 35 persen dari realisasi Domestic Market Obligation (DMO) MinyaKita kepada Perum Bulog atau BUMN pangan sebagai Distributor Lini 1. Skema ini dirancang agar distribusi MinyaKita lebih terkontrol dan tidak mudah dimanfaatkan untuk kepentingan spekulatif.

Amran menegaskan, sebagai negara produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia seharusnya mampu menjaga stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi minyak sawit Indonesia pada 2024 mencapai 47,47 juta ton, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pangsa ekspor minyak sawit Indonesia di pasar global juga tercatat mencapai 48,38 persen.

“Dengan kapasitas produksi sebesar itu, tidak masuk akal jika harga minyak goreng rakyat bergejolak. Karena itu, pengawasan akan terus kami perkuat,” ujarnya.

Aparat Penegak Hukum Dilibatkan Awasi Praktik Harga

Dalam pemantauan lapangan, pemerintah masih menemukan kenaikan harga minyak goreng di sejumlah titik. Amran menyebut temuan tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melibatkan aparat penegak hukum di daerah. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga keadilan harga di tingkat konsumen.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turut menekankan pentingnya kepatuhan terhadap skema DMO. Menurutnya, distribusi MinyaKita melalui BUMN seperti Bulog atau ID FOOD harus dijalankan secara konsisten agar fluktuasi harga MinyaKita dapat ditekan secara berkelanjutan.

Di sisi lain, kondisi stok CPP minyak goreng nasional hingga akhir Desember 2025 masih berada pada level yang relatif aman. Data Bapanas mencatat Perum Bulog masih menyimpan sekitar 5 ribu kiloliter minyak goreng. Pemerintah optimistis, dengan penguatan regulasi, pengawasan distribusi, serta dukungan cadangan pangan yang memadai, stabilitas harga MinyaKita dapat terus dijaga demi melindungi daya beli masyarakat.

Livery KAI IP Lokal Warnai Perjalanan Nataru, Kereta Jadi Kanvas Kreatif

0

Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) menghadirkan pendekatan baru dalam pemanfaatan ruang publik transportasi melalui program Kereta IP. Inisiatif ini menghadirkan livery KAI bertema Intellectual Property (IP) lokal yang diaplikasikan langsung pada rangkaian kereta api jarak jauh. Kehadiran livery KAI tersebut menandai langkah konkret penguatan ekosistem ekonomi kreatif dengan memanfaatkan infrastruktur publik sebagai medium promosi karya anak bangsa. Melalui program ini, livery KAI tidak lagi dipahami sebatas identitas visual, tetapi juga sarana narasi kreatif yang menjangkau masyarakat luas.

Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor ini mencerminkan perubahan cara pandang dalam mengelola aset publik. Kereta api, menurutnya, dapat berfungsi sebagai ruang ekspresi kreatif yang memiliki daya jangkau tinggi. Dengan menjadikan badan kereta sebagai kanvas berjalan, karya IP lokal dapat tampil di ruang publik tanpa sekat, sekaligus membangun kedekatan emosional dengan masyarakat.

Sebanyak 11 IP lokal terlibat dalam program ini, yakni Jumbo, Lokerserem, Belanja Ria, Pletesan, Arlo, Glek n Go, Mora Olfi, Nine to Field, Menyonisme, Skudeye, dan Kosanimal. Seluruh IP tersebut diwujudkan dalam desain visual tematik yang dipasang pada lokomotif dan bodi eksterior kereta, khususnya selama periode Natal dan Tahun Baru. Kehadiran karakter-karakter ini diharapkan mampu memperluas eksposur IP lokal serta membuka peluang ekonomi baru bagi para kreator.

Menurut Irene, peran Kementerian Ekonomi Kreatif dalam program Kereta IP adalah mempertemukan kebutuhan BUMN transportasi dengan potensi industri kreatif nasional. Kolaborasi ini dirancang untuk menghasilkan nilai tambah, baik secara ekonomi maupun kultural, sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap karya dalam negeri.

Kereta Api sebagai Ruang Ekspresi Kreatif Publik

Dari sisi operator, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa program Kereta IP merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan layanan publik yang adaptif dan bernilai tambah. KAI melihat potensi besar dalam optimalisasi aset transportasi untuk mendukung industri kreatif, tanpa mengesampingkan fungsi utama kereta sebagai sarana mobilitas yang aman dan nyaman.

Secara implementasi, livery bertema IP Jumbo diterapkan pada rangkaian KA Argo Dwipangga yang melayani rute strategis seperti Gambir, Bandung, Semarang Tawang, hingga Surabaya Pasar Turi. Selain itu, livery tematik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 juga hadir pada sejumlah layanan kereta api antar kota lainnya, termasuk KA Argo Wilis/Turangga, KA Jayabaya/Gaya Baru Malam Selatan, KA Pandalungan, serta KA Argo Dwipangga. Rute-rute tersebut dikenal memiliki tingkat mobilitas tinggi, sehingga dinilai efektif sebagai media promosi kreatif.

Dari perspektif kreator, perwakilan IP Factory Commutorline, Lokoloko, menilai kereta api sebagai ruang publik yang memiliki ikatan emosional kuat dengan penumpang. Interaksi visual yang tercipta selama perjalanan memungkinkan karakter dan cerita IP lokal hadir secara kontekstual dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Hal ini menjadikan kereta api sebagai medium storytelling yang inklusif lintas generasi.

Program Kereta IP sejalan dengan semangat pelayanan KAI yang berorientasi pada pengalaman pelanggan. Selama periode Natal dan Tahun Baru 2025–2026, rangkaian kereta dengan livery IP lokal diharapkan mampu memberikan pengalaman perjalanan yang lebih berkesan, sekaligus memperkuat citra transportasi publik sebagai bagian dari ekosistem kreatif nasional.

Bisnis Lebih Teratur Bukan Karena Disiplin Ketat, Tapi Rutinitas Pebisnis yang Pas!

Bangun pagi sering dianggap sebagai simbol kesuksesan. Banyak konten motivasi seolah menanamkan gagasan bahwa pebisnis yang tidak bangun subuh pasti kalah langkah. Padahal, realitas di lapangan tidak selalu begitu. Yang jauh lebih berpengaruh justru rutinitas pebisnis yang konsisten dan relevan dengan kondisi usaha. Tanpa rutinitas pebisnis yang jelas, jam bangun sepagi apa pun sering kali tidak membawa perubahan berarti. Justru dengan rutinitas pebisnis yang teratur dan masuk akal, bisnis bisa berjalan lebih rapi, terkontrol, dan minim drama operasional.

Banyak pelaku usaha kecil hingga menengah terjebak pada jadwal yang berantakan. Hari ini fokus jualan, besok sibuk mikirin desain, lusa baru sadar stok habis. Semua bercampur tanpa pola. Di sinilah rutinitas berperan sebagai “rel” agar bisnis tidak keluar jalur.

Rutinitas Bukan Soal Jam, Tapi Pola Kerja

Kesalahan umum yang sering terjadi adalah menyamakan rutinitas dengan jam bangun pagi. Padahal, rutinitas lebih dekat ke pola kerja yang diulang secara sadar. Pebisnis yang produktif biasanya tahu kapan harus fokus ke hal strategis dan kapan mengurus hal teknis.

Misalnya, ada pebisnis yang baru aktif penuh di siang hari, tetapi tetap konsisten mengecek laporan penjualan, pesan pelanggan, dan stok di jam yang sama setiap hari. Pola ini jauh lebih efektif dibanding bangun pagi tapi tidak tahu harus mengerjakan apa.

Rutinitas juga membantu otak bekerja lebih ringan. Ketika urutan aktivitas sudah jelas, energi mental tidak habis untuk hal-hal sepele. Pebisnis bisa langsung masuk ke pekerjaan penting tanpa perlu berpikir ulang setiap hari.

Rutinitas Sederhana yang Bikin Bisnis Lebih Tertib

Rutinitas tidak harus panjang atau ribet. Justru yang sederhana dan bisa dijaga konsistensinya lebih berdampak. Beberapa contoh rutinitas yang sering dipakai pebisnis berpengalaman antara lain:

  • Mengecek pemasukan dan pengeluaran di jam yang sama setiap hari

  • Menyediakan waktu khusus untuk membalas chat pelanggan

  • Menentukan satu blok waktu untuk mikir strategi, bukan operasional

  • Menutup hari dengan catatan singkat tentang apa yang berjalan dan tidak

Dengan rutinitas seperti ini, bisnis jadi lebih mudah dipantau. Masalah cepat terdeteksi, peluang tidak terlewat, dan keputusan bisa diambil dengan data, bukan perasaan semata.

Dampak Rutinitas pada Konsistensi dan Mental Pebisnis

Bisnis sering kali tidak gagal karena kurang ide, melainkan karena kurang konsistensi. Rutinitas berperan besar menjaga ritme kerja agar tidak naik-turun ekstrem. Saat ada hari sepi, rutinitas membantu pebisnis tetap bergerak. Saat omzet naik, rutinitas menjaga agar tidak terlena.

Selain itu, rutinitas juga berdampak pada kesehatan mental. Ketika alur kerja jelas, stres lebih terkendali. Pebisnis tidak terus-menerus merasa dikejar waktu atau merasa “belum melakukan apa-apa” padahal sudah seharian bekerja.

Menariknya, banyak pebisnis yang awalnya anti jadwal justru berubah pikiran setelah merasakan efek rutinitas. Bukan karena mereka jadi kaku, tetapi karena bisnis terasa lebih jinak dan bisa dikendalikan.

Menyesuaikan Rutinitas dengan Gaya Hidup dan Jenis Usaha

Tidak ada rutinitas yang berlaku universal. Rutinitas pebisnis online tentu berbeda dengan pemilik toko fisik atau pelaku jasa. Kuncinya ada pada penyesuaian. Rutinitas yang baik adalah yang mendukung produktivitas, bukan memaksa mengikuti standar orang lain.

Pebisnis yang bekerja sendiri mungkin butuh rutinitas yang fleksibel, sementara yang punya tim memerlukan jadwal yang lebih terstruktur. Selama rutinitas tersebut membantu bisnis berjalan lebih rapi, maka itu sudah cukup.

Kemenperin Perkuat Produk Industri Nasional Lewat Strategi Baru Industrialisasi

0

Kementerian Perindustrian terus menegaskan komitmennya dalam memperkuat Produk Industri Nasional agar tetap kompetitif dan adaptif di tengah tekanan ekonomi global yang dinamis. Upaya penguatan Produk Industri Nasional ini dinilai krusial untuk memastikan sektor manufaktur nasional mampu menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi jangka panjang sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045. Melalui kebijakan yang terarah, pemerintah berupaya memastikan Produk Industri Nasional tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu menembus pasar global dengan standar mutu yang semakin tinggi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa untuk menjawab tantangan industri ke depan, Kementerian Perindustrian telah menetapkan Strategi Baru Industrialisasi Nasional (SBIN) sebagai kerangka kebijakan utama pembangunan industri. Strategi ini dirancang untuk memperkuat struktur industri nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

“SBIN bertumpu pada empat pilar utama, yaitu hilirisasi industri, pengembangan ekosistem industri, penguasaan teknologi, serta prinsip keberlanjutan. Keempat pilar ini dijalankan secara simultan dengan menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan,” ujar Agus Gumiwang dalam keterangannya di Jakarta, Senin (29/12).

Standardisasi dan Layanan Jasa Industri Jadi Pengungkit Daya Saing

Dalam implementasi SBIN, peran Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) menjadi semakin strategis. Lembaga ini berfungsi memperkuat ekosistem industri melalui pengembangan standardisasi, kebijakan jasa industri, serta infrastruktur mutu yang terintegrasi. Kepala BSKJI Emmy Suryandari menjelaskan bahwa melalui 24 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi BSKJI, Kemenperin terus meningkatkan kualitas layanan jasa industri agar selaras dengan kebutuhan pelaku usaha.

“Layanan yang dikembangkan mencakup sertifikasi, pengujian, kalibrasi, uji profisiensi, hingga pendampingan teknis. Seluruhnya diarahkan untuk menjamin mutu, keselamatan, dan daya saing Produk Industri Nasional,” kata Emmy.

Menurutnya, standardisasi yang kuat menjadi fondasi penting agar produk dalam negeri mampu memenuhi standar global dan berkelanjutan. Dengan demikian, Produk Industri Nasional tidak hanya unggul di pasar domestik, tetapi juga memiliki kepercayaan yang lebih tinggi di pasar internasional.

Industrial Gathering Dorong Sinergi Lintas Sektor

Sebagai bagian dari penguatan tersebut, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) menggelar Industrial Gathering Tahun 2025 bertema “Sinergi dan Kolaborasi Menuju Kemandirian Industri”. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan industri.

Industrial Gathering 2025 diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri atas 150 peserta luring dan 50 peserta daring. Peserta berasal dari unsur pemerintah pusat dan daerah, BUMN, Bank Indonesia, pelaku industri, akademisi, asosiasi, hingga mitra dan calon pengguna layanan BBSPJIKB.

Dalam sambutannya, Emmy Suryandari menegaskan bahwa BSKJI berkomitmen memastikan Produk Industri Nasional memenuhi standar mutu, keselamatan, serta prinsip keberlanjutan. Seluruh unit kerja didorong untuk terus berinovasi dan adaptif dalam merespons perubahan kebutuhan industri.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BBSPJIKB Cahyadi menyebut Industrial Gathering sebagai forum komunikasi yang terbuka dan konstruktif. Melalui forum ini, BBSPJIKB juga memperkenalkan perluasan jenis dan ruang lingkup layanan jasa industri yang tidak lagi terbatas pada sektor kerajinan dan batik, tetapi menjangkau berbagai sektor industri lainnya.

Rangkaian kegiatan turut diisi diskusi panel yang menghadirkan perwakilan Direktorat IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kemenperin, KADIN DIY, PT Fumira, serta internal BBSPJIKB. Diskusi ini menjadi ruang berbagi pandangan mengenai tantangan dan peluang pengembangan industri nasional ke depan.

Penyelenggaraan Industrial Gathering 2025 sekaligus mencerminkan upaya peningkatan kelincahan unit kerja di bawah BSKJI agar semakin selaras dengan kebutuhan industri yang terus berkembang, sekaligus memperkuat posisi Produk Industri Nasional di tengah persaingan global.

Usai Natal, Pergerakan Pelanggan Kereta Api Masih Stabil hingga Akhir Desember

0

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat jumlah Pelanggan Kereta Api tetap berada pada level tinggi meskipun puncak arus keberangkatan Natal telah terlewati. Setelah lonjakan signifikan pada 24 Desember 2025, pergerakan masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta api masih berlangsung stabil hingga akhir Desember. Kondisi ini mencerminkan tingginya minat masyarakat memanfaatkan layanan kereta api untuk perjalanan liburan, kunjungan keluarga, hingga aktivitas ekonomi menjelang pergantian tahun.

Pada 26 Desember 2025, layanan Kereta Api Jarak Jauh (KA JJ) dan kereta api lokal yang dioperasikan KAI melayani sebanyak 234.600 pelanggan. Angka tersebut memang lebih rendah dibanding puncak arus Natal yang mencapai 259.333 pelanggan, namun tetap menunjukkan tingkat mobilitas yang solid. Stabilnya pergerakan ini juga dipengaruhi oleh libur sekolah yang masih berlangsung di sejumlah daerah.

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba, menyampaikan bahwa arus perjalanan pasca Natal hingga menjelang Tahun Baru masih menunjukkan tren positif. Berdasarkan data penjualan sementara hingga 27 Desember 2025 pukul 08.00 WIB, jumlah Pelanggan Kereta Api pada tanggal tersebut diperkirakan mencapai 202.357 orang. Sementara itu, proyeksi untuk 28 Desember 2025 berada di kisaran 201.669 pelanggan, dengan peluang peningkatan seiring penjualan tiket yang masih berjalan.

“Setelah Natal, masyarakat masih melanjutkan perjalanan liburan maupun aktivitas lainnya. Kereta api tetap menjadi pilihan utama karena mampu menjaga kelancaran mobilitas, sekaligus mendukung pergerakan wisata dan aktivitas ekonomi di berbagai wilayah,” ujar Anne.

Pergerakan Stabil Jelang Tahun Baru

Memasuki periode menjelang Tahun Baru, penjualan tiket kereta api terpantau bergerak stabil. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik perjalanan KA Jarak Jauh yang banyak digunakan oleh pelanggan yang tidak bepergian pada puncak arus Natal. Data sementara KAI menunjukkan proyeksi pergerakan pelanggan pada 29 Desember 2025 sebanyak 159.536 orang, disusul 30 Desember 2025 sebanyak 141.704 orang.

Sementara itu, jumlah pelanggan pada 31 Desember 2025 diperkirakan mencapai 120.102 orang, dan pada 1 Januari 2026 sekitar 115.349 orang. Angka-angka tersebut bersifat dinamis dan berpotensi meningkat seiring mendekatnya waktu keberangkatan, terutama untuk perjalanan wisata akhir tahun.

Hingga 27 Desember 2025, tujuan favorit Pelanggan Kereta Api jarak jauh masih didominasi kota-kota dengan aktivitas wisata dan ekonomi yang tinggi. Sepuluh stasiun dengan volume pelanggan tertinggi antara lain Stasiun Pasarsenen, Yogyakarta, Gambir, Bandung, Surabaya Pasar Turi, Lempuyangan, Semarang Tawang, Bekasi, Surabaya Gubeng, dan Purwokerto.

Secara keseluruhan, selama periode 18–26 Desember 2025, KAI Group berhasil melayani lebih dari 13,26 juta pelanggan dari berbagai layanan, mulai dari KA Jarak Jauh, KA Lokal, KAI Commuter, hingga moda transportasi berbasis rel lainnya seperti LRT dan kereta bandara. Capaian ini menegaskan peran strategis KAI Group dalam menjaga kesinambungan mobilitas nasional, mendukung pariwisata domestik, serta mendorong pergerakan ekonomi hingga memasuki tahun baru.

Cara Mengatur Uang Usaha yang Sehat: Pisahkan Gaji, Pisahkan Masalah!

Banyak pemilik usaha kecil merasa bisnisnya jalan, penjualan ada, tapi uang seperti selalu habis tanpa jejak. Padahal omzet tidak kecil. Masalahnya sering kali bukan di sepi pembeli, melainkan di cara mengatur uang usaha yang masih bercampur dengan kebutuhan pribadi. Di sinilah konsep “menggaji diri sendiri seperti karyawan” menjadi kebiasaan penting yang sering diremehkan. Dengan cara mengatur uang usaha yang lebih rapi sejak awal, pemilik bisnis bisa tahu mana uang kerja, mana uang hidup, tanpa harus merasa bersalah setiap kali menarik dana dari kas usaha.

Kebiasaan mencampur uang pribadi dan bisnis memang terasa praktis, terutama di tahap awal. Namun semakin lama dibiarkan, semakin sulit melacak kesehatan keuangan usaha. Tanpa sadar, keuntungan bisnis dipakai menutup kebutuhan harian, lalu ketika usaha butuh modal, dananya sudah tidak ada. Inilah alasan kenapa cara mengatur uang usaha perlu dimulai dari kebiasaan sederhana tapi konsisten: memposisikan diri sebagai “orang yang bekerja” di bisnis sendiri.

Kenapa Pemilik Usaha Perlu Menggaji Diri Sendiri?

Menggaji diri sendiri bukan soal gaya-gayaan seperti perusahaan besar. Justru ini soal disiplin. Ketika pemilik usaha punya “gaji tetap”, alur uang menjadi lebih jelas. Usaha tahu berapa biaya operasional, dan pemilik tahu batas aman pengeluaran pribadi.

Dengan sistem ini, uang usaha tidak lagi jadi dompet darurat untuk semua kebutuhan. Mau beli gadget, liburan, atau keperluan mendadak? Pakai uang pribadi, bukan kas bisnis. Dampaknya besar: keputusan bisnis jadi lebih rasional, bukan emosional.

Selain itu, menggaji diri sendiri membantu mengukur performa usaha. Kalau usaha belum sanggup menggaji dengan nominal ideal, berarti ada yang perlu diperbaiki—entah harga, efisiensi, atau strategi jualan. Ini jauh lebih sehat dibanding terus “mengambil secukupnya” tanpa ukuran jelas.

Cara Mengatur Uang Usaha dengan Sistem Gaji yang Realistis

Langkah pertama dalam cara mengatur uang usaha adalah menentukan nominal gaji yang masuk akal. Jangan langsung besar. Lihat kondisi bisnis, rata-rata keuntungan bulanan, lalu tentukan angka aman yang tidak mengganggu operasional. Anggap ini sebagai “biaya tetap” usaha.

Langkah berikutnya adalah pisahkan rekening. Tidak harus ribet, cukup satu rekening khusus usaha dan satu rekening pribadi. Semua pemasukan bisnis masuk ke rekening usaha. Gaji ditransfer rutin, misalnya sebulan sekali, ke rekening pribadi. Kebiasaan sederhana ini sangat membantu menjaga batas psikologis antara uang kerja dan uang hidup.

Penting juga mencatat. Tidak perlu aplikasi rumit. Buku tulis, spreadsheet sederhana, atau catatan harian sudah cukup. Yang penting konsisten. Dengan catatan ini, pemilik usaha bisa melihat apakah bisnis benar-benar untung, atau hanya terlihat ramai tapi bocor di mana-mana.

Dampak Jangka Panjang untuk Bisnis dan Mental Pemilik

Saat cara mengatur uang usaha sudah rapi, efeknya terasa ke mana-mana. Bisnis lebih siap berkembang karena modal tidak terkuras tanpa sadar. Keputusan investasi jadi lebih tenang karena angka jelas. Bahkan urusan pajak dan laporan keuangan jadi tidak menakutkan.

Dari sisi mental, pemilik usaha juga lebih lega. Tidak ada lagi rasa bersalah saat mengambil uang, karena semua sudah ada porsinya. Stres berkurang, fokus meningkat, dan relasi dengan bisnis sendiri jadi lebih sehat. Usaha tidak lagi terasa seperti lubang tanpa dasar, tapi sistem yang bisa dikendalikan.

Pada akhirnya, menggaji diri sendiri bukan soal nominal, melainkan soal sikap profesional terhadap usaha. Bisnis kecil sekalipun layak dikelola dengan cara dewasa. Dan semuanya berawal dari satu kebiasaan penting: cara mengatur uang usaha yang disiplin dan konsisten sejak sekarang.

Pengawasan Diperluas, Harga Beras Nasional Premium dan Medium Mulai Stabil

0

Pemerintah terus memperketat pengawasan Harga Beras Nasional guna memastikan stabilitas harga di tingkat konsumen tetap berada dalam koridor Harga Eceran Tertinggi (HET). Upaya tersebut diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras yang mulai beroperasi sejak 20 Oktober 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2025 dan menjadi langkah konkret pemerintah menjaga daya beli masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, Satgas Pengendalian Harga Beras melibatkan berbagai unsur, mulai dari Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, hingga Perum Bulog. Kolaborasi lintas sektor ini dinilai krusial mengingat peredaran beras mencakup rantai distribusi yang panjang dan kompleks.

Selama dua bulan pertama masa kerja, Satgas telah melakukan pemantauan secara intensif di hampir seluruh wilayah Indonesia. Total tercatat 45.715 kegiatan pengawasan yang tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Dari hasil pemantauan tersebut, sebanyak 987 pelaku usaha perberasan menerima teguran tertulis karena ditemukan indikasi harga jual yang belum sesuai dengan ketentuan HET.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa pengendalian Harga Beras Nasional tidak dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar kebijakan di tingkat pusat dapat berjalan efektif hingga ke lapangan.

Pengawasan Intensif Dorong Penurunan Harga Beras Nasional

Ketut menyampaikan bahwa dampak pengawasan Satgas mulai terlihat dari pergerakan harga beras di pasar. Berdasarkan data Panel Harga Pangan, terjadi tren penurunan harga beras premium dan medium di sejumlah zona HET sejak Satgas mulai aktif.

Per 20 Oktober 2025, rata-rata harga beras premium nasional tercatat masih cukup tinggi. Untuk Zona 1, harga berada di kisaran Rp15.248 per kilogram, sementara Zona 2 mencapai Rp16.303 per kilogram dan Zona 3 bahkan menembus Rp19.371 per kilogram. Namun, setelah dilakukan pengawasan intensif, harga beras premium per 24 Desember menunjukkan penurunan.

Di Zona 1, harga beras premium turun menjadi Rp14.828 per kilogram atau terkoreksi sekitar 2,75 persen. Zona 2 mencatat penurunan menjadi Rp16.025 per kilogram, sedangkan Zona 3 mengalami koreksi paling signifikan dengan penurunan hingga 7,51 persen menjadi Rp17.916 per kilogram.

Kondisi serupa juga terjadi pada beras medium. Rata-rata harga beras medium di Zona 1 yang sebelumnya Rp13.369 per kilogram turun menjadi Rp13.067 per kilogram. Zona 2 bergerak turun ke Rp13.735 per kilogram, sementara Zona 3 tercatat turun menjadi Rp15.566 per kilogram.

Tantangan Distribusi di Zona 3 dan Peran Beras SPHP

Meski tren penurunan mulai terlihat, pemerintah mengakui bahwa pengendalian Harga Beras Nasional di wilayah Zona 3, khususnya Papua Raya, masih menghadapi tantangan besar. Faktor geografis, keterbatasan infrastruktur, serta tingginya biaya transportasi menjadi penyebab utama harga beras sulit ditekan hingga mendekati HET.

Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras yang juga Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Syahardiantono, menjelaskan bahwa pihaknya turut mengawal distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke wilayah-wilayah sulit dijangkau.

“Biaya angkut di Papua bisa dua kali lipat lebih mahal karena kondisi geografis dan topografi yang menantang. Oleh karena itu, optimalisasi gudang filial menjadi salah satu solusi yang kami dorong,” ujar Syahardiantono.

Hingga akhir Desember, Satgas berhasil mendampingi distribusi beras SPHP ke 32 gudang filial di Papua Raya. Dampaknya cukup signifikan terhadap pasokan. Realisasi penyaluran beras SPHP yang sebelumnya hanya mencapai 11.162 ton sebelum Satgas dibentuk, meningkat tajam menjadi 19.126 ton per 24 Desember 2025 atau tumbuh sekitar 71,35 persen.

Pemerintah menegaskan pengawasan dan pendampingan distribusi akan terus dilanjutkan untuk memastikan Harga Beras Nasional tetap terkendali, terutama menjelang awal 2026 ketika permintaan cenderung meningkat. Dengan sinergi yang berkelanjutan, stabilitas pangan diharapkan dapat terjaga secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan WFA Dinilai Dorong Mobilitas Wisatawan Selama Libur Nataru 2025/2026

0

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menilai Kebijakan WFA atau Work From Anywhere menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga pergerakan wisatawan tetap tinggi selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Kebijakan WFA dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang ingin memanfaatkan masa liburan akhir tahun tanpa harus sepenuhnya meninggalkan aktivitas pekerjaan.

Dukungan tersebut disampaikan Widiyanti saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dalam kegiatan pemantauan di Mall Pondok Indah, Jakarta, Jumat (26/12/2025). Menurutnya, kebijakan kerja fleksibel yang dikembangkan melalui kampanye Work From Mall (WFM) dapat menjadi solusi strategis untuk mengombinasikan suasana liburan dengan produktivitas kerja yang tetap terjaga.

Widiyanti menjelaskan, Kebijakan WFA membuka ruang bagi masyarakat, khususnya wisatawan nusantara, untuk tetap bergerak dan berwisata di dalam negeri. Fleksibilitas lokasi kerja memungkinkan masyarakat memperpanjang waktu tinggal di destinasi wisata atau pusat perbelanjaan, sehingga berdampak positif terhadap tingkat hunian, konsumsi, dan aktivitas ekonomi lokal.

Ia menilai, perubahan pola kerja pascapandemi mendorong munculnya kebutuhan akan ruang-ruang publik yang tidak hanya nyaman untuk berbelanja, tetapi juga mendukung aktivitas kerja. Pusat perbelanjaan yang terintegrasi dengan fasilitas digital dan konektivitas dinilai mampu menjawab kebutuhan tersebut.

Sinergi WFA dan Program Wisata Belanja Nasional

Kampanye Work From Mall yang sejalan dengan Kebijakan WFA juga terintegrasi dengan program nasional “BINA Indonesia Great Sale 2025: Wisata Belanja di Indonesia”. Program ini berlangsung mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 dan melibatkan sekitar 80 ribu gerai, 800 merek, serta lebih dari 400 pusat perbelanjaan di 24 provinsi.

Dalam program tersebut, masyarakat dapat menikmati berbagai penawaran diskon mulai dari 20 persen hingga 80 persen. Selain itu, pemerintah juga memberikan fasilitas pengembalian pajak atau tax refund sebesar 11 persen bagi wisatawan mancanegara guna meningkatkan daya tarik wisata belanja Indonesia di mata internasional.

Widiyanti menilai sinergi antara fleksibilitas kerja dan momentum belanja nasional berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pariwisata dan perdagangan. Menurutnya, wisata belanja menjadi salah satu daya tarik yang semakin relevan, terutama bagi wisatawan yang mengutamakan pengalaman sekaligus efisiensi waktu.

Kegiatan pemantauan BINA Indonesia Great Sale 2025 turut dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Ketua HIPPINDO Budihardjo Iduansjah, serta Ketua APPBI Alphonsus Widjaja. Para pejabat tersebut meninjau langsung sejumlah tenant dan memantau penerapan potongan harga di berbagai pusat perbelanjaan.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan konsumsi masyarakat sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional. Selain BINA Indonesia Great Sale, pemerintah bersama pelaku industri juga menggulirkan program lain seperti Harbolnas dan Every Purchase is Cheap (EPIC).

Airlangga menargetkan total belanja masyarakat hingga akhir 2025 dapat mencapai sekitar Rp110 triliun. Ia juga menekankan bahwa wisata belanja memiliki peran penting dalam menarik wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara. Menurutnya, pengalaman belanja yang kompetitif dan terintegrasi dengan destinasi wisata akan mendorong peningkatan kualitas pariwisata nasional.