Kamis, November 5, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 20

1.800 Ton Emas Milik Masyarakat Disebut “di Bawah Bantal”, Apa Maksudnya?

0

Istilah emas di bawah bantal kembali menjadi perhatian setelah Kemenko Bidang Perekonomian menjelaskan maksud dari ungkapan tersebut. Pemerintah menyebut istilah itu digunakan sebagai gambaran atas akumulasi kepemilikan emas masyarakat Indonesia yang diperkirakan mencapai 1.800 ton dengan nilai sekitar USD252 miliar.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan ungkapan tersebut tidak boleh dipahami secara harfiah. Istilah emas di bawah bantal merupakan metafora untuk menggambarkan emas yang telah dimiliki masyarakat selama bertahun-tahun dan diwariskan lintas generasi.

“Sebagian emas tersebut hingga kini masih disimpan secara pribadi atau secara konvensional di rumah tangga,” kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Antara, Minggu (23/8/2026).

Menurut Haryo, emas sejak lama menjadi salah satu instrumen simpanan masyarakat sekaligus penyimpan nilai. Karena itu, angka 1.800 ton merupakan estimasi atas emas yang berada dalam kepemilikan masyarakat dan masih tersimpan secara pribadi.

Bukan Bagian dari Cadangan Emas Negara

Haryo menegaskan angka kepemilikan emas masyarakat tersebut berbeda dengan cadangan emas Indonesia. Estimasi 1.800 ton juga tidak dimaksudkan sebagai tambahan terhadap cadangan emas yang berasal dari sektor pertambangan nasional.

Indonesia diperkirakan memiliki cadangan emas sekitar 3.600 ton dengan produksi sekitar 90 ton setiap tahun. Di sisi lain, sekitar 1.800 ton emas diperkirakan berada di tangan masyarakat.

Dengan nilai yang mencapai sekitar USD252 miliar, aset tersebut dinilai memiliki potensi untuk mendukung pengembangan ekosistem bullion nasional. Pemerintah ingin masyarakat memiliki pilihan yang lebih beragam dalam mengelola aset emas melalui instrumen keuangan yang aman dan terintegrasi.

Pemerintah Tak Ambil Alih Emas Masyarakat

Haryo mengatakan, sebagian emas milik masyarakat berpeluang masuk ke sistem keuangan melalui pengembangan ekosistem bullion. Sebagai ilustrasi, apabila 20 persen dari estimasi emas tersebut masuk ke instrumen keuangan, dampaknya dinilai dapat memperluas pasar bullion dan memberikan manfaat bagi perekonomian.

Namun, angka 20 persen tersebut hanya merupakan gambaran potensi, bukan target yang mewajibkan masyarakat menyerahkan emasnya kepada pemerintah.

Pemerintah memastikan keputusan untuk menyimpan, menjual, memperdagangkan, atau memanfaatkan emas tetap sepenuhnya berada di tangan pemilik. Penjelasan ini sekaligus menegaskan bahwa istilah emas di bawah bantal tidak berarti pemerintah akan mengambil alih aset masyarakat.

Pengembangan ekosistem bullion diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertambangan, memperdalam pasar keuangan, serta membuka sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut estimasi kepemilikan emas masyarakat tersebut masih tersimpan secara konvensional dan memiliki nilai sekitar USD252 miliar.

Karhutla Makin Parah, Pemkot Palangka Raya Usulkan Tambahan Anggaran

0

Kondisi Karhutla Makin Parah di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, membuat pemerintah daerah mempertimbangkan penambahan anggaran untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan dukungan anggaran diperlukan agar proses pemadaman dan pencegahan dapat terus berjalan di tengah ancaman kebakaran yang masih muncul.

Menurut Fairid, anggaran yang tersedia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan penanganan karhutla. Pemerintah daerah perlu memastikan personel, peralatan, hingga kegiatan pemadaman tetap berjalan apabila kebakaran berlangsung hingga mendekati musim hujan.

“Bagaimanapun, kita harus siap. Jadi, masih ada celah-celah lain kalau memang diperlukan soal anggaran,” ujar Fairid, Jumat (21/8/2026).

Pemkot Siapkan Opsi Tambahan Anggaran

Fairid menyebut pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mengatur anggaran karena kebijakan efisiensi masih berlangsung. Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh membuat kesiapan menghadapi bencana menurun.

Ia menilai penanganan karhutla membutuhkan dukungan yang berkesinambungan. Pemerintah Kota Palangka Raya akan mencari ruang fiskal yang memungkinkan untuk memperkuat kegiatan di lapangan, terutama selama potensi kebakaran masih tinggi.

Usulan tersebut nantinya dibahas bersama DPRD Kota Palangka Raya sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku. Pemerintah daerah belum menetapkan nominal tambahan dana karena kebutuhan masih harus dihitung berdasarkan kondisi dan kebutuhan operasional.

“Besaran anggarannya nanti kita lihat dan kita bahas bersama. Yang memutuskan tentu DPRD,” katanya.

Kesiapan Hadapi Karhutla hingga Musim Hujan

Pemkot Palangka Raya berharap tambahan dukungan anggaran dapat memperkuat respons terhadap kondisi Karhutla Makin Parah. Ketersediaan personel dan sarana pemadaman menjadi perhatian agar pemerintah mampu bergerak cepat ketika titik api kembali ditemukan.

Fairid menegaskan pemerintah daerah akan tetap menjalankan tanggung jawab penanggulangan bencana meski ruang fiskal tengah terbatas. Koordinasi dengan DPRD diperlukan untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat dipenuhi secara proporsional.

Pemerintah juga mengantisipasi kemungkinan kebakaran terus terjadi sebelum kondisi cuaca memasuki musim hujan. Karena itu, kesiapsiagaan tetap dipertahankan agar dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan dapat ditekan.

Cara Cek Desil Lewat NIK di Cek Bansos Kemensos, Simak Panduannya!

0

Cara Cek Desil menjadi informasi penting bagi masyarakat yang ingin mengetahui posisi tingkat kesejahteraan keluarganya dalam basis data pemerintah. Data desil digunakan untuk mengelompokkan keluarga berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi, sekaligus menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan penerima sejumlah program bantuan sosial (bansos).

Pengelompokan tersebut terbagi ke dalam 10 kelompok atau desil. Setiap kelompok mewakili sekitar 10 persen keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan secara nasional. Semakin kecil angka desil, semakin rendah posisi kesejahteraan keluarga dalam pemeringkatan tersebut.

Masyarakat kini dapat melakukan Cara Cek Desil secara mandiri melalui laman resmi Cek Bansos Kementerian Sosial (Kemensos). Proses pengecekan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Cara Cek Desil melalui Situs Kemensos

Untuk mengetahui status desil, masyarakat dapat mengikuti beberapa tahapan berikut:

  1. Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos.
  2. Masukkan 16 digit NIK sesuai yang tercantum pada KTP.
  3. Ketik kode captcha yang tersedia di halaman.
  4. Jika kode kurang terbaca, tekan ikon untuk memuat kode baru.
  5. Klik tombol “CARI DATA”.
  6. Sistem akan menampilkan informasi desil apabila data tersedia.

Data yang digunakan dalam pengecekan bersumber dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena itu, hasil yang muncul mengikuti informasi sosial dan ekonomi yang tercatat dalam basis data pemerintah ketika pengecekan dilakukan.

Mengenal Desil 1 hingga Desil 10

Berdasarkan informasi Cek Bansos Kemensos, desil pertama menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan 10 persen terbawah. Sebaliknya, desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Pembagiannya terdiri dari desil 1 untuk kelompok 10 persen terbawah, desil 2 pada posisi 11-20 persen, desil 3 sebesar 21-30 persen, desil 4 pada 31-40 persen, dan desil 5 pada 41-50 persen. Sementara desil 6 hingga 10 mencakup kelompok pada posisi 51-100 persen.

Status desil juga berkaitan dengan pengusulan penerima bantuan. Keluarga yang berada pada desil 1 hingga 4 dapat diusulkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Sementara keluarga dalam desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Musnahkan Rokok Ilegal, Bea Cukai Banten Hancurkan 41,28 Juta Batang

0

Upaya Musnahkan Rokok Ilegal kembali dilakukan Bea Cukai Banten sebagai bagian dari pengawasan peredaran barang kena cukai. Sebanyak 41.280.402 batang hasil tembakau dan 1.739,1 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dimusnahkan pada Jumat (21/8/2026).

Barang-barang tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) sesuai ketentuan yang berlaku. Nilai keseluruhan barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp62,28 miliar, sedangkan potensi kerugian negara dari sektor cukai mencapai hampir Rp39,95 miliar.

Barang ilegal tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan Bea Cukai Banten bersama dua unit vertikalnya, yakni Bea Cukai Merak dan Bea Cukai Tangerang. Penindakan dilakukan sebagai bagian dari pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai tanpa memenuhi ketentuan.

Bea Cukai Perkuat Pengawasan Barang Kena Cukai

Kepala Kanwil Bea Cukai Banten Ambang Priyonggo mengatakan pemberantasan barang ilegal membutuhkan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Menurutnya, kolaborasi tersebut penting untuk mempersempit ruang peredaran produk yang berpotensi menggerus penerimaan negara.

“Dengan semangat kolaborasi bersama seluruh elemen aparat penegak hukum serta masyarakat, Bea Cukai Banten berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum guna mencegah peredaran barang ilegal,” ujar Ambang.

Pengawasan tersebut juga diperkuat melalui Operasi ASAP atau Amankan Sumber Asal Penerimaan yang dilaksanakan Bea Cukai di berbagai wilayah Indonesia. Operasi terpadu ini menyasar rantai peredaran barang kena cukai ilegal dari sisi hulu hingga hilir.

Pemusnahan Gunakan Metode Ramah Lingkungan

Selain menjadi langkah penegakan hukum, kegiatan Musnahkan Rokok Ilegal tersebut dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan. Pemusnahan secara simbolis berlangsung di Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, kemudian dilanjutkan secara menyeluruh di fasilitas PT Solusi Bangun Indonesia, Klapanunggal, Bogor.

Barang hasil penindakan dimusnahkan menggunakan metode co-processing melalui tanur semen bersuhu tinggi sekitar 1.500-1.800 derajat Celsius. Metode tersebut merupakan bagian dari penerapan Green Customs karena memungkinkan barang dimusnahkan tanpa menghasilkan residu berbahaya.

Kegiatan Musnahkan Rokok Ilegal turut disaksikan tokoh masyarakat Banten K.H. Embay Mulya Syarief. Kehadiran unsur masyarakat menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi dalam pengelolaan barang hasil penindakan.

Bitcoin Cetak Lonjakan Terbesar Sejak Februari, Pasar Kripto Kembali Bergairah

0

Pasar Kripto Kembali Bergairah setelah harga bitcoin melonjak tajam pada perdagangan Rabu, 19 Agustus 2026. Bitcoin menguat 8 persen ke level USD69.757, sekaligus mencatat kenaikan harian terbesar sejak Februari. Sentimen positif investor muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menunjukkan dukungan terhadap industri aset digital.

Mengutip Investing, Kamis (20/8/2026), penguatan bitcoin membawa harganya ke level tertinggi sejak 1 Juni. Kenaikan tersebut menjadi performa intraday terbaik bitcoin sejak 6 Februari, ketika aset kripto tersebut sempat melesat lebih dari 12 persen.

Trump sebelumnya menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat keuangan dan pimpinan perusahaan kripto di Gedung Putih. Dukungan terhadap industri aset digital juga disertai dorongan agar Kongres AS segera mengesahkan aturan yang memberikan kepastian hukum bagi sektor tersebut.

Regulasi Kripto AS Dongkrak Sentimen Pasar

Optimisme di Pasar Kripto Kembali Bergairah turut dipicu langkah Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC). Regulator tersebut mengusulkan kerangka baru bernama Regulation Crypto Assets untuk mengatur kontrak investasi tertentu yang berkaitan dengan aset kripto.

Proposal itu memberikan dua pengecualian terhadap kewajiban pendaftaran sekuritas. Salah satunya memungkinkan penerbit yang memenuhi persyaratan menghimpun dana hingga USD5 juta dalam periode empat tahun. Pengecualian lainnya membuka peluang penawaran hingga USD75 juta dalam kurun 12 bulan.

Ketua SEC Paul Atkins mengatakan kerangka tersebut ditujukan untuk memberikan jalur yang lebih jelas bagi perusahaan kripto dalam memperoleh modal dengan tetap mengacu pada ketentuan hukum sekuritas federal.

Selain sentimen regulasi, pasar juga mendapat dorongan dari perkembangan pasar obligasi AS. Departemen Keuangan AS berencana meningkatkan nilai pembelian kembali obligasi pemerintah berjangka panjang mulai 9 September.

Nilai buyback untuk obligasi tenor 10-20 tahun dan 20-30 tahun akan dinaikkan dari USD2 miliar menjadi USD4 miliar per operasi. Kebijakan tersebut mendorong harga obligasi sekaligus menekan imbal hasil Treasury jangka panjang.

Ether Ikut Melonjak

Yield Treasury 30 tahun turun 9,9 basis poin menjadi 5,186 persen setelah sehari sebelumnya menyentuh 5,337 persen, level tertinggi sejak Juni 2007. Penurunan yield turut memperbaiki sentimen di pasar aset berisiko, termasuk kripto.

Meski demikian, investor masih menghadapi risiko inflasi yang berasal dari kenaikan harga minyak serta meningkatnya penerbitan utang perusahaan teknologi besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur kecerdasan artifisial (AI).

Penguatan bitcoin juga diikuti aset digital lainnya. Ether, kripto terbesar kedua berdasarkan kapitalisasi pasar, melonjak 19,7 persen menjadi USD2.288,49.

Pergerakan tersebut menunjukkan Pasar Kripto Kembali Bergairah, meski investor tetap mencermati kebijakan moneter, perkembangan regulasi, dan kondisi ekonomi global sebelum menentukan arah investasi berikutnya.

Hotspot Jatuh 92,6 Persen, Kebakaran di Kalimantan Tetap Perlu Diwaspadai!

0

Pemantauan terbaru menunjukkan jumlah titik panas mulai menurun, termasuk di wilayah yang sebelumnya menjadi perhatian utama. Meski demikian, Kebakaran di Kalimantan masih perlu diwaspadai karena kondisi cuaca kering dan rendahnya curah hujan berpotensi mempertahankan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kementerian Kehutanan mencatat jumlah hotspot secara nasional turun cukup tajam dalam sehari. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi), terdapat 2.170 titik panas pada 19 Agustus 2026. Sehari kemudian, jumlah tersebut berkurang menjadi 950 titik.

Data tersebut diperoleh melalui pemantauan satelit Terra-Aqua NASA dengan tingkat kepercayaan menengah dan tinggi. Penghitungan dilakukan hingga pukul 23.59 WIB setiap harinya. Dengan metode pengamatan yang sama, terjadi penurunan 1.220 hotspot atau sekitar 56,2 persen.

Hotspot Kebakaran di Kalimantan Turun Signifikan

Penurunan paling besar terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kalimantan Barat yang sebelumnya mencatat 784 titik panas pada 19 Agustus turun menjadi 82 titik sehari kemudian.

Sementara itu, Kalimantan Tengah mengalami penurunan dari 694 menjadi hanya 22 hotspot. Di Kalimantan Selatan, jumlah titik panas juga turun dari 85 menjadi 12 titik.

Jika digabungkan, tiga provinsi tersebut mencatat penurunan hotspot dari 1.563 menjadi 116 titik atau sekitar 92,6 persen hanya dalam satu hari.

Meski menjadi perkembangan positif, penurunan titik panas belum dapat diartikan seluruh Kebakaran di Kalimantan telah berhasil dipadamkan. Hotspot merupakan indikator anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak selalu berarti terjadi kebakaran.

Hasil pemantauan juga dapat dipengaruhi tutupan awan, kondisi atmosfer, waktu lintasan satelit, serta kemampuan sensor dalam menangkap sumber panas. Karena itu, temuan hotspot tetap membutuhkan pemeriksaan langsung di lapangan.

Cuaca Kering Pertahankan Risiko Karhutla

Kewaspadaan terhadap Kebakaran di Kalimantan tetap diperlukan karena sebagian besar wilayah Indonesia masih berada dalam kondisi kemarau. Data BMKG yang diperbarui pada 21 Agustus 2026 menunjukkan sebanyak 535 Zona Musim atau 76,5 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim kemarau.

Curah hujan kategori rendah juga mendominasi 90,79 persen wilayah, sementara 87,28 persen wilayah tercatat memiliki sifat hujan di bawah normal.

Situasi tersebut berlangsung bersamaan dengan El Niño yang berada pada intensitas sangat kuat serta Indian Ocean Dipole (IOD) dalam fase positif. Kedua fenomena tersebut dapat mengurangi curah hujan dan meningkatkan potensi kekeringan.

Pemantauan citra Himawari-9 BMKG pada 19 Agustus juga masih menunjukkan sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan. Karena itu, pemerintah mempertahankan kesiapsiagaan melalui patroli, pemantauan hotspot, verifikasi lapangan, serta pemadaman darat dan udara.

Kementerian Kehutanan terus berkoordinasi dengan BMKG, BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, Masyarakat Peduli Api, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mempercepat penanganan apabila kembali ditemukan indikasi Kebakaran di Kalimantan maupun wilayah lain.

Cicilan KPR Terasa Berat, Haruskah Mengurangi Pengeluaran atau Menambah Penghasilan?

0

Ketika Cicilan KPR Terasa Berat, masalahnya sering kali bukan karena cicilan rumah berdiri sendirian, melainkan karena terlalu banyak kebutuhan lain yang harus hidup dari penghasilan yang sama. Setelah gajian, ada cicilan KPR, listrik, internet, transportasi, belanja rumah tangga, kebutuhan anak, tabungan, hingga pengeluaran tak terduga. Jika semuanya berjalan bersamaan, ruang gerak keuangan memang bisa terasa semakin sempit.

Di Berempat.com, kami melihat persoalan ini dari sisi yang cukup praktis: rumah memang merupakan aset penting, tetapi kemampuan mempertahankan cicilannya juga perlu dijaga. Jangan sampai seluruh penghasilan habis untuk mempertahankan rumah, sementara kebutuhan sehari-hari dan cadangan keuangan justru terabaikan.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan patokan yang cukup jelas. Dalam materi edukasinya, OJK menyebut rasio cicilan idealnya maksimal 30% dari penghasilan bulanan. OJK juga menyarankan dana likuid minimal tiga kali pengeluaran bulanan serta alokasi minimal 10% penghasilan untuk menabung atau berinvestasi.

Angka 30% tersebut memang bukan aturan mutlak yang berlaku untuk semua rumah tangga. Kondisi setiap orang berbeda. Namun, angka tersebut dapat digunakan sebagai alarm awal untuk melihat apakah beban utang sudah terlalu besar.

Hitung Ulang, Jangan Hanya Mengandalkan Perasaan

Ketika Cicilan KPR Terasa Berat, langkah pertama bukan langsung memangkas semua pengeluaran yang dianggap tidak penting. Mulailah dengan menghitung posisi sebenarnya.

Misalnya, seseorang memiliki penghasilan bersih Rp10 juta per bulan dan cicilan KPR Rp3 juta. Secara sederhana, cicilan tersebut sudah mengambil 30% penghasilan.

Jika masih ada cicilan kendaraan Rp1,5 juta dan pinjaman konsumtif Rp500 ribu, total kewajiban cicilan menjadi Rp5 juta atau 50% dari penghasilan.

Di atas kertas, kondisi tersebut terlihat jauh lebih berat daripada sekadar melihat cicilan KPR Rp3 juta.

Itulah sebabnya evaluasi perlu dilakukan terhadap total cicilan, bukan hanya KPR.

Buat daftar sederhana:

  • Penghasilan bersih bulanan.
  • Cicilan KPR.
  • Cicilan kendaraan.
  • Kartu kredit atau paylater.
  • Pinjaman lainnya.
  • Biaya kebutuhan pokok.
  • Pengeluaran rutin rumah.
  • Tabungan dan dana darurat.
  • Pengeluaran fleksibel.

Setelah semuanya ditulis, baru terlihat bagian mana yang benar-benar menguras arus kas.

Prioritaskan Rumah, tetapi Jangan Mengorbankan Semua Hal

Kesalahan yang cukup umum terjadi adalah menganggap cicilan KPR harus selalu menjadi satu-satunya prioritas setelah gajian.

Memang, kewajiban KPR harus dibayar tepat waktu. Namun, kesehatan keuangan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membayar cicilan.

Dana darurat tetap dibutuhkan. Kebutuhan pokok tetap harus terpenuhi. Biaya kesehatan, pendidikan, perawatan rumah, dan kebutuhan keluarga juga tidak bisa dihilangkan begitu saja.

OJK sendiri menggunakan dana likuid minimal tiga kali pengeluaran bulanan sebagai salah satu indikator kesehatan keuangan.

Karena itu, ketika Cicilan KPR Terasa Berat, jangan sampai seluruh uang ekstra digunakan untuk mempercepat pelunasan KPR sementara tabungan darurat kosong.

Keseimbangannya perlu dilihat berdasarkan kondisi masing-masing.

Jika dana darurat belum terbentuk, membangun cadangan kas dapat menjadi prioritas penting. Setelah fondasi tersebut cukup, barulah seseorang dapat mempertimbangkan apakah ada uang lebih yang layak digunakan untuk mengurangi pokok KPR.

Bedakan Pengeluaran Wajib dan Pengeluaran yang Bisa Ditunda

Ada satu cara sederhana untuk membuat tekanan KPR terasa lebih terkendali: pisahkan pengeluaran berdasarkan tingkat kepentingannya.

1. Prioritas pertama: kewajiban dan kebutuhan dasar.

KPR, listrik, air, makanan, transportasi kerja, biaya pendidikan, dan kebutuhan kesehatan masuk ke kelompok ini.

2. Prioritas kedua: kebutuhan penting tetapi masih dapat disesuaikan.

Contohnya perawatan kendaraan, belanja pakaian, biaya hiburan keluarga, atau pengeluaran rumah tangga tertentu.

3. Prioritas ketiga: pengeluaran yang sifatnya pilihan.

Nongkrong, belanja impulsif, upgrade gadget, langganan yang jarang digunakan, hingga pembelian barang karena promo bisa dievaluasi lebih ketat.

Cara ini membuat penghematan terasa lebih masuk akal. Tidak perlu langsung memangkas kebutuhan yang benar-benar penting. Fokus pertama justru pada pengeluaran yang memberikan dampak besar tetapi tidak terlalu mengganggu kehidupan sehari-hari.

Cicilan KPR Terasa Berat? Waspadai Cicilan Lain Setelah Memiliki Rumah

Memiliki rumah sering membuat seseorang merasa sudah mencapai satu tahap penting dalam kehidupan. Setelah KPR berjalan, muncul keinginan melengkapi rumah dengan furnitur, elektronik, renovasi, kendaraan baru, atau berbagai kebutuhan lainnya.

Di sinilah beban bisa bertambah.

Sofa dicicil. Peralatan elektronik dibeli dengan paylater. Kendaraan diganti. Renovasi menggunakan pinjaman.

Satu per satu terlihat kecil. Jika digabungkan, total kewajiban bulanannya bisa menjadi besar.

Padahal, cicilan KPR sendiri merupakan kewajiban jangka panjang.

Bank Indonesia mencatat kredit perbankan pada Juni 2026 tumbuh 12,67% secara tahunan, sementara kredit konsumsi tumbuh 5,75%. Data tersebut menunjukkan aktivitas pembiayaan masyarakat tetap berjalan dan kredit konsumsi masih menjadi bagian dari penyaluran kredit perbankan.

Artinya, akses terhadap pembiayaan memang semakin menjadi bagian dari aktivitas ekonomi. Namun, kemudahan memperoleh pembiayaan perlu diimbangi dengan kemampuan membayar.

Jika KPR sudah terasa berat, menambah cicilan baru sebaiknya dipertimbangkan dengan sangat hati-hati.

Tumbuhnya Transaksi Digital Makin Kuat, QRIS Melonjak 82,42 Persen

0

Tumbuhnya Transaksi Digital di Indonesia terus menunjukkan tren positif. Bank Indonesia (BI) mencatat volume transaksi ekonomi dan keuangan digital mencapai 5,50 miliar transaksi sepanjang Juli 2026. Angka tersebut meningkat 28,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pejabat sementara Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan perkembangan tersebut ditopang oleh sistem pembayaran yang tetap aman dan andal. Stabilitas infrastruktur serta kondisi industri yang sehat juga menjadi faktor penting dalam menjaga aktivitas transaksi digital.

“Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Juli 2026 tetap tumbuh didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar dan andal,” ujar Destry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (20/8/2026), dikutip dari Antara.

Pertumbuhan terlihat pada berbagai kanal pembayaran. Transaksi melalui layanan internet tercatat meningkat 9,39 persen secara tahunan, sementara transaksi melalui aplikasi mobile tumbuh lebih tinggi sebesar 24,25 persen.

QRIS Jadi Salah Satu Penopang Tumbuhnya Transaksi Digital

Tumbuhnya Transaksi Digital juga tercermin dari semakin tingginya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Sepanjang Juli 2026, volume transaksi QRIS tumbuh 82,42 persen secara tahunan.

BI menyebut peningkatan tersebut tidak terlepas dari bertambahnya jumlah pengguna serta merchant yang menerima pembayaran melalui QRIS. Perluasan ekosistem pembayaran digital membuat masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk melakukan transaksi secara cepat dan praktis.

Di sisi lain, infrastruktur pembayaran ritel BI-FAST juga mencatat kinerja positif. Volume transaksi melalui BI-FAST mencapai 546 juta transaksi atau tumbuh 31,62 persen secara tahunan. Nilai transaksi yang diproses melalui sistem tersebut mencapai Rp1.355 triliun.

BI Jaga Stabilitas Sistem Pembayaran

Untuk transaksi bernilai besar, BI-RTGS mencatat 990 ribu transaksi pada Juli 2026. Jumlah tersebut tumbuh 3,12 persen secara tahunan, sedangkan nilai transaksinya meningkat 1,54 persen menjadi Rp20.097 triliun.

Tumbuhnya Transaksi Digital berjalan beriringan dengan pengelolaan uang tunai. Uang kartal yang diedarkan (UYD) meningkat 15,10 persen secara tahunan menjadi Rp1.314 triliun.

Destry menegaskan BI tetap memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah mencukupi dengan kualitas yang layak edar. Distribusi tersebut juga mencakup wilayah terdepan, terluar, dan terpencil (3T) di seluruh Indonesia.

Perkembangan ini menunjukkan transformasi sistem pembayaran terus meluas, baik melalui kanal digital maupun layanan pembayaran konvensional. BI pun mempertahankan fokus pada keamanan, keandalan infrastruktur, dan kelancaran transaksi untuk menopang aktivitas ekonomi masyarakat.

Indonesia Kejar Daya Saing Global, Perkuat Industri Nasional Lewat Hilirisasi dan Digitalisasi

0

Pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan untuk Perkuat Industri Nasional sekaligus menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah perubahan ekonomi global yang berlangsung cepat. Strategi tersebut ditempuh melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi sumber daya alam, investasi, pengembangan manufaktur, hingga penguatan ekosistem industri berbasis teknologi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perekonomian Indonesia masih menunjukkan kinerja positif sepanjang semester pertama 2026. Pertumbuhan ekonomi tercatat sekitar 5,5 persen dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali di level 2,88 persen.

“Pada semester pertama tahun ini, Indonesia tumbuh sebesar 5,5 persen, dan inflasi kita juga tetap rendah, yakni 2,88 persen,” ujar Airlangga saat memberikan keynote speech dalam SBM ITB x University of Glasgow Industrial Summit & International Conference on Management in Emerging Markets (ICMEM) 2026 di Jakarta, Rabu (19/8).

Menurut Airlangga, ketahanan ekonomi tersebut turut ditopang oleh konsumsi domestik dan investasi yang masih tumbuh. Realisasi investasi pada semester I 2026 meningkat sekitar 7,2 persen secara tahunan.

Pemerintah melihat kondisi tersebut sebagai modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional. Pengembangan sektor manufaktur dan rantai pasok menjadi salah satu fokus agar aktivitas ekonomi tidak hanya bergantung pada perdagangan komoditas mentah.

Hilirisasi Jadi Strategi Perkuat Industri Nasional

Kebijakan hilirisasi menjadi bagian penting dalam upaya Perkuat Industri Nasional. Pemerintah terus mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri agar menghasilkan produk dengan nilai tambah lebih tinggi.

Pengembangan industri hilir juga diarahkan untuk membentuk ekosistem baru, termasuk pada sektor baterai dan kendaraan listrik. Dengan semakin banyaknya proses produksi yang dilakukan di dalam negeri, peluang investasi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan teknologi diharapkan ikut meningkat.

Airlangga mengatakan industrialisasi juga perlu melibatkan pelaku usaha skala kecil. Saat ini terdapat sekitar 25 juta usaha mikro dan kecil yang telah terhubung dengan ekosistem digital.

Pemerintah turut mendorong pembiayaan produktif melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program tersebut telah menjangkau sekitar 4,6 juta debitur, dengan sekitar 60 persen penyalurannya diarahkan untuk kegiatan produktif.

Teknologi dan Ekonomi Digital Jadi Penopang

Selain memperkuat sektor manufaktur, pemerintah melihat transformasi digital sebagai bagian penting untuk Perkuat Industri Nasional. Pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), big data, komputasi awan, dan Internet of Things (IoT) dinilai akan semakin menentukan produktivitas industri.

Karena itu, pembangunan pusat data dan infrastruktur digital terus disiapkan untuk menopang perkembangan ekonomi digital sekaligus kebutuhan industri modern.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah agenda strategis lain, mulai dari penguatan Indonesia Commodity Exchange, transformasi BUMN, pengembangan international financial center, hingga pengembangan energi surya dengan kapasitas mencapai 100 gigawatt.

Airlangga menilai seluruh agenda tersebut membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah, regulator, dunia usaha, dan akademisi. Sinergi lintas sektor diperlukan agar transformasi ekonomi dapat berjalan konsisten dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Menurutnya, perubahan ekonomi global harus dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing nasional, memperkuat stabilitas keuangan, mempercepat transformasi digital, sekaligus memperluas integrasi Indonesia dengan rantai nilai global.

Diskon Tambah Daya PLN Bisa Hemat Jutaan Rupiah, Apa Syaratnya?

0

Program Diskon Tambah Daya listrik yang digelar PT PLN (Persero) dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat. Potongan biaya hingga 50 persen membuat pelanggan memiliki kesempatan meningkatkan kapasitas listrik tanpa harus mengeluarkan biaya sebesar tarif normal.

Ketua Umum Asosiasi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (Alperklinas) Tohom Purba mengatakan program Merdeka Daya dapat membantu pelanggan memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat. Kondisi tersebut terutama dirasakan rumah tangga yang menggunakan lebih banyak perangkat elektronik maupun masyarakat yang menjalankan usaha dari rumah.

“Bagi konsumen, tambah daya bukan sekadar angka VA. Ini berkaitan dengan kenyamanan dan kemampuan menggunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan,” ujar Tohom di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Program Diskon Tambah Daya memberikan potongan 50 persen bagi pelanggan rumah tangga tegangan rendah satu fasa dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA. Melalui promo tersebut, pelanggan dapat meningkatkan kapasitas hingga 7.700 VA.

Biaya Tambah Daya Dipangkas hingga 50 Persen

Besaran penghematan yang diperoleh pelanggan cukup signifikan. Pelanggan dengan daya awal 450 VA yang menaikkan kapasitas menjadi 900 VA, misalnya, cukup membayar Rp210.825. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan tarif normal yang mencapai Rp421.650.

Sementara itu, pelanggan dengan daya 5.500 VA yang ingin meningkatkan daya menjadi 7.700 VA hanya perlu membayar Rp1.065.900 dari tarif normal Rp2.131.800.

Menurut Tohom, keringanan tersebut dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyesuaikan kapasitas listrik dengan kebutuhan tanpa terbebani biaya yang terlalu besar. Manfaatnya juga berpotensi dirasakan pelaku usaha kecil yang membutuhkan pasokan listrik lebih memadai.

Syarat Mengikuti Promo Merdeka Daya

PLN menetapkan sejumlah ketentuan bagi pelanggan yang ingin memperoleh Diskon Tambah Daya. Promo Merdeka Daya berlaku pada 18-25 Agustus 2026 dan dapat dimanfaatkan pelanggan rumah tangga maupun bisnis.

Pelanggan harus sudah terdaftar sebagai pengguna PLN sebelum 1 Agustus 2026 serta tidak memiliki tunggakan tagihan. Seluruh kewajiban pembayaran juga harus dilunasi sebelum pengajuan dilakukan.

Selain itu, biaya tambah daya wajib dibayarkan secara penuh dan tidak dapat dicicil. Program ini berlaku bagi seluruh golongan tarif pelanggan PLN yang memenuhi persyaratan.

Tohom menilai kebijakan tersebut dapat mendukung produktivitas masyarakat karena kapasitas listrik yang lebih besar memungkinkan penggunaan peralatan rumah tangga maupun perangkat usaha secara lebih optimal.