Jumat, Mei 1, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 19

Kinerja Fiskal Menguat, Realisasi APBN Januari 2026 Tunjukkan Tren Optimistis

Firman Rangga
-
0
Kinerja Fiskal Menguat, Realisasi APBN Januari 2026 Tunjukkan Tren Optimistis

Pemerintah melaporkan realisasi APBN hingga akhir Januari 2026 tetap menunjukkan kinerja fiskal yang stabil di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan penerimaan negara sudah mencapai Rp172,7 triliun atau sekitar 5,5 persen dari target tahun ini. Nilai tersebut meningkat 9,5 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Menurutnya, capaian realisasi APBN pada awal tahun menjadi indikator bahwa aktivitas ekonomi domestik mulai menguat. Pertumbuhan penerimaan terutama disumbang oleh sektor perpajakan yang mencatat kenaikan tajam, sekaligus memperlihatkan perbaikan kepatuhan dan efektivitas administrasi di Direktorat Jenderal Pajak.

Ia menuturkan penerimaan pajak pada Januari bahkan melonjak hingga 30,7 persen secara tahunan. Kondisi tersebut, kata Purbaya, tidak hanya mencerminkan peningkatan kegiatan ekonomi, tetapi juga hasil pembenahan sistem pengumpulan pajak yang terus diperkuat pemerintah.

“Kami melihat ada perbaikan ekonomi sekaligus peningkatan kualitas administrasi perpajakan. Harapannya tren ini berlanjut sepanjang tahun,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Senin (23/2).

Sementara itu, dari sisi pengeluaran, realisasi APBN menunjukkan percepatan belanja pemerintah. Hingga Januari, belanja negara telah mencapai Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari pagu anggaran. Angka tersebut tumbuh 25,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Belanja tersebut diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah, menjaga daya beli masyarakat, serta menggerakkan aktivitas ekonomi sejak awal tahun anggaran.

Defisit Tetap Terkendali

Pemerintah juga mencatat posisi defisit fiskal sebesar Rp54,6 triliun atau sekitar 0,21 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Purbaya menilai kondisi itu masih berada dalam batas aman sesuai desain fiskal 2026. Adapun keseimbangan primer mengalami defisit Rp4,2 triliun, yang dinilai masih mencerminkan pengelolaan anggaran secara hati-hati.

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, pemerintah telah merealisasikan pembiayaan anggaran sebesar Rp105,1 triliun atau 15,2 persen dari target. Langkah tersebut dilakukan secara terukur guna menjaga likuiditas sekaligus stabilitas pasar keuangan.

Ia menegaskan realisasi APBN pada awal tahun memperlihatkan fungsi anggaran negara sebagai peredam gejolak ekonomi sekaligus pendorong pertumbuhan. Belanja negara, penerimaan pajak, dan pembiayaan dirancang saling menopang agar aktivitas ekonomi tetap bergerak.

Pemerintah berharap kinerja fiskal ini mampu mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026. Dengan pengelolaan yang pruden, realisasi APBN diyakini tetap menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas sekaligus mendukung ekspansi ekonomi domestik.

Banyak UMKM Tumbang Karena Uang Berantakan, Ini Peran Penting Divisi Keuangan

Bintang Putra
-
0
Banyak UMKM Tumbang Karena Uang Berantakan, Ini Peran Penting Divisi Keuangan

Dalam banyak usaha kecil, urusan uang sering jadi hal paling sensitif sekaligus paling sering diabaikan. Banyak pemilik UMKM merasa belum butuh Divisi Keuangan, padahal justru di fase awal bisnis, pengaturan uang menentukan usaha bisa bertahan atau tidak. Tanpa Divisi Keuangan, semua bercampur: uang belanja rumah tangga, uang beli stok, bahkan uang keuntungan. Akibatnya omzet terlihat jalan, tapi pemilik usaha sering merasa uangnya seperti “hilang”.

Masalahnya sebenarnya bukan karena bisnisnya kecil. Masalahnya karena tidak ada sistem yang menggantikan fungsi Divisi Keuangan. Kabar baiknya, usaha mikro tidak harus langsung merekrut staf akuntansi. Cukup menjalankan tiga aturan sederhana yang secara praktik sudah bekerja seperti departemen keuangan mini.

1. Pisahkan Rekening, Jangan Lagi Satu Dompet

Kesalahan paling umum UMKM adalah memakai satu rekening untuk semua kebutuhan. Setiap hari ada uang masuk dari penjualan, lalu langsung dipakai bayar listrik rumah, beli bahan baku, atau transfer ke teman. Tanpa disadari, pemilik usaha kehilangan kemampuan membaca kondisi bisnisnya sendiri.

Mulai dari langkah paling sederhana: buka satu rekening khusus usaha. Tidak perlu rekening mahal atau rekening bisnis premium. Rekening tabungan biasa sudah cukup, yang penting fungsinya jelas: hanya untuk transaksi usaha.

Begitu uang penjualan masuk, jangan langsung dianggap keuntungan. Anggap itu “uang perusahaan”. Dari sinilah peran Divisi Keuangan sebenarnya dimulai: memisahkan kepemilikan antara pribadi dan usaha. Setelah dipisah, baru terasa perbedaannya. Banyak pelaku usaha baru sadar ternyata bisnisnya selama ini tidak rugi, hanya uangnya bocor ke pengeluaran pribadi.

2. Terapkan Rumus Pembagian Uang (Bukan Sekadar Sisa)

Sebagian besar UMKM memakai metode:
penjualan – biaya = sisa → dianggap laba.

Padahal cara ini berbahaya. Kenapa? Karena biaya akan selalu mengikuti kebiasaan. Selama uang di rekening masih ada, pengeluaran cenderung membesar.

Coba ubah pendekatannya. Setiap pemasukan langsung dibagi dengan persentase tetap, misalnya:

  • 50% modal usaha (beli stok, bahan baku)

  • 30% biaya operasional (ongkir, listrik, kemasan, iklan)

  • 20% gaji pemilik (ini penting)

Pembagian ini membuat pemilik usaha akhirnya punya “gaji”. Inilah fungsi utama Divisi Keuangan yang sering tidak terasa: menjaga bisnis tetap hidup sekaligus menjaga pemiliknya tetap punya penghasilan.

Menariknya, ketika gaji sudah ditentukan, pengeluaran usaha otomatis lebih disiplin. Bisnis tidak lagi terasa seperti kantong darurat.

3 Aturan Sederhana yang Menggantikan Divisi Keuangan

3. Catat Arus Kas Harian, Bukan Bulanan

Banyak pelaku UMKM menunda pencatatan karena merasa ribet. Akhirnya dicatat sebulan sekali, bahkan ada yang hanya mengandalkan ingatan. Ini salah satu penyebab utama kebingungan finansial.

Pencatatan tidak harus pakai software mahal. Buku tulis kecil pun cukup. Yang penting satu hal: dicatat setiap hari.

Formatnya sangat sederhana:

  • Uang masuk hari ini berapa

  • Uang keluar hari ini untuk apa

Hanya dua kolom itu saja. Tapi efeknya besar. Setelah dua minggu, pemilik usaha biasanya mulai melihat pola. Misalnya, ternyata pengeluaran kemasan lebih besar dari bahan baku, atau diskon terlalu sering diberikan.

Di titik ini, fungsi Divisi Keuangan benar-benar terasa. Bukan hanya mencatat, tapi membantu pengambilan keputusan. Pemilik usaha tidak lagi menebak, melainkan membaca data.

Banyak UMKM bangkrut bukan karena produknya jelek, melainkan karena tidak tahu kondisi keuangannya. Ironisnya, sebagian usaha justru tutup saat penjualan sedang ramai. Penyebabnya klasik: arus kas habis untuk stok, sementara biaya operasional tetap berjalan.

Membangun sistem keuangan sejak awal sebenarnya lebih penting daripada mengejar omzet. Omzet tinggi tanpa pengaturan uang hanya membuat usaha terlihat besar di luar, tapi rapuh di dalam.

Proses Pencairan THR 2026 Didorong Percepat Konsumsi Jelang Lebaran

Firman Rangga
-
0
Proses Pencairan THR 2026 Didorong Percepat Konsumsi Jelang Lebaran

Pemerintah memastikan Proses Pencairan THR bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri tahun 2026 segera memasuki tahap final. Kementerian Keuangan menyatakan aturan teknis tengah dirampungkan melalui penyusunan Peraturan Pemerintah (PP), sementara pengumuman resmi tetap menunggu pernyataan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa regulasi tersebut saat ini berada pada tahap penyelesaian administrasi. Setelah dokumen hukum rampung, pemerintah akan segera menyampaikan jadwal resmi kepada publik. Menurutnya, Proses Pencairan THR tidak akan mengalami kendala karena seluruh kesiapan anggaran sudah dipastikan tersedia.

Ia menegaskan pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp55 triliun untuk pembayaran tunjangan hari raya kepada ASN, TNI, dan Polri. Anggaran itu sudah dialokasikan dalam struktur belanja negara dan siap disalurkan segera setelah keputusan presiden diumumkan.

Purbaya juga memberi sinyal kuat bahwa Proses Pencairan THR akan dimulai pada awal Ramadan. Namun, tanggal detailnya masih menunggu keputusan kepala negara. “Dana sudah siap, tinggal menunggu pengumuman resmi,” ujarnya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di Jakarta.

Lebih lanjut, ia menyebut pemerintah menargetkan pencairan dilakukan secepat mungkin agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat, terutama dalam mendorong konsumsi domestik menjelang Lebaran.

Dorong Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi

Belanja pemerintah pada triwulan pertama 2026 diproyeksikan mencapai Rp809 triliun. Pos pengeluaran tersebut tidak hanya mencakup Proses Pencairan THR, tetapi juga sejumlah program prioritas, seperti percepatan Program Makan Bergizi Gratis sebesar Rp62 triliun, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Sumatra senilai Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi sekitar Rp13 triliun.

Kementerian Keuangan menilai penyaluran THR menjadi salah satu instrumen fiskal penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Ketika Proses Pencairan THR berjalan, peredaran uang di masyarakat meningkat, terutama pada sektor ritel, transportasi, dan kebutuhan pokok.

Momentum tersebut diharapkan ikut memperkuat konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian nasional. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan pertama 2026 dapat berada di kisaran 5,5 hingga 6 persen.

Menurut Purbaya, ketepatan waktu penyaluran menjadi faktor penting. Dengan Proses Pencairan THR yang dilakukan sebelum Lebaran, aktivitas ekonomi musiman dapat bergerak lebih awal sehingga membantu menjaga stabilitas pertumbuhan.

Ia menambahkan bahwa tren ekonomi positif sepanjang 2025 diperkirakan berlanjut pada 2026. Pemerintah berharap kombinasi belanja negara, program sosial, dan pencairan tunjangan hari raya mampu menjaga optimisme ekonomi nasional sekaligus memperkuat konsumsi domestik menjelang Hari Raya Idulfitri.

Regulasi SNI Baja Jadi Instrumen Penguatan Industri dan Cegah Produk Substandar

jessica hart
-
0
Regulasi SNI Baja Jadi Instrumen Penguatan Industri dan Cegah Produk Substandar

Pemerintah menegaskan komitmennya dalam memperkuat Regulasi SNI Baja guna menjamin mutu dan keamanan produk baja yang beredar di pasar domestik. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan kesiapan industri menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan Regulasi SNI Baja, terutama untuk produk baja lembaran lapis seng dan baja lapis aluminium seng yang banyak digunakan pada sektor konstruksi.

Langkah ini dipandang strategis karena standar mutu baja berkaitan langsung dengan keselamatan bangunan serta perlindungan konsumen. Melalui penguatan Regulasi SNI Baja, pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi produk di bawah standar yang beredar dan berpotensi membahayakan proyek konstruksi maupun infrastruktur publik.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Emmy Suryandari, menjelaskan bahwa kewajiban SNI untuk Baja Lapis Seng (Bj LS) sebenarnya sudah berlaku sejak 2008, sedangkan Baja Lapis Aluminium Seng (Bj LAS) sejak 2009. Artinya, pelaku usaha telah memiliki waktu cukup panjang untuk menyesuaikan proses produksi mereka dengan ketentuan teknis yang dipersyaratkan.

Ia menambahkan, dasar hukum terbaru melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67 Tahun 2024 telah diterbitkan pada November 2024. Dengan demikian, masa transisi yang diberikan dinilai memadai bagi industri untuk menyiapkan sertifikasi sesuai ketentuan Regulasi SNI Baja.

Relaksasi Pemberlakuan dan Kesiapan Industri

Meski demikian, pemerintah tetap mempertimbangkan dinamika di lapangan. Untuk menjaga stabilitas industri dan menghindari gangguan rantai pasok, Kemenperin memutuskan memberikan relaksasi berupa penundaan pemberlakuan selama satu tahun. Kebijakan ini dimaksudkan sebagai ruang adaptasi tambahan bagi pelaku usaha yang masih dalam proses pemenuhan standar.

Menurut Emmy, kebijakan relaksasi tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran sebagian pelaku industri terkait kesiapan teknis maupun administrasi sertifikasi. Pemerintah memastikan proses sertifikasi berjalan transparan dan dapat diakses baik oleh produsen dalam negeri maupun importir.

Data Kemenperin menunjukkan ekosistem industri sebenarnya telah menunjukkan progres positif. Hingga kini tercatat 11 sertifikat SNI aktif untuk produk baja dalam negeri serta 7 sertifikat SNI untuk produk impor. Angka ini dinilai menjadi bukti bahwa implementasi Regulasi SNI Baja bukan hambatan, melainkan instrumen penguatan kualitas.

Keberadaan sertifikasi tersebut juga menepis anggapan bahwa kewajiban SNI akan memicu kelangkaan barang di pasar. Justru, standardisasi diyakini menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat karena seluruh pelaku industri berada pada level kualitas yang sama.

Kemenperin kembali menekankan bahwa penguatan standardisasi melalui Regulasi SNI Baja bertujuan melindungi kepentingan nasional dari masuknya produk baja berkualitas rendah. Dengan adanya masa penyesuaian tambahan, pemerintah mendorong seluruh pelaku usaha segera menuntaskan proses sertifikasi agar distribusi baja tetap lancar dan konsumen memperoleh jaminan mutu yang optimal.

Upaya ini diharapkan mampu memperkuat daya saing industri baja nasional di tengah tekanan pasar global sekaligus memastikan keamanan konstruksi di dalam negeri tetap terjaga.

Cara Menata Bisnis dari Awal Biar Nggak Kewalahan Saat Order Mulai Ramai

Bintang Putra
-
0
Cara Menata Bisnis dari Awal Biar Nggak Kewalahan Saat Order Mulai Ramai

Banyak pelaku usaha kecil merasa kata “sistem” itu cuma milik perusahaan besar. Padahal justru usaha kecil paling butuh fondasi rapi sejak awal. Tanpa struktur yang jelas, aktivitas harian mudah berantakan: stok hilang entah ke mana, pesanan terlewat, hingga uang usaha bercampur dengan uang pribadi. Di sinilah pentingnya memahami cara menata bisnis dari awal. Bahkan untuk warung rumahan, jasa desain, atau reseller online, cara menata bisnis dari awal bisa menentukan apakah usaha bertahan lama atau hanya ramai sebentar.

Masalahnya, banyak orang mengira membuat sistem itu harus langsung pakai software mahal, SOP tebal, atau karyawan banyak. Akhirnya niatnya selalu ditunda. Padahal cara menata bisnis dari awal sebenarnya bisa dimulai dari aturan sederhana yang konsisten dijalankan setiap hari. Bukan rumit, tapi disiplin.

Yang sering terjadi bukan bisnisnya tidak laku, melainkan pemiliknya kewalahan mengelola. Order masuk makin banyak, tapi bukannya senang malah stres. Chat menumpuk, pengiriman telat, dan komplain mulai berdatangan. Itu bukan tanda usaha berkembang terlalu cepat — itu tanda belum ada sistem.

Tiga Aturan Sederhana yang Mengubah dan Menata Cara Kerja Bisnis Dari Awal?

1. Pisahkan uang bisnis dan uang pribadi (wajib, bukan opsional)

Ini kesalahan paling klasik. Banyak usaha sebenarnya untung, tapi pemilik merasa tidak pernah pegang uang. Penyebabnya sederhana: setiap ada pemasukan langsung dipakai kebutuhan rumah, top up e-wallet, atau jajan kecil yang tidak terasa.

Minimal buat satu rekening khusus bisnis. Kalau belum memungkinkan, gunakan dompet atau kotak uang terpisah. Semua pemasukan harus masuk ke sana dulu. Gaji pemilik diambil terjadwal, misalnya mingguan atau bulanan. Begitu dipisahkan, pemilik usaha baru bisa melihat performa usaha secara objektif.

Begitu aturan ini berjalan, keputusan bisnis jadi lebih rasional. Tidak lagi beli stok berdasarkan “feeling”, tapi berdasarkan kemampuan kas.

2. Catat semua transaksi, sekecil apa pun

Banyak usaha kecil bangkrut bukan karena rugi, tetapi karena tidak sadar sebenarnya rugi. Tanpa pencatatan, produk yang terlihat laris belum tentu menghasilkan margin.

Tidak perlu langsung aplikasi akuntansi. Buku tulis pun cukup. Catat tiga hal saja:

  • Uang masuk

  • Uang keluar

  • Stok barang

Dalam 2–3 minggu saja, pola bisnis akan mulai terlihat. Produk mana yang cepat berputar, mana yang hanya memenuhi rak, bahkan pelanggan mana yang paling sering membeli. Di titik ini, pelaku usaha mulai benar-benar menjalankan cara menata bisnis dari awal, bukan sekadar jualan.

3. Buat alur kerja tetap (rutinitas operasional)

Usaha kecil sering bergantung pada mood pemilik. Hari rajin posting, besok hilang. Hari cepat respon, besok chat terbengkalai. Konsumen tidak suka ketidakpastian.

Buat alur sederhana:

  • Jam balas chat

  • Jadwal posting promosi

  • Waktu packing

  • Hari belanja stok

Ketika rutinitas konsisten, bisnis mulai terasa ringan. Bukan karena kerja berkurang, tapi karena otak tidak lagi mengambil keputusan yang sama berulang-ulang setiap hari. Energi bisa dipakai untuk strategi, bukan sekadar bertahan.

Menariknya, banyak usaha mulai berkembang justru setelah menjalankan kebiasaan kecil seperti ini. Mereka tidak langsung menambah produk atau modal besar. Mereka memperbaiki pengelolaan.

Pada akhirnya, sistem bukan soal teknologi. Sistem adalah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus. Software hanya alat bantu. Tanpa kebiasaan, aplikasi secanggih apa pun tidak akan menyelamatkan bisnis.

Itulah mengapa cara menata bisnis dari awal penting dilakukan bahkan saat omzet masih kecil. Justru ketika skala masih kecil, perubahan mudah diterapkan. Begitu usaha sudah besar dan kacau, memperbaikinya jauh lebih sulit.

Bisnis yang rapi sejak awal biasanya tumbuh lebih stabil. Tidak selalu paling cepat, tapi paling tahan lama. Dan dalam dunia usaha, bertahan sering kali lebih penting daripada sekadar sempat viral.

Tarif Impor 15 Persen AS Mengancam Ekspor Indonesia, Ekonom Prediksi Penurunan Hingga 12%

Firman Rangga
-
0
Tarif Impor 15 Persen AS Mengancam Ekspor Indonesia, Ekonom Prediksi Penurunan Hingga 12%

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana memberlakukan Tarif Impor 15 persen terhadap berbagai produk yang masuk ke pasar Negeri Paman Sam. Kebijakan Tarif Impor 15 persen tersebut langsung memunculkan kekhawatiran di kalangan ekonom karena berpotensi memukul kinerja ekspor negara mitra dagang, termasuk Indonesia yang selama ini menikmati akses pasar relatif rendah tarif.

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kebijakan proteksionis itu bukan sekadar isu politik perdagangan, melainkan memiliki implikasi kuantitatif yang cukup jelas. Berdasarkan perhitungan elastisitas perdagangan internasional, kenaikan tarif 1 persen dapat menurunkan aktivitas impor sekitar 0,8 persen.

Dengan asumsi tersebut, penerapan Tarif Impor 15 persen diperkirakan menekan aktivitas impor Amerika hingga sekitar 12 persen. Bagi negara eksportir seperti Indonesia, angka itu secara langsung tercermin sebagai penurunan permintaan terhadap barang ekspor.

Menurut Nailul, selama ini sejumlah komoditas Indonesia masuk ke pasar AS dengan beban tarif rendah, bahkan sebagian nol persen. Ketika tarif dinaikkan seragam, harga produk Indonesia menjadi kurang kompetitif dibandingkan produksi domestik Amerika atau pemasok lain yang lebih dekat secara geografis.

Penurunan permintaan dari pasar AS bukan perkara kecil. Amerika merupakan salah satu tujuan ekspor utama bagi berbagai komoditas Indonesia, mulai dari produk manufaktur, tekstil, alas kaki, hingga barang berbasis sumber daya alam. Karena itu, efek Tarif Impor 15 persen berpotensi terasa langsung pada volume pengapalan.

Dampak ke Neraca Perdagangan dan Rupiah

Koreksi ekspor berisiko memengaruhi neraca perdagangan nasional. Jika ekspor menurun sementara impor bahan baku tetap berjalan, surplus perdagangan Indonesia bisa menyusut. Dalam skenario yang lebih berat, neraca bahkan berpeluang berbalik menjadi defisit.

Kondisi tersebut juga berkaitan erat dengan penerimaan devisa. Devisa hasil ekspor berfungsi sebagai bantalan eksternal perekonomian, terutama untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ketika ekspor melemah akibat Tarif Impor 15 persen, pasokan dolar dari sektor riil ikut berkurang.

Tekanan terhadap devisa berpotensi memicu pelemahan rupiah. Pelemahan kurs kemudian berdampak berantai terhadap harga impor, khususnya bahan baku industri. Biaya produksi industri dalam negeri bisa meningkat karena sebagian besar sektor manufaktur masih bergantung pada bahan baku impor.

Kenaikan biaya produksi pada akhirnya dapat diteruskan menjadi kenaikan harga barang di tingkat konsumen. Artinya, dampak kebijakan perdagangan luar negeri bisa merembet menjadi tekanan inflasi domestik.

Selain itu, perlambatan ekspor juga dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi. Ekspor merupakan salah satu komponen pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB). Ketika permintaan eksternal melemah akibat Tarif Impor 15 persen, kontribusi sektor eksternal terhadap pertumbuhan ikut menurun.

Para ekonom menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah antisipasi, mulai dari diversifikasi pasar ekspor hingga penguatan hilirisasi industri. Upaya memperluas tujuan ekspor dinilai penting agar ketergantungan terhadap pasar tunggal, khususnya Amerika Serikat, tidak terlalu besar ketika kebijakan proteksionisme kembali menguat di perdagangan global.

Beras SPHP Diubah Jadi Beras Medium, Polisi Ungkap Praktik Oplosan di NTB

jessica hart
-
0
Beras SPHP Diubah Jadi Beras Medium, Polisi Ungkap Praktik Oplosan di NTB

Satuan Tugas (Satgas) Saber Pangan kembali membongkar pelanggaran distribusi komoditas bersubsidi. Kali ini, Praktik Oplosan Beras SPHP terungkap di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kasus ini mencuat setelah adanya laporan masyarakat yang mencurigai adanya penjualan beras dengan harga dan kemasan yang tidak sesuai ketentuan program pemerintah.

Beras SPHP atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan merupakan program intervensi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga beras medium. Karena mendapat subsidi negara, distribusinya diawasi ketat. Namun, dalam temuan terbaru, aparat mendapati indikasi Praktik Oplosan Beras SPHP dengan modus pengemasan ulang untuk dijual kembali sebagai beras medium nonsubsidi.

Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak bisa ditoleransi. Menurutnya, beras SPHP dilepas ke pasar dengan dukungan anggaran negara melalui Perum Bulog, sehingga setiap penyimpangan berpotensi merugikan masyarakat luas.

“Karena ada subsidi di dalamnya, maka ketika terjadi penyalahgunaan, dampaknya bukan hanya ke konsumen, tetapi juga pada keuangan negara,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta.

Modus Pengemasan Ulang Terungkap

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, Kombes Pol FX Endriadi, menjelaskan bahwa pengungkapan kasus bermula dari aduan warga. Setelah dilakukan penyelidikan di lapangan, aparat menemukan aktivitas pemindahan isi beras SPHP dari kemasan asli ke karung polos.

Dalam praktik tersebut, identitas subsidi dihilangkan sehingga beras dapat dijual dengan harga lebih tinggi dari Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Praktik Oplosan Beras SPHP ini memungkinkan pelaku memperoleh margin keuntungan lebih besar dibandingkan menjualnya sesuai skema subsidi.

Hasil penggerebekan menunjukkan skala aktivitas yang cukup signifikan. Polisi menyita 140 karung beras ukuran 50 kilogram yang siap edar, 1.650 kemasan SPHP utuh, serta 1.400 lembar kemasan lima kilogram yang telah dikosongkan. Selain itu, ditemukan pula karung polos cadangan, mesin jahit karung, benang, hingga timbangan digital yang digunakan dalam proses repacking.

Beras hasil oplosan tersebut diduga dipasarkan melalui kios-kios di Lombok Barat dan Lombok Tengah, bahkan dijual langsung ke konsumen. Aparat menilai tindakan ini melanggar perlindungan konsumen sekaligus merusak kebijakan stabilisasi harga.

Program SPHP sendiri masih berlangsung hingga akhir Februari 2026 sebagai kelanjutan dari kebijakan tahun sebelumnya. Pemerintah menugaskan Bulog menyalurkan beras dengan harga di bawah HET beras medium di berbagai zona wilayah. Tujuannya jelas, menjaga daya beli masyarakat serta menekan lonjakan harga.

Karena itu, Praktik Oplosan Beras SPHP dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas distribusi pangan. Jika dibiarkan, bukan hanya harga yang terdampak, tetapi juga kepercayaan publik terhadap program subsidi pemerintah.

Satgas Saber Pangan NTB memastikan pengawasan akan diperketat, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional ketika kebutuhan beras meningkat. Posko pengaduan disiagakan selama 24 jam untuk menerima laporan masyarakat terkait indikasi pelanggaran harga, mutu, maupun label pangan.

Punya Skill Tapi Belum Punya Produk? Coba Mulai Usaha Tanpa Stok Barang Lewat Jasa Digital

Bintang Putra
-
0
Punya Skill Tapi Belum Punya Produk? Coba Mulai Usaha Tanpa Stok Barang Lewat Jasa Digital

Banyak orang merasa belum bisa mulai bisnis karena tidak punya produk fisik untuk dijual. Tidak punya stok, tidak punya gudang, tidak punya modal besar untuk belanja barang. Padahal di era digital, konsep usaha tanpa stok barang justru semakin relevan. Kalau punya skill, itu sudah cukup untuk jadi modal awal. Jasa digital bisa menjadi pintu masuk paling realistis untuk memulai usaha pertama.

Coba lihat sekitar. Banyak bisnis kecil, UMKM, bahkan brand personal butuh bantuan digital: desain konten, edit video, kelola media sosial, bikin website, pasang iklan, sampai menulis artikel. Masalahnya, tidak semua pemilik usaha punya waktu atau kemampuan untuk mengerjakan itu sendiri. Di situlah peluangnya.

Berbeda dengan bisnis produk fisik yang perlu modal untuk stok dan risiko barang tidak laku, jasa digital hampir tidak butuh biaya produksi tambahan. Waktu dan keahlian adalah aset utamanya. Itulah kenapa model usaha tanpa stok barang terasa lebih ringan untuk pemula.

Skill apa saja yang bisa dijadikan jasa?

  • Desain grafis

  • Social media management

  • Copywriting

  • Editing video

  • Pembuatan website

  • Iklan digital

  • Voice over

  • Admin marketplace

Bahkan kemampuan sederhana seperti mengelola chat pelanggan atau input data pun bisa dijual sebagai layanan freelance.

Masalahnya bukan kurang peluang, tapi banyak orang meremehkan skill sendiri. Mereka merasa belum cukup jago. Padahal pasar tidak selalu mencari yang paling ahli, tetapi yang bisa menyelesaikan masalah.

Kenapa Jasa Digital Cocok untuk Usaha Pertama, Apa Lagi Tanpa Stok Barang?

Model usaha tanpa stok barang berbasis jasa digital punya beberapa keunggulan yang sulit ditandingi bisnis konvensional.

Pertama, risiko rendah. Tidak ada biaya sewa gudang, tidak ada risiko produk rusak, tidak ada stok menumpuk. Kalau belum ada klien, yang terpakai hanya waktu, bukan modal besar.

Kedua, fleksibel. Bisa dikerjakan dari rumah, kafe, atau bahkan sambil masih bekerja kantoran. Banyak pelaku jasa digital memulai sebagai sampingan sebelum akhirnya menjadi bisnis utama.

Ketiga, skalabilitas. Ketika klien mulai banyak, sistem bisa dibangun. Awalnya mengerjakan sendiri, lalu merekrut freelancer tambahan. Model seperti ini memungkinkan pertumbuhan tanpa beban operasional besar di awal.

Namun ada tantangan yang perlu dipahami. Dalam usaha tanpa stok barang, yang dijual adalah kepercayaan. Klien membeli hasil yang belum terlihat. Maka personal branding dan portofolio sangat penting.

Langkah awal yang realistis:

  • Bangun portofolio sederhana (bahkan dari proyek pribadi)

  • Tawarkan jasa ke lingkaran terdekat dulu

  • Manfaatkan platform freelance

  • Aktif di media sosial dengan menunjukkan hasil kerja

Jangan menunggu semuanya sempurna. Banyak penyedia jasa digital belajar sambil jalan, meningkatkan skill dari proyek ke proyek.

Soal harga, pemula sering bingung menentukan tarif. Prinsipnya sederhana: jangan terlalu murah hanya karena takut tidak laku. Harga terlalu rendah justru membuat jasa terlihat kurang profesional. Mulailah dengan harga wajar, lalu naikkan seiring pengalaman dan testimoni.

Menariknya, di era sekarang banyak UMKM justru lebih butuh jasa dibanding produk. Mereka butuh traffic, butuh konten, butuh sistem digital. Artinya pasar untuk model usaha tanpa stok barang semakin luas.

Selain itu, jasa digital membuka akses ke klien luar kota bahkan luar negeri. Tidak ada batas geografis. Dengan internet, pasar menjadi jauh lebih besar dibanding bisnis lokal berbasis produk fisik.

Pada akhirnya, memulai usaha tidak selalu harus dengan barang yang bisa disentuh. Skill adalah aset yang bisa dijual jika dikemas dengan benar. Ketika keahlian diubah menjadi solusi, bisnis bisa berjalan tanpa gudang dan tanpa stok.

Bagi yang merasa punya kemampuan tapi belum punya produk, mungkin ini saatnya melihat ulang peluang di depan mata. Usaha tanpa stok barang bukan hanya tren, tetapi model bisnis yang realistis dan relevan di era digital.

Konflik Internasional Memanas, Harga Perhiasan Emas Lokal Ikut Terkerek

Firman Rangga
-
0
Konflik Internasional Memanas, Harga Perhiasan Emas Lokal Ikut Terkerek

Kenaikan harga perhiasan emas di pasar domestik mulai terasa setelah harga emas global kembali menembus level psikologis USD 5.000 per ounce pada perdagangan pertengahan pekan. Lonjakan harga perhiasan emas ini terjadi seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mendorong investor mencari instrumen lindung nilai. Situasi tersebut membuat pasar logam mulia bergerak aktif, termasuk berdampak langsung pada harga perhiasan emas di berbagai toko ritel dalam negeri.

Data perdagangan internasional menunjukkan harga emas spot menguat sekitar 1,5% ke posisi USD 5.071,48 per ounce pada sesi sore waktu London. Sementara itu, kontrak berjangka pengiriman April juga naik sekitar 1,7% menjadi USD 5.080,90 per ounce. Penguatan tersebut dipicu meningkatnya kekhawatiran konflik setelah pemerintah Amerika Serikat mengerahkan kapal induk, pesawat tempur, serta armada pengintai ke kawasan sekitar Iran.

Pasar menilai eskalasi militer itu sebagai faktor risiko global yang berpotensi memicu gejolak ekonomi. Logam mulia kembali dipilih sebagai aset aman (safe haven) untuk melindungi nilai kekayaan ketika ketidakpastian meningkat.

Meski begitu, sejumlah analis melihat respons pasar belum sepenuhnya agresif. Analis komoditas Saxo Bank, Ole Hansen, menyebut pergerakan emas yang cenderung berputar di sekitar USD 5.000 menunjukkan pelaku pasar masih menunggu kepastian arah konflik. Investor, kata dia, masih mempertimbangkan apakah ketegangan tersebut hanya tekanan diplomatik atau benar-benar akan berujung konfrontasi terbuka.

Sementara itu, analis Natixis Bernard Dahdah memperkirakan harga emas berpotensi melonjak hingga 15% apabila konflik militer benar-benar terjadi. Lonjakan diprediksi terjadi dalam beberapa minggu awal sebelum pasar mulai menyesuaikan diri terhadap dampak ekonomi yang muncul.

Dampak ke Pasar Domestik

Pergerakan global itu langsung tercermin pada harga perhiasan emas di dalam negeri. Kenaikan tidak hanya terjadi pada emas batangan, tetapi juga pada produk perhiasan yang banyak diperdagangkan masyarakat.

Di gerai Raja Emas, Sabtu (21/2/2026), harga emas kadar 24 karat tercatat sekitar Rp2.665.000 per gram untuk kategori premium, sementara versi standar berada di kisaran Rp2.520.000 per gram. Untuk kadar 23 karat berada di Rp2.245.000 per gram dan 22 karat di Rp2.146.000 per gram.

Harga kemudian menurun bertahap mengikuti kadar kemurnian. Perhiasan 21 karat dijual sekitar Rp2.050.000 per gram, 20 karat Rp1.951.000, dan 19 karat Rp1.852.000. Sementara kadar 18 karat—yang umum dipakai cincin dan gelang—sekitar Rp1.756.000 per gram.

Untuk kadar menengah, 17 karat berada di Rp1.657.000, 16 karat Rp1.558.000, serta 15 karat Rp1.461.000 per gram. Kadar lebih rendah seperti 14 karat hingga 10 karat berkisar Rp1.362.000 sampai Rp969.000 per gram. Bahkan kadar 9 karat hingga 5 karat masih dipasarkan dengan rentang Rp873.000 hingga Rp480.000 per gram.

Kondisi serupa juga terlihat di jaringan penjualan Laku Emas. Di tempat ini, emas 24 karat dijual sekitar Rp2.586.000 per gram. Untuk 23 karat berada di kisaran Rp2.247.000 dan 22 karat Rp2.148.000 per gram. Kadar 21 karat tercatat Rp2.054.000, sedangkan 20 karat Rp1.955.000 per gram.

Pada kategori populer 18 karat, harga berada di sekitar Rp1.756.000 per gram, hampir sama dengan pasar ritel lainnya. Adapun kadar 14 karat berada di Rp1.362.000 dan 10 karat sekitar Rp969.000 per gram.

Pengamat pasar menilai kenaikan harga perhiasan emas domestik masih sangat bergantung pada perkembangan geopolitik global dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Jika konflik meningkat, permintaan logam mulia diperkirakan kembali menguat karena masyarakat cenderung memindahkan aset ke instrumen yang dianggap aman.

Produksi Kendaraan Pick-Up Digenjot, Potensi Dampak Ekonomi Tembus Rp27 Triliun

jessica hart
-
0
Produksi Kendaraan Pick-Up Digenjot, Potensi Dampak Ekonomi Tembus Rp27 Triliun

Penguatan sektor otomotif kembali menjadi fokus pemerintah. Kementerian Perindustrian mendorong percepatan Produksi Kendaraan Pick-Up dalam negeri karena dinilai memiliki efek berantai besar terhadap perekonomian nasional. Segmen kendaraan niaga ringan ini dianggap strategis, mengingat kebutuhan distribusi barang di Indonesia terus meningkat seiring pertumbuhan aktivitas perdagangan dan logistik.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, optimalisasi Produksi Kendaraan Pick-Up domestik dapat memberi kontribusi ekonomi yang sangat signifikan. Ia memberi gambaran, apabila pengadaan sekitar 70.000 unit kendaraan pick-up tipe 4×2 sepenuhnya dipenuhi oleh produk buatan dalam negeri, maka potensi dampak ekonomi tidak langsung (backward linkage) dapat mencapai kisaran Rp27 triliun.

Nilai tersebut, kata Agus, berasal dari aktivitas industri pendukung yang ikut bergerak. Mulai dari industri ban, kaca otomotif, aki, logam, kabel, plastik, hingga komponen elektronik. Rantai pasok yang luas membuat sektor otomotif tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi penggerak bagi banyak subsektor manufaktur lain.

Menurutnya, apabila kebutuhan kendaraan niaga tersebut justru dipenuhi melalui impor, manfaat ekonomi akan mengalir ke negara produsen. Sebaliknya, bila Produksi Kendaraan Pick-Up dilakukan di dalam negeri, maka nilai tambah industri, penciptaan lapangan kerja, serta aktivitas ekonomi akan terjadi di Indonesia.

“Manfaatnya bukan hanya pada industri otomotif, tetapi juga pada pembukaan kesempatan kerja dan penguatan struktur industri nasional,” ujar Agus dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (19/2).

Kapasitas Produksi Nasional Sudah Besar

Kementerian Perindustrian mencatat kemampuan industri otomotif nasional saat ini sudah cukup mapan. Kapasitas produksi kendaraan pick-up di Indonesia mencapai sekitar 1 juta unit per tahun. Angka tersebut dinilai lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Beberapa perusahaan yang memproduksi kendaraan pick-up di Indonesia antara lain PT Astra Daihatsu Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, PT Suzuki Indomobil Motor, PT SGMW Motor Indonesia, dan PT Sokonindo Automobile. Kehadiran berbagai produsen tersebut memperkuat basis manufaktur otomotif nasional sekaligus meningkatkan daya saing ekspor.

Dengan kapasitas yang tersedia, pemerintah optimistis Produksi Kendaraan Pick-Up dalam negeri tidak hanya memenuhi permintaan domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar global. Standar mutu kendaraan niaga produksi lokal dinilai telah kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan operasional di berbagai kondisi geografis Indonesia.

Kendaraan pick-up buatan dalam negeri juga sudah lama digunakan oleh pelaku usaha, mulai dari sektor perdagangan, pertanian, hingga jasa logistik. Performanya dianggap tangguh, terutama untuk distribusi barang di wilayah dengan kondisi jalan yang beragam.

Tantangan pada Segmen 4×4

Meski demikian, pemerintah mengakui masih ada celah pada jenis kendaraan pick-up berpenggerak empat roda (4×4) yang biasa dipakai di area tambang atau perkebunan berat. Hingga kini, Indonesia belum memproduksi tipe tersebut secara penuh di dalam negeri.

Selain karena kebutuhan pasar yang relatif terbatas, biaya operasional kendaraan 4×4 juga lebih tinggi. Perawatan mahal, suku cadang terbatas, serta nilai jual kembali yang cenderung rendah menjadi pertimbangan tersendiri dibandingkan pick-up 4×2 yang lebih ekonomis dan sudah diproduksi massal.

Pemerintah tetap menilai pengembangan Produksi Kendaraan Pick-Up merupakan bagian penting dari strategi kemandirian industri nasional. Kemenperin terus mendorong peningkatan penggunaan komponen lokal, penguatan rantai pasok industri otomotif, serta investasi teknologi manufaktur.

Langkah tersebut diharapkan memperdalam struktur industri, meningkatkan nilai tambah dalam negeri, dan membuka lapangan kerja baru. Dengan basis manufaktur yang semakin kuat, sektor kendaraan niaga diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung industri pengolahan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

1...181920...999Halaman 19 dari 999

Copyright © 2022 - 2024 Berempat.com All right reserved