Senin, April 21, 2025
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 19

Cegah Penyalahgunaan, Kuota Pembelian Solar Bersubsidi Akan Dibatasi!

Firman Rangga
-
0
Cegah Penyalahgunaan, Kuota Pembelian Solar Bersubsidi Akan Dibatasi!

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah bersiap menertibkan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis Solar. Langkah ini bertujuan untuk memastikan subsidi diberikan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.

Menanggapi kebijakan tersebut, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso, menjelaskan bahwa sistem pengawasan sebenarnya sudah diterapkan melalui mekanisme pembelian Solar bersubsidi menggunakan QR Code.

“Kami masih menunggu regulasi terbaru terkait revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014. Namun, sejauh ini, kuota BBM Solar subsidi masih dalam kondisi aman, dan penerapan QR Code cukup efektif dalam mengontrol distribusinya,” ujar Fadjar dalam acara Media Gathering Subholding Upstream Pertamina di Bali, Selasa (11/2/2025).

BPH Migas Perketat Pembatasan Volume Pembelian

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati, menegaskan bahwa pemerintah akan memperketat batas maksimal volume distribusi BBM subsidi agar lebih terkontrol. Regulasi baru ini akan mengacu pada revisi aturan dalam Perpres 191/2014.

“Kami sedang mempersiapkan aturan baru yang bertujuan untuk membatasi volume maksimal penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat guna dan menghindari penyalahgunaan,” jelas Erika dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (11/2/2025).

Dalam regulasi yang berlaku saat ini, pembatasan pembelian Solar subsidi sudah diatur sebagai berikut:

  • Kendaraan bermotor pribadi roda empat dibatasi maksimal 60 liter per hari.
  • Kendaraan umum untuk angkutan barang atau orang dengan roda enam maksimal 80 liter per hari.
  • Kendaraan umum dengan jumlah roda lebih dari enam diperbolehkan mengisi hingga 200 liter per hari.

Regulasi Baru Akan Mengurangi Potensi Penyalahgunaan

Namun, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh BPH Migas bersama tim akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), batasan tersebut dinilai masih terlalu tinggi.

“Kami melihat adanya potensi penyalahgunaan karena kapasitas tangki kendaraan yang diizinkan melebihi batas kebutuhan normal. Oleh karena itu, kebijakan baru nantinya akan lebih ketat dalam menentukan batas volume,” tambah Erika.

Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan distribusi BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran, sekaligus mencegah kebocoran yang merugikan negara. Pertamina dan pemerintah berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaannya di lapangan guna memastikan program subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Berdaya Saing Global, Produk Keripik Tempe Indonesia Tembus Pasar Global!

jessica hart
-
0
Berdaya Saing Global, Produk Keripik Tempe Indonesia Tembus Pasar Global!

Kemenperin terus mendorong industri dalam negeri agar dapat bersaing di pasar global, termasuk bagi para pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Melalui berbagai program pendampingan, pemerintah berupaya meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu menembus pasar ekspor. Salah satu IKM yang berhasil memanfaatkan program ini adalah CV. Kahla Global Persada, dari Sukabumi yang baru saja sukses mengirim produk keripik tempe ke Arab Saudi. Langkah ini menjadi pencapaian penting dalam upaya memperluas ekspor produk pangan Indonesia.

“Kami mengapresiasi pencapaian CV. Kahla Global Persada yang telah menunjukkan ketekunan dan semangat untuk berkembang hingga berhasil masuk ke pasar internasional. Semoga keberhasilan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan,” ujar Reni Yanita, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (10/2).

Menurut Reni, IKM sektor pangan memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga berpotensi merambah pasar ekspor. Namun, agar lebih kompetitif di tingkat global, pelaku usaha perlu terus meningkatkan standar kualitas, membangun brand yang kuat, serta berinovasi sesuai dengan tren pasar.

“Pemerintah terus berupaya memberikan dukungan kepada IKM pangan melalui berbagai insentif dan program strategis. Tujuannya agar mereka semakin unggul, mampu bersaing secara global, serta menjadi bagian dari rantai pasok industri besar,” tambahnya.

Sebagai bagian dari dukungan ini, Kemenperin berkomitmen membantu pelaku IKM dalam memasarkan produk ekspor yang sesuai dengan standar internasional dan kebutuhan pembeli luar negeri. Salah satu upaya tersebut adalah dengan memastikan bahwa produk yang dipasarkan memenuhi persyaratan ekspor.

Kinerja Ekspor Tempe Indonesia Meningkat

Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan, Bayu Fajar Nugroho, mengungkapkan bahwa ekspor tempe Indonesia terus menunjukkan tren positif. Pada tahun 2023, ekspor tempe dengan kode HS 21069097 mencapai 720,68 ton dengan nilai USD 2,43 juta, meningkat 35,47% dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain tempe dalam bentuk asli, Indonesia juga mengekspor produk tempe dalam bentuk keripik. Namun, hingga saat ini belum ada kode HS khusus untuk kategori produk tersebut. Sebagai gambaran, nilai ekspor satu kontainer 20 feet berisi keripik tempe diperkirakan mencapai USD 16.525,52 atau sekitar Rp 269,5 juta.

Bayu menambahkan bahwa CV. Kahla Global Persada merupakan salah satu IKM binaan Ditjen IKMA yang telah mendapatkan berbagai fasilitas pengembangan usaha. Pada tahun 2021, perusahaan ini memperoleh sertifikasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) yang memastikan keamanan dan kualitas produk pangan mereka. Selain itu, pada tahun 2020, mereka juga mendapat bantuan restrukturisasi mesin dan peralatan dengan subsidi potongan harga senilai Rp 11,47 juta.

“Program pendampingan dan sertifikasi ini bertujuan untuk memperkuat daya saing produk IKM, khususnya sektor pangan, agar dapat memenuhi standar global dan bersaing di pasar internasional,” jelas Bayu.

Peluang Ekspor IKM ke Berbagai Negara

Saat ini, CV. Kahla Global Persada memiliki kapasitas produksi sekitar 31.000 keping keripik tempe per bulan dan telah memperluas jangkauan pasarnya ke berbagai negara seperti Kanada, Norwegia, Malaysia, Australia, Belanda, Filipina, Vietnam, Hong Kong, Singapura, Jepang, Swiss, Korea Selatan, dan Arab Saudi.

Menurut Bayu, keterbukaan ekonomi melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas telah menghubungkan pasar Indonesia dengan jaringan perdagangan global, membuka peluang lebih besar bagi ekspor produk IKM.

“Keberhasilan ekspor keripik tempe ini diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi IKM lain untuk memperluas pasar mereka, baik di dalam negeri maupun di tingkat internasional,” tutupnya.

Badai Pemotongan Anggaran, Event Pemerintah Banyak yang Batal?

Firman Rangga
-
0
Badai Pemotongan Anggaran, Event Pemerintah Banyak yang Batal?

Kebijakan pemangkasan anggaran di berbagai Kementerian dan Lembaga berdampak besar terhadap sektor event, terutama industri MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions). Para pelaku industri event organizer memperkirakan bahwa sejumlah event yang berkaitan dengan lembaga pemerintah berpotensi dibatalkan akibat keterbatasan dana.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi), Hosea Andreas Rungkat, mengungkapkan bahwa sektor yang paling terdampak adalah konferensi, mengingat banyaknya acara berskala besar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun BUMN.

“Yang paling terkena dampak adalah konferensi karena selama ini mayoritas event besar berasal dari instansi pemerintah dan BUMN. Saya memperkirakan lebih dari 50%, bahkan bisa mencapai 60-70% dari acara yang bergantung pada pendanaan pemerintah berisiko batal,” ujar Andreas saat diwawancarai CNBC Indonesia, Senin (10/2/2025).

Salah satu daerah yang merasakan dampak terbesar dari kebijakan ini adalah Bali. Sebagai destinasi utama untuk wisata dan konferensi, pemotongan anggaran berpotensi melemahkan sektor MICE di wilayah tersebut.

“Event-event yang dibiayai oleh pemerintah kemungkinan besar akan dipangkas atau bahkan dibatalkan. Bali menjadi salah satu daerah yang paling terdampak, karena kita tahu bahwa banyak konferensi besar biasanya diadakan di sana,” tambahnya.

Event Internasional Masih Berpeluang Berjalan

Meski banyak acara pemerintah yang terancam batal, Andreas menyebutkan bahwa beberapa event yang melibatkan kerja sama dengan organisasi internasional masih memiliki peluang untuk tetap berlangsung.

“Untuk event yang bekerja sama dengan lembaga internasional seperti PBB, masih ada kemungkinan untuk tetap berjalan. Karena pendanaannya tidak sepenuhnya dari pemerintah, biasanya hanya mendapatkan endorsement dari pemerintah, sementara biaya lainnya ditanggung oleh pihak swasta,” jelasnya.

Di awal tahun, jumlah penyelenggaraan event MICE memang cenderung lebih sedikit dan biasanya baru meningkat di pertengahan tahun. Namun, dengan adanya pemangkasan anggaran, tahun ini diperkirakan akan lebih sepi dari biasanya.

“Biasanya, awal tahun memang belum terlalu banyak event. Maret nanti masuk bulan puasa, jadi mungkin dampaknya baru akan terasa setelah Lebaran. Saat itulah kita akan melihat seberapa besar pengaruh pemangkasan anggaran ini terhadap industri,” ujar Andreas.

Pameran atau Event Swasta Masih Stabil

Di sisi lain, industri pameran yang lebih banyak melibatkan swasta relatif lebih stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh kebijakan ini.

“Untuk pameran, dampaknya tidak sebesar di sektor konferensi. Saya perkirakan hanya sekitar 30-40%, karena sebagian besar event pameran berasal dari swasta, bukan dari pemerintah,” tutup Andreas.

Dengan kondisi ini, pelaku industri MICE harus mulai mencari strategi baru untuk tetap bertahan, termasuk menjalin kerja sama dengan sektor swasta atau penyelenggara internasional agar industri ini tetap bisa bergerak di tengah tantangan anggaran yang ada.

Bye-bye Internet Lemot! WiFi 6E dan WiFi 7 Resmi Hadir di Indonesia!

jessica hart
-
0
Bye-bye Internet Lemot! WiFi 6E dan WiFi 7 Resmi Hadir di Indonesia!

Indonesia kini memasuki babak baru dalam perkembangan teknologi digital dengan resmi meluncurkan WiFi 6E dan WiFi 7 yang beroperasi pada spektrum frekuensi 6 GHz. Langkah strategis ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Digital RI dengan Indonesia Technology Alliance, sebuah organisasi nirlaba yang menaungi pelaku industri teknologi di Tanah Air.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa adopsi WiFi 6E dan WiFi 7 menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia menyelaraskan diri dengan standar teknologi global. Peluncuran ini juga bertepatan dengan 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan percepatan transformasi digital sebagai salah satu prioritas nasional.

“Dengan penerapan teknologi Wi-Fi terbaru di frekuensi 6 GHz, Indonesia menunjukkan keseriusan dalam membangun ekosistem digital yang lebih maju dan berdaya saing global. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk menjadikan transformasi digital sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap Meutya dalam acara peresmian yang berlangsung di Hotel Langham, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Keunggulan Teknologi WiFi 6E dan WiFi 7

Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 hadir dengan berbagai keunggulan signifikan dibanding generasi sebelumnya, termasuk kecepatan transmisi data hingga 46 Gbps, latensi rendah, serta kinerja optimal di lingkungan dengan jumlah pengguna yang tinggi. Teknologi ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan berbagai sektor, seperti video ultra-HD, cloud computing, realitas virtual (VR/AR), hingga kecerdasan buatan (AI).

“Infrastruktur digital yang canggih bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan industri kreatif. Dengan regulasi baru ini, kami memastikan bahwa Indonesia siap beradaptasi dengan teknologi masa depan,” lanjutnya.

Pemerintah juga telah menerbitkan regulasi pendukung guna memastikan kelancaran implementasi Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7, yaitu:

  1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2025, yang merevisi ketentuan sebelumnya terkait izin penggunaan spektrum frekuensi radio.
  2. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 12 Tahun 2025, yang mengatur penggunaan spektrum frekuensi 6 GHz dan standar teknis perangkat telekomunikasi berbasis jaringan area lokal radio (Radio Local Area Network/RLAN).

“Dengan membuka akses terhadap spektrum ini, Indonesia kini sejajar dengan negara-negara maju di kawasan Asia Pasifik dalam mengadopsi teknologi Wi-Fi terbaru. Hal ini akan meningkatkan kualitas konektivitas dan mempercepat digitalisasi di seluruh negeri,” tambah Meutya.

Jaminan Keamanan dan Uji Kelayakan Perangkat

Agar perangkat berbasis Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 dapat beroperasi dengan optimal tanpa mengganggu layanan lain, pemerintah telah menetapkan standar pengujian ketat. Proses ini dapat dilakukan di Indonesia Digital Test House (IDTH) atau Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Digital.

Namun, sesuai regulasi yang berlaku, perangkat yang telah lolos uji di laboratorium internasional yang memiliki Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan Indonesia tidak diwajibkan menjalani pengujian ulang di dalam negeri.

“Kami ingin memastikan bahwa semua perangkat yang beroperasi di Indonesia memenuhi standar global dan tidak menimbulkan gangguan pada jaringan lainnya. Dengan sistem uji yang fleksibel dan berkualitas, industri dapat lebih cepat mengadopsi teknologi ini,” jelasnya.

Menkomdigi juga mengajak berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan akademisi, untuk berpartisipasi dalam pengembangan teknologi nirkabel generasi terbaru. Menurutnya, kehadiran Wi-Fi 6E dan Wi-Fi 7 bukan sekadar peningkatan konektivitas, tetapi juga pendorong utama bagi pertumbuhan startup dan bisnis berbasis digital.

“Kami mengundang seluruh pihak untuk bersama-sama membangun ekosistem digital yang inklusif dan mampu bersaing di tingkat global,” tegas Meutya.

Meraup Untung dari Bisnis Ikan Hias Air Laut yang Sangat ‘Berwarna’

Bintang Putra
-
0
Meraup Untung dari Bisnis Ikan Hias Air Laut yang Sangat ‘Berwarna’

Bisnis budidaya ikan hias air laut belakangan ini semakin populer dan menjanjikan. Tidak hanya sebagai hobi, budidaya ikan hias air laut ternyata bisa menjadi sumber penghasilan yang menggiurkan. Dengan permintaan yang terus meningkat, baik di pasar lokal maupun internasional, peluang untuk “panen cuan” dari bisnis ini terbuka lebar. Yuk, simak informasi dari Berempat.com berikut ini.

Mengapa Ikan Hias Air Laut?

Ikan hias air laut memiliki daya tarik tersendiri karena keindahan warna dan bentuknya yang unik. Jenis-jenis seperti ikan Nemo (Clownfish), Angel Fish, atau Butterfly Fish selalu menjadi favorit para kolektor. Selain itu, ekosistem air laut yang kompleks membuat ikan-ikan ini terlihat lebih eksotis dibandingkan ikan hias air tawar. Hal inilah yang membuat harganya bisa mencapai jutaan rupiah per ekor, tergantung jenis dan ukurannya.

Peluang Pasar yang Menjanjikan

Permintaan ikan hias air laut tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa menjadi pasar utama ekspor ikan hias air laut. Di Indonesia sendiri, semakin banyak orang yang tertarik memelihara ikan hias air laut untuk mempercantik akuarium di rumah atau kantor. Ini artinya, peluang pasar masih sangat luas dan belum jenuh.

Tantangan dalam Budidaya Ikan Hias Air Laut

Meski menjanjikan, budidaya ikan hias air laut tidak bisa dianggap remeh. Ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti:

  • Kualitas Air: Ikan hias air laut sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air. Kadar garam, suhu, dan pH air harus selalu dijaga agar ikan tetap sehat.
  • Pakan: Ikan hias air laut membutuhkan pakan khusus yang harganya relatif mahal. Namun, ini bisa diatasi dengan membuat pakan sendiri atau mencari supplier yang lebih terjangkau.
  • Penyakit: Ikan hias air laut rentan terkena penyakit jika lingkungannya tidak bersih. Perlu pengetahuan tentang cara mencegah dan mengobati penyakit yang umum menyerang ikan.

Tips Agar Budidaya Ikan Hias Air Laut Berjalan Mulus!

  1. Pelajari Ilmunya: Sebelum memulai, pastikan Anda memahami seluk-beluk budidaya ikan hias air laut. Ikuti pelatihan atau bergabung dengan komunitas untuk menambah wawasan.
  2. Pilih Jenis Ikan yang Tepat: Mulailah dengan jenis ikan yang mudah dibudidayakan, seperti Clownfish atau Damselfish. Setelah berhasil, baru beralih ke jenis yang lebih menantang.
  3. Jaga Kualitas Air: Investasikan pada peralatan seperti filter, protein skimmer, dan alat pengukur kualitas air. Ini akan membantu menjaga lingkungan hidup ikan tetap optimal.

Berapa Keuntungan yang Bisa Didapat?

Keuntungan dari budidaya ikan hias air laut bisa sangat besar, tergantung skala dan jenis ikan yang dibudidayakan. Sebagai contoh, seekor Clownfish berkualitas baik bisa dijual dengan harga Rp 200.000 hingga Rp 500.000 per ekor. Jika Anda bisa menghasilkan 100 ekor per bulan, maka omzet Anda bisa mencapai puluhan juta rupiah. Belum lagi jika Anda mengekspor ke luar negeri, harganya bisa lebih tinggi lagi.

Budidaya ikan hias air laut memang membutuhkan dedikasi dan pengetahuan yang cukup. Namun, dengan ketekunan dan strategi yang tepat, bisnis Budidaya Ikan Hias Air Laut ini bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Selain itu kamu juga turut berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam.

Jokowi Ogah Bahas IKN, Sebut Itu Urusan Pemerintah Sekarang!

Firman Rangga
-
0
Jokowi Ogah Bahas IKN, Sebut Itu Urusan Pemerintah Sekarang!

Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara mengenai kabar pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sebelumnya disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo.

Meskipun tak banyak memberikan pernyataan, Jokowi menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan wewenang pemerintahan saat ini dan bukan lagi menjadi ranahnya.

“Tanyakan ke Kepala Otorita, tanyakan ke pemerintah,” ujar Jokowi, dikutip dari Detikcom, Minggu (9/2/2025).

Jokowi Akui Masih Berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi mengungkapkan bahwa ia masih berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Namun, ia menekankan bahwa komunikasi tersebut bersifat pribadi dan tidak membahas pekerjaan.

“Kadang-kadang cuma ngobrol biasa, menanyakan kabar. ‘Sehat, Pak Bas?’ atau ‘keluarga gimana?’, sebatas itu saja,” ujar Jokowi sambil tersenyum.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menolak anggapan bahwa dirinya masih ikut campur dalam perkembangan proyek IKN. “Itu urusan pemerintah, jangan ditarik-tarik lagi. Kalau soal progres, ya itu lapornya ke Presiden atau ke menteri,” tegasnya.

Menteri PU Ungkap Anggaran IKN Diblokir

Sebelumnya, Menteri PUPR, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa anggaran untuk proyek IKN belum tersedia, bahkan diblokir sepenuhnya.

“Anggaran kita diblokir semua. Kok tanya progres gimana sih, anggarannya aja nggak ada,” ujar Dody di Kompleks Parlemen, Kamis (6/2/2025).

Menurutnya, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025, terdapat pemangkasan anggaran di Kementerian PUPR hingga Rp81,38 triliun.

Dalam nada bercanda, Dody juga sempat menyebut bahwa satu-satunya penggunaan anggaran yang bisa direalisasikan saat ini hanyalah untuk konsumsi pribadi pejabat.

“Progresnya? Ya, buat beli makan siangnya Pak Menteri,” katanya sambil tertawa.

Dengan kondisi anggaran yang masih diblokir, Kementerian PUPR memilih untuk memprioritaskan program yang dianggap lebih mendesak, seperti persiapan transportasi mudik Lebaran 2025.

“Ya, kita lihat dulu. Anggarannya dibuka dulu, baru kita diskusi lagi. Yang sekarang di depan mata ya Lebaran. Kita sukseskan itu dulu, baru bicara yang lain,” jelasnya.

Dody juga melaporkan bahwa hingga 31 Desember 2024, progres pembangunan IKN telah mencapai 87,9%, dengan total anggaran yang telah terserap mencapai Rp40,29 triliun sepanjang tahun lalu.

“Hingga akhir tahun 2024, fisik pembangunan IKN sudah mencapai 87,9% dari total alokasi anggaran tahun itu,” pungkasnya.

Tiket MotoGP Mandalika 2025 Resmi Dijual! Jangan Sampai Kehabisan!

jessica hart
-
0
Tiket MotoGP Mandalika 2025 Resmi Dijual! Jangan Sampai Kehabisan!

Penggemar MotoGP di Indonesia kini bisa bersiap-siap! Penjualan tiket ajang balap motor dunia MotoGP 2025 di Sirkuit Mandalika telah resmi dibuka. Tiket early bird sudah bisa dibeli dengan harga spesial mulai dari Rp 140.000.

Kabar gembira ini diumumkan melalui akun resmi @themandalikagp, yang berada di bawah naungan InJourney. Periode penjualan tiket promo ini berlangsung mulai 8 hingga 28 Februari 2025.

“Akhirnya momen yang ditunggu datang juga! Tiket early bird MotoGP Indonesia 2025 resmi dijual mulai hari ini!” tulis akun @themandalikagp dalam unggahan Instagram pada Sabtu (8/2/2025).

Harga Tiket MotoGP Mandalika 2025

Bagi yang ingin menyaksikan aksi para pembalap MotoGP secara langsung, tiket dapat dibeli melalui situs resmi www.themandalikagp.com. Berikut rincian harga tiket yang tersedia:

Kategori VIP Hospitality

  • VIP Deluxe Class: Rp 11.250.000 (harga normal Rp 15.000.000)
  • VIP Luxury Tent (T1, D, F, G): Rp 5.812.500 (harga normal Rp 7.750.000)

Kategori Grandstand

  • Premium Grandstand – A: Rp 612.500 (harga normal Rp 1.750.000)
  • Premium Grandstand – B, C, J, K: Rp 315.000 (harga normal Rp 900.000)
  • Regular Grandstand – E, G, H, I: Rp 140.000 (harga normal Rp 400.000)

Tiket VIP Hospitality berlaku selama tiga hari, yakni 3-5 Oktober 2025, sementara tiket Grandstand hanya berlaku untuk weekend pass (4-5 Oktober 2025).

The Mandalika, Destinasi Sportstainment Unggulan

Selain MotoGP, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) terus berupaya memperkuat The Mandalika sebagai destinasi unggulan yang menggabungkan sport dan entertainment dalam konsep pariwisata berkelanjutan.

Melalui anak perusahaannya, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC), InJourney sukses menggelar Mandiri Festival Mandalika Seru 2024, sebuah festival spektakuler yang menyambut Tahun Baru 2025 di Kuta Beach Park, Mandalika, Lombok Tengah.

Dengan tema “New Year Start With You”, acara ini berhasil menarik lebih dari 17.500 wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Festival ini menampilkan berbagai hiburan menarik, termasuk pertunjukan spesial dari Wika Salim, yang sukses menghidupkan suasana dengan interaksi seru bersama para pengunjung.

Tak hanya itu, pesta kembang api spektakuler dengan 2.500 ledakan selama 30 menit menerangi langit Mandalika, menciptakan pengalaman tak terlupakan dalam perayaan tahun baru.

Direktur Komersial ITDC, Troy Warokka, mengungkapkan kebanggaannya atas antusiasme luar biasa dari para wisatawan.

“Acara ini tidak hanya menjadi penutup tahun yang meriah, tetapi juga bagian dari komitmen kami untuk menjadikan The Mandalika sebagai destinasi sportstainment terbaik di Indonesia,” ujarnya.

Investasi di Bisnis Kos-Kosan, Berapa Lama Bisa Balik Modal?

Bintang Putra
-
0
Investasi di Bisnis Kos-Kosan, Berapa Lama Bisa Balik Modal?

Bisnis kos-kosan merupakan salah satu investasi properti yang banyak diminati karena menjanjikan pendapatan pasif setiap bulannya. Namun, apakah bisnis ini bisa balik modal dengan cepat? Jawabannya tergantung pada berbagai faktor, mulai dari lokasi, target pasar, hingga pengelolaan biaya operasional.

Apa Saja Modal yang Diperlukan?

Sebelum memulai bisnis kos-kosan, penting untuk memahami besarnya modal awal yang dibutuhkan. Beberapa komponen biaya yang harus diperhitungkan antara lain:

  • Pembelian atau pembangunan properti: Jika membeli rumah atau tanah untuk kos-kosan, biaya ini akan menjadi komponen terbesar.
  • Renovasi dan furnitur: Jika membeli rumah second atau membangun dari nol, pastikan kamar memiliki fasilitas yang menarik.
  • Izin usaha dan legalitas: Pengurusan izin usaha kos-kosan juga memerlukan biaya tambahan.
  • Biaya pemasaran: Promosi melalui media sosial, website, atau platform listing properti.

Secara umum, modal awal untuk bisnis kos-kosan bisa berkisar antara ratusan juta hingga miliaran rupiah, tergantung dari lokasi dan jumlah kamar yang dibangun.

Contoh Perhitungan Biaya Kos Bulanan dan Tahunan

Agar bisnis kos-kosan berjalan dengan lancar dan bisa balik modal lebih cepat, penting untuk menentukan harga sewa yang tepat. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu diperhitungkan dalam menentukan harga sewa:

  1. Hitung Total Modal Awal Contoh:
    • Pembelian tanah dan bangunan: Rp1.000.000.000
    • Renovasi dan furnitur: Rp200.000.000
    • Biaya izin dan lain-lain: Rp50.000.000
    • Total Modal Awal: Rp1.250.000.000
  2. Tentukan Biaya Operasional Per Bulan
    • Listrik dan air: Rp2.000.000
    • Internet dan kebersihan: Rp1.000.000
    • Gaji penjaga kos: Rp3.000.000
    • Biaya tak terduga: Rp1.000.000
    • Total Biaya Operasional: Rp7.000.000
  3. Menentukan Harga Sewa per Kamar Jika kos memiliki 20 kamar dan target balik modal dalam 10 tahun:
    • Biaya per tahun = Modal Awal / 10 tahun = Rp1.250.000.000 / 10 = Rp125.000.000 per tahun
    • Biaya per bulan = Rp125.000.000 / 12 = Rp10.416.667 per bulan
    • Harga sewa per kamar = (Biaya per bulan + Biaya Operasional) / Jumlah Kamar = (Rp10.416.667 + Rp7.000.000) / 20 = Rp872.000 per kamar (dibulatkan bisa menjadi Rp900.000 – Rp1.200.000 tergantung fasilitas)

Faktor yang Mempercepat Balik Modal

  1. Lokasi Strategis Kos yang dekat dengan kampus, perkantoran, atau pusat industri lebih mudah menarik penyewa.
  2. Fasilitas Menarik Kos dengan AC, WiFi, kamar mandi dalam, dan keamanan 24 jam dapat menarik harga sewa lebih tinggi.
  3. Sistem Pembayaran dan Kontrak Jangka Panjang Menawarkan sewa tahunan dengan diskon dapat memastikan pemasukan stabil.
  4. Pengelolaan Efisien Mengurangi biaya operasional tanpa menurunkan kualitas layanan dapat mempercepat ROI.

Bisnis kos-kosan bisa balik modal cepat jika dikelola dengan baik. Dengan pemilihan lokasi strategis, harga sewa yang kompetitif, serta pengelolaan biaya operasional yang efisien, investasi ini bisa menjadi sumber pendapatan pasif yang menguntungkan dalam jangka panjang. Jika dilakukan dengan strategi yang tepat, modal bisa kembali dalam 5-10 tahun, bahkan lebih cepat jika permintaan tinggi dan pengelolaan optimal.

Dorong Ekosistem Teknologi Kripto Lebih Maju, Pemerintah Gandeng Tokocrypto

Firman Rangga
-
0
Dorong Ekosistem Teknologi Kripto Lebih Maju, Pemerintah Gandeng Tokocrypto

Pemerintah melalui Kementerian Ekonomi Kreatif berkomitmen untuk menciptakan ekosistem kripto yang sehat dan berkelanjutan agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperluas peluang bisnis dan inovasi. Wamenekraf Irene Umar menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi kripto untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kami ingin memastikan bahwa ekosistem kripto di Indonesia berkembang dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai ekonomi serta mendorong inovasi di berbagai sektor,” ujar Irene saat menghadiri acara Indonesia Crypto Outlook 2025 yang diselenggarakan di Ganara Art Fx Sudirman, Jakarta, pada Jumat (7/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Irene juga mengapresiasi inisiatif Tokocrypto dalam menyelenggarakan forum tahunan yang membahas tren, prediksi, serta perkembangan industri aset digital dan teknologi blockchain di Tanah Air. Menurutnya, industri kripto merupakan bagian dari subsektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut.

Teknologi Kripto Sebagai Peluang Inovasi dan Bisnis

Wamenekraf Irene menekankan bahwa teknologi kripto dan blockchain membuka peluang besar bagi masyarakat untuk menciptakan inovasi serta memperluas bisnis mereka. Pemanfaatan teknologi ini harus diarahkan pada pengembangan yang berkelanjutan agar memberikan dampak positif yang luas bagi perekonomian Indonesia.

“Teknologi ini memiliki potensi luar biasa jika digunakan dengan tepat. Masyarakat perlu memanfaatkan peluang ini untuk menciptakan nilai ekonomi yang lebih tinggi dan meningkatkan daya saing dalam ekonomi digital,” tambahnya.

Sementara itu, CEO Tokocrypto 2025, Calvin Kizana, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya Kemenekraf dalam membangun ekosistem kripto yang lebih kuat di Indonesia. Tokocrypto sendiri berperan sebagai penyedia edukasi dan literasi mengenai aset digital serta blockchain bagi masyarakat, dengan harapan dapat melahirkan lebih banyak inovator dan proyek-proyek lokal yang kompetitif.

Kolaborasi Pemerintah dan Industri untuk Masa Depan Kripto di Indonesia

Dalam kolaborasi ini, Kemenekraf berperan dalam memberikan dukungan regulatif dan kebijakan yang memastikan pertumbuhan industri kripto di Indonesia berjalan secara sehat dan inovatif.

“Kami percaya bahwa industri kripto memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dengan kolaborasi antara regulator dan pelaku industri, kami optimistis ekosistem kripto di Indonesia akan semakin maju dan inovatif,” ujar Calvin.

Dengan adanya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri, diharapkan ekosistem kripto dapat berkembang dengan lebih terarah, berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital, serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Distribusi LPG 3 Kg Makin Ketat, Pemerintah Terapkan Sistem Sub Pangkalan

jessica hart
-
0
Distribusi LPG 3 Kg Makin Ketat, Pemerintah Terapkan Sistem Sub Pangkalan

Pemerintah terus berupaya meningkatkan efisiensi distribusi gas LPG 3 kilogram dengan menerapkan sistem digital yang lebih ketat. Salah satu langkahnya adalah mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan, yang nantinya akan terdata melalui aplikasi MerchantApps Pangkalan (MAP) yang dikembangkan oleh PT Pertamina (Persero).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan bahwa pendataan ini bertujuan untuk mengawasi jalannya distribusi agar lebih terstruktur dan tepat sasaran. Dengan sistem ini, setiap sub pangkalan akan terdata secara langsung dalam sistem, termasuk rincian konsumennya.

“Semua akan berbasis sistem, sehingga data bisa tercatat dengan lebih baik,” ujar Yuliot dalam keterangannya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Pengecer Otomatis Berubah Menjadi Sub Pangkalan

Langkah ini akan berdampak pada sekitar 375 ribu pengecer yang secara otomatis akan beralih status menjadi sub pangkalan. Dengan perubahan ini, mereka akan menerima pasokan gas LPG 3 kg langsung dari pangkalan resmi yang telah terdaftar sebelumnya.

“Melalui aplikasi MAP, masyarakat yang membutuhkan LPG bersubsidi akan terdata dengan jelas di sub pangkalan, dan setiap transaksi juga akan tercatat dalam sistem,” tambahnya.

Dengan sistem digital ini, jalur distribusi gas bersubsidi bisa lebih transparan dan meminimalisir potensi penyalahgunaan. “Rantai pasokan akan lebih terlihat, dan kita bisa mengetahui dengan pasti kebutuhan di setiap wilayah,” kata Yuliot.

Pengawasan Ketat oleh Pertamina

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa proses perubahan status pengecer menjadi sub pangkalan dilakukan secara otomatis tanpa persyaratan tambahan.

“Per hari ini, seluruh pengecer langsung berubah menjadi sub pangkalan tanpa ada syarat tambahan. Sistem sudah berjalan, dan Pertamina bersama ESDM sudah memastikan bahwa mekanismenya berjalan dengan baik,” jelas Bahlil saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Namun, ia menekankan bahwa setelah perubahan status ini, sub pangkalan akan terus diawasi oleh Pertamina untuk memastikan mereka beroperasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

“Kita akan terus melakukan verifikasi terhadap sub pangkalan yang tertib dan memastikan mereka mengikuti regulasi yang berlaku. Jika ada yang tidak tertib, tentu akan ada tindakan lanjutan,” ujar Bahlil.

Normalisasi Distribusi LPG 3 Kg

Bahlil juga menjelaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk menormalkan kembali jalur distribusi LPG 3 kg yang sempat mengalami kendala akibat aturan baru terkait pengecer.

“Kami memastikan bahwa seluruh pengecer yang ada tetap berfungsi, hanya saja kini mereka berstatus sebagai sub pangkalan,” katanya saat meninjau salah satu pangkalan LPG 3 kg di Palmerah, Jakarta.

Sub pangkalan yang baru ini juga akan menggunakan aplikasi digital dari Pertamina, MerchantApps Pangkalan Pertamina, yang memungkinkan mereka mencatat transaksi secara detail, mulai dari identitas pembeli, jumlah tabung yang dibeli, hingga harga jual LPG 3 kg.

Menurut Bahlil, sistem baru ini diharapkan dapat memastikan distribusi LPG 3 kg bersubsidi lebih terarah dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Ia juga menegaskan bahwa ketersediaan stok LPG tidak mengalami kendala dan dalam kondisi aman.

Langkah ini merupakan respons pemerintah terhadap keresahan masyarakat akibat larangan pengecer menjual LPG 3 kg secara bebas. Dengan sistem sub pangkalan dan digitalisasi, diharapkan pendistribusian LPG subsidi semakin tertata dan transparan.

1...181920...898Halaman 19 dari 898

Copyright © 2022 - 2024 Berempat.com All right reserved