Minggu, Agustus 30, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 14

Usaha Online Tapi Bangkrut, Ternyata Kesalahan Ini Masih Sering Dilakukan!

0

Usaha Online Tapi Bangkrut menjadi kekhawatiran yang sering muncul di kalangan pelaku bisnis digital, termasuk bagi mereka yang berstatus Karyawan tapi Punya Usaha. Banyak orang memulai bisnis online dengan semangat tinggi karena melihat kisah sukses di media sosial, tetapi tidak sedikit yang akhirnya berhenti sebelum usahanya berkembang. Fenomena ini menunjukkan bahwa membangun bisnis digital tidak cukup hanya dengan modal internet dan akun marketplace, tetapi juga membutuhkan strategi, konsistensi, dan pengelolaan usaha yang baik.

Perkembangan ekonomi digital memang membuka peluang yang sangat besar. Menurut laporan Google, Temasek, dan Bain & Company dalam e-Conomy SEA 2024, Indonesia masih menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai puluhan miliar dolar AS dan terus bertumbuh seiring meningkatnya transaksi e-commerce serta penggunaan layanan digital.

Namun, besarnya peluang juga berarti persaingan semakin ketat. Banyak pelaku usaha baru masuk ke pasar yang sama tanpa memiliki pembeda yang jelas. Akibatnya, sebagian bisnis kesulitan mendapatkan pelanggan dan akhirnya berhenti beroperasi.

Memulai Terlalu Cepat Tanpa Perencanaan

Salah satu penyebab Usaha Online Tapi Bangkrut adalah memulai bisnis hanya karena mengikuti tren.

Misalnya, ketika suatu produk sedang viral, banyak orang langsung menjual produk serupa tanpa melakukan riset pasar. Ketika tren mulai mereda, permintaan ikut turun sehingga penjualan menurun drastis.

Padahal sebelum memulai usaha, pelaku bisnis sebaiknya memahami siapa target konsumennya, bagaimana tingkat persaingan, serta nilai tambah apa yang bisa ditawarkan.

Perencanaan sederhana seperti menentukan segmen pasar, menghitung modal, hingga memperkirakan biaya operasional dapat membantu mengurangi risiko di kemudian hari.

Terlalu Fokus pada Penjualan, Lupa Membangun Kepercayaan

Kesalahan lain yang cukup sering terjadi adalah hanya mengejar transaksi.

Banyak toko online langsung menawarkan harga murah tanpa membangun identitas merek, pelayanan yang baik, atau komunikasi yang konsisten dengan pelanggan.

Padahal menurut laporan PwC Global Consumer Insights Survey, pengalaman pelanggan menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi keputusan pembelian ulang. Artinya, bisnis yang mampu memberikan pelayanan memuaskan memiliki peluang lebih besar mempertahankan pelanggan dibanding hanya bersaing lewat harga.

Membangun kepercayaan memang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya jauh lebih berkelanjutan dibanding sekadar mengejar penjualan sesaat.

Penyebab Usaha Online Tapi Bangkrut yang Sering Tidak Disadari

Selain faktor eksternal, ada beberapa kebiasaan yang sering menjadi penyebab bisnis berhenti di tengah jalan.

  • Tidak Memisahkan Keuangan Pribadi dan Bisnis

Masih banyak pelaku usaha yang menggunakan satu rekening untuk seluruh kebutuhan.

Akibatnya, keuntungan bisnis sulit dihitung karena bercampur dengan pengeluaran pribadi.

Pemisahan keuangan menjadi langkah sederhana yang membantu pelaku usaha mengetahui kondisi bisnis secara lebih akurat.

  • Tidak Konsisten Membuat Konten

Dalam bisnis online, pemasaran digital memiliki peran penting.

Sayangnya, banyak pemilik usaha hanya aktif membuat konten ketika penjualan sedang turun.

Padahal algoritma media sosial dan perilaku konsumen lebih menyukai akun yang aktif secara konsisten.

Konten tidak selalu harus berupa promosi. Edukasi, cerita di balik bisnis, testimoni pelanggan, hingga proses produksi juga dapat meningkatkan kedekatan dengan audiens.

  • Terlalu Cepat Menyerah

Tidak semua bisnis langsung memperoleh keuntungan dalam beberapa minggu.

Menurut Global Entrepreneurship Monitor (GEM), sebagian besar usaha baru membutuhkan waktu untuk menemukan model bisnis yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar.

Karena itu, hasil yang belum maksimal pada tahap awal bukan berarti bisnis tidak memiliki masa depan.

Belajar dari Data, Bukan Sekadar Perasaan

Banyak keputusan bisnis masih didasarkan pada asumsi.

Misalnya menambah stok karena merasa produk akan laris atau menghentikan promosi karena menganggap tidak efektif.

Padahal hampir semua platform digital saat ini menyediakan data mengenai jumlah pengunjung, tingkat konversi, hingga perilaku pelanggan.

Dengan memanfaatkan data tersebut, pelaku usaha dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dibanding hanya mengandalkan perkiraan.

Bangun Bisnis Secara Bertahap

Bagi Karyawan tapi Punya Usaha, membangun bisnis secara bertahap justru menjadi strategi yang lebih aman.

Pendapatan dari pekerjaan utama dapat membantu menjaga kondisi keuangan ketika usaha masih dalam tahap pengembangan.

Pendekatan ini juga memberikan ruang untuk memperbaiki produk, memahami pelanggan, dan membangun sistem bisnis tanpa tekanan yang berlebihan.

Mayoritas Aspirasi Pengemudi Ojol Pilih Jadi Pengusaha Mikro, Bukan Pekerja

0

Pemerintah kembali menyerap aspirasi pengemudi ojol sebagai bagian dari penyusunan kebijakan penguatan sektor usaha mikro. Menteri UMKM Maman Abdurrahman bertemu dengan ratusan pengemudi ojek online yang mewakili 19 komunitas mitra Gojek, Grab, dan Maxim untuk mendengar langsung pandangan mereka terkait status sebagai pengusaha mikro transportasi daring.

Dalam dialog yang berlangsung di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, mayoritas peserta menyampaikan keinginan untuk tetap berstatus sebagai pelaku usaha dibandingkan menjadi pekerja. Menurut Maman, hasil pertemuan tersebut menunjukkan bahwa aspirasi pengemudi ojol mengarah pada kebutuhan mempertahankan fleksibilitas dalam menjalankan pekerjaan sekaligus membuka peluang usaha lainnya.

Ia menilai pilihan tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih berpihak kepada pengemudi transportasi daring.

Status Pengusaha Mikro Buka Akses Program Pemberdayaan

Maman menjelaskan, status sebagai pengusaha mikro memberikan kesempatan lebih luas bagi pengemudi untuk memperoleh berbagai fasilitas yang selama ini disediakan pemerintah. Mulai dari pelatihan kewirausahaan, peningkatan kapasitas usaha, hingga akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurutnya, aspirasi pengemudi ojol juga memperlihatkan keinginan agar ekosistem transportasi digital tidak hanya menjadi sumber pendapatan harian, tetapi juga pintu masuk membangun usaha yang lebih berkembang di masa depan.

Keberadaan platform digital dinilai memudahkan proses identifikasi usaha dan penilaian kelayakan penerima pembiayaan. Kondisi tersebut diharapkan dapat memperbesar peluang pengemudi memperoleh modal usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pemerintah Pastikan Kebijakan Berjalan Sesuai Aturan

Dalam pertemuan tersebut, para pengemudi turut menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah yang menetapkan porsi pendapatan sebesar 92 persen bagi mitra pengemudi dan 8 persen sebagai komisi perusahaan aplikator. Maman menyebut aspirasi pengemudi ojol menunjukkan dukungan terhadap terciptanya ekosistem transportasi daring yang lebih adil dan berkelanjutan.

Ia juga menanggapi isu penurunan pendapatan yang sempat muncul setelah kebijakan baru diberlakukan. Menurutnya, kondisi tersebut tidak sepenuhnya dipengaruhi perubahan sistem komisi, melainkan juga faktor musiman seperti masa libur sekolah yang menyebabkan jumlah penumpang menurun.

Pemerintah, lanjut Maman, akan terus mengawal implementasi kebijakan tersebut agar berjalan sesuai ketentuan. Apabila ditemukan pelanggaran oleh platform digital, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah sesuai regulasi.

Karyawan tapi Punya Usaha? Ini Cara Menjalani Dua Peran Tanpa Kewalahan

0

Menjadi Karyawan tapi Punya Usaha bukan lagi hal yang asing di era digital. Banyak pekerja kantoran mulai membangun bisnis sampingan sebagai sumber penghasilan tambahan, sarana mengembangkan hobi, atau persiapan finansial jangka panjang. Berempat melihat tren ini semakin berkembang karena kemudahan teknologi membuat seseorang dapat menjalankan bisnis tanpa harus meninggalkan pekerjaan utamanya.

Namun, menjalani dua peran sekaligus tentu bukan perkara mudah. Di satu sisi, pekerjaan kantor memiliki target dan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Di sisi lain, usaha membutuhkan perhatian agar terus berkembang. Tanpa pengelolaan waktu yang baik, keduanya justru bisa saling mengganggu.

Menurut laporan Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2024/2025, semakin banyak individu yang memulai bisnis sebagai aktivitas sampingan sebelum memutuskan menjadi wirausaha penuh waktu. Fenomena ini menunjukkan bahwa membangun usaha sambil tetap bekerja menjadi pilihan yang realistis bagi banyak orang untuk mengurangi risiko finansial.

Karena itu, kunci utama bukan memilih salah satu, melainkan menemukan cara agar pekerjaan dan bisnis dapat berjalan berdampingan secara sehat.

Mulailah dengan Usaha yang Fleksibel

Kesalahan yang sering dilakukan calon pebisnis adalah langsung memilih usaha yang membutuhkan perhatian penuh setiap hari.

Padahal, jika masih bekerja kantoran, sebaiknya pilih model bisnis yang lebih fleksibel dan mudah dikelola di luar jam kerja.

Contohnya adalah menjadi reseller, menjalankan bisnis print on demand, membuka toko online dengan sistem pre-order, menjual produk digital, atau menawarkan jasa berbasis keahlian seperti desain grafis dan penulisan konten.

Model bisnis seperti ini memungkinkan pekerjaan utama tetap menjadi prioritas tanpa menghambat perkembangan usaha.

Selain itu, manfaatkan berbagai aplikasi digital untuk membantu mengelola pesanan, pembayaran, hingga komunikasi dengan pelanggan secara lebih efisien.

Pisahkan Waktu Kerja dan Waktu Mengelola Bisnis

Salah satu tantangan terbesar bagi Karyawan tapi Punya Usaha adalah membagi fokus.

Hindari mengurus bisnis saat jam kerja kantor, kecuali memang diizinkan oleh perusahaan. Selain mengganggu produktivitas, kebiasaan tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik dengan tempat bekerja.

Sebaliknya, buat jadwal khusus untuk mengembangkan usaha, misalnya satu hingga dua jam setiap malam atau beberapa jam pada akhir pekan.

Dengan jadwal yang konsisten, bisnis tetap berjalan tanpa mengorbankan tanggung jawab sebagai karyawan.

Menurut penelitian dari Harvard Business Review, pengelolaan waktu yang terstruktur mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi risiko kelelahan akibat menjalankan banyak peran.

Strategi agar Karyawan tapi Punya Usaha Tetap Seimbang

Menjalankan dua aktivitas sekaligus membutuhkan sistem yang sederhana, tetapi konsisten. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan.

  • Tentukan Target yang Realistis

Tidak semua usaha harus langsung menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa bulan.

Fokuslah membangun fondasi bisnis terlebih dahulu, seperti mendapatkan pelanggan pertama, memperbaiki layanan, atau memperluas jaringan.

Target yang realistis membantu menjaga motivasi tanpa memberikan tekanan berlebihan.

  • Gunakan Teknologi untuk Menghemat Waktu

Manfaatkan aplikasi pencatatan keuangan, kalender digital, platform manajemen proyek, hingga fitur balas otomatis pada aplikasi pesan.

Otomatisasi sederhana dapat mengurangi pekerjaan administratif sehingga waktu lebih banyak digunakan untuk aktivitas yang benar-benar penting.

  • Jangan Kerjakan Semua Sendiri

Ketika usaha mulai berkembang, pertimbangkan untuk mendelegasikan sebagian pekerjaan.

Misalnya menggunakan jasa pengiriman, desainer lepas, admin media sosial, atau aplikasi kasir digital.

Delegasi bukan berarti kehilangan kontrol, tetapi membantu menjaga keseimbangan antara pekerjaan utama dan bisnis.

  • Pahami Aturan di Tempat Kerja

Sebelum memulai usaha, pastikan memahami kebijakan perusahaan tempat bekerja.

Beberapa perusahaan memiliki aturan mengenai konflik kepentingan atau pembatasan terhadap jenis bisnis tertentu.

Selama usaha tidak bersaing langsung dengan perusahaan dan tidak mengganggu kinerja, banyak tempat kerja yang tetap memperbolehkan karyawannya memiliki bisnis sampingan.

Memahami aturan sejak awal akan membantu menghindari persoalan di kemudian hari.

Bangun Bisnis sebagai Investasi Jangka Panjang

Menjadi Karyawan tapi Punya Usaha bukan berarti harus terburu-buru meninggalkan pekerjaan tetap.

Justru banyak pelaku usaha sukses yang membangun bisnisnya secara bertahap hingga memiliki fondasi yang kuat.

Menurut laporan OECD mengenai kewirausahaan, bisnis yang berkembang secara bertahap sering kali memiliki peluang bertahan lebih tinggi karena pemiliknya memiliki waktu untuk memahami pasar dan memperbaiki model bisnis tanpa tekanan kehilangan sumber penghasilan utama.

Industri Manufaktur Indonesia Siap Go Global, Kerja Sama Industri Jadi Fokus di Rusia

Peluang kerja sama industri antara Indonesia dan negara-negara Eurasia terus menunjukkan perkembangan positif. Untuk memperluas kolaborasi tersebut, Kementerian Perindustrian membawa 16 perusahaan sektor logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE) mengikuti pameran internasional INNOPROM 2026 di Ekaterinburg, Rusia, yang berlangsung pada 6–9 Juli 2026.

Ajang tersebut menjadi wadah bagi Indonesia untuk memperkenalkan kemampuan industri manufaktur nasional melalui beragam inovasi, mulai dari teknologi kecerdasan buatan (AI), Virtual Reality, RFID, komponen maritim, industri perkapalan, drone, energi surya, logam, hingga mesin industri.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan keikutsertaan Indonesia tidak hanya bertujuan mempromosikan produk unggulan, tetapi juga membuka peluang kerja sama industri yang lebih luas dengan Rusia, negara-negara anggota Eurasian Economic Union (EAEU), serta BRICS. Bentuk kolaborasi yang diharapkan meliputi investasi, pengembangan rantai pasok, perluasan pasar ekspor, hingga produksi bersama.

Industri ILMATE Tunjukkan Daya Saing Global

Menurut Agus, partisipasi Indonesia di INNOPROM 2026 mencerminkan semakin kuatnya kapasitas industri manufaktur nasional. Indonesia ingin dikenal bukan sekadar sebagai pasar, melainkan mitra strategis yang mampu menghadirkan produk berteknologi tinggi dengan nilai tambah yang kompetitif.

Kinerja sektor ILMATE juga memperlihatkan tren positif. Pada triwulan pertama 2026, sektor tersebut tumbuh 4,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 4,28 persen, sementara nilai investasi yang masuk menyentuh Rp90,48 triliun.

Capaian tersebut memperkuat optimisme pemerintah bahwa kerja sama industri dengan negara-negara Eurasia akan semakin berkembang seiring meningkatnya kualitas produk manufaktur Indonesia.

Kolaborasi Teknologi dan Investasi Terus Diperkuat

Direktur Jenderal ILMATE Kementerian Perindustrian, Setia Diarta, menilai kehadiran perusahaan nasional di INNOPROM menjadi bukti bahwa industri Indonesia mampu bersaing di pasar internasional melalui produk yang mengedepankan inovasi dan teknologi.

Ia berharap pameran tersebut menjadi pintu masuk lahirnya kerja sama industri baru, baik dalam bentuk transfer teknologi, investasi, maupun penguatan rantai pasok global. Menurutnya, kolaborasi internasional menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan daya saing manufaktur Indonesia di tengah persaingan global yang semakin ketat.

Hubungan Indonesia dengan kawasan Eurasia sendiri terus berkembang melalui berbagai proyek strategis. Salah satunya ditandai dengan penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA) antara PT PAL Indonesia dan Rosatom pada April 2026. Kesepakatan tersebut menjadi contoh nyata kerja sama industri yang membuka peluang pengembangan teknologi maritim dan rekayasa tingkat lanjut, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra manufaktur yang semakin diperhitungkan di pasar internasional.

BPS Jamin Kerahasiaan Data Sensus Ekonomi, OJK Ingatkan Bahaya Oknum Palsu

0

Keamanan Data Sensus Ekonomi menjadi perhatian OJK seiring berlangsungnya Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS). Meski meyakini BPS memiliki sistem perlindungan data yang kuat, OJK tetap mengimbau masyarakat untuk memastikan identitas petugas lapangan sebelum memberikan informasi guna menghindari penyalahgunaan oleh oknum yang mengatasnamakan petugas sensus.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan pihaknya menaruh kepercayaan terhadap kredibilitas BPS dalam mengelola proses pendataan. Namun, menurutnya, kewaspadaan masyarakat tetap diperlukan karena selalu ada kemungkinan pihak tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum tersebut untuk memperoleh data pribadi secara ilegal.

Ia menilai pelaksanaan sensus memiliki peran strategis dalam memotret kondisi perekonomian nasional secara lebih rinci. Karena itu, kualitas Data Sensus Ekonomi sangat bergantung pada keakuratan informasi yang diberikan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

OJK Dorong Akurasi Data Sensus Ekonomi

Friderica juga mengajak seluruh pelaku usaha jasa keuangan untuk memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas BPS. Data yang lengkap dan valid dinilai akan membantu pemerintah maupun regulator memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai perkembangan ekonomi di berbagai daerah.

Menurutnya, Data Sensus Ekonomi menjadi salah satu sumber informasi penting yang dapat mendukung proses pengambilan kebijakan, termasuk dalam pelaksanaan fungsi pengawasan sektor jasa keuangan.

Kepercayaan OJK terhadap BPS juga didasarkan pada pengalaman kerja sama kedua lembaga dalam pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK). Selama ini, metodologi, prosedur lapangan, hingga standar operasional yang diterapkan BPS dinilai berjalan dengan baik dan memenuhi prinsip kerahasiaan data.

Masyarakat Diminta Verifikasi Identitas Petugas

Di sisi lain, OJK mengingatkan masyarakat agar tidak langsung memberikan informasi kepada siapa pun yang mengaku sebagai petugas sensus. Pemeriksaan kartu identitas, surat tugas, hingga konfirmasi kepada pengurus RT atau RW menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan sebelum proses pendataan berlangsung.

Sementara itu, BPS kembali menegaskan bahwa Data Sensus Ekonomi hanya dimanfaatkan untuk kepentingan statistik dan tidak digunakan sebagai dasar perpajakan maupun pungutan lainnya. Seluruh informasi responden dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memastikan kerahasiaan Data Sensus Ekonomi menjadi komitmen utama lembaganya. Data yang terkumpul nantinya akan diolah dalam bentuk statistik agregat sehingga identitas responden tetap terlindungi, sekaligus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Jangan Asal Tempel Label, Ini Informasi Dalam Kemasan Produk yang Harus Ada!

0

Informasi Dalam Kemasan Produk bukan sekadar pelengkap yang dicetak pada label. Bagi pelaku usaha, terutama UMKM, informasi tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat membangun kepercayaan konsumen sekaligus membantu memenuhi ketentuan yang berlaku. Di Berempat.com, kami melihat masih banyak bisnis yang sudah memiliki kemasan menarik, tetapi belum menyajikan informasi yang lengkap sehingga berpotensi mengurangi nilai produk di mata calon pembeli.

Ketika seseorang melihat sebuah produk untuk pertama kalinya, label kemasan biasanya menjadi sumber informasi utama. Konsumen akan mencari tahu nama produk, komposisi, berat bersih, hingga identitas produsen sebelum memutuskan membeli. Apalagi di era marketplace, pembeli tidak selalu bisa bertanya langsung kepada penjual sehingga label kemasan memiliki peran yang semakin penting.

Menurut survei NielsenIQ, mayoritas konsumen menyatakan mereka lebih percaya pada produk yang memberikan informasi secara jelas dan transparan pada kemasannya. Sementara itu, regulasi di Indonesia juga mengatur bahwa produk tertentu wajib mencantumkan informasi tertentu agar dapat dipasarkan secara legal.

Karena itu, memahami Informasi Dalam Kemasan Produk bukan hanya berkaitan dengan pemasaran, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap aturan dan perlindungan konsumen.

Mengapa Label Kemasan Memiliki Peran Penting?

Kemasan sering disebut sebagai “silent salesman” karena mampu menyampaikan pesan kepada calon pembeli tanpa bantuan tenaga penjual.

Label yang informatif membantu konsumen memahami manfaat produk sekaligus memberikan rasa aman sebelum melakukan pembelian.

Sebaliknya, kemasan yang minim informasi dapat menimbulkan keraguan. Konsumen mungkin mempertanyakan siapa produsennya, bagaimana cara menggunakan produk, atau apakah produk tersebut aman dikonsumsi.

Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, informasi yang jelas pada label juga menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi yang benar mengenai barang yang dibeli.

Informasi Dalam Kemasan Produk yang Sebaiknya Tidak Dilewatkan

Setiap jenis produk memiliki ketentuan yang berbeda. Namun secara umum, terdapat beberapa informasi penting yang sebaiknya selalu dicantumkan.

1. Nama Produk

Nama produk harus mudah dikenali dan menggambarkan isi produk secara jelas.

Hindari penggunaan nama yang membingungkan atau terlalu sulit diingat karena dapat menyulitkan konsumen ketika ingin melakukan pembelian ulang.

2. Identitas Produsen

Cantumkan nama usaha beserta alamat atau informasi kontak yang dapat dihubungi.

Informasi ini membantu meningkatkan kepercayaan sekaligus memudahkan pelanggan jika ingin memberikan masukan atau melakukan pemesanan kembali.

3. Komposisi atau Bahan Penyusun

Untuk produk makanan, minuman, kosmetik, maupun produk tertentu lainnya, daftar komposisi menjadi informasi yang sangat penting.

Selain membantu konsumen memahami kandungan produk, informasi ini juga bermanfaat bagi mereka yang memiliki alergi terhadap bahan tertentu.

4. Berat Bersih atau Isi Bersih

Mencantumkan berat bersih merupakan bentuk transparansi kepada konsumen.

Dengan informasi tersebut, pembeli dapat membandingkan nilai produk dengan produk lain secara lebih objektif.

Informasi Tambahan yang Membuat Produk Lebih Profesional

Selain informasi utama, ada beberapa elemen lain yang dapat meningkatkan kredibilitas produk.

  • Tanggal Produksi dan Kedaluwarsa

Untuk produk yang memiliki masa simpan tertentu, tanggal produksi dan kedaluwarsa menjadi informasi yang wajib diperhatikan.

Konsumen akan merasa lebih aman ketika mengetahui produk masih berada dalam periode konsumsi yang layak.

  • Nomor Izin Edar atau Sertifikasi

Apabila produk telah memiliki izin edar dari instansi terkait, nomor registrasi sebaiknya dicantumkan pada kemasan.

Untuk produk pangan, misalnya, pelaku usaha dapat mencantumkan nomor izin sesuai ketentuan yang berlaku. Jika telah memiliki sertifikasi halal, logo resmi juga dapat ditampilkan sesuai aturan yang ditetapkan.

  • Petunjuk Penggunaan atau Penyimpanan

Tidak semua produk langsung dapat digunakan tanpa petunjuk.

Informasi mengenai cara penggunaan, penyimpanan, atau peringatan tertentu membantu konsumen memperoleh manfaat produk secara optimal.

Label yang Lengkap Membantu Meningkatkan Kepercayaan

Di tengah persaingan yang semakin ketat, konsumen tidak hanya menilai produk dari harga atau desain kemasan.

Mereka juga memperhatikan seberapa lengkap informasi yang diberikan oleh sebuah merek.

Menurut laporan PwC Global Consumer Insights Survey, transparansi menjadi salah satu faktor yang semakin diprioritaskan konsumen saat memilih produk. Mereka cenderung lebih percaya kepada merek yang terbuka mengenai informasi produknya.

Karena itu, melengkapi Informasi Dalam Kemasan Produk sebaiknya dipandang sebagai investasi jangka panjang. Selain membantu memenuhi regulasi, label yang informatif juga memperkuat citra profesional sebuah usaha.

PHK Karyawan Tokopedia Dibantah, TikTok Sebut Hanya Terapkan Internal Mobility

0

Isu PHK Karyawan Tokopedia menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir hingga mendorong DPR mempertemukan pihak TikTok-Tokopedia dengan pemerintah. Pertemuan tersebut digelar untuk memberikan penjelasan langsung mengenai kabar yang beredar sekaligus memastikan kondisi ketenagakerjaan di perusahaan e-commerce tersebut.

Agenda berlangsung di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, dan dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Pemerintah diwakili Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, sedangkan pihak perusahaan dihadiri Executive Director of Tokopedia and TikTok E-commerce Indonesia, Stephanie Susilo.

Dasco menjelaskan, DPR merasa perlu memfasilitasi dialog karena menerima banyak masukan dari masyarakat terkait isu PHK Karyawan Tokopedia yang ramai diperbincangkan, terutama di media sosial. Menurutnya, klarifikasi secara langsung diperlukan agar informasi yang diterima publik tidak menimbulkan kesalahpahaman.

TikTok-Tokopedia Tegaskan Tidak Ada PHK Karyawan Tokopedia

Dalam konferensi pers setelah pertemuan, Stephanie Susilo membantah adanya pemutusan hubungan kerja massal di lingkungan TikTok maupun Tokopedia Group. Ia menegaskan perusahaan saat ini hanya menjalankan proses penataan organisasi untuk menyesuaikan kebutuhan bisnis.

Menurut Stephanie, kebijakan tersebut dilakukan melalui mekanisme internal mobility atau perpindahan karyawan ke unit usaha lain dalam grup perusahaan. Dengan skema tersebut, pegawai tetap memiliki kesempatan melanjutkan karier di lingkungan bisnis TikTok-Tokopedia.

Ia juga menjelaskan sebagian pekerja memilih menerima paket kompensasi dan melanjutkan karier di perusahaan lain. Di sisi lain, perusahaan masih membuka rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia sebagai bagian dari pengembangan organisasi.

Penjelasan tersebut sekaligus menjadi jawaban atas isu PHK Karyawan Tokopedia yang berkembang di tengah masyarakat. Perusahaan memastikan tidak ada kebijakan pemutusan hubungan kerja secara massal sebagaimana yang ramai diperbincangkan.

Pemerintah Apresiasi Penataan Internal Perusahaan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengapresiasi langkah DPR yang mempertemukan seluruh pihak sehingga informasi mengenai PHK Karyawan Tokopedia dapat dijelaskan secara terbuka. Ia menilai komunikasi seperti ini penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh dan akurat.

Yassierli juga memberikan apresiasi terhadap kebijakan internal mobility yang diterapkan perusahaan. Menurutnya, upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk tetap memberikan kesempatan bekerja kepada karyawan melalui penempatan di lini usaha lain dalam grup.

Pemerintah berharap proses penataan organisasi dapat berlangsung dengan tetap memperhatikan hak-hak pekerja serta menjaga iklim ketenagakerjaan yang kondusif. Sementara itu, klarifikasi mengenai isu PHK Karyawan Tokopedia diharapkan dapat mengakhiri berbagai spekulasi yang berkembang dan memberikan kepastian bagi para pekerja maupun masyarakat.

Ratusan Ribu Rekening Terkait Spam Diblokir, OJK Sebut Kasus Penipuan Masih Banyak!

0

Penindakan terhadap Rekening terkait Spam dan penipuan digital terus diperkuat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC). Hingga akhir Juni 2026, ratusan ribu rekening yang diduga berkaitan dengan aktivitas penipuan keuangan telah diblokir sebagai langkah cepat untuk mencegah kerugian masyarakat semakin besar.

Data OJK menunjukkan sebanyak 557.751 rekening berhasil diblokir dari total 608.168 rekening yang dilaporkan oleh masyarakat sejak November 2024. Selain memblokir Rekening terkait Spam, IASC juga berhasil mengamankan dana korban senilai Rp674,1 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp196,93 miliar telah dikembalikan kepada pemiliknya.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menilai angka tersebut belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Menurutnya, masih banyak korban yang memilih tidak melaporkan kasus penipuan karena merasa malu atau menganggap kejadian tersebut sebagai kesalahan pribadi.

Ia menyebut fenomena tersebut membuat jumlah kasus yang tercatat kemungkinan hanya sebagian kecil dari keseluruhan tindak penipuan yang terjadi di masyarakat.

OJK Perkuat Pengawasan Rekening Terkait Spam

Friderica menjelaskan peluang pengembalian dana akan semakin kecil apabila pelaku telah memindahkan uang ke berbagai rekening lain, mengubahnya menjadi aset virtual, atau mengirimkannya ke luar negeri. Karena itu, pemblokiran Rekening terkait Spam harus dilakukan secepat mungkin sebelum dana berpindah ke berbagai jalur transaksi yang lebih sulit dilacak.

Menurut OJK, pelaku penipuan umumnya memanfaatkan rekening nominee, money mule, merchant, sub-merchant, hingga jaringan pembayaran lintas negara untuk menyamarkan identitas serta aliran dana hasil kejahatan. Pola tersebut membuat proses pelacakan menjadi semakin kompleks sehingga membutuhkan kerja sama antarlembaga.

Penguatan Teknologi dan Kolaborasi Jadi Fokus

Untuk mempersempit ruang gerak pelaku, OJK mendorong penerapan customer due diligence yang lebih ketat, identifikasi pemilik manfaat (beneficial owner), pemantauan transaksi secara berkelanjutan, serta pelaporan transaksi mencurigakan tepat waktu. Langkah ini dinilai penting agar penyalahgunaan sistem keuangan dapat dicegah sejak awal.

Selain memperkuat pengawasan terhadap Rekening terkait Spam, OJK juga menekankan pentingnya peningkatan tata kelola, pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi transaksi mencurigakan, serta kolaborasi lintas sektor. Pertukaran data dan intelijen antarlembaga, termasuk dengan mitra internasional, diyakini menjadi kunci dalam mempercepat pemblokiran rekening dan aset hasil kejahatan.

Melalui sinergi tersebut, OJK berharap penanganan Rekening terkait Spam dan berbagai modus penipuan digital dapat dilakukan lebih efektif sehingga kerugian masyarakat dapat ditekan, sementara kepercayaan terhadap sistem keuangan nasional tetap terjaga.

Bansos Kembali Cair Juli 2026! Berikut Jadwal dan Besaran PKH, BPNT, PIP, serta PBI JK

0

Deretan Program Bansos yang Cair di Bulan Juli 2026 kembali menjadi perhatian masyarakat setelah pemerintah melanjutkan penyaluran sejumlah bantuan sosial pada awal semester kedua tahun ini. Melalui Kementerian Sosial (Kemensos), berbagai program bantuan memasuki tahap ketiga untuk periode Juli hingga September 2026. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu keluarga penerima manfaat (KPM) memenuhi kebutuhan dasar sekaligus menjaga daya beli masyarakat.

Beberapa program yang kembali disalurkan meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga Program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Setiap program memiliki jadwal pencairan, nominal bantuan, dan mekanisme penyaluran yang berbeda sesuai ketentuan pemerintah.

Untuk PKH tahap ketiga, pencairan diperkirakan berlangsung mulai Juli secara bertahap. Penerima yang menggunakan rekening bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN diproyeksikan menerima dana lebih dahulu. Sementara itu, penerima melalui PT Pos Indonesia akan mengikuti jadwal yang disesuaikan dengan wilayah serta surat pemberitahuan dari petugas.

PKH dan BPNT Masuk Jadwal Bansos Cair yang Juli 2026

Dalam program PKH, besaran bantuan masih mengikuti kategori penerima. Ibu hamil dan anak usia dini memperoleh Rp750 ribu setiap tahap. Siswa SD menerima Rp225 ribu, siswa SMP Rp375 ribu, sedangkan siswa SMA memperoleh Rp500 ribu. Untuk penyandang disabilitas berat dan lanjut usia, bantuan yang diberikan sebesar Rp600 ribu setiap tahap, sementara korban pelanggaran HAM berat memperoleh Rp2,7 juta.

Selain PKH, BPNT juga termasuk dalam program Bansos Cair Juli 2026 yang mulai memasuki penyaluran tahap ketiga. Bantuan diberikan sebesar Rp200 ribu per bulan atau Rp600 ribu untuk alokasi Juli hingga September. Saldo bantuan disalurkan melalui kartu elektronik dan hanya dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan di e-Warong atau pedagang yang bekerja sama dengan pemerintah.

Kemensos juga mempercepat proses pembaruan data penerima sehingga penyaluran BPNT diharapkan berlangsung lebih cepat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kebijakan tersebut diambil agar bantuan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

PIP dan PBI JK Ikut Disalurkan pada Juli 2026

Selain bantuan sosial untuk kebutuhan pokok, pemerintah juga melanjutkan penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP). Program ini masih berlangsung hingga September 2026 dan bertujuan membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Besaran bantuan PIP disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Peserta didik TK, PAUD, dan SD menerima Rp450 ribu, siswa SMP memperoleh Rp750 ribu, sedangkan siswa SMA, SMK, dan sederajat mendapatkan Rp1,8 juta. Tahun ini, cakupan penerima juga diperluas hingga jenjang pendidikan anak usia dini.

Program Bansos Cair Juli 2026 juga mencakup Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Melalui program tersebut, masyarakat yang terdaftar sebagai fakir miskin dan kelompok tidak mampu tetap memperoleh layanan BPJS Kesehatan tanpa membayar iuran bulanan. Pemerintah menanggung iuran sebesar Rp42 ribu per orang setiap bulan.