Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025). Kehadiran Presiden di tengah para buruh ini mencatatkan sejarah tersendiri, karena Prabowo menjadi Presiden kedua dalam sejarah Indonesia yang ikut serta secara langsung dalam peringatan tahunan ini.
Terakhir kali, kehadiran seorang Presiden RI di peringatan Hari Buruh terjadi enam dekade lalu, tepatnya pada 1965, ketika Presiden pertama RI, Soekarno, menghadiri perayaan serupa di Gelora Bung Karno.
Dalam pidatonya di hadapan ribuan buruh yang memadati Monas, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan keberlanjutan investasi di sektor industri.
“Saudara-saudara, kita juga harus realistis. Kita perlu menjaga kepentingan para investor. Tanpa investasi, tidak ada pabrik. Kalau tidak ada pabrik, kalian tidak punya pekerjaan,” tegasnya di atas panggung.
Presiden Siapkan Dialog 150 Buruh dan 150 Pengusaha
Sebagai langkah konkret, Prabowo mengumumkan rencana untuk mempertemukan 150 pimpinan serikat buruh dengan 150 pimpinan perusahaan di Indonesia dalam sebuah dialog khusus yang akan digelar di Istana Bogor dalam waktu dekat.
“Atas masukan dari para pimpinan kalian, saya akan mengundang mereka semua duduk bersama. Kita akan bicarakan solusi yang adil untuk semua,” ujarnya.
Presiden menegaskan, tujuan pertemuan itu adalah melahirkan kebijakan yang menyejahterakan buruh tanpa mengabaikan kepentingan pelaku usaha. “Saya akan sampaikan kepada para pengusaha, kalian tidak boleh hanya mengejar kekayaan untuk diri sendiri. Ajak para pekerja ikut menikmati hasilnya,” kata Prabowo.
Selain mengandalkan kebijakan sektor usaha, Prabowo menekankan bahwa negara turut hadir dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja. Ia menyebut sejumlah program pemerintah, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, subsidi listrik, hingga bantuan langsung tunai (BLT) yang sudah digelontorkan mencapai lebih dari Rp500 triliun.
“Kami berupaya agar tidak ada rakyat yang terlantar. Bantuan itu untuk memastikan rakyat tetap bisa hidup layak. Tapi harus dijaga, supaya bantuan tepat sasaran. Jangan sampai yang tidak berhak ikut menerima,” pungkasnya.
