Kamis, November 5, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 11

Aturan Pajak Marketplace Mulai November, Ini yang Perlu Diketahui Seller

jessica hart
-
0
Aturan Pajak Marketplace Mulai November, Ini yang Perlu Diketahui Seller

Penerapan aturan pajak marketplace bagi pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform digital dijadwalkan mulai berlaku pada 1 November 2026. Kebijakan ini mengatur mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh marketplace yang telah ditunjuk pemerintah.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan pelaksanaan kebijakan akan mempertimbangkan kesiapan masing-masing platform. Sebelumnya, pemerintah memberikan penundaan hingga 31 Oktober 2026 sebelum pemungutan pajak tersebut dijalankan.

“Marketplace itu kan ditunda sampai 31 Oktober, nanti insyaallah 1 November akan kita berlakukan sesuai dengan kesiapan para platform,” ujar Bimo di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2026).

Menurut Bimo, aturan pajak marketplace yang akan diterapkan masih mengacu pada ketentuan yang telah diterbitkan pemerintah. Hingga saat ini, ia menyebut belum menerima arahan baru dari Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengenai perubahan kebijakan tersebut.

Empat Marketplace Jadi Pemungut Pajak

Kebijakan ini berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Melalui regulasi tersebut, kewajiban pelunasan PPh yang sebelumnya dilakukan secara mandiri oleh pedagang berubah menjadi mekanisme pemungutan oleh marketplace yang telah ditunjuk pemerintah.

Empat platform yang ditetapkan sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.

Penerapan aturan pajak marketplace awalnya direncanakan berlangsung mulai 1 Agustus 2026. Namun, pemerintah kemudian menunda pelaksanaannya hingga 31 Oktober 2026 dengan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat dan situasi perekonomian.

Penundaan tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan periode 2025–2026 Purbaya Yudhi Sadewa dalam media briefing di Kementerian Keuangan pada 5 Agustus 2026.

Pedagang Perlu Pahami Mekanisme Baru

Melalui aturan pajak marketplace, perubahan utama terdapat pada pihak yang melakukan pemungutan pajak. Pedagang tetap memiliki kewajiban perpajakan, tetapi proses pemungutan dilakukan oleh platform yang telah memperoleh penunjukan dari pemerintah.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menata aktivitas perdagangan digital yang semakin berkembang. Dengan transaksi jual beli melalui marketplace yang terus meningkat, pemerintah membutuhkan mekanisme administrasi pajak yang dapat berjalan seiring dengan perkembangan ekonomi digital.

Karena itu, pelaku usaha perlu memahami aturan pajak marketplace, termasuk mekanisme pemungutan, pencatatan transaksi, serta kewajiban pelaporan. Pemahaman tersebut penting agar pedagang dapat menyesuaikan administrasi usahanya ketika kebijakan mulai diterapkan pada November 2026.

Penggunaan Produk Dalam Negeri Terus Didorong, 57.000 Produk Sudah Bersertifikat TKDN

Firman Rangga
-
0
Penggunaan Produk Dalam Negeri Terus Didorong, 57.000 Produk Sudah Bersertifikat TKDN

Penggunaan produk dalam negeri terus didorong Kementerian Perindustrian sebagai bagian dari penguatan ekosistem manufaktur nasional. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperluas pasar produk industri sekaligus mendorong peningkatan kapasitas produksi, investasi, rantai pasok, dan penyerapan tenaga kerja.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan semakin luas pasar bagi produk lokal akan membuat kapasitas industri dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Kondisi tersebut kemudian dapat memberikan efek lanjutan terhadap aktivitas investasi dan penguatan industri dari hulu hingga hilir.

Menurut Agus, setiap belanja Rp1 untuk produk dalam negeri berpotensi menghasilkan dampak ekonomi sebesar Rp2,2. Besarnya pasar domestik juga menjadi peluang bagi industri manufaktur karena sekitar 78,39 persen produk manufaktur nasional saat ini ditujukan untuk pasar dalam negeri, sedangkan 21,61 persen lainnya diarahkan ke pasar ekspor.

Dengan basis konsumen yang besar, penggunaan produk dalam negeri dinilai masih memiliki ruang untuk diperluas melalui pengadaan barang dan jasa, baik oleh pemerintah maupun sektor lainnya.

TKDN Perluas Akses Produk Industri Nasional

Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P4DN) Kris Sasono Ngudi Wibowo menyebut peluang tersebut didukung kapasitas industri yang masih dapat ditingkatkan. Pada 2025, utilisasi industri pengolahan nonmigas tercatat sebesar 61,8 persen.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai Rp12.834,8 triliun dengan jumlah penduduk sekitar 284,44 juta jiwa. Besarnya basis konsumen tersebut menjadi pasar potensial bagi produk manufaktur nasional.

Pemerintah memperkuat penggunaan produk dalam negeri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Hingga 2 September 2026, lebih dari 57.000 produk telah tersertifikasi TKDN dari lebih dari 5.600 perusahaan industri.

Salah satu penerapannya terlihat pada Bio Farma Group yang telah memiliki 29 sertifikat TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) untuk sejumlah produk, termasuk vaksin, enoxaparin, kit diagnostik, dan produk kesehatan lainnya. Nilai TKDN produk tersebut berada pada rentang 44,28 persen hingga 95,03 persen, dengan BMP maksimal 15 persen.

Direktur Utama PT Bio Farma Evi Sylvia mengatakan penguatan produksi nasional perlu dibarengi penguasaan teknologi, peningkatan TKDN, serta penerapan standar mutu dan halal agar produk mampu memenuhi kebutuhan domestik sekaligus bersaing di pasar global.

Produk Lokal Harus Menjawab Kebutuhan Konsumen

Evi juga menekankan pentingnya aspek halal dalam pengembangan produk farmasi dan vaksin. Bio Farma berkomitmen memproduksi produk vaksin dan life science halal sesuai ketentuan syariat Islam serta menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).

Dari sektor barang konsumsi, CEO & Co-Founder Torch Ben Wirawan menilai penggunaan produk dalam negeri perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas dan kemampuan membaca kebutuhan pasar.

Menurutnya, bahan baku lokal harus menjadi bagian dari strategi pengembangan produk. Faktor kualitas, desain, efisiensi biaya, serta inovasi perlu diperhatikan secara bersamaan agar produk lokal memiliki nilai tambah dan tetap kompetitif.

Dengan pendekatan tersebut, penggunaan produk dalam negeri diharapkan tidak sekadar memperbesar penyerapan produk lokal, tetapi juga memperkuat fondasi industri nasional dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin terbuka.

Pasar Furnitur Dunia Makin Menjanjikan, Indonesia Bidik Ekspor Lebih Besar

jessica hart
-
0
Pasar Furnitur Dunia Makin Menjanjikan, Indonesia Bidik Ekspor Lebih Besar

Peluang Indonesia memperluas pangsa di pasar furnitur dunia masih terbuka lebar seiring pertumbuhan industri furnitur nasional. Pemerintah melihat penguatan kualitas produk, desain, efisiensi produksi, serta perluasan jaringan pembeli internasional menjadi langkah penting untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Industri pengolahan saat ini tetap menjadi salah satu penopang ekonomi nasional dengan kontribusi 18,50 persen dan pertumbuhan 4,52 persen secara tahunan. Dari sejumlah subsektor, industri furnitur mencatat pertumbuhan 11,82 persen, sedangkan industri pengolahan lainnya tumbuh 12,22 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perluasan pasar menjadi salah satu strategi untuk mengurangi risiko akibat ketergantungan pada negara tujuan ekspor tertentu. Hal tersebut disampaikannya secara virtual dalam International Furniture and Craft Fair Indonesia (IFFINA)+ 2026, Kamis (24/9).

Menurut Airlangga, Indonesia mempunyai modal kuat untuk meningkatkan posisi di pasar furnitur dunia, mulai dari basis bahan baku hingga kemampuan industri dalam menghasilkan produk bernilai tambah.

Data perdagangan menunjukkan industri furnitur Indonesia telah mencatat surplus sejak 2021. Pada 2025, ekspor furnitur mencapai USD2.390,68 juta, sedangkan impor berada di angka USD1.917,37 juta. Dengan demikian, neraca perdagangan sektor tersebut mencatat surplus USD473,31 juta.

Indonesia juga berada di peringkat ke-25 sebagai eksportir furnitur global pada 2025 dengan pangsa 0,77 persen. Amerika Serikat menjadi tujuan utama dengan menyerap sekitar 60 persen ekspor furnitur Indonesia.

Desain dan Bahan Baku Jadi Modal Ekspansi

Airlangga menilai perubahan selera konsumen perlu menjadi perhatian pelaku industri. Permintaan furnitur kini semakin mengarah pada produk yang fungsional, fleksibel, serta menggunakan material yang lebih ramah lingkungan.

Kondisi tersebut membuka peluang bagi Indonesia karena memiliki sumber daya kayu dan rotan yang melimpah. Produksi kayu bulat nasional pada 2024 mencapai 57,46 juta meter kubik. Sekitar 20 persen produksi log digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan kayu. Indonesia juga dikenal sebagai salah satu penghasil rotan terbesar dengan kontribusi lebih dari 80 persen produksi dunia.

Penguatan kualitas dan desain menjadi bagian penting dalam memperbesar peran Indonesia di pasar furnitur dunia. Pelaku usaha juga dituntut memahami standar, regulasi, serta karakter konsumen di setiap negara tujuan.

Pemerintah Siapkan Dukungan untuk Industri Furnitur

Airlangga mengatakan struktur industri nasional masih didominasi industri kecil dan menengah (IKM). Jumlahnya mencapai 99,79 persen dari sekitar 4,45 juta unit usaha industri dengan penyerapan 65,52 persen tenaga kerja industri.

Skala tersebut membuat peningkatan teknologi dan produktivitas menjadi pekerjaan penting. Pemerintah kemudian menyiapkan sejumlah dukungan, termasuk insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja yang memenuhi ketentuan dan pembiayaan melalui Kredit Industri Padat Karya.

Program restrukturisasi mesin dan peralatan juga disiapkan untuk membantu meningkatkan efisiensi produksi. Sementara itu, fasilitasi promosi ekspor diarahkan untuk membuka akses pasar baru.

Pemerintah turut memperkuat standar produk, penerapan SVLK, prinsip industri hijau, serta pengendalian ekspor kayu bulat guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Apa Itu BI Rate? Simak Pengaruhnya terhadap Pinjaman dan Simpanan di Bank

Bintang Putra
-
0
Apa Itu BI Rate? Simak Pengaruhnya terhadap Pinjaman dan Simpanan di Bank

Apa Itu BI Rate dan mengapa perubahannya sering menjadi perhatian ketika masyarakat membicarakan bunga pinjaman, deposito, atau kondisi ekonomi? Secara sederhana, BI Rate merupakan suku bunga kebijakan yang ditetapkan Bank Indonesia dan menjadi salah satu instrumen utama dalam mengarahkan kondisi moneter. Bagi pembaca Berempat.com, memahami BI-Rate penting karena perubahannya dapat berkaitan dengan biaya pinjaman, imbal hasil simpanan, nilai tukar, konsumsi, hingga keputusan bisnis.

Bank Indonesia menggunakan BI Rate untuk memengaruhi aktivitas ekonomi dan pada akhirnya menjaga stabilitas inflasi. Perubahan suku bunga kebijakan kemudian ditransmisikan melalui pasar uang, perbankan, nilai tukar, serta berbagai jalur ekonomi lainnya. Proses tersebut tidak selalu berlangsung secara langsung karena terdapat jeda waktu atau time lag.

Perlu diketahui, BI-Rate saat ini berbeda dengan istilah BI7- Day Reverse Repo Rate yang sebelumnya lebih sering digunakan. Bank Indonesia mulai menggunakan nama BI-Rate sejak 21 Desember 2023 untuk memperkuat komunikasi kebijakan moneter. Perubahan nama tersebut tidak mengubah makna dan tujuan instrumen sebagai stance kebijakan moneter, dengan operasionalisasi tetap mengacu pada transaksi reverse repo Bank Indonesia tenor tujuh hari.

BI Rate Saat Ini Berapa?

Berdasarkan keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 22–23 September 2026, BI mempertahankan BI-Rate pada level 5,75%. Pada saat yang sama, Deposit Facility dipertahankan sebesar 4,75%, sedangkan Lending Facility berada di 6,50%.

Pergerakan BI Rate sepanjang 2026 juga cukup dinamis. Data historis Bank Indonesia menunjukkan BI-Rate berada di 4,75% pada Januari hingga April 2026. Angka tersebut kemudian naik menjadi 5,25% pada Mei, 5,50% pada Juni awal, dan 5,75% pada pertengahan Juni. Setelah itu, BI mempertahankan level 5,75% hingga keputusan September 2026.

Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa suku bunga kebijakan dapat bergerak mengikuti pertimbangan kondisi ekonomi dan kebijakan moneter. Pada Juni 2026, misalnya, Bank Indonesia menyatakan kenaikan 25 basis poin menjadi 5,75% merupakan langkah untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah serta menjaga inflasi 2026 dan 2027 tetap dalam sasaran 2,5% ± 1%.

Bagaimana BI Rate Memengaruhi Bunga Pinjaman?

Salah satu dampak yang paling mudah dirasakan masyarakat adalah hubungannya dengan bunga kredit. Ketika BI Rate naik, biaya dana di pasar keuangan dapat ikut meningkat. Dalam kondisi normal, perbankan kemudian memiliki kecenderungan menyesuaikan suku bunga pinjaman.

Sebaliknya, ketika BI-Rate turun, terdapat ruang bagi suku bunga kredit untuk ikut menurun. Biaya pinjaman yang lebih rendah dapat mendorong rumah tangga mengambil kredit dan perusahaan meningkatkan pembiayaan untuk aktivitas usaha maupun investasi. Bank Indonesia menjelaskan bahwa jalur suku bunga merupakan salah satu mekanisme transmisi kebijakan moneter yang menghubungkan perubahan BI Rate dengan suku bunga deposito dan kredit perbankan.

Namun, perubahan tersebut tidak berarti bunga pinjaman otomatis berubah dengan besaran yang sama. Bank memiliki pertimbangan lain, seperti biaya dana, risiko kredit, kondisi likuiditas, persaingan, dan karakteristik produk.

Data Bank Indonesia pada September 2025 memberikan gambaran menarik mengenai proses tersebut. Ketika itu, BI mencatat BI Rate telah turun kumulatif 125 basis poin sejak September 2024, tetapi penurunan suku bunga kredit perbankan berlangsung lebih lambat. Rata-rata suku bunga kredit turun 7 basis poin dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 9,13% pada Agustus 2025.

Angka tersebut menunjukkan adanya jeda transmisi antara kebijakan bank sentral dengan bunga yang akhirnya diterima nasabah.

Apa Dampaknya terhadap Tabungan dan Deposito?

Pembahasan Apa Itu BI Rate juga tidak lengkap tanpa melihat dampaknya terhadap simpanan. Ketika suku bunga kebijakan berubah, bunga deposito dan instrumen simpanan perbankan dapat ikut bergerak.

Jika BI Rate naik, bank dapat menawarkan tingkat bunga simpanan yang lebih tinggi untuk menarik atau mempertahankan dana pihak ketiga. Bagi masyarakat yang memiliki deposito, kondisi tersebut dapat meningkatkan potensi pendapatan bunga.

Sebaliknya, ketika suku bunga kebijakan turun, tingkat bunga deposito juga dapat mengalami penurunan. Dampaknya, masyarakat mungkin memperoleh imbal hasil yang lebih kecil dari simpanan berjangka.

Namun, sekali lagi, penyesuaian tidak selalu terjadi dengan cepat atau dalam besaran yang sama. Pada periode 2025, Bank Indonesia mencatat penurunan BI Rate sebesar 125 basis poin sejak September 2024, sedangkan bunga deposito satu bulan hanya turun 16 basis poin dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,65% pada Agustus 2025.

Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme transmisi membutuhkan waktu dan dipengaruhi kondisi industri perbankan.

Mengapa BI Rate Penting bagi Pelaku Bisnis?

Bagi pengusaha, BI Rate tidak hanya berkaitan dengan cicilan kredit pribadi. Suku bunga juga dapat memengaruhi biaya modal.

Misalnya, sebuah perusahaan ingin mengambil pinjaman Rp1 miliar untuk membeli mesin produksi. Jika biaya pembiayaan meningkat, beban bunga yang harus dibayar perusahaan juga dapat bertambah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi perhitungan keuntungan dan keputusan ekspansi.

Sebaliknya, ketika kondisi suku bunga lebih rendah dan penurunan tersebut diteruskan ke bunga kredit, perusahaan dapat memperoleh ruang lebih besar untuk melakukan investasi atau ekspansi.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa penurunan suku bunga kredit dapat meningkatkan permintaan kredit dari rumah tangga dan perusahaan sekaligus menurunkan biaya modal untuk investasi. Dampaknya kemudian dapat merambat ke aktivitas konsumsi dan investasi dalam perekonomian.

Karena itu, pemilik bisnis sebaiknya tidak hanya memperhatikan omzet dan keuntungan, tetapi juga biaya pembiayaan ketika membuat perencanaan usaha.

BI Rate Tidak Menentukan Semua Bunga secara Langsung

Salah satu kesalahpahaman yang sering muncul adalah anggapan bahwa kenaikan BI Rate sebesar 0,25% berarti seluruh bunga pinjaman masyarakat otomatis naik 0,25%.

Kenyataannya lebih kompleks.

BI Rate merupakan suku bunga kebijakan, bukan tarif tunggal yang langsung dikenakan kepada setiap nasabah. Bunga kredit yang ditawarkan bank dipengaruhi berbagai faktor. Begitu juga bunga tabungan dan deposito yang ditawarkan kepada nasabah.

Bank Indonesia sendiri menjelaskan bahwa transmisi kebijakan moneter memiliki time lag yang berbeda pada setiap jalur. Kondisi eksternal, sektor keuangan, kondisi perbankan, risiko ekonomi, serta permintaan kredit dapat memengaruhi seberapa cepat perubahan BI Rate diteruskan ke suku bunga perbankan.

Dengan memahami mekanisme ini, masyarakat dapat menghindari kesimpulan terlalu sederhana ketika melihat berita mengenai perubahan suku bunga.

Jadi, Apa Itu BI Rate dan Mengapa Perlu Dipantau?

Intinya, BI Rate dapat dijelaskan sebagai suku bunga kebijakan Bank Indonesia yang digunakan sebagai instrumen utama untuk memengaruhi kondisi moneter dan aktivitas ekonomi. Perubahan BI Rate dapat diteruskan ke suku bunga pasar uang, deposito, kredit, nilai tukar, konsumsi, dan investasi, meskipun dampaknya tidak selalu muncul secara langsung atau dengan besaran yang sama.

Per 23 September 2026, BI Rate berada pada level 5,75%. Bank Indonesia mempertahankan angka tersebut dengan Deposit Facility 4,75% dan Lending Facility 6,50%. Keputusan tersebut dikaitkan dengan upaya menjaga stabilitas Rupiah, mempertahankan inflasi dalam sasaran 2,5% ± 1%, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Bagi masyarakat, memahami BI Rate membantu ketika mempertimbangkan kredit, deposito, atau keputusan keuangan lainnya. Bagi pengusaha, informasi mengenai arah suku bunga dapat menjadi salah satu bahan dalam menghitung biaya modal dan merencanakan ekspansi.

Jadi, ketika muncul berita bahwa Bank Indonesia menaikkan atau menurunkan BI-Rate, yang perlu diperhatikan bukan hanya angkanya. Yang tidak kalah penting adalah memahami bagaimana perubahan tersebut ditransmisikan ke perbankan dan pada akhirnya memengaruhi keputusan finansial sehari-hari.

Perkembangan Smart TV Dorong Minat Layar Besar, Tapi TV 32-43 Inci Masih Diminati

Firman Rangga
-
0
Perkembangan Smart TV Dorong Minat Layar Besar, Tapi TV 32-43 Inci Masih Diminati

Perkembangan smart TV dan semakin beragamnya konten digital membuat televisi kembali menjadi perangkat hiburan utama di banyak rumah. Konsumen Indonesia kini mempertimbangkan ukuran layar, kualitas gambar, harga, hingga fungsi perangkat sebelum membeli TV. Layar berukuran besar mulai menarik perhatian, terutama karena televisi semakin sering digunakan untuk streaming film, menonton olahraga, bermain gim, dan menikmati hiburan bersama keluarga.

Perubahan kebiasaan tersebut ikut membuka ruang pertumbuhan bagi produsen elektronik. Pilihan televisi di pasar Indonesia semakin beragam, mulai dari layar berukuran kecil hingga model berukuran sangat besar. Perkembangan smart TV juga membuat fungsi televisi semakin luas karena perangkat dapat terhubung dengan berbagai layanan streaming dan konten digital.

Data Grand View Research menunjukkan pasar smart TV Indonesia diproyeksikan terus mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun mendatang. Tren tersebut didorong oleh meningkatnya penggunaan smart TV, perkembangan platform streaming, serta semakin banyaknya pilihan konten yang dapat diakses masyarakat melalui televisi.

Namun, pertumbuhan minat terhadap layar besar belum membuat semua konsumen beralih ke TV berukuran jumbo. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai kepemilikan televisi layar datar berukuran minimal 30 inci memperlihatkan adanya perbedaan tingkat kepemilikan antarwilayah.

DKI Jakarta, misalnya, mencatat tingkat kepemilikan TV layar datar minimal 30 inci sebesar 54,55 persen. Angka tersebut menunjukkan karakteristik pasar televisi nasional masih beragam dan dipengaruhi kondisi ekonomi maupun kebutuhan rumah tangga di masing-masing daerah.

Ruang Hunian dan Harga Tetap Jadi Pertimbangan

Keterbatasan luas tempat tinggal menjadi salah satu alasan televisi berukuran kecil dan menengah tetap memiliki pasar. Apartemen, rumah dengan luas terbatas, hingga ruangan multifungsi membuat konsumen perlu menyesuaikan ukuran layar dengan jarak pandang dan luas ruangan.

Studi Ilmi Bilquish dan Dalhar Susanto dari Universitas Indonesia mengenai unit mikro di apartemen Jakarta menunjukkan sejumlah tipe hunian, mulai dari studio hingga dua kamar tidur, memiliki luas kurang dari 45 meter persegi.

Harga juga menjadi faktor penting karena televisi merupakan barang tahan lama yang membutuhkan anggaran cukup besar. Karena itu, ukuran 32, 40, dan 43 inci masih relevan untuk kamar tidur, kamar sewa, kamar anak, maupun televisi tambahan.

“Perkembangan smart TV membuat pasar TV Indonesia berlangsung secara bertahap. Konsumen dapat berpindah dari layar kecil ke ukuran yang lebih besar sesuai perubahan kebutuhan dan kemampuan belanja,” kata CEO TCL Indonesia Evan Tang dalam keterangan tertulis, Rabu, 16 September 2026.

Produsen Dorong Konsumen Naik Kelas

Kemajuan teknologi turut membuat produsen menawarkan lebih banyak pilihan ukuran. Televisi 32-43 inci umumnya menyasar ruangan kecil, sementara ukuran 50-55 inci dapat digunakan di ruang keluarga. Adapun TV 65 inci ke atas mulai banyak diarahkan untuk kebutuhan olahraga, gaming, serta ruang keluarga berukuran luas.

Panduan TCL Indonesia mengelompokkan layar 32-55 inci untuk ruangan kecil hingga ruang tamu, 65-75 inci untuk ruang yang lebih besar, dan 98 inci ke atas untuk kebutuhan home theater.

Strategi peningkatan ukuran layar juga menjadi bagian dari perkembangan smart TV. TCL memperkenalkan kampanye “Tambah Sedikit, Dapat Lebih Besar” dengan membandingkan tambahan biaya dan peningkatan luas layar.

Perusahaan mencontohkan perpindahan dari 32 inci ke 40 inci yang diklaim meningkatkan luas layar sekitar 56 persen dengan tambahan biaya sekitar 20 persen. Dari 50 inci ke 55 inci, tambahan biaya sekitar 10 persen disebut menghasilkan peningkatan luas layar sekitar 21 persen. Sementara perpindahan dari 75 inci ke 98 inci diklaim memberikan tambahan area visual hingga 71 persen.

Tren tersebut menunjukkan perkembangan smart TV berjalan beriringan dengan perubahan kebutuhan konsumen. Pilihan layar besar terus berkembang, sementara TV berukuran kecil dan menengah tetap memiliki ruang karena faktor hunian, harga, dan kebutuhan penggunaan.

Pengembangan Industri Halal Terbuka Lebar, Generasi Muda Diminta Berani Berinovasi

jessica hart
-
0
Pengembangan Industri Halal Terbuka Lebar, Generasi Muda Diminta Berani Berinovasi

Kementerian Perindustrian melihat generasi muda memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan industri halal di Indonesia. Besarnya pasar domestik dan peluang ekspor membuat sektor ini semakin terbuka bagi anak muda untuk mengembangkan inovasi, membangun usaha, hingga menciptakan produk industri yang mampu bersaing di pasar global.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, masa depan industri nasional sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan konsumen. Menurutnya, generasi muda perlu memiliki kemampuan beradaptasi sekaligus keberanian untuk menciptakan gagasan baru.

Hal tersebut disampaikan Agus dalam rangkaian Industrial Festival 2026 melalui Kuliah Umum bertajuk “Make Your Move: Your Journey to the Future of Industry” di Jakarta, Kamis (24/9). Ia mendorong anak muda agar tidak berhenti sebagai konsumen, tetapi mulai mengambil peran sebagai inovator, wirausaha, pencipta teknologi, serta pemilik jenama nasional.

Menurut Agus, pengembangan industri halal menjadi salah satu ruang yang dapat dimanfaatkan generasi muda untuk membangun bisnis bernilai tambah. Peluangnya mencakup makanan dan minuman, fesyen, farmasi, kosmetik, hingga berbagai produk manufaktur lainnya.

Pasar Halal Indonesia Punya Potensi Besar

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari mengungkapkan, industri halal telah memberikan kontribusi signifikan terhadap sektor Industri Pengolahan Nonmigas (IPNM). Kontribusinya mencapai 50,55 persen atau setara sekitar Rp1.102 triliun.

Potensi pasar dalam negeri juga menjadi modal penting bagi pengembangan industri halal. Indonesia memiliki sekitar 252,8 juta penduduk muslim atau 87,14 persen dari total populasi. Pada semester I 2026, konsumsi rumah tangga masyarakat muslim diperkirakan mencapai Rp5.974,9 triliun.

Dari sisi perdagangan, ekspor produk industri halal Indonesia pada semester I 2026 tercatat sekitar USD35,72 miliar. Industri makanan dan minuman menjadi penyumbang terbesar, disusul tekstil dan pakaian jadi, kulit dan alas kaki, farmasi, serta perlengkapan rumah tangga.

Emmy menilai besarnya pasar domestik dan kapasitas produksi nasional perlu dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai halal global. Karena itu, pengembangan industri halal perlu diarahkan pada peningkatan kualitas, inovasi, produktivitas, dan daya saing produk.

Industri Halal Terus Tumbuh di Pasar Global

Peluang tersebut semakin besar seiring pertumbuhan konsumsi global. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report (SGIER) 2025/2026, konsumsi umat muslim pada enam sektor ekonomi syariah mencapai USD2,6 triliun pada 2024 dan diproyeksikan naik menjadi USD3,56 triliun pada 2029.

Indonesia saat ini berada di peringkat keempat dalam ekosistem industri halal dunia. Untuk sektor manufaktur, Indonesia menempati posisi pertama pada modest fashion, peringkat ketiga untuk makanan halal, serta peringkat keempat dalam farmasi dan kosmetik halal.

Kondisi tersebut menunjukkan pengembangan industri halal memiliki ruang pertumbuhan yang luas. Pemerintah mendorong generasi muda memanfaatkan peluang tersebut melalui kreativitas, teknologi, dan inovasi agar Indonesia semakin kuat sebagai produsen produk halal di pasar internasional.

Anak Kos Bisa Belanja Dulu, Bayar Kemudian lewat Kartu Kredit Indonesia

Bintang Putra
-
0
Anak Kos Bisa Belanja Dulu, Bayar Kemudian lewat Kartu Kredit Indonesia

Kartu Kredit Indonesia (KKI) dapat dimanfaatkan sebagai dana sementara bagi anak kos yang belum menerima kiriman uang dari keluarga. Bank Indonesia (BI) menjelaskan, skema pembayaran tertunda memungkinkan pengguna bertransaksi terlebih dahulu dan membayar tagihannya setelah dana tersedia.

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan fasilitas tersebut dapat menjadi pilihan bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk konsumsi sementara tanpa langsung mengurangi saldo tabungan maupun uang elektronik. Tagihan dapat dibayarkan sekitar satu bulan setelah transaksi dilakukan.

“Kalau teman-teman yang saat ini juga untuk konsumsi buffer. Artinya kalau misalnya anak-anak kos juga yang belum terima kiriman masih bisa menggunakan ini,” ujar Filianingsih dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Menurut Filianingsih, Kartu Kredit Indonesia resmi diluncurkan pada 17 Agustus 2026 dan mulai mendapat respons positif. Hingga saat ini, tujuh bank telah menerbitkan KKI yang tersedia dalam format kartu kredit digital.

Transaksi Kartu Kredit Indonesia Capai Rp18,7 Miliar

Data BI mencatat sebanyak 32.457 KKI telah diterbitkan sejak peluncuran hingga 23 September 2026. Dari jumlah tersebut, hampir 8.000 kartu sudah aktif digunakan untuk melakukan transaksi.

Secara keseluruhan, transaksi KKI telah mencapai 38,8 ribu kali dengan nilai Rp18,7 miliar. Rata-rata nilai transaksi atau ticket size tercatat sekitar Rp482 ribu.

Filianingsih menjelaskan, mekanisme Kartu Kredit Indonesia menggunakan sistem pembayaran tertunda. Pengguna dapat menyelesaikan pembayaran sekitar satu bulan kemudian. Jika tagihan dibayar penuh, pengguna tidak dikenakan bunga. Sebaliknya, pembayaran yang tidak dilunasi akan dikenakan bunga sesuai ketentuan bank.

BI juga menyiapkan pengembangan KKI dalam tiga tahap. Tahap pertama berfokus pada penggunaan kartu kredit digital untuk transaksi KKI. Selanjutnya, kartu tersebut akan diperluas agar dapat digunakan dalam transaksi daring, termasuk melalui platform e-commerce.

Pada tahap ketiga, BI berencana menghadirkan kartu fisik KKI. Pengembangan dilakukan bertahap mengikuti pertumbuhan penggunaan kartu digital.

Dengan skema tersebut, Kartu Kredit Indonesia diharapkan dapat menjadi alternatif bagi pengguna yang membutuhkan dana sebelum menerima kiriman. Namun, pengguna tetap perlu memperhitungkan kemampuan membayar tagihan agar fasilitas tersebut tidak menimbulkan beban bunga.

CEO Roblox Janji Sesuaikan Platform dengan Aturan Indonesia, Apa yang Berubah?

Firman Rangga
-
0
CEO Roblox Janji Sesuaikan Platform dengan Aturan Indonesia, Apa yang Berubah?

CEO Roblox David Baszucki mendapat penegasan langsung dari Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengenai kewajiban platform dalam memenuhi aturan pelindungan anak di Indonesia. Pemerintah meminta Roblox menerjemahkan regulasi nasional ke dalam sistem dan fitur yang memberikan perlindungan lebih kuat bagi pengguna anak.

Pertemuan Meutya dengan Co-Founder sekaligus CEO Roblox tersebut berlangsung di kantor pusat perusahaan di Silicon Valley, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2026). Dalam pertemuan itu, pemerintah menyoroti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS.

Meutya mengapresiasi sejumlah langkah yang telah dilakukan Roblox untuk meningkatkan keamanan pengguna di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah penggunaan teknologi facial age estimation, pembatasan fitur komunikasi untuk anak, serta pengembangan Roblox Kids dan Roblox Select.

Meski demikian, pemerintah meminta penguatan dilakukan secara berkelanjutan. Verifikasi usia perlu dibuat semakin akurat, sementara perlindungan bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun harus memiliki mekanisme yang lebih ketat.

CEO Roblox Diminta Perkuat Sistem Keamanan Anak

Dalam pertemuan tersebut, CEO Roblox juga mendapat dorongan untuk menerapkan konsep safety-by-design. Prinsip ini menempatkan aspek keamanan sebagai bagian dari proses perancangan produk sehingga potensi risiko dapat dicegah sejak awal.

Pemerintah meminta Roblox membatasi interaksi anak dengan orang yang tidak dikenal, mencegah pengguna membawa komunikasi ke luar platform, serta meningkatkan kemampuan sistem dalam mendeteksi perilaku yang berpotensi membahayakan anak.

Meutya menilai perhatian tersebut penting karena Roblox memiliki banyak pengguna dari kalangan anak di Indonesia. Pemerintah berharap perusahaan turut memastikan ruang bermain digital dapat digunakan secara lebih aman.

Baszucki menyampaikan dan memahami tanggung jawab perusahaan  Roblox terhadap pengguna, khususnya kelompok usia muda. Ia juga menyatakan Roblox terbuka melakukan penyesuaian terhadap produk agar memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.

Sejumlah perubahan yang diminta pemerintah Indonesia, menurut Baszucki, bahkan berpotensi menjadi bagian dari pengembangan produk Roblox di negara lain yang memiliki kebutuhan serupa.

Selain fitur keamanan, Meutya mendorong CEO Roblox memperkuat kehadiran perusahaan di Indonesia. Pemerintah mengusulkan penempatan pimpinan senior atau pembukaan kantor di Jakarta agar koordinasi dengan pemerintah dapat berlangsung lebih cepat.

Kasus DANA Diselidiki, BI Desak Penguatan Sistem dan Perlindungan Pengguna

jessica hart
-
0
Kasus DANA Diselidiki, BI Desak Penguatan Sistem dan Perlindungan Pengguna

Kasus DANA terkait transaksi tidak sah mendapat perhatian serius dari Bank Indonesia (BI). Otoritas sistem pembayaran tersebut meminta penyelenggara dompet digital DANA melakukan investigasi menyeluruh sekaligus memperkuat pengamanan platform untuk memastikan transaksi pengguna kembali berjalan secara aman.

BI juga meminta DANA segera mengidentifikasi titik kelemahan dalam sistem dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Penguatan tersebut mencakup sistem keamanan transaksi hingga mekanisme autentikasi yang digunakan dalam setiap proses pembayaran.

Selain melakukan pembenahan internal, DANA bersama pihak terkait diminta memeriksa seluruh laporan transaksi yang tidak sah. Proses verifikasi diperlukan untuk memastikan laporan pengguna dapat ditangani berdasarkan data dan mekanisme yang berlaku.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan perlindungan konsumen menjadi salah satu fokus utama dalam penyelesaian Kasus DANA. BI akan terus memantau proses penanganan sampai hak pengguna yang terdampak dipenuhi sesuai ketentuan.

Menurut BI, keamanan sistem dan perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan layanan pembayaran digital. Setiap penyelenggara jasa pembayaran juga diwajibkan menerapkan tata kelola, manajemen risiko, pengujian sistem, serta pengendalian keamanan secara memadai, termasuk ketika melakukan pembaruan aplikasi.

DANA Blokir Akun yang Terindikasi Digunakan Pelaku

Di tengah penanganan Kasus DANA, perusahaan turut memberikan penjelasan mengenai modus kejahatan siber yang ramai diperbincangkan di media sosial. Modus tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan fitur pembayaran berbasis kode QR untuk melakukan transaksi yang dikaitkan dengan pembobolan kartu kredit.

Director of Communications DANA Indonesia Olavina Harahap menyampaikan permintaan maaf kepada pengguna yang terdampak. Ia mengatakan perusahaan terus menindaklanjuti laporan yang masuk dan meningkatkan sistem keamanan untuk mencegah kejadian serupa.

Sebagai langkah awal, DANA telah memblokir sejumlah akun yang terindikasi digunakan dalam aktivitas kejahatan. Perusahaan juga berkoordinasi dengan bank penerbit kartu kredit untuk memproses pengembalian dana kepada korban sesuai mekanisme yang berlaku dalam program DANA Protection.

Penanganan Kasus DANA juga melibatkan peran pengguna. BI mengingatkan masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi dan kredensial pembayaran, serta memeriksa riwayat transaksi secara rutin.

Jika menemukan transaksi yang tidak dikenali, pengguna diminta segera melapor melalui kanal resmi bank penerbit kartu atau penyelenggara layanan. Langkah cepat tersebut diperlukan agar setiap transaksi mencurigakan dapat segera diverifikasi dan ditindaklanjuti.

BI menegaskan pengawasan terhadap Kasus DANA akan terus dilakukan sesuai koridor hukum. Penanganan yang menyeluruh diharapkan dapat memastikan hak konsumen terpenuhi sekaligus menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem pembayaran digital.

Gen Z Bangun Relasi Masih Canggung, Padahal Bisa Buka Peluang Karier

Bintang Putra
-
0
Gen Z Bangun Relasi Masih Canggung, Padahal Bisa Buka Peluang Karier

Upaya gen z bangun relasi ternyata masih menghadapi hambatan berupa rasa sungkan dan kurang percaya diri. Berdasarkan riset LinkedIn, sebanyak 73 persen Gen Z mengaku takut meminta bantuan kepada orang lain karena khawatir merepotkan, dianggap tidak tulus, atau justru mendapat kritik.

Temuan tersebut menjadi perhatian karena generasi yang lahir di era digital kini semakin banyak memasuki dunia kerja sekaligus merintis usaha. Menurut Wakil Presiden LinkedIn sekaligus pakar karier Catherine Fisher, sebagian besar Gen Z sebenarnya memahami pentingnya jaringan profesional. Persoalannya, mereka masih mencari cara yang tepat untuk membangun dan menjaga hubungan tersebut.

Fisher mengatakan rasa takut mengganggu, terlihat canggung, hingga kemungkinan tidak mendapat respons dapat membuat seseorang mengurungkan niat untuk memulai percakapan. Kondisi ini akhirnya membuat sebagian Gen Z kehilangan kesempatan untuk memperluas jaringan yang sebenarnya dapat membantu perkembangan karier.

Data LinkedIn menunjukkan hanya 11 persen lamaran kerja yang diajukan Gen Z mencantumkan koneksi pribadi. Padahal, lamaran yang melibatkan koneksi disebut memiliki kemungkinan hampir tujuh kali lebih besar untuk menghasilkan penerimaan dibandingkan lamaran tanpa koneksi.

Gen Z Bangun Relasi Tak Harus Menunggu Butuh Kerja

Pengalaman Tracy Mendoza menunjukkan bagaimana gen z bangun relasi dapat membuka peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Ia mengaku sempat ragu menghubungi salah satu koneksinya di LinkedIn. Namun, setelah menemukan unggahan orang tersebut yang menarik perhatian, Mendoza memberanikan diri membangun komunikasi.

Hubungan tersebut kemudian membawanya pada kesempatan kerja. Pengalaman itu membuat Mendoza menyadari bahwa membangun jaringan profesional sebaiknya dilakukan secara santai dan konsisten, bukan baru dimulai ketika seseorang sedang membutuhkan pekerjaan.

Menurutnya, kebiasaan menjaga komunikasi sejak awal membuat hubungan terasa lebih alami. Dengan begitu, jaringan yang terbentuk tidak sekadar menjadi tempat meminta bantuan ketika menghadapi kebutuhan tertentu.

Menariknya, kekhawatiran Gen Z ternyata tidak sepenuhnya mencerminkan respons orang yang mereka hubungi. Riset LinkedIn menunjukkan 83 persen responden dari kelompok Milenial, Gen X, dan Baby Boomer bersedia memberikan saran kepada orang yang belum mereka kenal. Persentase yang sama juga terlihat di kalangan Gen Z.

Fisher menyarankan agar gen z bangun relasi dengan mengubah cara pandang terhadap networking. Alih-alih melihatnya sebagai tindakan meminta pertolongan, komunikasi dapat dimulai melalui percakapan sederhana.

Komentar terhadap karya seseorang, pertanyaan yang relevan, atau kesamaan minat dapat menjadi pembuka. Cara tersebut membuat gen z bangun relasi secara lebih alami tanpa harus menunggu sampai membutuhkan pekerjaan atau bantuan profesional.

1...101112...1,048Halaman 11 dari 1,048

Copyright © 2022 - 2024 Berempat.com All right reserved