Kamis, April 30, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 10

Belum Ditetapkan, Pajak Ekspor Batu Bara Masih Tunggu Finalisasi

0

Rencana penerapan pajak ekspor batu bara masih dalam tahap kajian mendalam oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek strategis, mulai dari kondisi pasar global hingga struktur produksi dalam negeri. Kebijakan ini dinilai penting untuk meningkatkan penerimaan negara, namun tetap harus dirancang secara hati-hati agar tidak mengganggu daya saing industri tambang nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hingga saat ini pajak ekspor batu bara belum diberlakukan. Pemerintah masih melakukan pembahasan lintas kementerian, khususnya dengan Kementerian Keuangan, untuk merumuskan mekanisme yang tepat sebelum kebijakan tersebut diimplementasikan.

Menurut Bahlil, kehati-hatian menjadi kunci dalam menyusun kebijakan ini. Ia menilai, meskipun peningkatan penerimaan negara menjadi prioritas, penerapan pajak ekspor batu bara tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa karena berpotensi berdampak pada industri dalam negeri.

Struktur Produksi Jadi Pertimbangan

Salah satu faktor utama yang menjadi perhatian adalah struktur kualitas batu bara Indonesia. Produksi batu bara dengan kalori tinggi, sekitar 6.300 kcal, hanya mencakup sebagian kecil dari total produksi nasional, yakni sekitar 10 persen. Sementara itu, mayoritas produksi didominasi batu bara berkalori rendah, seperti 4.100 hingga 3.400 kcal, yang mencapai 60 hingga 70 persen.

Kondisi ini dinilai perlu diperhitungkan secara matang dalam perumusan pajak ekspor batu bara. Jika tidak disesuaikan dengan karakteristik produksi, kebijakan tersebut berisiko menekan margin pelaku usaha, terutama pada segmen batu bara berkalori rendah yang memiliki harga jual lebih rendah di pasar internasional.

Meski demikian, pemerintah tetap berupaya mencari keseimbangan antara kepentingan fiskal dan keberlanjutan industri. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sektor sumber daya alam dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung penerimaan negara.

Target Berlaku dan Koordinasi Lintas Kementerian

Sebelumnya, pemerintah sempat menargetkan kebijakan bea keluar batu bara dapat mulai berlaku pada 1 April 2026. Namun, keputusan tersebut masih menunggu hasil pembahasan akhir lintas kementerian dan lembaga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa finalisasi kebijakan, termasuk besaran tarif, masih dalam tahap diskusi. Pemerintah berencana menggelar rapat koordinasi untuk memastikan seluruh aspek teknis dari pajak ekspor batu bara dapat dirumuskan secara komprehensif.

Selain batu bara, pemerintah juga tengah mengkaji kebijakan serupa untuk komoditas lain seperti nikel. Langkah ini merupakan bagian dari strategi diversifikasi sumber penerimaan negara di tengah fluktuasi ekonomi global.

Respons Industri dan Momentum Harga

Di sisi lain, rencana penerapan pajak batu bara mendapat tanggapan beragam dari pelaku industri. Sebagian pelaku usaha menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban operasional, terutama di tengah dinamika harga yang tidak selalu stabil.

Namun demikian, pemerintah melihat kondisi harga batu bara yang masih relatif tinggi sebagai momentum untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Dengan harga yang berada di atas USD135 per ton, peluang untuk menerapkan kebijakan ini dinilai cukup terbuka.

Ke depan, pemerintah akan terus memantau perkembangan pasar sebelum mengambil keputusan final. Pendekatan yang terukur diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal dan keberlanjutan industri, sekaligus memastikan pajak ekspor batu bara dapat memberikan manfaat optimal bagi perekonomian nasional.

Blokir Akun Anak Diterapkan, Ini Daftar Aplikasi yang Terdampak!

0

Kebijakan blokir akun anak mulai diberlakukan pemerintah sebagai langkah konkret untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital. Aturan ini menargetkan pembatasan akses media sosial bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun, terutama pada platform yang dinilai memiliki tingkat risiko tinggi terhadap perkembangan psikologis dan keamanan anak.

Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. Melalui kebijakan ini, platform digital diwajibkan untuk melakukan blokir akun anak yang tidak memenuhi ketentuan usia minimum.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi respons atas meningkatnya ancaman di dunia maya yang menyasar anak-anak. Ia menyebutkan, berbagai risiko seperti paparan konten negatif, perundungan daring, hingga penipuan digital semakin sulit dihindari tanpa intervensi negara.

Menurutnya, penerapan blokir akun anak bukan semata pembatasan, melainkan bentuk perlindungan agar anak-anak tidak terpapar konten yang belum sesuai dengan usia mereka. Pemerintah juga ingin memastikan orang tua tidak harus menghadapi tantangan ini sendirian di tengah kompleksitas algoritma platform digital.

Tahapan Implementasi dan Platform Sasaran

Penerapan kebijakan blokir akun anak dijadwalkan mulai berlaku pada 28 Maret 2026. Pada tahap awal, pemerintah akan fokus pada platform digital dengan tingkat interaksi tinggi dan potensi risiko besar, khususnya media sosial dan layanan jejaring.

Sejumlah platform yang masuk dalam tahap awal implementasi antara lain YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, serta Roblox.

Platform-platform tersebut diwajibkan melakukan penyesuaian sistem untuk mendeteksi usia pengguna dan menonaktifkan akun yang teridentifikasi milik anak di bawah batas usia yang ditentukan. Pemerintah juga membuka ruang evaluasi untuk menambah atau menyesuaikan daftar platform di tahap berikutnya.

Upaya Ciptakan Ruang Digital Aman

Pemerintah menyadari bahwa penerapan kebijakan ini membutuhkan adaptasi dari berbagai pihak, baik penyedia layanan digital maupun masyarakat. Meski demikian, langkah blokir akun anak dinilai penting untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan sehat.

Meutya menambahkan, Indonesia menjadi salah satu negara yang berani mengambil langkah tegas dalam perlindungan anak di dunia digital, khususnya di luar negara-negara Barat. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi fondasi bagi penguatan literasi digital sekaligus perlindungan generasi muda.

Selain itu, kebijakan blokir akun anak juga diharapkan mampu mendorong platform digital untuk lebih bertanggung jawab dalam menyediakan ruang yang ramah anak. Dengan pengawasan yang lebih ketat, potensi penyalahgunaan teknologi dapat ditekan.

Dana Darurat Pemilik Bisnis jadi Penyelamat Saat Keuangan Usaha Terganggu

0

Banyak pemilik usaha fokus pada penjualan dan pertumbuhan, tetapi sering melupakan satu hal penting yang justru bisa menyelamatkan bisnis di saat genting, yaitu dana darurat pemilik bisnis. Padahal, memiliki dana darurat pemilik bisnis bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan yang sering baru terasa ketika masalah datang.

Bisnis, sekecil apa pun, selalu memiliki risiko. Penjualan bisa tiba tiba turun, biaya operasional bisa naik, atau kondisi eksternal seperti ekonomi dan pasar bisa berubah tanpa diduga. Di sinilah peran dana darurat pemilik bisnis menjadi sangat krusial sebagai penyangga agar usaha tetap berjalan.

Tanpa cadangan dana, banyak bisnis terpaksa berhenti bukan karena tidak punya pelanggan, tetapi karena tidak mampu bertahan di masa sulit. Karena itu, memahami pentingnya dana darurat menjadi langkah awal untuk menjaga keberlangsungan usaha.

Fungsi Dana Darurat dalam Menjaga Stabilitas Bisnis

Salah satu fungsi utama dana darurat adalah menjaga arus kas tetap aman. Ketika pemasukan menurun, dana ini bisa digunakan untuk menutup biaya operasional seperti sewa, gaji karyawan, atau pembelian bahan baku.

Tanpa dana cadangan, pemilik usaha sering kali terpaksa mengambil keputusan yang berisiko, seperti berutang secara terburu buru atau menjual aset penting. Keputusan seperti ini bisa berdampak jangka panjang pada kesehatan bisnis.

Selain itu, dana darurat juga memberikan ruang untuk berpikir lebih tenang. Ketika bisnis menghadapi tekanan, pemilik usaha tidak perlu panik karena sudah memiliki cadangan yang bisa digunakan sementara.

Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan tidak didorong oleh tekanan finansial.

Kapan Dana Darurat Dibutuhkan?

Banyak orang mengira dana darurat hanya digunakan saat kondisi ekstrem. Padahal, dalam praktiknya, kebutuhan dana darurat bisa muncul dalam berbagai situasi.

Misalnya saat penjualan menurun karena perubahan tren pasar, ketika ada pelanggan besar yang terlambat membayar, atau ketika terjadi kerusakan pada alat produksi. Situasi seperti ini sering terjadi dan membutuhkan dana cepat untuk mengatasinya.

Bahkan dalam kondisi bisnis yang terlihat stabil, memiliki dana darurat pemilik bisnis tetap penting. Karena tidak ada yang bisa memprediksi perubahan yang akan terjadi di masa depan.

Cara Membangun Dana Darurat Secara Bertahap

Membangun dana darurat tidak harus langsung dalam jumlah besar. Pemilik usaha bisa memulainya dari langkah kecil, misalnya menyisihkan sebagian keuntungan setiap bulan.

Idealnya, dana darurat bisnis bisa mencukupi biaya operasional selama tiga hingga enam bulan. Namun jika angka tersebut terasa berat, tidak masalah untuk memulai dari target yang lebih kecil terlebih dahulu.

Yang terpenting adalah konsistensi. Dengan menyisihkan dana secara rutin, jumlahnya akan terus bertambah seiring waktu.

Selain itu, penting juga untuk memisahkan dana darurat dari uang operasional. Dengan cara ini, dana tersebut tidak akan terpakai untuk kebutuhan sehari hari.

Investasi atau Dana Darurat, Mana Lebih Dulu?

Banyak pemilik usaha bingung memilih antara mengembangkan bisnis, berinvestasi, atau menyisihkan dana darurat. Padahal ketiganya bisa berjalan beriringan jika diatur dengan baik.

Namun jika harus memilih prioritas, membangun dana darurat pemilik bisnis sebaiknya didahulukan. Tanpa fondasi ini, investasi atau ekspansi bisnis justru bisa menjadi berisiko.

Dana darurat berfungsi sebagai pelindung, sementara investasi adalah alat untuk berkembang. Keduanya penting, tetapi memiliki peran yang berbeda.

Bisnis yang kuat bukan hanya yang mampu menghasilkan keuntungan, tetapi juga yang siap menghadapi masa sulit. Dan di situlah dana darurat memainkan peran yang tidak tergantikan.

Efisiensi Energi Jadi Alasan Utama Penerapan Work From Home

0

Kebijakan work from home kembali menjadi perhatian pemerintah sebagai salah satu opsi strategis untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kinerja ekonomi nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai penerapan work from home justru berpotensi memberikan dampak positif, terutama dalam penghematan energi di tengah dinamika global yang memengaruhi harga minyak.

Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Purbaya menegaskan bahwa kebijakan work from home tidak akan mengganggu produktivitas ekonomi secara keseluruhan, selama diterapkan secara selektif dan terukur. Ia menyebut, jika kebijakan ini hanya diberlakukan pada hari tertentu, seperti akhir pekan menjelang libur, dampaknya terhadap produktivitas nasional relatif kecil.

Menurutnya, pengurangan mobilitas masyarakat melalui skema work from home dapat berkontribusi pada efisiensi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Meski demikian, besaran penghematan tersebut masih bergantung pada fluktuasi harga minyak global yang cenderung dinamis.

Tidak Berlaku untuk Semua Sektor

Purbaya menekankan bahwa kebijakan work from home tidak akan diterapkan secara menyeluruh di semua sektor. Industri manufaktur, misalnya, tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja untuk menjaga keberlangsungan produksi. Hal serupa juga berlaku pada sektor pelayanan publik yang harus tetap berjalan normal demi menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa pendekatan selektif menjadi kunci agar kebijakan ini tetap efektif tanpa mengganggu aktivitas ekonomi yang bersifat esensial. Dengan demikian, keseimbangan antara efisiensi energi dan produktivitas dapat tetap terjaga.

Dalam konteks ini, pemerintah berupaya merancang skema yang fleksibel agar WFH dapat diimplementasikan secara optimal tanpa menimbulkan disrupsi pada sektor-sektor vital.

Masih Dalam Tahap Finalisasi

Lebih lanjut, Purbaya mengungkapkan bahwa kebijakan work from home saat ini masih dalam tahap pembahasan intensif di tingkat pemerintah. Proses finalisasi melibatkan berbagai kementerian dan lembaga guna memastikan implementasinya berjalan efektif.

Ia juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto turut memantau langsung perkembangan kebijakan tersebut. Pemerintah berencana segera mengumumkan keputusan resmi setelah seluruh aspek teknis dan dampaknya dikaji secara menyeluruh.

Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto disebut akan menjadi pihak yang menyampaikan kebijakan ini kepada publik dalam waktu dekat.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, kebijakan WFH dinilai sebagai langkah adaptif yang tidak hanya merespons kebutuhan efisiensi energi, tetapi juga menjaga stabilitas produktivitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Program Kompor Listrik Dinilai Efektif Kurangi Beban Subsidi LPG

0

Penguatan Program Kompor Listrik kembali didorong sebagai langkah strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional di tengah tekanan global yang kian meningkat. Inisiatif ini dinilai relevan untuk mengurangi beban subsidi energi sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor LPG yang selama ini terus membengkak.

Direktur Eksekutif Koordinator Daulat Energi, Ridwan Hanafi, menilai Program Kompor Listrik perlu kembali diakselerasi oleh pemerintah, terutama dalam situasi geopolitik global yang tidak menentu. Menurutnya, ketegangan di kawasan Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga energi dunia, sehingga diperlukan strategi alternatif untuk menjaga stabilitas energi domestik.

Ridwan menjelaskan, pemanfaatan energi listrik di sektor rumah tangga dapat menjadi salah satu solusi untuk mendiversifikasi sumber energi nasional. Dengan mendorong penggunaan kompor listrik, ketergantungan terhadap LPG impor dapat ditekan, sehingga memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah dalam mengelola anggaran subsidi energi.

Ia mengungkapkan, tren belanja subsidi LPG menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Bahkan, pada 2025, Indonesia masih harus memenuhi lebih dari 70 persen kebutuhan LPG melalui impor. Kondisi ini dinilai tidak ideal dalam jangka panjang, terutama di tengah fluktuasi harga energi global yang sulit diprediksi.

Dorongan Efisiensi dan Ketahanan Energi

Lebih lanjut, Ridwan menekankan bahwa Program Kompor Listrik tidak hanya berkaitan dengan efisiensi penggunaan energi, tetapi juga berdampak pada ketahanan energi nasional. Dengan dukungan infrastruktur kelistrikan yang semakin merata, penggunaan kompor listrik dinilai lebih efisien dan berkelanjutan bagi rumah tangga.

Namun demikian, keberhasilan implementasi program ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur serta pemahaman masyarakat. Sosialisasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar masyarakat dapat beralih ke penggunaan energi listrik tanpa kendala berarti.

Ridwan juga menambahkan bahwa penguatan Program Kompor Listrik perlu diiringi dengan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari penyediaan alat, insentif, hingga edukasi publik. Dengan pendekatan yang komprehensif, manfaat program ini diharapkan dapat dirasakan secara luas, baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

Pasokan Energi Nasional Masih Aman

Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa kondisi pasokan energi nasional masih dalam kategori aman. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa ketersediaan BBM, LPG, dan listrik tetap terjaga sesuai dengan standar cadangan nasional.

Ia menegaskan bahwa meskipun terjadi dinamika global, pemerintah telah menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas pasokan energi hingga ke berbagai daerah. Dalam waktu dekat, tambahan pasokan LPG juga akan masuk untuk memperkuat stok nasional.

Dengan kondisi tersebut, penguatan Program Kompor Listrik menjadi langkah strategis jangka menengah hingga panjang. Selain mendukung efisiensi energi, program ini juga berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Fenomena Kripto sebagai Alternatif Emas, Apa yang Mendorong Tren Ini?

0

Ketika harga emas mengalami penurunan tajam, banyak investor mulai melirik kripto sebagai alternatif emas. Fenomena ini semakin sering terlihat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Tidak sedikit yang mulai mempertimbangkan kripto sebagai alternatif emas karena dinilai lebih fleksibel dan memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi.

Di tengah kondisi pasar yang tidak menentu, perubahan preferensi ini sebenarnya cukup masuk akal. Emas yang selama ini dikenal sebagai aset aman memang cenderung stabil, tetapi ketika harganya stagnan atau bahkan turun, sebagian orang mulai mencari opsi lain. Di sinilah kripto sebagai alternatif emas mulai mendapatkan perhatian lebih.

Namun, apa sebenarnya alasan di balik pergeseran ini? Kenapa kripto bisa menjadi pilihan saat emas tidak lagi terlihat menarik?

Alasan Kripto Semakin Dilirik Saat Harga Emas Turun

Salah satu alasan utama adalah potensi keuntungan. Kripto dikenal memiliki pergerakan harga yang sangat dinamis. Dalam waktu singkat, nilainya bisa naik signifikan. Hal ini berbeda dengan emas yang cenderung bergerak lebih lambat.

Bagi investor yang ingin mencari peluang keuntungan lebih cepat, kripto menjadi pilihan yang menarik. Meskipun risikonya lebih tinggi, potensi imbal hasilnya juga dianggap sepadan.

Selain itu, akses ke kripto jauh lebih mudah dibandingkan emas. Saat ini, siapa pun bisa membeli aset kripto hanya melalui aplikasi di smartphone. Tidak perlu menyimpan fisik seperti emas, dan transaksi bisa dilakukan kapan saja.

Faktor lain yang cukup berpengaruh adalah tren dan pengaruh media sosial. Banyak orang mulai tertarik pada kripto karena melihat cerita sukses dari investor lain. Hal ini mendorong semakin banyak orang untuk mencoba, terutama ketika emas tidak sedang berada dalam tren kenaikan.

Perbedaan Karakter antara Emas dan Kripto

Meskipun kripto sering dianggap sebagai alternatif, keduanya memiliki karakter yang sangat berbeda. Emas dikenal sebagai aset lindung nilai yang relatif stabil. Dalam jangka panjang, nilainya cenderung terjaga dan sering digunakan untuk melindungi kekayaan dari inflasi.

Sementara itu, kripto lebih bersifat spekulatif. Pergerakan harganya bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari sentimen pasar, kebijakan pemerintah, hingga tren global. Ini membuat kripto lebih berisiko, tetapi juga lebih menarik bagi sebagian investor.

Perbedaan ini membuat pilihan antara emas dan kripto sangat bergantung pada tujuan investasi masing masing. Ada yang lebih nyaman dengan stabilitas emas, ada juga yang tertarik dengan peluang dari volatilitas kripto.

Apakah Kripto Benar Benar Bisa Menggantikan Emas?

Pertanyaan ini sering muncul, terutama ketika tren kripto sebagai alternatif emas semakin kuat. Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak.

Kripto memang menawarkan banyak keunggulan, terutama dari sisi fleksibilitas dan potensi keuntungan. Namun, emas tetap memiliki posisi yang kuat sebagai aset aman yang sudah terbukti selama bertahun tahun.

Banyak investor akhirnya tidak memilih salah satu, tetapi justru menggabungkan keduanya. Emas digunakan sebagai penyeimbang untuk menjaga stabilitas, sementara kripto dimanfaatkan untuk mencari peluang pertumbuhan.

Pendekatan ini dianggap lebih seimbang karena mampu mengelola risiko sekaligus membuka peluang keuntungan.

Bagi investor, yang terpenting bukan mengikuti tren semata, tetapi memahami karakter setiap instrumen. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan situasi sesaat, tetapi juga sesuai dengan tujuan keuangan jangka panjang.

Stabilitas Harga Pasca Lebaran Diklaim Terkendali, Pasokan Pangan Aman

0

Kondisi Stabilitas Harga Pasca Lebaran mulai terlihat di sejumlah daerah, termasuk di pasar tradisional. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama Satuan Tugas Sapu Bersih Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan melakukan pemantauan langsung untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali setelah Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Pemantauan dilakukan di Pasar Cekkeng, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, pada Senin, 23 Maret 2026. Hasilnya menunjukkan bahwa Stabilitas Harga Pasca Lebaran relatif terjaga, dengan sebagian besar komoditas pangan berada di bawah atau sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) maupun Harga Acuan Penjualan (HAP).

Sejumlah komoditas utama tercatat dalam kondisi stabil. Beras program SPHP dijual di kisaran Rp12.000 per kilogram, lebih rendah dari HET yang ditetapkan Rp12.500. Sementara itu, beras premium berada di angka Rp14.400 per kilogram dan beras medium Rp12.200 per kilogram, keduanya juga masih di bawah batas harga yang ditentukan pemerintah.

Untuk komoditas hortikultura, harga bawang merah dan bawang putih masing-masing berada di kisaran Rp35.000 per kilogram, masih sesuai dengan HAP. Komoditas lain seperti telur ayam dan gula konsumsi juga berada dalam batas harga acuan. Sementara minyak goreng Minyakita dijual sekitar Rp15.700 per liter, sesuai dengan ketentuan HET.

Pengawasan Diperketat untuk Jaga Harga

Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional, Brigjen Pol Hermawan, menegaskan bahwa Stabilitas Harga Pasca Lebaran secara umum masih terkendali. Meski demikian, terdapat beberapa komoditas seperti cabai yang masih menunjukkan harga relatif tinggi.

Pihaknya memastikan akan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap rantai pasok, mulai dari tingkat produksi hingga distribusi di pasar. Langkah ini dilakukan untuk mengidentifikasi potensi gangguan, termasuk kemungkinan adanya praktik tidak wajar di tingkat pedagang.

Hermawan menegaskan bahwa tindakan tegas akan diambil jika ditemukan pelanggaran, baik berupa pencabutan izin usaha maupun pembatasan aktivitas perdagangan bagi pelaku yang tidak mematuhi aturan harga.

Intervensi Pemerintah Terus Digencarkan

Untuk menjaga Stabilitas Harga Pasca Lebaran, pemerintah juga mengoptimalkan berbagai program intervensi. Salah satunya melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) yang hingga awal Maret 2026 telah dilaksanakan sebanyak 789 kali di 24 provinsi dan 153 kabupaten/kota.

Selain itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terus didorong untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar. Di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, realisasi penyaluran SPHP telah mencapai sekitar 2,22 ribu ton atau 5,71 persen dari target yang ditetapkan.

Pemerintah juga memperkuat daya beli masyarakat melalui penyaluran bantuan pangan. Hingga 25 Maret 2026, bantuan beras yang telah disalurkan secara nasional mencapai 7,5 ribu ton. Sementara itu, distribusi minyak goreng telah mencapai 1,5 juta liter yang diberikan kepada sekitar 378 ribu penerima manfaat.

Berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari strategi terintegrasi untuk menjaga Stabilitas Harga Pasca Lebaran, baik melalui penguatan pasokan, pengawasan distribusi, hingga intervensi langsung kepada masyarakat. Pemerintah berharap kondisi harga tetap terkendali sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar setelah momentum Hari Besar Keagamaan Nasional.

Pertamax Laris Saat Lebaran, Konsumsi Melonjak di Tengah Mobilitas Tinggi

Fenomena pertamax laris saat lebaran terlihat jelas sepanjang periode Ramadan hingga Idulfitri 2026. PT Pertamina (Persero) mencatat adanya lonjakan signifikan konsumsi bahan bakar jenis Pertamax Series, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat saat mudik dan arus balik.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa tren pertamax laris saat lebaran tidak hanya dipicu oleh tingginya volume perjalanan, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat untuk menggunakan bahan bakar berkualitas demi menjaga performa kendaraan. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyebutkan bahwa perjalanan jarak jauh dengan kondisi lalu lintas yang dinamis membuat masyarakat lebih selektif dalam memilih bahan bakar.

Menurutnya, Pertamax Series dinilai mampu memberikan efisiensi dan performa yang lebih stabil selama perjalanan mudik. Hal ini tercermin dari data konsumsi pada 20 Maret 2026 atau H-1 Lebaran, yang menjadi salah satu puncak arus mudik. Pada periode tersebut, konsumsi Pertamax (RON 92) tercatat meningkat sebesar 11,8 persen dibandingkan rata-rata harian normal pada Januari 2026.

Produk Ramah Lingkungan Ikut Melonjak

Selain Pertamax reguler, tren pertamax laris saat lebaran juga terjadi pada varian bahan bakar ramah lingkungan. Produk Pertamax Green (RON 95) mencatat lonjakan konsumsi paling tinggi, yakni mencapai 94,7 persen dibandingkan periode normal. Peningkatan ini menandakan adanya pergeseran preferensi masyarakat ke arah bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Sementara itu, Pertamax Turbo yang ditujukan untuk kendaraan dengan performa tinggi juga mengalami peningkatan konsumsi sebesar 34,5 persen. Data ini memperkuat indikasi bahwa kebutuhan bahan bakar berkualitas meningkat signifikan selama musim libur panjang.

Baron menambahkan bahwa momentum Ramadan dan Idulfitri memang selalu diikuti dengan peningkatan mobilitas masyarakat, baik untuk keperluan mudik maupun wisata. Hal inilah yang mendorong tren pertamax laris saat lebaran terus berulang setiap tahunnya.

Pertamina Siapkan Layanan Tambahan

Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, Pertamina telah menyiapkan berbagai langkah strategis. Perusahaan memastikan ketersediaan pasokan BBM dengan menambah stok sejak jauh hari sebelum periode Lebaran.

Selain itu, layanan tambahan juga disiapkan di sejumlah titik strategis, terutama di jalur mudik dan destinasi wisata. Fasilitas tersebut meliputi SPBU siaga 24 jam, layanan motorist untuk pengantaran BBM dan LPG, serta pos layanan energi di berbagai jalur utama.

Upaya ini dilakukan agar kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi di tengah tingginya permintaan, sekaligus menjaga kelancaran perjalanan selama periode libur.

Meski demikian, di tengah tren pertamax laris saat lebaran, Pertamina tetap mengimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak. Hal ini penting mengingat kondisi global, khususnya konflik di Timur Tengah, yang turut memengaruhi stabilitas pasokan energi dunia.

Dengan penggunaan yang lebih efisien dan sesuai kebutuhan, diharapkan ketersediaan energi nasional dapat tetap terjaga. Dukungan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan energi, terutama di tengah meningkatnya konsumsi selama periode Lebaran.

Mau Ajukan KUR? Pahami Dulu Persiapan Sebelum Mengajukan KUR Ini

0

Bagi pelaku usaha kecil, mendapatkan tambahan modal sering menjadi tantangan terbesar saat ingin berkembang. Salah satu solusi yang cukup populer adalah Kredit Usaha Rakyat atau KUR. Namun sebelum mengajukan, penting untuk memahami persiapan sebelum mengajukan KUR agar peluang disetujui lebih besar dan prosesnya tidak berbelit.

Banyak pelaku usaha yang langsung datang ke bank tanpa benar benar memahami persiapan sebelum mengajukan KUR. Akibatnya, pengajuan ditolak atau prosesnya terhambat karena dokumen yang tidak lengkap. Padahal jika dipersiapkan dengan baik, KUR bisa menjadi salah satu sumber pendanaan yang cukup membantu untuk mengembangkan usaha.

Karena itu, memahami persiapan sebelum mengajukan KUR bukan hanya soal administrasi, tetapi juga tentang kesiapan bisnis itu sendiri.

Hal Penting yang Harus Disiapkan Sebelum Mengajukan KUR

Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah memastikan usaha sudah berjalan dengan jelas. Bank biasanya akan melihat apakah usaha tersebut benar benar aktif dan memiliki potensi untuk berkembang. Usaha yang baru berjalan beberapa minggu tanpa catatan yang jelas biasanya akan lebih sulit mendapatkan persetujuan.

Selain itu, dokumen administrasi harus disiapkan dengan lengkap. Mulai dari KTP, Kartu Keluarga, hingga surat keterangan usaha dari kelurahan atau dokumen legal lainnya. Kelengkapan dokumen ini menjadi syarat dasar yang tidak bisa diabaikan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah memiliki catatan keuangan sederhana. Tidak perlu laporan yang terlalu rumit, tetapi setidaknya ada pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Dari sini, pihak bank bisa menilai kondisi usaha dan kemampuan dalam mengelola keuangan.

Banyak pelaku usaha kecil masih mengabaikan hal ini, padahal catatan keuangan menjadi salah satu faktor yang cukup menentukan.

Menyiapkan Mental dan Strategi Penggunaan Modal

Selain aspek teknis, persiapan sebelum mengajukan KUR juga mencakup kesiapan mental. Mengajukan pinjaman berarti ada tanggung jawab untuk mengembalikan dana tersebut sesuai dengan ketentuan.

Karena itu, penting untuk memiliki rencana yang jelas tentang penggunaan dana. Jangan sampai modal yang didapat justru digunakan untuk kebutuhan konsumtif atau hal yang tidak berkaitan dengan bisnis.

Misalnya, jika tujuan pengajuan KUR adalah untuk menambah stok barang, maka pastikan strategi penjualannya juga sudah dipikirkan. Begitu juga jika dana digunakan untuk membeli peralatan, pastikan alat tersebut bisa meningkatkan produktivitas usaha.

Selain itu, perhatikan juga kemampuan dalam membayar cicilan. Jangan hanya fokus pada jumlah pinjaman yang bisa didapat, tetapi juga pada kemampuan untuk mengembalikannya secara rutin.

Membangun Reputasi dan Kepercayaan

Salah satu faktor yang sering tidak disadari dalam persiapan sebelum mengajukan KUR adalah reputasi usaha. Bank tidak hanya melihat angka, tetapi juga menilai sejauh mana usaha tersebut bisa dipercaya.

Reputasi ini bisa dilihat dari berbagai hal, seperti konsistensi usaha, hubungan dengan pelanggan, hingga rekam jejak keuangan. Jika usaha terlihat stabil dan memiliki arah yang jelas, peluang untuk mendapatkan KUR akan lebih besar.

Memiliki rekening usaha yang aktif juga bisa menjadi nilai tambah. Dari aktivitas rekening tersebut, pihak bank bisa melihat arus kas bisnis secara langsung.

Selain itu, menjaga hubungan baik dengan pihak bank juga bisa membantu. Jangan ragu untuk bertanya dan berkonsultasi sebelum mengajukan. Dengan begitu, proses pengajuan bisa berjalan lebih lancar.

Usai Puncak Arus Balik Lebaran, Lonjakan Penumpang Pesawat Belum Surut

Pergerakan penumpang pesawat diperkirakan masih tinggi meski puncak arus balik Lebaran 1447 Hijriah telah terlewati pada Selasa, 24 Maret 2026. Garuda Indonesia Group memproyeksikan lonjakan arus balik melalui jalur udara belum akan mereda dalam waktu dekat dan diperkirakan berlangsung hingga akhir pekan, tepatnya 29 Maret 2026.

Tingginya mobilitas ini menjadi indikasi bahwa dampak dari puncak arus balik Lebaran masih terasa, terutama di sektor transportasi udara. Banyak masyarakat yang memilih kembali ke kota perantauan secara bertahap, sehingga trafik penumpang tidak langsung menurun setelah hari puncak.

Corporate Communications Division Head PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Dicky Irchamsyah, menyampaikan bahwa sepanjang periode mudik dan balik tahun ini, total jumlah penumpang yang dilayani diperkirakan mencapai 1,1 juta orang. Lonjakan ini terutama didorong oleh tingginya permintaan perjalanan menuju kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar, dengan Jakarta sebagai destinasi utama.

Trafik Tinggi Masih Berlanjut

Pada saat puncak arus balik Lebaran, Garuda Indonesia Group mencatatkan kinerja yang cukup tinggi dengan total 80.201 penumpang dalam satu hari. Rinciannya, sebanyak 34.661 penumpang menggunakan layanan Garuda Indonesia, sementara 45.540 lainnya menggunakan maskapai Citilink.

Untuk mengakomodasi lonjakan tersebut, perusahaan mengoperasikan total 489 penerbangan, termasuk tambahan 32 penerbangan ekstra. Sejumlah rute dari Denpasar, Surabaya, Medan, Semarang, Batam, hingga Singapura menuju Jakarta menjadi jalur dengan tingkat keterisian tertinggi.

Meski puncak arus balik Lebaran telah berlalu, tren perjalanan diprediksi masih akan padat hingga beberapa hari ke depan. Hal ini dipengaruhi oleh pola perjalanan masyarakat yang kini lebih fleksibel, tidak lagi terfokus pada satu hari tertentu.

Layanan Tetap Dijaga di Tengah Lonjakan

Di tengah tingginya trafik, Garuda Indonesia memastikan kualitas layanan tetap terjaga. Salah satu indikatornya terlihat dari capaian On-Time Performance (OTP) untuk keberangkatan pertama yang mencapai 98,92 persen selama periode puncak.

Pencapaian ini dinilai mencerminkan kesiapan operasional maskapai dalam menghadapi lonjakan penumpang, termasuk saat puncak arus balik yang identik dengan tekanan tinggi pada jadwal penerbangan.

Maskapai juga terus melakukan berbagai penyesuaian operasional guna memastikan kenyamanan penumpang, mulai dari penambahan jadwal hingga optimalisasi armada.

Masyarakat yang masih akan melakukan perjalanan di masa arus balik diimbau untuk terus memantau jadwal penerbangan secara berkala. Mengingat dampak dari puncak arus balik Lebaran masih terasa, kepadatan diperkirakan tetap terjadi hingga penutupan periode arus balik di akhir Maret.

Dengan kondisi tersebut, perencanaan perjalanan yang matang menjadi kunci agar perjalanan tetap berjalan lancar di tengah tingginya mobilitas penumpang.