Minggu, Juni 8, 2025
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 10

Jangan Asal Beli! Ini Analisis Penting Buat Trader Aset Kripto

Trading aset kripto itu nggak cuma soal beli saat murah dan jual saat mahal. Di balik itu, ada proses analisis kripto yang penting banget biar nggak asal ambil keputusan. Karena, pasar kripto terkenal dengan pergerakannya yang cepat dan kadang nggak terduga. Kalau mau lebih terarah dan meminimalkan risiko, kamu wajib tahu jenis-jenis analisis ini.

1. Analisis Teknikal: Baca Pola, Bukan Tebakan

Analisis teknikal ibarat baca “bahasa grafik”. Kamu bakal banyak lihat chart, garis support-resistance, indikator kayak RSI, MACD, atau moving average. Tujuannya? Untuk memprediksi ke mana harga bakal bergerak berdasarkan data pergerakan harga sebelumnya. Meski kelihatan ribet, sebenarnya ini bisa dipelajari pelan-pelan. Banyak trader mengandalkan analisis ini buat entry atau exit posisi.

2. Analisis Fundamental: Lihat Akar Masalahnya

Beda sama analisis teknikal, fundamental lebih fokus ke “kenapa” di balik pergerakan harga. Misalnya, apa ada berita besar soal Bitcoin? Ada update penting dari Ethereum? Atau apakah ada kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pasar? Semua itu bisa ngaruh banget ke harga. Buat kamu yang suka cari tahu berita atau latar belakang sebuah proyek, analisis fundamental wajib dikuasai.

3. Sentimen Pasar: Suara Publik Itu Penting

Kadang harga kripto bergerak bukan cuma gara-gara data atau berita resmi, tapi juga karena sentimen pasar. Contoh paling gampang? Tweet-nya Elon Musk. Sekali dia nge-tweet, harga Dogecoin bisa langsung naik atau turun drastis. Nah, analisis sentimen ini lebih ke memahami psikologi pasar dan bagaimana opini publik mempengaruhi harga khususnya terhadap aset kripto.

4. On-Chain Analysis: Intip Aktivitas Blockchain

Analisis ini cocok buat kamu yang pengen lihat data langsung dari blockchain. Misalnya, berapa banyak alamat wallet aktif? Seberapa besar transaksi yang terjadi? Apakah banyak investor besar (whales) yang lagi beli atau jual? Data on-chain bisa kasih gambaran apakah pasar lagi didominasi beli atau jual, dan ini penting buat ambil keputusan jangka panjang.

Jadi, Mana yang Harus Dipilih?

Sebenarnya nggak harus pilih salah satu. Banyak trader menggabungkan beberapa jenis analisis biar dapat gambaran lebih lengkap. Misalnya, pakai teknikal buat cari momen entry, fundamental buat lihat potensi jangka panjang, dan sentimen pasar buat antisipasi pergerakan cepat.

Yang penting, jangan cuma ikut-ikutan orang lain tanpa ngerti alasannya. Luangkan waktu buat belajar dasar-dasarnya, coba praktik di akun demo kalau perlu, dan tetap punya batasan risiko biar nggak gampang panik. Ingat, di dunia kripto, cepat itu penting, tapi hati-hati lebih penting lagi.

OJK Soroti Kesenjangan Literasi Keuangan Berdasarkan Usia dan Pendidikan di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok jika dilihat dari usia dan tingkat pendidikan masyarakat.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa kelompok usia produktif serta mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi umumnya memiliki pemahaman dan akses ke layanan keuangan yang lebih baik.

“Jika kita lihat berdasarkan kelompok usia, literasi dan inklusi keuangan ditopang oleh tiga kelompok utama, yaitu usia 18-25 tahun, 26-35 tahun, dan 36-50 tahun,” jelas Friderica, Minggu (4/5/2025).

Data OJK menunjukkan, kelompok usia 26-35 tahun mencatatkan tingkat literasi keuangan tertinggi dengan angka 74,04 persen. Disusul kelompok 18-25 tahun di angka 73,22 persen dan kelompok 36-50 tahun sebesar 72,05 persen.

Sebaliknya, kelompok usia 15-17 tahun dan 51-79 tahun justru berada di posisi terbawah, masing-masing dengan literasi keuangan sebesar 51,68 persen dan 54,55 persen.

Sementara itu, untuk indeks inklusi keuangan, kelompok usia 18-25 tahun memimpin dengan capaian 89,96 persen, diikuti kelompok 26-35 tahun sebesar 86,10 persen, dan kelompok 36-50 tahun dengan 85,81 persen.

Kelompok usia 51-79 tahun dan 15-17 tahun berada di posisi paling rendah untuk inklusi keuangan, masing-masing mencatat 66,88 persen dan 74,00 persen.

“Indeks inklusi keuangan mengalami peningkatan di semua kelompok umur dibanding tahun 2024,” tambah Friderica.

Pendidikan Pengaruhi Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, mereka yang menempuh pendidikan tinggi memiliki literasi keuangan tertinggi dengan angka 90,63 persen. Disusul lulusan SMA sederajat di angka 79,18 persen dan lulusan SMP sederajat sebesar 64,04 persen.

Sementara itu, masyarakat yang tidak pernah sekolah atau tidak lulus SD mencatat literasi keuangan terendah dengan 43,20 persen, dan lulusan SD sebesar 54,50 persen.

Tren serupa juga terjadi pada inklusi keuangan. Lulusan perguruan tinggi mencatat inklusi tertinggi dengan angka 99,10 persen, diikuti lulusan SMA 92,81 persen, dan SMP 82,00 persen. Sementara kelompok tanpa pendidikan atau tidak lulus SD mencatatkan inklusi 56,95 persen, dan lulusan SD 68,06 persen.

Dari sisi pekerjaan, kelompok pegawai atau profesional mencatat literasi keuangan tertinggi dengan 85,80 persen. Di bawahnya ada pensiunan atau purnawirawan 74,11 persen dan pengusaha atau wiraswasta sebesar 73,60 persen.

Sebaliknya, kelompok yang tidak atau belum bekerja, serta petani, peternak, pekebun, dan nelayan memiliki literasi keuangan lebih rendah, masing-masing 49,36 persen, 58,87 persen, dan 60,17 persen.

“Untuk inklusi keuangan, pensiunan atau purnawirawan mencatat capaian sempurna 100 persen, disusul pegawai atau profesional 95,11 persen, dan pengusaha atau wiraswasta 88,66 persen,” kata Friderica.

Namun, kelompok yang tidak atau belum bekerja serta sektor pertanian dan perikanan memiliki indeks inklusi lebih rendah, masing-masing 64,82 persen, 69,40 persen, dan 74,73 persen.

Konsumsi Rumah Tangga Jadi Tulang Punggung Ekonomi, Pemerintah Siapkan Strategi Baru

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat konsumsi rumah tangga sebagai langkah strategis mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita tahu bersama, konsumsi rumah tangga berkontribusi sebesar 54% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk terus menggerakkan roda perekonomian dan memaksimalkan potensi pasar domestik,” ujar Airlangga di Jakarta, Sabtu (3/5).

Airlangga menjelaskan, berbagai program yang telah dijalankan pemerintah terbukti mampu mendorong belanja masyarakat dan berimbas positif pada perekonomian. Dua di antaranya adalah program Friday Mubarak dan Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran yang berhasil membukukan transaksi lebih dari Rp100 triliun.

“Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap produk lokal serta keberhasilan program kolaborasi dalam memperkuat UMKM dan meningkatkan daya saing produk kita di dalam negeri,” ungkapnya.

Transaksi Capai Rp100 Triliun

Program Friday Mubarak, yang digelar sejak 28 Februari hingga 28 Maret 2025 dengan melibatkan 150 merek ritel nasional, berhasil mencatat transaksi sebesar Rp72,3 triliun. Sementara itu, program BINA Lebaran yang berlangsung 14-30 Maret 2025 dan diikuti 80 ribu gerai di 402 pusat perbelanjaan, membukukan transaksi Rp32,7 triliun.

Airlangga menambahkan, kedua program tersebut terselenggara berkat sinergi pemerintah dan pelaku usaha, dengan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, melalui penyelenggaraan bazar UMKM dan pemberian diskon hingga 70% di berbagai pusat perbelanjaan.

“Pemerintah akan terus mendorong pelaksanaan program belanja ini ke lebih banyak daerah, agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas, baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha lokal,” katanya.

Ke depan, Airlangga menyebut program BINA akan kembali hadir dalam berbagai momentum penting, mulai dari perayaan HUT Jakarta lewat Jakarta Festival dan bazar UMKM serentak di 44 kecamatan, hingga Pekan Raya Jakarta. Selain itu, juga akan digelar BINA Back to School atau BINA Holidays berbarengan dengan Jakarta Great Sale, serta BINA 17-an saat HUT RI dan Indonesia Shopping Festival.

“Menjelang akhir tahun, program akan ditutup dengan BINA Diskon, Harbolnas, hingga EPIC Sale,” papar Airlangga.

Menurutnya, rangkaian program tersebut diharapkan dapat terus memacu konsumsi masyarakat sekaligus menopang laju pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2025.

“Dengan berbagai agenda belanja ini, kami optimistis perekonomian Indonesia akan terus bergerak positif,” tutupnya.

Benarkah Outsourcing Akan Dihapus? Ini Plus Minusnya Buat Indonesia

Pernah dengar istilah outsourcing? di Indonesia maupun di Negara lain outsourcing itu sederhananya adalah sistem di mana sebuah perusahaan menyerahkan sebagian pekerjaannya ke pihak ketiga. Jadi, daripada merekrut langsung, mereka “menyewa” pekerja dari perusahaan lain yang khusus menyediakan tenaga kerja. Biasanya ini berlaku untuk pekerjaan seperti keamanan, kebersihan, atau call center.

Kenapa perusahaan memilih outsourcing? Alasannya simpel: lebih hemat biaya dan fleksibel. Mereka nggak perlu pusing soal gaji, tunjangan, atau urusan administrasi lainnya karena sudah ditangani penyedia jasa. Perusahaan tinggal bayar layanan, beres.

Negara Mana Saja yang Banyak Pakai Outsourcing?

Faktanya, outsourcing itu nggak cuma tren di Indonesia. Banyak negara juga memanfaatkannya, terutama negara-negara dengan biaya tenaga kerja tinggi. Contohnya:

  • Amerika Serikat: banyak perusahaan IT dan layanan pelanggan outsourcing ke negara lain seperti India atau Filipina.

  • India dan Filipina: justru jadi pusat outsourcing dunia, terutama untuk layanan call center, IT support, dan pengolahan data.

  • Australia & Inggris: juga menggunakan outsourcing untuk sektor keuangan, IT, dan administrasi.

Artinya, sistem ini sudah mendunia dan jadi bagian dari strategi efisiensi banyak perusahaan besar.

Bagaimana Kalau Indonesia Mau Menghapus Sistem Outsourcing?

Nah, di Indonesia, wacana penghapusan outsourcing memang sempat muncul. Alasannya, sistem ini dianggap rawan merugikan pekerja, seperti upah yang nggak sesuai atau status kerja yang nggak jelas. Di satu sisi, niat ini bagus untuk melindungi hak-hak pekerja.

Tapi pertanyaannya: apakah sudah saatnya?

Kalau kita lihat dari sisi dunia usaha, penghapusan outsourcing bisa bikin biaya operasional naik, apalagi untuk sektor yang butuh banyak tenaga pendukung seperti kebersihan atau keamanan. Perusahaan kecil dan menengah mungkin akan paling terasa bebannya. Bisa-bisa, mereka mengurangi pekerja atau menaikkan harga produk/jasa untuk menutupi biaya tambahan.

Di sisi lain, tanpa aturan pengawasan yang ketat, outsourcing memang rawan disalahgunakan. Banyak pekerja outsourcing merasa nggak punya kepastian kerja, gaji nggak sesuai UMR, atau mudah diputus kontrak tanpa kompensasi.

Jadi, wacana penghapusan ini bukan soal salah atau benar, tapi lebih ke apakah sudah ada solusi penggantinya? Kalau dihapus tanpa menyiapkan alternatif, bisa-bisa malah bikin angka pengangguran naik. Tapi kalau dibiarkan tanpa perbaikan regulasi, nasib pekerja outsourcing tetap rentan.

Idealnya, bukan langsung dihapus, tapi dibuat lebih adil dan transparan. Misalnya dengan memastikan upah sesuai, ada jaminan kesehatan, atau kepastian kontrak kerja. Dengan begitu, perusahaan tetap efisien, pekerja juga tetap terlindungi.

Outsourcing itu bukan sistem yang buruk, tapi cara penerapannya yang perlu diperbaiki. Banyak negara pakai sistem ini sebagai bagian strategi bisnis, tapi tetap ada aturan ketat untuk melindungi pekerja. Di Indonesia, wacana penghapusan sah-sah saja, tapi perlu dipastikan ada sistem pengganti yang nggak bikin rugi dua pihak: perusahaan dan pekerja.

Wonderful Indonesia Gaet Wisatawan Lewat Paviliun di MITE 2025

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) kembali mempromosikan pariwisata Indonesia melalui kehadiran Paviliun Wonderful Indonesia di ajang Macau International Travel (Industry) Expo (MITE) 2025, salah satu pameran pariwisata terbesar di Asia.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Ayu Marthini, mengungkapkan partisipasi Indonesia dalam MITE 2025 menjadi langkah strategis untuk memperkenalkan 10 Destinasi Super Prioritas dan wisata minat khusus, termasuk Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, dan Labuan Bajo, kepada pasar wisata di Macau.

“Ajang ini sangat penting untuk memperkuat brand Wonderful Indonesia dan meningkatkan kesadaran wisatawan internasional terhadap destinasi unggulan kita,” ujar Made dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (3/5/2025).

Paviliun Wonderful Indonesia hadir di booth C27 Hall A, The Venetian Macau, Cotai Expo, selama pameran yang berlangsung pada 25-27 April 2025. Paviliun ini dihadirkan berkat kolaborasi antara Kemenparekraf, Garuda Indonesia di Hong Kong, serta dukungan dari KJRI Hong Kong yang juga membawahi Macau.

Wadah Promosi dan Jalin Kerja Sama

Paviliun tersebut dirancang untuk memfasilitasi pertemuan business to business (B2B) dan business to consumer (B2C) guna memperluas jejaring sekaligus memasarkan paket wisata unggulan. Beragam kegiatan promosi digelar, mulai dari product knowledge, pertemuan B2B melalui sistem pre-scheduled appointment (PSA), hingga layanan informasi pariwisata dan promosi di media sosial Wonderful Indonesia. Tak ketinggalan, pengunjung juga disuguhkan berbagai materi promosi dan souvenir khas Nusantara.

Menurut Made, MITE 2025 bukan sekadar ajang promosi destinasi, tetapi juga menjadi platform untuk mengenalkan praktik sustainable tourism yang mulai diterapkan di berbagai destinasi tanah air.

“Kami berharap kehadiran Wonderful Indonesia di pameran ini bisa memberi pengalaman wisata yang menarik, tidak hanya di 10 destinasi super prioritas, tapi juga wisata minat khusus seperti wellness, marine, gastronomi, dan luxury. Kami ingin pengunjung, termasuk warga Macau, wisatawan internasional, hingga diaspora Indonesia, turut menyebarluaskan informasi tentang pariwisata hijau dan berkelanjutan di Indonesia,” jelasnya.

Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara II Kemenparekraf, Yulia, turut menambahkan harapan besar dari partisipasi Indonesia di MITE 2025.

“Target kami tahun ini mendatangkan 14 hingga 16 juta wisatawan mancanegara. Dari Macau sendiri, kontribusi kunjungan pada 2024 tercatat 1.573 wisatawan. Untuk 2025, kami berharap jumlahnya bisa naik menjadi 1.600 kunjungan,” ungkap Yulia.

Dengan partisipasi ini, Indonesia optimistis semakin memperkuat posisinya di pasar pariwisata regional, sekaligus menarik lebih banyak wisatawan mancanegara untuk menjelajahi keindahan Nusantara.

Pemprov Jatim Larang Diskriminasi Usia dalam Rekrutmen Kerja

Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menerbitkan surat edaran (SE) yang melarang adanya diskriminasi usia dalam proses penerimaan tenaga kerja. Kebijakan ini digagas langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai bentuk kepedulian terhadap keadilan dan kesetaraan kesempatan kerja, sekaligus memperingati Hari Buruh Internasional.

“Diskriminasi usia dalam rekrutmen kerja sudah menjadi masalah serius di dunia ketenagakerjaan,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono.

Adhy menjelaskan, tidak sedikit pencari kerja berusia di atas 35 tahun kesulitan mendapatkan pekerjaan, meski memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai. “Inilah yang menjadi perhatian khusus Ibu Gubernur. Banyak pekerja usia produktif, terutama yang di atas 35 tahun, kerap tersisih hanya karena faktor umur dalam proses seleksi,” katanya.

Menurutnya, kebijakan ini sejalan dengan amanat konstitusi, berbagai peraturan nasional, serta konvensi internasional yang menegaskan prinsip nondiskriminasi di dunia kerja. Melalui surat edaran tersebut, Pemprov Jatim mendorong seluruh pelaku usaha untuk menghapus syarat batas usia yang tidak relevan dalam lowongan pekerjaan, dan mengutamakan sistem rekrutmen berbasis kompetensi serta kesetaraan peluang.

Dorong Pasar Kerja Inklusif dan Berkeadilan

“Harapannya, Jawa Timur bisa menjadi pionir dalam menciptakan pasar kerja yang lebih adil, terbuka, dan inklusif,” tutur Adhy.

Ia menambahkan, kebijakan ini juga mengakomodasi kelompok penyandang disabilitas. Mereka memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk melamar pekerjaan selama memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.

Surat edaran ini sekaligus memperkuat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 5 dan 6 yang menjamin perlakuan setara bagi seluruh tenaga kerja. Selain itu, kebijakan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 111, yang menegaskan larangan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan, termasuk berdasarkan usia.

Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa urusan ketenagakerjaan menjadi bagian dari kewenangan daerah untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi lewat kebijakan administratif.

“Dengan SE ini, gubernur ingin mendorong dunia usaha agar menghapus syarat usia yang tidak masuk akal, kecuali jika memang diperlukan untuk alasan keselamatan atau alasan teknis yang jelas,” tambah Adhy.

Sebagai langkah awal, Pemprov Jatim memastikan kebijakan ini akan diterapkan di seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penyedia jasa mitra pemerintah, program padat karya yang dibiayai APBD, serta dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) non-PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkungan provinsi.

Gempuran Produk Impor Tekan Manufaktur, PMI RI April Anjlok 5,7 Poin

Industri manufaktur dalam negeri kembali menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Ketidakpastian yang melanda pasar global serta tekanan dari masuknya produk impor membuat sektor ini goyah, tercermin dari merosotnya Purchasing Manager’s Index (PMI) manufaktur Indonesia yang pada April 2025 turun ke level 46,7. Angka ini menandakan fase kontraksi, karena berada di bawah ambang batas 50, berdasarkan data dari S&P Global.

“Jika kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, penurunannya cukup tajam yakni 5,7 poin dari posisi 52,4 pada Maret. Ini jelas menunjukkan adanya penurunan kepercayaan dari pelaku industri terhadap kondisi usaha saat ini,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (2/5).

Febri menambahkan, survei PMI ini merepresentasikan persepsi pelaku industri manufaktur atas iklim usaha mereka. Penurunan ini, kata dia, menjadi cerminan tekanan psikologis yang dialami pelaku usaha akibat gejolak tarif dagang global dan membanjirnya produk impor yang menekan pasar dalam negeri.

Indeks Kepercayaan Industri Ikut Melemah

Tak hanya PMI, Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada April 2025 juga tercatat menurun menjadi 51,90, turun 1,08 poin dibandingkan Maret yang berada di angka 52,98. Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu, IKI juga terkoreksi 0,40 poin.

“Pelaku industri banyak yang masih menunggu kejelasan hasil perundingan antara pemerintah Indonesia dan pihak Amerika Serikat. Mereka berharap adanya kepastian kebijakan agar bisa kembali menjalankan usahanya dengan rasa percaya diri,” jelas Febri.

Menurutnya, kekhawatiran para pengusaha tidak hanya tertuju pada pemberlakuan tarif resiprokal dari Presiden Trump, tetapi juga pada risiko masuknya produk-produk dari negara lain yang terdampak tarif tersebut. Indonesia dinilai berpotensi menjadi tujuan pelimpahan produk impor dalam jumlah besar.

Dorongan Kebijakan Perlindungan Industri Lokal

Situasi ini membuat banyak asosiasi industri menyampaikan kegelisahan mereka kepada pemerintah. Mereka menuntut adanya kebijakan yang jelas dan berpihak pada pelaku industri dalam negeri, guna menjaga daya saing dan menghindari dominasi barang impor di pasar domestik.

“Struktur pasar kita sangat bergantung pada konsumsi dalam negeri, dengan sekitar 80% produk industri terserap di pasar lokal dan hanya 20% yang diekspor. Oleh karena itu, menjaga pasar dalam negeri adalah bentuk nyata dari keberpihakan terhadap industri nasional,” tegas Febri.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antarlembaga pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang pro terhadap investasi dan perlindungan industri nasional. “Jangan sampai permintaan yang menurun ini malah dimanfaatkan oleh produk impor untuk menguasai pasar kita,” tambahnya.

Indonesia Terpukul Paling Dalam di Antara Negara Kawasan

Dalam laporan yang sama dari S&P Global, Indonesia tercatat mengalami penurunan PMI manufaktur paling tajam dibandingkan negara-negara lain di kawasan. Sementara Filipina masih berada di zona ekspansi berkat kebijakan dalam negerinya yang mendukung industri, beberapa negara lain juga mengalami kontraksi, seperti Thailand (49,5), Malaysia (48,6), Jepang (48,5), dan Korea Selatan (47,5). Bahkan Inggris mencatat angka paling rendah dengan PMI hanya 44,0.

“Ini jadi alarm bagi kita semua untuk segera bergerak dengan kebijakan yang berpihak dan konkret dalam melindungi industri manufaktur lokal,” pungkas Febri.

Penghapusan Piutang UMKM Tersendat, Menteri Maman Dorong Perbaikan Aturan

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, memaparkan sejumlah capaian sekaligus hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 terkait penghapusan piutang macet pelaku UMKM.

“Karena adanya kewajiban restrukturisasi, proses penghapusan piutang UMKM ini menjadi lebih kompleks,” ujar Maman Abdurrahman dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI yang membahas evaluasi penghapusan piutang macet UMKM di Jakarta, Rabu (30/4).

Ia menjelaskan, restrukturisasi biasanya efektif untuk piutang bernilai besar. Namun, untuk piutang dengan nominal kecil, biaya restrukturisasi justru bisa melebihi nilai utangnya sendiri.

Maman merinci, hingga 11 April 2025, penghapusan piutang macet UMKM sudah terealisasi sebesar Rp486,10 miliar, mencakup 19.375 debitur. Meski demikian, dengan syarat restrukturisasi, hanya 67.668 debitur dengan nilai piutang Rp2,7 triliun yang bisa dihapuskan, dari total potensi 1.097.155 debitur dengan piutang mencapai Rp14,8 triliun.

Syarat restrukturisasi ini diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2024 Pasal 4 Ayat (1) poin a, serta Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Tahun 2023 Pasal 250 Ayat (3).

Regulasi Baru Diapresiasi, Perlu Aturan Turunan

Menteri Maman menyambut baik hadirnya UU Nomor 1 Tahun 2025 yang merevisi UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, terutama pasal 62 D, E, dan H yang mengatur penghapusan piutang tanpa syarat restrukturisasi.

“Tanpa kewajiban restrukturisasi, potensi penghapusan piutang UMKM bisa maksimal, yakni mencakup 1.097.155 debitur dengan total piutang Rp14,8 triliun,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan perlunya aturan pelaksana berupa Peraturan Menteri BUMN untuk menjalankan ketentuan pasal 62H, termasuk mekanisme persetujuan dari Danantara.

Lebih jauh, Maman mengungkapkan, kendala terkait plafon anggaran di internal perbankan termasuk di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sudah teratasi pasca-RUPS. Namun, ia juga menyoroti adanya pergantian direksi yang memerlukan perhatian, terutama dalam proses perolehan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Polemik KUR Tanpa Agunan

Dalam kesempatan rapat yang sama, sejumlah anggota Komisi VII DPR RI turut mempertanyakan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah Rp100 juta yang masih mewajibkan agunan tambahan. Padahal, menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, pinjaman KUR dengan plafon tersebut seharusnya tidak membutuhkan jaminan tambahan.

“Mereka datang ke bank dengan harapan bisa meminjam Rp100 juta tanpa agunan. Tapi ternyata bukan hanya soal jaminan, proses administrasinya pun tetap sulit,” kata Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay.

Menanggapi hal ini, Maman mengakui bahwa di lapangan masih banyak kasus permintaan agunan meski nilai pinjaman di bawah Rp100 juta. Ia menegaskan bahwa kementeriannya sudah melakukan berbagai langkah, termasuk memperkuat pengawasan hingga ke tingkat regional.

“Selama ini evaluasi KUR hanya di tingkat nasional. Sekarang kami turun ke daerah untuk memastikan pelaksanaan sesuai aturan,” jelasnya.

Ia menambahkan, bila ditemukan pelanggaran seperti penyalur yang meminta agunan, sanksi akan diberikan berupa pencabutan subsidi bunga KUR kepada lembaga terkait.

“Selain itu, kami juga membentuk Satgas Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM untuk mengawal pelaksanaan KUR di lapangan, agar program ini benar-benar memberi manfaat tanpa penyimpangan,” pungkas Maman.

Mau Nabung Emas Tanpa Ribet? Ini 5 Aplikasi yang Wajib Kamu Coba

Investasi emas sekarang nggak harus ribet datang ke toko emas atau bawa-bawa logam mulia ke mana-mana. Berkat perkembangan teknologi, kamu bisa punya tabungan emas hanya lewat aplikasi di ponsel. Cocok banget buat kamu yang pengen mulai investasi tapi tetap praktis dan aman. Nah, kalau kamu masih bingung mau nabung emas di mana, berikut beberapa rekomendasi aplikasi dan tempat terpercaya yang bisa kamu coba.

1. Pegadaian Digital

Siapa yang nggak kenal Pegadaian? Selain tempat menggadaikan barang, mereka juga punya layanan tabungan emas lewat aplikasi Pegadaian Digital. Di sini, kamu bisa mulai nabung emas dengan modal kecil, bahkan mulai dari 0,01 gram! Prosesnya gampang, dan kalau suatu saat kamu pengen ambil emasnya dalam bentuk fisik, bisa juga dicetak.

2. Tokopedia Emas

Buat kamu yang udah sering belanja online, pasti familiar sama Tokopedia. Ternyata, mereka juga punya fitur Tokopedia Emas yang memungkinkan kamu beli emas mulai dari Rp500 aja. Cocok banget buat pelajar atau pemula yang mau nyicil investasi. Emas yang kamu beli akan tersimpan aman di partner mereka, PT Aneka Tambang (Antam).

3. Shopee Emas

Mirip kayak Tokopedia, Shopee juga punya fitur investasi emas. Keuntungannya, kamu bisa beli emas sambil tetap memanfaatkan promo atau cashback Shopee. Minimal pembeliannya juga terjangkau, dan kamu bisa pantau harga emas harian langsung di aplikasi.

4. Pluang

Kalau kamu cari platform investasi yang nggak cuma emas, Pluang bisa jadi pilihan. Di sini kamu nggak cuma bisa investasi emas, tapi juga reksadana, saham AS, sampai aset kripto. Proses jual belinya simpel, bisa mulai dari Rp10.000, dan sudah diawasi oleh BAPPEBTI, jadi aman.

5. Lakuemas

Lakuemas juga salah satu aplikasi yang populer buat investasi emas. Menariknya, mereka punya fitur transfer emas ke sesama pengguna. Jadi, kalau kamu mau kasih hadiah emas ke teman atau keluarga, bisa langsung kirim lewat aplikasi. Selain itu, mereka punya pilihan ambil emas fisik mulai dari 1 gram.

Kenapa Pilih Nabung Emas Lewat Aplikasi?

Investasi emas secara digital punya banyak keunggulan. Kamu bisa beli emas dengan nominal kecil, harga transparan, dan bisa dijual kapan aja. Nggak perlu khawatir soal tempat penyimpanan, karena emas kamu akan tersimpan di lembaga yang terjamin keamanannya. Tapi pastikan kamu pilih platform yang sudah diawasi oleh OJK atau BAPPEBTI, ya!

Nah, dari semua rekomendasi tadi, kira-kira mana yang paling cocok buat kamu? Nggak ada kata terlambat untuk mulai investasi, apalagi kalau tujuannya buat nabung jangka panjang. Mulai dari kecil dulu, lama-lama jadi bukit!

Industri Kerajinan Tembus Ekspor Rp10,9 Triliun, IKM Lokal Kian Mendunia!

Industri kerajinan terus berperan penting dalam mendukung perekonomian nasional, terutama melalui kontribusinya pada ekspor yang kian kompetitif di pasar internasional. Sepanjang 2024, nilai ekspor produk kerajinan nasional tercatat mencapai USD679 juta, dengan negara tujuan antara lain China, Taiwan, Amerika Serikat, Jepang, dan Belanda.

Untuk memperluas jangkauan pasar, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tetap berkomitmen mempromosikan produk kerajinan Indonesia ke kancah dunia. Upaya ini dilakukan lewat keikutsertaan dalam berbagai pameran berskala internasional, baik di dalam maupun luar negeri. Selain itu, pendampingan dan pembinaan juga terus digencarkan agar pelaku industri kecil dan menengah (IKM) semakin percaya diri dan siap bersaing secara global.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, menekankan pentingnya mendorong pelaku IKM kerajinan untuk aktif mempromosikan produk sekaligus membangun jejaring dengan calon pembeli internasional. Menurutnya, relasi bisnis ini tak hanya membuka peluang penjualan, tetapi juga memperkaya wawasan pelaku IKM mengenai pasar ekspor.

“Dengan meningkatnya kemampuan dan pemahaman para pelaku IKM, kami berharap kesempatan mereka untuk menembus pasar ekspor semakin terbuka lebar. Di sisi lain, kami terus memberikan pembinaan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas produksi mereka,” kata Reni dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (1/5).

CV Palem Craft Bukti IKM Bisa Tembus Pasar Dunia

Salah satu IKM yang sukses menembus pasar internasional adalah CV Palem Craft, yang berbasis di Bantul, Yogyakarta. Baru-baru ini, perusahaan tersebut berhasil mengirimkan produk ke Belanda senilai USD20.596 atau setara Rp346 juta. Produk yang diekspor meliputi berbagai lampu, cermin, hingga pernak-pernik dekorasi rumah.

Reni menyebutkan, ekspor ini menjadi bukti nyata keberhasilan pelaku IKM dalam menembus pasar global. Keberhasilan CV Palem Craft juga menunjukkan besarnya potensi industri home decor Indonesia untuk bersaing di tingkat internasional.

“Kami mengapresiasi capaian CV Palem Craft yang terus menambah daftar pembeli internasional, setelah sebelumnya juga rutin mengekspor ke sejumlah negara lain,” ujarnya.

Tak hanya fokus pada ekspor, CV Palem Craft juga turut berperan membuka lapangan kerja di lingkungan sekitarnya. Saat ini, perusahaan mempekerjakan 40 orang tetap, dan saat permintaan meningkat, mereka dapat melibatkan hingga 500 perajin mitra.

“Ini menunjukkan kontribusi besar IKM kerajinan dalam menggerakkan perekonomian lokal,” tutur Reni.

Lebih lanjut, CV Palem Craft juga bermitra dengan banyak petani lokal sebagai pemasok bahan baku. Mitra tersebut tersebar tidak hanya di Yogyakarta, tetapi juga Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga luar Pulau Jawa.

“CV Palem Craft menjadi contoh nyata inklusivitas industri kerajinan, yang mampu memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat. Ini juga bisa menjadi inspirasi bagi pelaku IKM lain untuk mencapai hal serupa,” tambahnya.

Siap Tampil di Pameran Ambiente Jerman

CV Palem Craft pun terpilih menjadi salah satu peserta pada Pameran Ambiente 2025 di Messe Frankfurt, Jerman, yang akan berlangsung 7–11 Februari 2025. Keikutsertaan ini merupakan hasil seleksi, penguatan kapasitas, dan pendampingan strategis yang diberikan Kemenperin guna mempersiapkan pelaku IKM menghadapi pasar internasional.

Direktur IKM Kimia, Sandang, dan Kerajinan Kemenperin, Budi Setiawan, menilai ekspor yang dicapai CV Palem Craft menjadi bukti bahwa produk kreatif Indonesia punya daya saing global jika didukung akses, pelatihan, dan peluang yang tepat.

“Selain pembinaan yang kami berikan, identitas produk, kualitas, dan keunikan desain turut berperan besar dalam keberhasilan CV Palem Craft merambah pasar ekspor,” jelas Budi.

Ia menambahkan, tahun ini Kemenperin memfasilitasi 10 IKM kerajinan dan home decor dalam ajang Pameran Ambiente. “Keikutsertaan ini merupakan yang ke-15 kalinya sejak 2008, dan menjadi wujud komitmen kami memberikan akses promosi yang berkualitas dan tepat sasaran bagi IKM binaan,” tandasnya.