TKDN alias Tingkat Komponen Dalam Negeri sebenarnya dibuat dengan niat dan alasan mulia: supaya industri lokal bisa berkembang dan nggak cuma jadi penonton di negeri sendiri. Lewat aturan ini, pemerintah mendorong pelaku industri untuk pakai produk buatan dalam negeri, baik itu barang maupun jasa. Tapi sayangnya, di lapangan, aturan ini kadang justru bikin investor luar negeri mundur pelan-pelan. Kok bisa?
Niat Lokal, Tantangan Global!
Masalahnya bukan di tujuannya, tapi di eksekusinya. Banyak investor asing yang akhirnya berpikir dua kali karena proses pemenuhan TKDN sering dianggap ribet dan nggak fleksibel. Misalnya, saat perusahaan luar ingin masuk ke sektor teknologi, mereka diwajibkan pakai komponen dalam negeri dalam jumlah tertentu. Padahal, komponen lokal yang diminta kadang belum bisa memenuhi standar kualitas atau jumlah yang dibutuhkan.
Investor pun jadi serba salah. Mau lanjut investasi, harus cari vendor lokal yang cocok dulu. Sementara itu, waktu dan modal terus jalan. Nggak semua perusahaan siap ambil risiko itu.
Belum Siapnya Rantai Pasok Dalam Negeri!
Satu hal yang sering jadi ganjalan adalah kesiapan industri pendukung di Indonesia. Gampangnya begini: kalau kamu mau bikin ponsel dan harus pakai 40% komponen lokal, tapi di dalam negeri belum ada produsen chip atau layar yang mumpuni, ya kamu tetap harus impor. Tapi karena TKDN menekan jumlah impor, akhirnya perusahaan malah kesulitan produksi.
Ini juga berlaku di industri lain, kayak otomotif atau alat kesehatan. Banyak produk lokal yang belum bisa bersaing dari segi harga maupun kualitas. Jadi wajar kalau investor merasa terkekang.
Belum lagi proses sertifikasi TKDN yang bisa makan waktu dan biaya. Untuk bisa membuktikan bahwa komponen tertentu benar-benar buatan lokal, perusahaan harus mengurus berbagai dokumen dan pemeriksaan teknis. Prosedurnya sering kali dianggap kurang transparan dan membingungkan, apalagi bagi investor asing yang nggak familiar dengan birokrasi lokal.
Bukan berarti TKDN harus dihapus. Tapi yang dibutuhkan adalah sistem yang lebih fleksibel dan realistis. Pemerintah bisa kasih insentif lebih dulu ke investor sambil pelan-pelan meningkatkan kemampuan produsen lokal. Selain itu, proses sertifikasi bisa dipermudah dan dipercepat, tanpa mengorbankan akurasi.
Dan yang nggak kalah penting, perlu ada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendidikan agar SDM dan teknologi dalam negeri bisa naik kelas. Dengan begitu, TKDN nggak lagi jadi momok, tapi justru jadi alasan kenapa investor mau masuk ke Indonesia.
