Kondisi Karhutla Makin Parah di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, membuat pemerintah daerah mempertimbangkan penambahan anggaran untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan dukungan anggaran diperlukan agar proses pemadaman dan pencegahan dapat terus berjalan di tengah ancaman kebakaran yang masih muncul.
Menurut Fairid, anggaran yang tersedia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan penanganan karhutla. Pemerintah daerah perlu memastikan personel, peralatan, hingga kegiatan pemadaman tetap berjalan apabila kebakaran berlangsung hingga mendekati musim hujan.
“Bagaimanapun, kita harus siap. Jadi, masih ada celah-celah lain kalau memang diperlukan soal anggaran,” ujar Fairid, Jumat (21/8/2026).
Pemkot Siapkan Opsi Tambahan Anggaran
Fairid menyebut pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam mengatur anggaran karena kebijakan efisiensi masih berlangsung. Meski demikian, kondisi tersebut tidak boleh membuat kesiapan menghadapi bencana menurun.
Ia menilai penanganan karhutla membutuhkan dukungan yang berkesinambungan. Pemerintah Kota Palangka Raya akan mencari ruang fiskal yang memungkinkan untuk memperkuat kegiatan di lapangan, terutama selama potensi kebakaran masih tinggi.
Usulan tersebut nantinya dibahas bersama DPRD Kota Palangka Raya sesuai mekanisme penganggaran yang berlaku. Pemerintah daerah belum menetapkan nominal tambahan dana karena kebutuhan masih harus dihitung berdasarkan kondisi dan kebutuhan operasional.
“Besaran anggarannya nanti kita lihat dan kita bahas bersama. Yang memutuskan tentu DPRD,” katanya.
Kesiapan Hadapi Karhutla hingga Musim Hujan
Pemkot Palangka Raya berharap tambahan dukungan anggaran dapat memperkuat respons terhadap kondisi Karhutla Makin Parah. Ketersediaan personel dan sarana pemadaman menjadi perhatian agar pemerintah mampu bergerak cepat ketika titik api kembali ditemukan.
Fairid menegaskan pemerintah daerah akan tetap menjalankan tanggung jawab penanggulangan bencana meski ruang fiskal tengah terbatas. Koordinasi dengan DPRD diperlukan untuk memastikan kebutuhan penanganan dapat dipenuhi secara proporsional.
Pemerintah juga mengantisipasi kemungkinan kebakaran terus terjadi sebelum kondisi cuaca memasuki musim hujan. Karena itu, kesiapsiagaan tetap dipertahankan agar dampak karhutla terhadap masyarakat dan lingkungan dapat ditekan.
