Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa kinerja keuangan negara menunjukkan tren positif, memberikan sinyal kuat bagi pemulihan ekonomi Indonesia. Hingga 12 Desember 2023, pendapatan negara telah mencapai Rp2.553,2 triliun, mencapai 103,66 persen dari target APBN sebesar Rp2.463 triliun.
Meskipun belum mencapai target revisi sebesar Rp2.637,2 triliun menurut Perpres 75 Tahun 2023, pendapatan ini sudah melampaui target awal sebesar 96,8 persen.
Menteri Keuangan optimistis bahwa pendapatan negara akan terus meningkat hingga akhir tahun 2023, mencerminkan resiliensi ekonomi dan pencapaian target pertumbuhan.
Di sisi belanja negara, hingga 12 Desember 2023, angka mencapai Rp2.588,2 triliun, atau 84,55 persen dari target awal sebesar Rp3.061,2 triliun menurut Undang-Undang APBN 2023. Meskipun target belanja dinaikkan menjadi Rp3.117,2 triliun melalui Perpres 75/2023, belanja negara telah mencapai 83,03 persen dari target yang direvisi.
Hal ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mengoptimalkan alokasi anggaran, menjaga efisiensi, dan memastikan belanja negara tetap terkendali.
Pada 12 Desember 2023, pembiayaan mencapai Rp289,6 triliun, dengan defisit hanya Rp35 triliun (0,17% PDB). Keseimbangan primer masih menunjukkan surplus sebesar Rp378,6 triliun.
Defisit yang lebih rendah dari desain awal sebesar Rp598,2 triliun menandakan konsolidasi fiskal yang baik. Menteri Keuangan menegaskan bahwa tren defisit yang menurun mencerminkan kredibilitas dan kekuatan kebijakan fiskal yang diimplementasikan.
Strategi Pembiayaan yang Efektif
Pemerintah berhasil mengelola pembiayaan dengan bijaksana, menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya. Hal ini telah berhasil menurunkan pembiayaan melalui surat utang negara, strategi yang terbukti efektif menghadapi situasi global dengan inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga yang drastis.
Menteri Keuangan menekankan bahwa APBN semakin sehat, dengan defisit yang jauh lebih rendah dari desain awal dan dibandingkan tahun sebelumnya. Tren defisit yang menurun karena konsolidasi fiskal terjaga, memberikan kepercayaan bahwa APBN dapat berfungsi sebagai pelindung masyarakat dan ekonomi.
Dengan posisi keuangan yang lebih kuat, APBN akan terus berperan dalam melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi. APBN diharapkan dapat merespons berbagai ketidakpastian perekonomian global dengan fungsi countercyclical dan shock absorber yang lebih efektif. Dengan perlindungan yang lebih baik, APBN akan memberikan afirmasi kepada kelompok-kelompok yang paling rentan di tengah dinamika ekonomi yang penuh ketidakpastian.
