Beberapa lokasi videotron yang dipasang oleh relawan pendukung Anies Baswedan, calon presiden nomor urut 1, mengalami penolakan dan penjegalan. Videotron tersebut menampilkan dukungan visual hasil kolaborasi akun @aniesbubble dan @olpproject. Agung Nugroho, anggota Presidium Perhimpunan Aktivis 98 (PA 98), menyatakan bahwa penolakan ini merupakan reaksi terhadap kepanikan akan adanya gelombang perubahan yang diwakili oleh Anies Baswedan.
Sejak Anies menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, penjegalan terhadapnya telah berulang kali terjadi. Tindakan penolakan ini dianggap sebagai upaya oleh kekuatan besar yang takut terhadap antusiasme massa dalam menyambut Anies sebagai pemimpin masa depan. Contoh-contoh penjegalan yang terjadi meliputi pelarangan Anies saat menyambut kemenangan Persija di Stadion Utama Gelora Bung Karno, penjegalan pelaksanaan Formula E, serta pembatasan langkah-langkah pengendalian Covid-19 di Jakarta yang diambil oleh Anies.
Agung menegaskan bahwa serangkaian penjegalan ini menunjukkan adanya dugaan kuat bahwa Pemilu 2024 tidak akan berjalan secara jujur dan adil. Untuk memastikan integritas pemilu, Agung berpendapat bahwa penguasa harus dikeluarkan dari arena pemilu agar tidak ada upaya kekuasaan yang memanipulasi proses pemilu demi keuntungan paslon tertentu.
Penjegalan Videotron Anies Baswedan, Calon Presiden Nomor Urut 1,
Dalam konteks ini, penolakan videotron Anies Baswedan dianggap sebagai bagian dari upaya untuk menghambat dan merusak kampanye serta dukungan terhadapnya. Aktivis mencurigai bahwa pihak-pihak tertentu panik dan takut terhadap gelombang perubahan yang Anies wakili, dan penolakan videotron hanyalah contoh dari berbagai upaya penindasan yang dilakukan untuk menghalangi Anies mencapai posisi kepemimpinan yang diidamkan. Selain itu, aktivis juga mengaitkan penolakan ini dengan dugaan adanya manipulasi dalam Pemilu 2024 yang tidak berjalan secara jujur dan adil. Untuk itu, mereka berpendapat bahwa langkah yang perlu diambil adalah memaksa penguasa untuk keluar dari arena pemilu agar proses pemilu tidak dimanipulasi demi keuntungan paslon tertentu. Melalui penolakan videotron Anies Baswedan, terlihat ketegangan politik dan perjuangan yang terjadi di masyarakat terkait dengan perubahan dan dinamika politik yang sedang berlangsung di Indonesia.
Penolakan videotron Anies Baswedan menjadi cermin ketegangan politik dan perjuangan dalam masyarakat terkait perubahan politik di Indonesia. Aktivis mencurigai adanya upaya penindasan untuk menghalangi Anies mencapai posisi kepemimpinan yang diidamkan. Mereka juga mengaitkan penolakan ini dengan dugaan manipulasi Pemilu 2024 yang tidak jujur dan adil. Untuk memastikan integritas pemilu, aktivis mendesak penguasa keluar dari arena pemilu. Penolakan videotron Anies Baswedan menunjukkan kompleksitas politik saat ini dan perlunya perjuangan untuk menjaga proses demokrasi yang transparan dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia.
