Minggu, Mei 10, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 97

Lindungi Pengemudi Online, Pemerintah Perkuat Skema Jaminan Sosial

Pemerintah mulai menaruh perhatian lebih terhadap keselamatan dan kesejahteraan para pekerja sektor informal, khususnya pengemudi dan kurir online. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan pentingnya jaminan sosial sebagai perlindungan dasar yang wajib diakses oleh para pekerja digital ini.

“Risiko kecelakaan di jalan sangat tinggi, terutama bagi pengemudi roda dua. Tanpa perlindungan, seluruh biaya pengobatan dan pemulihan harus ditanggung sendiri,” ujar Yassierli dalam pernyataan tertulis yang diterima, Selasa (20/5/2025).

Data BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan, dari sekitar dua juta pengemudi online di Indonesia, baru sekitar 250 ribu yang telah terdaftar sebagai peserta jaminan sosial. Artinya, lebih dari 87 persen belum memiliki perlindungan resmi terhadap risiko kerja yang mereka hadapi setiap hari.

“Negara tidak bisa dianggap adil jika pekerja informal terus dibiarkan tanpa perlindungan. Ini soal masa depan keluarga mereka, bukan hanya angka,” tegasnya.

Santunan Diserahkan, Pemerintah Pertegas Komitmen

Sebagai bentuk dukungan nyata, Menaker menyerahkan langsung sejumlah santunan kepada keluarga pengemudi yang terdampak. Helmiyati menerima Rp42 juta sebagai santunan kematian, sementara Sulastri dan Tentrem masing-masing mendapat Rp132 juta. Wakhidin, yang mengalami kecelakaan saat bekerja, memperoleh manfaat pengobatan senilai Rp124 juta.

Yassierli menyebut langkah awal perlindungan ini telah dimulai melalui Surat Edaran No. M/3/HK.04.00/III/2025 mengenai Bonus Hari Raya (BHR) bagi pengemudi dan ojol yang dikeluarkan menjelang Idulfitri lalu. Namun, ia menekankan, perlindungan jangka panjang melalui jaminan sosial harus segera diimplementasikan secara menyeluruh.

“Kami ingin seluruh pekerja platform digital masuk ke dalam sistem jaminan sosial nasional. Ini adalah amanah konstitusi,” ujar Yassierli.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyono, menambahkan bahwa partisipasi rendah di kalangan pengemudi daring disebabkan oleh dua faktor utama: rendahnya literasi soal perlindungan kerja dan belum meratanya akses terhadap layanan BPJS Ketenagakerjaan.

“Risiko mereka nyata—dari kehilangan penghasilan harian, biaya rumah sakit, hingga cacat atau meninggal dunia. Tanpa perlindungan, dampaknya bisa sangat berat bagi keluarga mereka,” jelas Anggoro.

Di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Salah satu fokus utama adalah memastikan pekerja sektor informal, termasuk mitra pengemudi aplikasi, tidak tertinggal dalam sistem perlindungan sosial nasional.

Menaker pun mengimbau seluruh pengemudi dan penyedia platform agar aktif mendaftarkan diri ke dalam program jaminan sosial.

“Kerja keras mereka tak boleh sia-sia hanya karena satu kecelakaan. Negara hadir untuk memastikan mereka terlindungi,” pungkas Yassierli.

Jangan Panik! Ini Cara Blokir KTP yang Disalahgunakan Pinjol Ilegal

Bayangin, tiba-tiba ada penagih utang yang menghubungi kamu, padahal kamu nggak pernah merasa minjam uang dari mana-mana. Setelah dicek, ternyata identitasmu—terutama KTP—dipakai orang buat pinjam uang di aplikasi pinjol ilegal. Panik? Wajar banget. Tapi jangan bingung dulu, ada kok cara buat blokir dan mengamankan datamu.

Nah, buat kamu yang mungkin mengalami atau sekadar waspada, simak baik-baik cara menangani penyalahgunaan identitas oleh pinjol ilegal dari Berempat.com berikut ini.

Kenapa KTP Bisa Disalahgunakan?

Biasanya, kasus seperti ini terjadi karena data pribadi kita bocor. Bisa jadi kita pernah asal kirim foto KTP ke pihak yang nggak jelas, daftar undian abal-abal, atau pernah apply kerja di tempat yang tidak bertanggung jawab. Data itu bisa disalahgunakan buat buka akun di aplikasi pinjaman online yang nggak resmi.

Parahnya, pinjol ilegal ini nggak punya prosedur verifikasi yang ketat, jadi gampang banget nerima pengajuan hanya bermodalkan foto KTP dan selfie orang lain.

Ciri-Ciri Identitasmu Disalahgunakan

  • Tiba-tiba ada tagihan pinjaman yang nggak kamu ajukan.

  • Dihubungi oleh debt collector dari pinjol yang kamu nggak kenal.

  • Ada notifikasi pengajuan pinjaman atas namamu.

  • Nama kamu muncul di daftar hitam BI Checking / SLIK OJK padahal kamu nggak punya kredit macet.

Cara Blokir dan Lindungi Identitas dari Penyalahgunaan Pinjol Ilegal

1. Laporkan ke Satgas PASTI

Kamu bisa langsung lapor ke lembaga gabungan OJK, polisi, dan kementerian—yang khusus menangani kasus seperti ini. Kirim kronologi dan bukti ke email: aduan@ojk.go.id atau hubungi 157.

2. Buat Laporan Polisi

Datang ke kantor polisi dan buat laporan tertulis bahwa identitas kamu telah disalahgunakan. Sertakan bukti, seperti tangkapan layar tagihan, email, dan kronologi kejadian.

3. Hubungi Pinjol Terkait

Kalau kamu tahu nama aplikasi pinjol ilegal yang memakai datamu, segera hubungi mereka dan lampirkan laporan polisi. Minta agar akun diblokir dan tidak ditagihkan lagi ke kamu.

4. Cek SLIK OJK untuk Pastikan Nama Aman

Kamu bisa cek riwayat kredit lewat SLIK OJK (online atau langsung ke kantor OJK). Ini untuk memastikan nggak ada pinjaman aneh yang tercatat atas nama kamu.

5. Sebarkan Informasi ke Orang Terdekat

Jangan malu untuk kasih tahu keluarga atau rekan kerja, supaya mereka juga waspada kalau ada penagih yang tiba-tiba datang atau menghubungi.

Tips Mencegah Hal Serupa Terulang

  • Jangan sembarangan share foto KTP dan data pribadi.

  • Waspadai aplikasi, link, atau form online yang mencurigakan.

  • Kalau diminta kirim KTP, pastikan itu untuk keperluan resmi dan terpercaya.

  • Gunakan watermark di foto KTP (misalnya “Hanya untuk verifikasi Aplikasi XYZ”).

Disalahgunakan oleh pinjol ilegal memang bikin stres, tapi jangan diam aja. Kamu berhak melindungi data pribadimu dan melaporkan pelanggaran ini ke pihak berwenang. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Begitu ada tanda-tanda, langsung ambil tindakan.

Stop Menahan Ijazah! Menaker Keluarkan Aturan Perlindungan Pekerja

0

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara resmi mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 pada Selasa, 20 Mei 2025. Regulasi ini menegaskan larangan bagi pemberi kerja untuk menahan ijazah maupun dokumen pribadi milik pekerja atau buruh, yang selama ini kerap dijadikan sebagai jaminan kerja.

“SE ini ditujukan kepada seluruh gubernur dan diteruskan kepada bupati serta wali kota, agar mereka melakukan pembinaan, pengawasan, dan menyelesaikan permasalahan terkait penahanan ijazah atau dokumen pribadi oleh perusahaan,” ujar Yassierli dalam keterangan pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta.

Poin-Poin Larangan Tentang Menahan Dokumen dan Ijazah Pekerja

Melalui edaran tersebut, pemerintah menegaskan bahwa perusahaan tidak boleh menjadikan ijazah atau dokumen pribadi sebagai syarat mutlak untuk bekerja. Praktik semacam ini dianggap tidak manusiawi dan melanggar hak dasar pekerja.

Dokumen pribadi yang dimaksud dalam aturan ini antara lain mencakup dokumen asli seperti sertifikat kompetensi, paspor, akta kelahiran, buku nikah, dan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor).

Berikut adalah sejumlah poin penting dalam SE tersebut:

  1. Larangan Penahanan Dokumen
    Perusahaan dilarang untuk mensyaratkan atau menahan ijazah maupun dokumen pribadi milik pekerja sebagai bentuk jaminan kerja.

  2. Kebebasan Berkarier
    Pemberi kerja tidak diperkenankan menghambat pekerja untuk mencari pekerjaan yang lebih layak di tempat lain.

  3. Kewaspadaan Kontrak Kerja
    Calon pekerja diminta untuk lebih jeli dalam membaca isi perjanjian kerja, terutama jika ada klausul yang mengharuskan penyerahan dokumen pribadi.

  4. Pengecualian Tertentu
    Jika terdapat alasan mendesak yang sah menurut hukum, penyerahan ijazah atau sertifikat kompetensi hanya boleh dilakukan apabila:

    • Dokumen tersebut diperoleh melalui pelatihan atau pendidikan yang biayanya ditanggung perusahaan sesuai perjanjian kerja tertulis.

    • Perusahaan wajib menjaga keamanan dokumen tersebut dan bertanggung jawab penuh atas kerusakan atau kehilangan yang terjadi, termasuk memberikan ganti rugi kepada pekerja.

Yassierli menekankan, aturan ini merupakan langkah tegas untuk melindungi hak-hak pekerja sekaligus mendorong terciptanya iklim kerja yang adil dan manusiawi. Ia berharap semua pihak dapat mematuhi aturan ini demi mendorong hubungan industrial yang sehat di seluruh wilayah Indonesia.

BRICS Buka Jalan Indonesia Jadi Pemain Kunci Manufaktur Dunia

Bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok ekonomi BRICS dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri nasional. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, keanggotaan Indonesia di forum ini berpotensi besar dalam mendorong percepatan transformasi digital dan memperluas jejaring kerja sama industri di tingkat global.

“Langkah ini membuka jalan bagi Indonesia untuk menjalin kemitraan lebih luas, terutama dalam pengembangan teknologi industri, investasi, dan penguatan rantai pasok global,” ujar Agus dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (20/5).

Indonesia resmi menjadi anggota BRICS sejak Januari 2025, menyusul Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab, sekaligus memperkuat posisi blok ini sebagai kekuatan ekonomi negara berkembang. BRICS sendiri kini mencakup lebih dari 40% populasi dunia dan menguasai hampir seperempat dari total PDB global.

Perluasan Akses Pasar dan Penguatan Industri 4.0

Dengan bergabung ke dalam BRICS, Indonesia diperkirakan akan mendapatkan sejumlah keuntungan strategis, mulai dari akses pendanaan melalui New Development Bank (NDB), perluasan mitra dagang, hingga posisi tawar yang lebih kuat dalam diplomasi ekonomi global. Selain itu, BRICS juga dinilai bisa menjadi alternatif dari dominasi sistem finansial berbasis dolar AS.

Di sektor industri, Agus menekankan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BRICS akan mempercepat implementasi peta jalan “Making Indonesia 4.0”, terutama dalam hal digitalisasi industri dan pengembangan smart manufacturing.

“Kita berkomitmen untuk membangun industri berbasis teknologi, inovasi, dan otomatisasi agar mampu bersaing secara global,” tegasnya.

Pemerintah pun disebut terus memperkuat fondasi industri melalui transformasi hijau, pemanfaatan energi terbarukan, serta pembangunan rantai pasok yang inklusif dan tangguh.

IKM dan Bioindustri Jadi Fokus

Tak hanya sektor industri besar, Menperin juga menyoroti pentingnya peran Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam ekosistem industri nasional. Ia berharap, melalui BRICS, pelaku IKM dapat lebih mudah mengakses teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) untuk mendongkrak efisiensi dan menjangkau pasar yang lebih luas.

“Teknologi tidak boleh hanya dikuasai industri besar. Kita harus mendorong agar IKM juga dapat memanfaatkannya untuk tumbuh dan bersaing,” jelas Agus.

Selain itu, Indonesia disebut memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor bioindustri dan ekonomi sirkular, berkat kekayaan sumber daya hayati dan terbarukan yang dimilikinya.

“Indonesia bisa menjadi pusat bioindustri dunia. BRICS dapat mempercepat proses ini melalui kolaborasi teknologi dan riset,” lanjutnya.

Kontribusi Indonesia di BRICS Terus Meningkat

Agus turut menyampaikan bahwa posisi Indonesia dalam sektor manufaktur juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Berdasarkan data Bank Dunia, nilai tambah industri manufaktur (Manufacturing Value Added/MVA) Indonesia pada 2023 mencapai USD255,96 miliar.

Angka ini menempatkan Indonesia di posisi keempat tertinggi di antara anggota BRICS, setelah Tiongkok, India, dan Brasil. Di bawah Indonesia terdapat Rusia, Iran, Mesir, Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, dan Ethiopia.

“Ini membuktikan bahwa kita punya kapasitas industri yang kuat. Melalui BRICS, kita akan semakin percaya diri membawa industri nasional ke level yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan berbasis inovasi,” pungkasnya.

KPR Ditolak Gara-Gara SLIK OJK? Ini Cara Ampuh Bersihkannya

SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan) adalah sistem yang mencatat riwayat kredit kamu—dari kartu kredit, pinjaman online, KTA, sampai cicilan kendaraan. Di sinilah semua bank dan lembaga keuangan bisa cek, apakah kamu punya “PR” yang belum beres.

Kalau kamu pernah telat bayar, nunggak cicilan, atau bahkan macet total, skor kamu bisa jeblok. Kalau sudah masuk ke kategori Kolektibilitas 3 sampai 5, artinya kamu masuk daftar bermasalah. Ini yang sering disebut orang sebagai “blacklist”.

Kenapa Ini Bisa Menghambat KPR?

Saat kamu mengajukan KPR, bank pasti akan cek data kamu lewat SLIK. Kalau riwayat kreditmu buruk, bank bakal mikir dua kali. Mereka anggap kamu berisiko tinggi, dan besar kemungkinan pengajuan kamu bakal ditolak.

Cara Membersihkan Nama dari SLIK OJK

Tenang, semua ada solusinya. Berikut langkah-langkah yang bisa kamu lakukan:

1. Cek Dulu Riwayat Kredit Kamu

Langkah pertama, cek laporan SLIK kamu secara online lewat situs OJK atau datang langsung ke kantor OJK terdekat. Kamu bisa lihat siapa kreditur yang melaporkan kamu dan kategori kolektibilitasnya.

2. Lunasi Kewajiban yang Masih Tertunggak

Kalau masih ada cicilan yang belum lunas, segera selesaikan. Jangan ditunda. Ingat, makin cepat dilunasi, makin cepat juga nama kamu bersih.

3. Minta Surat Keterangan Lunas

Setelah kamu lunas, minta surat keterangan lunas dari pihak pemberi pinjaman (bank, leasing, fintech, dll). Ini penting sebagai bukti bahwa kamu sudah menyelesaikan kewajiban.

4. Ajukan Permohonan Koreksi ke Kreditur

Selanjutnya, minta pihak kreditur meng-update status kamu ke OJK. Biasanya proses ini butuh waktu beberapa minggu. Jadi, sabar ya!

5. Pantau Perubahan di SLIK OJK

Setelah proses koreksi dilakukan, cek lagi laporan SLIK kamu. Kalau sudah berubah jadi kolektibilitas 1 (lancar), artinya kamu sudah bisa “nafas lega”.

Tips Biar Nggak Terjebak Lagi!

  • Bayar cicilan tepat waktu, walau cuma beberapa ratus ribu.

  • Hindari ambil banyak pinjaman sekaligus, meski nilainya kecil.

  • Pakai sistem auto-debit, supaya nggak lupa bayar.

  • Cek SLIK secara rutin, apalagi kalau mau ajukan pinjaman besar seperti KPR.

Masuk daftar hitam SLIK OJK bukan akhir segalanya. Asal kamu mau bertanggung jawab dan mengikuti prosesnya, nama kamu bisa dipulihkan. Jadi, sebelum ajukan KPR, pastikan kondisi keuangan kamu bersih dan riwayat kredit rapi.

Industri Pengolahan Kopi Indonesia Mendunia, Produksi Tembus 1 Juta Ton!

0

Industri pengolahan kopi di Tanah Air terus menunjukkan performa yang menggembirakan dan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan sektor agroindustri. Sebagai negara produsen kopi terbesar keempat di dunia, Indonesia menyimpan potensi besar untuk mengembangkan ekosistem kopi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Sepanjang 2024, produksi kopi olahan dalam negeri tercatat mencapai 1,04 juta ton dengan tingkat utilisasi pabrik mencapai 77 persen. Sementara itu, nilai ekspor produk kopi olahan berhasil menyentuh angka USD 661,9 juta dengan volume sebesar 196,8 ribu ton, mencerminkan daya saing industri pengolahan kopi Indonesia di pasar global.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengungkapkan, meskipun performa industri kopi terus membaik, pangsa pasar kopi Indonesia di tingkat internasional masih tergolong kecil.

“Saya sering mendapat laporan bahwa ekspor, produksi, dan kualitas kopi Indonesia meningkat pesat. Tapi kenyataannya, dominasi kita di pasar global masih belum signifikan,” ujarnya di Jakarta, Senin (19/5).

Ragam Kopi Nusantara Jadi Senjata Utama

Menurut Faisol, kekayaan cita rasa kopi Indonesia yang berasal dari berbagai daerah dengan karakter tanah dan ketinggian yang beragam menjadi modal besar bagi pelaku industri. Keanekaragaman ini memungkinkan terciptanya produk-produk kopi khas yang mampu bersaing di pasar global.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan kualitas, tapi juga inovasi. Dunia kopi penuh persaingan. Maka pelaku industri harus terus belajar, terbuka terhadap teknologi baru, dan memahami selera pasar,” tegasnya.

Indonesia kini memiliki 54 jenis kopi yang telah mengantongi sertifikasi Indikasi Geografis (IG). Sertifikasi ini dinilai sangat penting untuk memperkuat merek kopi nasional sekaligus mendorong produk lokal masuk ke segmen premium internasional.

Di sisi konsumsi, data Kemenperin menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi kopi dalam negeri mencapai 1,03 kg per kapita, atau setara dengan total konsumsi nasional sebanyak 288 ribu ton. Adapun proyeksi pertumbuhan pasar kopi nasional hingga 2029 diperkirakan mencapai 3,61 persen.

Peluang investasi pun terbuka lebar, terutama untuk segmen kopi kekinian seperti specialty coffee, kopi kapsul, kopi celup, kopi siap minum (RTD), hingga turunan lainnya seperti sirup, permen kopi, dan flavor.

Generasi Muda Jadi Motor Tren Kopi Modern

Pertumbuhan pesat kedai kopi di berbagai kota juga mencerminkan besarnya minat masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap budaya minum kopi. Dalam tiga tahun terakhir, jumlah kedai kopi meningkat hampir tiga kali lipat. Berdasarkan data BPS, sejak 2020, lebih dari separuh penduduk Indonesia berasal dari kalangan Gen-Z dan milenial—kelompok yang menjadi pendorong utama tren kopi kekinian.

Tren ini bukan hanya memperkuat pasar domestik, tetapi juga memberi peluang besar bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta roastery lokal untuk naik kelas dan masuk dalam rantai pasok industri kopi nasional maupun global.

Salah satu momen penting dalam pengembangan industri ini adalah penyelenggaraan World of Coffee 2025 yang untuk pertama kalinya digelar di Indonesia, tepatnya di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 15–17 Mei 2025. Pameran skala internasional ini menghadirkan lebih dari 400 jenama kopi dan pelaku industri dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Vietnam, India, dan Timor Leste.

“Ini momentum penting. Dari ajang ini, saya harap industri kopi Indonesia bisa semakin bersaing dan mampu merebut pangsa pasar kopi dunia,” kata Faisol.

Kemenperin Dorong Ekosistem Kopi Terintegrasi

Untuk memperkuat daya saing industri kopi nasional, Kementerian Perindustrian menggulirkan sejumlah program strategis. Di antaranya pelatihan Good Manufacturing Practices (GMP), pendampingan transformasi menuju industri 4.0, serta pemberian insentif fiskal seperti super deduction tax untuk industri yang berinvestasi dalam litbang dan pelatihan vokasi.

Tak hanya itu, program restrukturisasi mesin dan peralatan industri juga telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi produksi hingga 30 persen dan meningkatkan mutu produk hingga 25 persen.

Langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah dalam membangun ekosistem industri kopi yang tangguh dan berkelanjutan, dari petani hingga produk jadi, demi menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan ekspor secara konsisten.

Coinbase Dibobol Hacker, Potensi Kerugian Capai Rp6,5 Triliun

Platform perdagangan kripto global, Coinbase, dilaporkan mengalami insiden keamanan siber (serangan hacker) yang berpotensi menimbulkan kerugian antara USD 180 juta hingga USD 400 juta, atau setara sekitar Rp6,5 triliun.

Dikutip dari Channel News Asia, Senin (19/5/2025), serangan hacker ini pertama kali diketahui saat pihak Coinbase menerima email dari pelaku yang tidak dikenal pada 11 Mei 2025. Email tersebut menjadi awal dari terungkapnya upaya peretasan yang berhasil mencuri sebagian data pengguna.

Pihak Coinbase mengungkapkan bahwa informasi seperti nama, alamat, dan alamat email sejumlah pelanggan telah diakses tanpa izin. Namun, perusahaan menegaskan bahwa para pelaku tidak berhasil membobol kredensial login atau kata sandi akun pengguna.

Meski begitu, sebagai bentuk tanggung jawab, Coinbase berjanji akan mengganti kerugian pelanggan yang secara tidak sadar telah mentransfer dana kepada pelaku lewat skema penipuan yang digunakan dalam serangan tersebut.

Karyawan Terlibat dan Investigasi Regulator

Dalam laporan yang sama, terungkap bahwa sejumlah kontraktor dan staf Coinbase di luar Amerika Serikat juga turut dimanfaatkan oleh para peretas. Mereka diduga telah membantu mengumpulkan informasi sensitif. Coinbase mengonfirmasi bahwa karyawan yang terbukti terlibat langsung telah diberhentikan.

Sementara itu, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) juga tengah menyelidiki apakah Coinbase pernah menyampaikan data jumlah pengguna secara tidak akurat. Menurut dua sumber yang mengetahui hal ini, penyelidikan difokuskan pada kemungkinan lemahnya penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) yang seharusnya dijalankan oleh perusahaan publik.

Namun, juru bicara Coinbase membantah adanya investigasi yang berkaitan dengan pelanggaran prinsip KYC atau aturan yang diatur dalam Undang-Undang Kerahasiaan Bank. Sumber lain juga menyatakan bahwa SEC belum secara langsung menyinggung isu kepatuhan tersebut dalam penyelidikannya.

Meski SEC telah menghentikan sejumlah tuntutan hukum sebelumnya terhadap Coinbase, penyelidikan atas data pengguna “terverifikasi” masih terus berlanjut. Saham Coinbase pun ikut terdampak, tercatat mengalami penurunan hingga 6,5 persen usai kabar ini mencuat.

Kepala Divisi Hukum Coinbase, Paul Grewal, menyatakan bahwa penyelidikan yang sedang berlangsung merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya terkait metrik yang tidak lagi dilaporkan perusahaan sejak lebih dari dua tahun lalu.

“Walau kami percaya bahwa penyelidikan ini seharusnya sudah tidak relevan, Coinbase tetap berkomitmen bekerja sama dengan SEC agar masalah ini segera terselesaikan,” ujar Grewal.

Bisnis Laundry Rumahan, Kecil-kecilan Tapi Nggak Kalah Cuan

Bisnis laundry memang identik dengan daerah kos-kosan atau perkantoran. Tapi, gimana kalau dijalankan di perkampungan? Masih bisa cuan nggak, ya? Banyak yang ragu, padahal kalau jeli melihat peluang, usaha laundry di kampung juga bisa menghasilkan, lho! Yuk, ikut Berempat.com membahas kenapa bisnis laundry rumahan yang ada di perkampungan masih punya prospek yang menjanjikan.

1. Gaya Hidup Masyarakat yang Semakin Praktis

Jaman sekarang, kesibukan bukan cuma milik orang kota. Warga kampung juga banyak yang kerja dari pagi sampai sore, bahkan ada yang kerja shift. Belum lagi ibu-ibu yang sibuk ngurus rumah, anak, dan aktivitas lain. Nah, laundry jadi solusi praktis buat mereka yang nggak sempat nyuci atau setrika baju sendiri.

2. Minim Kompetitor

Kalau di daerah kota usaha laundry rumahan sudah menjamur, beda cerita di perkampungan. Justru karena belum banyak pesaing, peluang untuk mendapatkan pelanggan tetap terbuka lebar. Asal pelayanan oke dan harga bersahabat, pelanggan bisa datang terus.

3. Biaya Operasional Lebih Murah

Keuntungan lain kalau buka usaha di kampung adalah biaya sewa tempat dan operasional yang jauh lebih murah dibandingkan di kota. Jadi, kamu bisa lebih fleksibel dalam menentukan harga layanan tanpa harus takut rugi.

4. Peluang Pasar dari Warung Makan dan Penjahit

Bukan cuma rumah tangga, kamu juga bisa menyasar usaha kecil seperti warung makan, usaha katering rumahan, sampai penjahit lokal. Mereka biasanya butuh jasa laundry untuk seragam, taplak meja, atau stok kain. Ini bisa jadi pelanggan tetap yang menguntungkan.

5. Harga Terjangkau, Tetap Untung

Banyak yang takut bisnis laundry di kampung karena harga harus murah. Tapi jangan salah, meski per kilo-nya lebih murah, kalau pelanggan rutin dan banyak, omzet tetap bisa stabil. Apalagi kalau pakai sistem langganan, kamu bisa dapat pemasukan bulanan yang pasti.

6. Bisa Mulai dari Skala Kecil

Modal terbatas? Tenang, usaha laundry bisa dimulai dari rumah sendiri dengan satu mesin cuci dan setrika. Pelan-pelan kembangkan, seiring bertambahnya pelanggan. Yang penting konsisten dan menjaga kualitas layanan.

Jadi, apakah bisnis laundry di perkampungan masih menjanjikan? Jawabannya: YA, masih sangat prospektif!
Kuncinya adalah memahami kebutuhan warga sekitar, harga bersahabat, dan menjaga kepercayaan pelanggan.

Kalau kamu serius, peluang cuan dari bisnis laundry rumahan ini nggak main-main.

Industri Game Lokal Diincar Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi 8%

0

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menargetkan industri game lokal sebagai sektor strategis baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan potensi pasar yang besar, sektor ini diyakini dapat menjadi salah satu motor utama menuju kemandirian digital Indonesia yang berdaya saing tinggi di kancah global.

“Industri game lokal ini punya perkembangan yang luar biasa dan menunjukkan tren pertumbuhan yang terus meningkat. Kami optimis, sektor ini bisa berkontribusi nyata dalam mendorong laju ekonomi nasional menuju angka pertumbuhan delapan persen,” ujar Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam pertemuan bersama Asosiasi Game Indonesia (AGI) di kantor Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (16/5).

Meutya menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya melihat sektor gim dari sisi ekonomi semata, tetapi juga fokus membangun ekosistem kebijakan yang tepat. Untuk itu, pihaknya secara aktif menggali kebutuhan langsung dari pelaku industri.

“Pendekatan berbasis dialog langsung sangat penting agar regulasi yang dihasilkan betul-betul menjawab tantangan dan kebutuhan industri, khususnya pengembang gim lokal,” tambah Meutya.

Pemerintah Siapkan Innovation Hub dan Dukung IGDX Bali 2025

Sebagai bentuk dukungan konkret, Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menyampaikan bahwa Kemkomdigi akan meluncurkan program Innovation Hub di tiga kota: Jakarta, Medan, dan Surabaya. Program ini bertujuan mempercepat lahirnya studio-studio gim baru sekaligus memperkuat pelatihan talenta lokal.

“Kami ingin menciptakan ruang berkembang bagi pengembang lokal, baik dari sisi penguatan talenta maupun pendirian perusahaan baru,” jelas Edwin.

Sementara itu, Ketua Umum AGI, Shafiq Husein, memaparkan bahwa nilai pasar industri gim global saat ini telah mencapai USD 187 miliar—melampaui gabungan industri film dan musik. Indonesia sendiri menyumbang Rp30 triliun dalam pasar Asia Tenggara, menempatkan Indonesia di urutan ke-15 dunia. Namun, ironisnya, pengembang lokal hanya menguasai 2,5 persen dari nilai tersebut.

“Penghasilan dari pengembang lokal masih minim, sekitar Rp750 miliar per tahun. Ini memperlihatkan bahwa sebagian besar keuntungan industri gim nasional masih didominasi produk luar negeri,” ujar Shafiq. Ia juga menyoroti sulitnya akses pendanaan bagi studio lokal yang ingin bersaing di pasar domestik.

Puncak konsolidasi ekosistem industri gim nasional direncanakan akan berlangsung dalam ajang Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) pada 9–11 Oktober di Bali. Acara ini akan menjadi pusat perhatian pelaku industri global, dengan kehadiran raksasa seperti Sony PlayStation dan Steam yang untuk pertama kalinya akan hadir secara langsung di Indonesia.

“IGDX telah menjadi agenda penting dunia. Tahun ini, Sony akan hadir dengan tema besar ‘PlayStation’. Ini langkah besar bagi industri gim kita,” kata Shafiq.

Menanggapi hal tersebut, Meutya menginstruksikan timnya untuk segera mengidentifikasi peluang kolaborasi konkret yang bisa ditindaklanjuti pasca-dialog.

“Waktunya belum habis. Jadi silakan dipetakan dulu kolaborasi apa saja yang realistis dan berdampak, minggu depan saya tunggu laporannya. Kami akan lihat mana yang bisa langsung kita bantu dengan sumber daya yang ada,” tutup Meutya.

Industri Tekstil Nasional Digenjot, OJK Siapkan Skema Pembiayaan Baru

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung sektor riil, khususnya industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), yang selama ini dikenal sebagai salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Dukungan ini dilakukan melalui penguatan skema pembiayaan berkelanjutan.

Langkah konkret OJK ini diwujudkan dalam kegiatan konsinyering yang digelar di Jakarta, Jumat (16/5). Kegiatan ini melibatkan lintas kementerian dan lembaga seperti Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, serta Badan Kebijakan Fiskal. Tak ketinggalan, pelaku industri TPT dan sektor perbankan juga turut hadir dalam forum tersebut.

Forum tersebut bertujuan membahas berbagai tantangan yang dihadapi industri tekstil nasional, serta merumuskan strategi pembiayaan yang lebih efektif guna memperkuat ekosistem sektor ini. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Presiden RI dalam Sarasehan Ekonomi Nasional, serta implementasi RPJPN 2025–2045 yang menempatkan sektor TPT sebagai salah satu motor transformasi ekonomi.

Perlu Kolaborasi Nyata dan Strategi Komprehensif

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor guna menciptakan industri TPT yang sehat dan berdaya saing. Ia menyebut, meskipun TPT memiliki potensi besar baik di pasar domestik maupun ekspor, ada sejumlah kendala yang harus diatasi, mulai dari logistik mahal hingga ketergantungan terhadap pasar tertentu.

“Kita butuh pendekatan Indonesia Incorporated. Sinergi antara industri, perbankan, BUMN, dan pemerintah menjadi kunci untuk menyelesaikan tantangan struktural ini,” ujar Dian.

Dian juga menyoroti perlunya perluasan akses pasar ekspor, yang saat ini masih bergantung pada negara-negara seperti AS, Turki, dan China. Diversifikasi pasar dinilai penting di tengah tren deglobalisasi dan ketidakpastian perdagangan global.

Sektor perbankan sendiri, menurut Dian, memegang peran penting sebagai pendorong utama pembiayaan industri. Hingga Maret 2025, penyaluran kredit ke sektor TPT dan alas kaki tercatat sebesar Rp160,41 triliun, setara 2,03 persen dari total kredit perbankan.

Kontribusi industri tekstil nasional juga tak bisa dianggap remeh. Sepanjang 2024, sektor ini menyerap 4 juta tenaga kerja—hampir sepertiga dari total pekerja industri padat karya. Pada Maret 2025, pertumbuhan tahunan sektor ini mencapai 4,64 persen, meningkat dari tahun sebelumnya dan menyumbang 1,02 persen terhadap PDB.

Kebijakan Terpadu untuk Daya Saing Industri

Diskusi tersebut juga mengungkap bahwa minat investasi asing terhadap industri TPT di Indonesia masih tinggi. Hal ini tercermin dari meningkatnya nilai Penanaman Modal Asing (PMA) di sektor tersebut setiap tahunnya.

Untuk memperkuat sektor ini, pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif, mulai dari program restrukturisasi mesin, dukungan bahan baku, hingga stimulus fiskal berupa bea masuk, pajak untuk industri padat karya, subsidi listrik, serta penguatan industri petrokimia.

Pelaku industri juga berharap adanya kebijakan terintegrasi yang mendukung efisiensi rantai pasok, pemanfaatan energi bersih, pelatihan tenaga kerja, serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Tujuannya, agar industri TPT Indonesia mampu bertransformasi menjadi industri yang ramah lingkungan, inklusif, dan tangguh di pasar global.

OJK berharap hasil dari forum ini dapat menjadi pijakan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang konkret untuk memperkuat posisi industri TPT sebagai salah satu sektor strategis nasional yang mampu bersaing di tingkat dunia.