Minggu, September 13, 2026
Top Mortar Gak Takut Hujan
Beranda blog Halaman 358

KPU RI Tetapkan Hasil Verfak pada Minggu Ketiga April

0

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menargetkan penetapan hasil verfak (verifikasi faktual) partai politik calon peserta Pemilu 2024 setelah adanya putusan Bawaslu RI terkait perintah verifikasi administrasi perbaikan Partai Prima pada minggu ketiga bulan April 2023.

“Kami akan menetapkan hasil verifikasi faktual parpol (partai politik) calon peserta Pemilu 2024 pasca-Putusan Bawaslu Nomor 001/LP/ADM.PL/BWS/00.00/III/2023 001/2023 itu, insyaallah pada minggu ketiga bulan April 2023,” ujar anggota KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers di Media Center KPU RI, Jakarta, Jumat (24/3).

Hasil verifikasi faktual itu, lanjut dia, akan dimuat secara rinci oleh KPU dalam laman jdih.kpu.go.id.

Meskipun begitu, Idham mengatakan target penetapan hasil verfak tersebut dapat tercapai apabila sejumlah syarat dipenuhi Partai Prima sebagai pihak yang diberi kesempatan Bawaslu untuk melakukan verifikasi administrasi perbaikan, di antaranya dalam masa perbaikan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 dan dokumen yang diserahkan Partai Prima dinyatakan lengkap.

“Lalu, kami melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen tersebut,” lanjut Idham.

Apabila hasil verifikasi administrasi itu dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, Idham menyampaikan KPU akan melakukan penarikan sampel.

“Sampel ini yang kami akan lakukan verifikasi, khususnya sampel keanggotaan parpol. Kami akan melakukan verifikasi faktual kepengurusan, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota sebagaimana data yang disampaikan kepada kami,” kata Idham.

Pada intinya, ujar dia, metode verifikasi terhadap Prima dilakukan serupa dengan yang telah dijalani parpol calon peserta Pemilu 2024 lainnya pada bulan Oktober, November, dan Desember 2022.

Sebelumnya dalam persidangan pembacaan putusan di Ruang Sidang Bawaslu RI, Jakarta, Senin (20/3), Bawaslu memerintahkan sejumlah hal kepada KPU RI usai dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu yang dilaporkan oleh Partai Prima, di antaranya KPU diperintahkan melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap Prima sebagai partai politik calon peserta Pemilu 2024.

Partai Prima diberi kesempatan Bawaslu untuk menyampaikan dokumen persyaratan perbaikan verifikasi administrasi, berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi sebelum perbaikan menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), paling lama 10×24 jam sejak dibukanya akses Sipol bagi Prima oleh KPU RI.

Awal Ramadhan Jatuh pada Kamis

0

Jakarta – Kementerian Agama RI menetapkan awal puasa atau 1 Ramadhan 1444 Hijriah/2023 Masehi jatuh pada Kamis (23/3) ini, usai diputuskan melalui sidang isbat di Gedung Kemenag RI, Jakarta, Rabu (22/3).

“Sidang Isbat menetapkan 1 Ramadhan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis,” ujar Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, saat memimpin konferensi pers penetapan sidang Isbat.

Dengan penetapan itu maka pada Rabu (22/3) malam umat Islam di Indonesia dapat melaksanakan Shalat Tarawih. Sidang isbat ini diikuti sejumlah perwakilan organisasi keagamaan, ahli astronomi, serta tamu undangan lainnya.

Berbeda dengan penetapan saat pandemi COVID-19 dua tahun lalu, kini sidang isbat digelar tanpa ada pembatasan peserta.

Pengumuman penetapan dilakukan secara daring dan luring. Dengan demikian, masyarakat sama-sama bisa langsung menyaksikannya melalui tayangan di laman media sosial resmi Kemenag.

Sidang isbat sendiri digelar Rabu sejak pukul 17.00 WIB sampai ditutup dengan penetapan awal puasa tahun. Kegiatan diawali paparan secara terbuka mengenai posisi bulan sabit baru (hilal) berdasarkan data astronomi oleh para pakar.

Sidang Isbat mempertimbangkan informasi awal berdasarkan hasil perhitungan secara astronomis (hisab) dan hasil konfirmasi lapangan melalui mekanisme pemantauan (rukyatul) hilal.

Kemenkeu klarifikasi Batasan Barang Penumpang di Soetta

0

Tangerang – Kementerian Keuangan mengklarifikasi mengenai pembatasan barang  penumpang penerbangan yang dilakukan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

“Kami sampaikan klarifikasi. Tidak ada pernyataan kepala Kantor BC Soetta mengenai pembatasan barang penumpang berupa baju bekas di Bandara Soetta,” kata juru bicara Kementerian Keuangan Yustinus Prastowo melalui akun Twitter pribadinya yang dipantau ANTARA pada Rabu (22/3).

Menurut dia, jika pernyataan kepala Bea Cukai Bandara Soetta menjelaskan pembatasan tersebut ditujukan terhadap barang kuota impor dari perusahaan dengan melewati pelabuhan, namun tidak dilakukan pembatasan terhadap barang bawaan penumpang di Bandara Soetta.

“Soal impor baju bekas itu kan tidak ada di Soetta (Bandara). Pak Gatot menjawab umum, itu oleh perusahaan lewat pelabuhan, jadi dua fakta seolah merupakan satu rangkaian,” ucap Yustinus.

Ia juga menyebutkan Bea Cukai Soetta dalam menanggapi barang impor pakaian tersebut tidak ada larangan, hanya dilakukan pembatasan. Adapun pembatasannya disesuaikan dengan aturan dari kementerian terkait, yakni Kementerian Perdagangan.

Sementara itu, Kepala Bea Cukai Bandara Soetta Gatot Sugeng Wibowo menambahkan bahwa dalam hal keterkaitan barang impor pakaian bekas itu hanya diberlakukan untuk perusahaan dalam bentuk persetujuan impor (PI) atau sering dikenal kuota impor atas importasi tekstil.

“Pembatasan itu diberlakukan kepada perusahaan dalam bentuk persetujuan impor atau sering dikenal kuota impor atas importasi tekstil dan produk tekstil,” katanya.

Presiden Joko Widodo telah menegaskan pelarangan bisnis baju bekas impor atau yang kerap disebut thrifting, karena bisnis tersebut mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Jokowi pun meminta lembaga terkait untuk menelusuri dan menindaklanjuti bisnis impor baju bekas.

Beberapa pelaku bisnis itu sudah tertangkap. “Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari dua hari sudah banyak yang ketemu,” kata Jokowi, Rabu (15/3).

Planet Ban Gandeng Gojek

0

Jakarta – Planet Ban (PT Surganya Motor Indonesia)
bersama dengan perusahaan on-demand terkemuka di Asia Tenggara Gojek resmi menjalin kerja sama guna memberikan kemudahan kepada mitra pengemudi Gojek dan Gocar di seluruh Indonesia.

Chief Operations Officer Planet Ban Deden Hendra Shakti di Jakarta, Selasa (21/3), mengatakan bahwa kerja sama strategis itu penting dilakukan guna lebih banyak meningkatkan jangkauan layanan Planet Ban bagi pengendara kendaraan bermotor di Indonesia.

“Dengan ketahanan yang tangguh, produk Planet Ban seperti Oli X-ten maupun Planeto Power yang baru saja kami hadirkan sangat cocok digunakan bagi pengendara yang mempunyai mobilitas tinggi dan jarak tempuh jauh seperti para mitra driver Gojek,” kata Deden.

Kerja sama antara Planet Ban dengan Gojek ditandatangani langsung oleh Deden Hendra Shakti sebagai Chief Operations Officer Planet Ban dan Paul Bastian sebagai VP Driver Strategy Gojek.

Dengan kerja sama itu, para mitra pengemudi Gojek akan semakin dimudahkan dalam merawat kendaraan yang mereka gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudahan yang bisa didapatkan antara lain adalah program keanggotaan khusus bagi mitra pengemudi GoRide dan GoCar yang dapat diakses langsung dalam fitur Gojek Swadaya di aplikasi GoPartner.

Dengan adanya program keanggotaan seperti itu, mitra pengemudi Gojek akan mendapatkan harga khusus untuk layanan ganti oli, tune up, dan servis di lebih dari 1.000 cabang Planet Ban & Mobeng.

Paul Bastian mengatakan bahwa sejalan dengan strategi Gojek dalam memberikan dukungan bagi mitra secara jangka panjang, mereka terus berkomitmen untuk menyediakan manfaat tambahan bagi mitra pengemudi, salah satunya melalui Program Gojek Swadaya.

“Lewat program ini, kami berupaya meningkatkan taraf hidup para mitra beserta keluarganya lewat kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki kesamaan visi dan misi, termasuk dengan Planet Ban, yang telah menjadi mitra perusahaan dari program Gojek Swadaya sejak 2019,” kata Bastian.

Dia juga menuturkan bahwa Planet Ban telah banyak memberikan kontribusi signifikan dalam memberdayakan mitra pengemudi Gojek dengan membantu meringankan beban operasional kendaraan, sebagai salah satu aset utama mitra pengemudi bekerja.

“Kerja sama yang berlanjut dengan Planet Ban ini, kami harap segenap mitra pengemudi dapat beroperasi sehari-hari dengan lebih aman, nyaman dan lebih hemat,” tutur Bastian.

Planet Ban juga memperkenalkan Planeto Power, ban motor dengan harga terjangkau namun mampu dipakai sampai lebih dari 17.500 kilometer, lebih jauh dibandingkan ban lain di kelasnya.

Tujuh Prioritas Ekonomi pada AEM Retreat 2023

0

Magelang – Pertemuan 29th ASEAN Economic Ministers (AEM) Retreat 2023 sepakat untuk mengesahkan tujuh capaian prioritas ekonomi kawasan.

“Para menteri mengesahkan tujuh priority economic deliverables (capaian prioritas ekonomi) untuk tahun 2023 di bawah lingkup menteri ekonomi ASEAN,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai AEM Retreat Meeting di Plataran Borobudur Heritage, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu (22/3).

Tujuh capaian prioritas ekonomi tersebut adalah pertama, kerangka kerja fasilitasi jasa ASEAN. Kedua, penandatanganan protokol perubahan kedua pembentukan Kawasan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement/AANZFTA).

Prioritas ketiga, pembentukan unit pendukung Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP) di Sekretariat ASEAN, Jakarta, Indonesia. Keempat, industri ASEAN berbasis proyek yang mengadopsi Kerangka Kerja ASEAN tentang Inisiatif Berbasis Proyek Industri dan rencana kerja implementasi kerangka kerja oleh negara anggota ASEAN.

Prioritas kelima adalah implementasi penuh e-Form D melalui ASEAN Single Window. Keenam, pernyataan para pemimpin untuk mengembangkan Kerangka Persetujuan Ekonomi Digital ASEAN (Digital Economy Framework Agreement/DEFA) guna meningkatkan integrasi ekonomi digital ASEAN dengan ekonomi digital global.

Serta, prioritas ketujuh adalah Peta Jalan Harmonisasi Standar ASEAN untuk mendukung implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Selain menyetujui tujuh capaian prioritas ekonomi tersebut, pertemuan para Menteri Ekonomi ASEAN itu juga menyepakati lima hasil lainnya. Yakni, para Menteri setuju mendukung prioritas dan program legacy (warisan) dari ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC).

Kemudian, menteri mengesahkan prioritas tahunan untuk 2023. Lalu, para menteri menugaskan Komite Negosiasi Perdagangan ATIGA untuk mengintensifkan negosiasi dan melaporkan perkembangannya ke Dewan AFTA ke-37 pada Agustus 2023.

“Para menteri mendesak para pejabat untuk mempercepat Kajian DEFA (Digital Economy Framework Agreement/Kerangka Persetujuan Ekonomi Digital ASEAN) agar dapat diadopsi tepat waktu pada AEM ke-55 di bulan Agustus,” ucap Mendag.

Selain itu, para menteri ekonomi ASEAN juga menugaskan RCEP Joint Committee (RJC) untuk menyelesaikan mekanisme pendanaan RCEP Support Unit di Sekretariat ASEAN, Jakarta.

Selain Mendag Zulkifli, pertemuan AEM Retreat juga dihadiri Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Menteri Perdagangan Kamboja Tuan Pan Sorasak, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Laos Malaithong Kommasit, Menteri Perdagangan dan Industri Internasional Malaysia Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Min Gan Kim Yong.

Lalu, Sekretaris Departemen Perdagangan dan Industri (DTI) Filipina Alfredo E. Pascal, Permanent Secretary Kementerian Keuangan Brunei May Fa’ezah Ahmad Ariffin, Deputi Permanent Secretary Thailand Wanchai Varavithya, Wakil Menteri Perdagangan dan Industri Vietnam Tran Quo Khanh, dan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn.

Sedangkan, Timor Leste sebagai anggota ke-11 ASEAN yang menghadiri pertemuan sebagai observer dihadiri Menteri Pariwisata, Perdagangan dan Industri Jose Lucas do Carmo da Silva.

Pertemuan AEM selanjutnya akan dilaksanakan pada 17-22 Agustus 2023 di Semarang, Jawa Tengah.

Tambahan Anggaran IKN Capai Rp8 Triliun

0

Jakarta -Kementerian Keuangan mengungkapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sekitar Rp7 triliun hingga Rp8 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk persiapan pengembangan lahan bagi investor di IKN.

“Angka ini merupakan tambahan baru karena Pak Presiden meminta tanah untuk investor dipersiapkan,” ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata di Jakarta, Selasa (21/3).

Kendati demikian, ia menjelaskan permintaan tersebut belum difinalkan lantaran terdapat kemungkinan kenaikan jumlah tambahan anggaran.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022), menyebutkan alokasi anggaran pembangunan ibu kota negara mencapai Rp23,6 triliun pada 2023.

“Pada 2023, alokasi anggaran IKN dimasukkan pagunya ke dalam kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, dan Kementerian Investasi,” kata Suharso.

Suharso menjelaskan alokasi anggaran terbesar berada dalam pagu anggaran Kementerian PUPR, yakni sebesar Rp20,8 triliun untuk sarana dan prasarana dasar seperti istana dan kompleks perkantoran.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menambahkan pembangunan IKN pada 2023 berfokus untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang akan dilakukan dengan anggaran Rp20,8 triliun dari APBN, termasuk untuk air baku, air minum, sanitasi, serta drainase.

“Mudah-mudahan pada 2024 KIPP tahap pertama ini bisa selesai,” ujar Basuki.

Indonesia-Qatar Gelar Pertukaran Budaya Jelang Ramadan

0

Jakarta – Indonesia-Qatar menggelar pertukaran budaya jelang bulan Ramadan. Qatar Museums (QM) mengumumkan program pertukaran budaya “Qatar-Indonesia 2023 Year of Culture”, yang akan menghadirkan sejumlah kegiatan seni budaya, pameran, olahraga dan kuliner, proyek fotografi, program residensi hingga kunjungan sosial.

Pertama diluncurkan pada 2012 oleh Ketua QM HE Sheikha Al Mayassa binti Hamad bin Khalifa Al Thani, Years of Culture adalah kegiatan pertukaran budaya bilateral tahunan untuk memperdalam saling pengertian antara Qatar dan negara partner kegiatan ini, termasuk dengan penduduk di negara tersebut.

“Indonesia dan Qatar memiliki hubungan yang sangat baik berdasarkan kesamaan keyakinan dan kepentingan bersama. Saat ini, dunia sangat membutuhkan kerjasama seperti ini dan itu dimulai dengan memberdayakan masyarakat kita untuk saling berinteraksi, belajar, dan merayakan budaya,” kata Duta Besar Indonesia untuk Qatar Ridwan Hassan dalam siaran pers pada Selasa (21/3).

Secara resmi, program dibuka dengan kegiatan di Museum of Islamic Art (MIA), yang menampilkan koleksi menarik artefak Indonesia.

Galeri ini mengingatkan pengunjung bahwa saat ini kawasan Asia Tenggara adalah rumah bagi komunitas Muslim terbesar di dunia, menggarisbawahi hubungan antara budaya yang berbeda melalui pameran perdagangan komoditas dan pertukaran gagasan di dunia Islam dan di luar itu. Galeri ini menampilkan perhiasan emas dan tekstil Indonesia yang menarik.

Deputy Director of Curatorial Affairs MIA, Shaika Nasser Al-Nassr, menjelaskan bahwa MIA, menggambarkan kisah penyebaran Islam di dunia dan pengaruhnya terhadap seni dan budaya. “MIA yang baru dibuka ini melengkapi gambaran tersebut dengan penambahan galeri untuk wilayah Samudera Hindia dan Asia Tenggara.
Jelang bulan Ramadhan, perjalanan kuliner di kedua negara juga diulik. Chef Indonesia akan memasukkan bahan masakan tradisional dalam menu di beberapa restoran di Qatar selama Ramadhan. Demo kuliner khusus akan berlangsung di Qatar International Food Festival.

Di saat yang sama, makanan khas Qatar dan tradisi seperti Garangao akan hadir di Indonesia. Kolaborasi dengan semangat yang sama terhadap makanan akan berlanjut di bulan berikutnya saat dua chef Qatar dan Indonesia melakukan perjalanan keliling Indonesia dalam program ‘Culinary Journey’.

Years of Culture juga bekerjasama dengan Reach Out to Asia (ROTA) untuk melakukan kegiatan sosial relawan (volunteer trip) dengan mengajak para pemuda Qatar melakukan kegiatan bersama anak sekolah di Indonesia.

Persembahan teater khusus HAYATI (Tree of Life): Searching for The Essence of Love, yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia, dihadirkan khusus untuk Year of Culture tahun ini, akan hadir di Qatar pada tahun ini. Teater ini akan menjadi eksplorasi visual yang menakjubkan dari hubungan antara identitas pribadi dan tradisi budaya.

Di Indonesia, peserta dari Qatar dan Indonesia akan melakukan kegiatan bersepeda di seputar Borobudur, candi Budha terbesar di dunia. Kegiatan ini akan ditutup dengan makan malam dan persembahan khusus tradisi Qatar, yang menggambarkan semangat bersama kedua negara dalam hal olahraga, makanan, seni pertunjukan.

Tahun ini, program Years of Culture juga akan diisi dengan kegiatan pertukaran budaya melalui kerjasama dengan Jakarta International Photography Festival (JIPFEST).

Selain itu, adapula program residensi selama tiga bulan, di mana desainer Qatar dan Indonesia akan bekerja bersama untuk mendukung interaksi langsung bakat-bakat baru dari kedua negara.

Hasil akhir program ini akan ditampilkan pada kegiatan bergengsi yang merupakan perayaan budaya dan desain Indonesia, termasuk pameran Indonesian Contemporary Art and Design (ICAD) pada Oktober-November 2023, Jakarta Fashion Week pada Oktober 2023, serta pameran akhir tahun yang monumental di Galeri Nasional.

Terowongan SDE Berhenti Operasi Buntut TKA Tewas

0

Banjarbaru – Kementerian ESDM menghentikan sementara operasional PT Sumber Daya Energi (SDE) di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan buntut kematian tiga tenaga kerja asing (TKA) asal China diduga akibat keracunan gas saat bekerja di terowongan tambang.

“Investigasi sudah dilakukan dan hasilnya kementerian nanti memberi rekomendasi,” kata Inspektur Tambang Kementerian ESDM Hendri di Banjarbaru, Senin (20/3).

Kapan beroperasi kembali, kata dia, menunggu izin dari Kementerian ESDM terkait hasil investigasi yang dilakukan dan rekomendasi apa yang harus dilaksanakan perusahaan.

Hendri menyebut PT SDE memiliki izin usaha pertambangan sejak 2014 namun hingga kini belum tahap operasi produksi.

Kegiatan baru dimulai sejak 2021 dan sampai tahun ini masih pembangunan infrastruktur berupa penggalian terowongan SDE berlokasi di desa Magalau Hulu, Kecamatan Kelumpang Barat, Kotabaru.

Sementara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalimantan Selatan juga telah menurunkan tim ke lapangan melakukan pemeriksaan terkait meninggalnya TKA bernama Jinxiang Yao (51), Xuecen Tiang (41), dan Lizie Day (45) pada Senin (13/3) dini hari itu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel Irfan Sayuti mengakui perusahaan belum menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) mulai tak adanya ahli dan tak terbentuknya panitia pelaksana K3.

“Pada 12 September 2022 kami melakukan pemeriksaan terhadap PT SDE, hasilnya nota satu yakni dengan cacatan perbaikan, namun hingga saat ini belum ada perbaikan,” ungkapnya.

Irfan menegaskan bakal mengeluarkan nota dua, apabila perusahaan tetap tidak melaksanakan maka dilakukan tindakan hukum hingga pemberhentian aktivitas perusahaan untuk dievaluasi.

Angkasa Pura I-AirNav Indonesia Teken MoU Keamanan Penerbangan

Jakarta – PT Angkasa Pura I menandatangani nota kesepahaman atau “memorandum of understanding” (MoU) bersama Perum LPPNPI (AirNav Indonesia) tentang Penyelenggaraan Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan Pelayanan Navigasi Penerbangan (keamanan penerbangan).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama Angkasa Pura I Faik Fahmi dan Direktur Utama Perum LPPNPI Polana Banguningsih Pramesti di Kantor Pusat Perum LPPNPI, Kota Tangerang, Banten, Senin (20/3).

Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi pada Senin (20/3) menyatakan penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan komitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara Angkasa Pura I dan AirNav Indonesia yang selama ini telah berjalan baik, menjadi semakin baik lagi.

“Kami berharap, melalui langkah ini dapat menjawab tantangan dalam industri penerbangan saat ini, maupun yang akan datang. Tentunya dengan kualitas layanan yang memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan berskala global,” kata dia.

Adapun nota kesepahaman tersebut merupakan wujud sinergi dan komitmen kedua perusahaan dalam mendukung peningkatan keamanan dan keselamatan penerbangan, yang nantinya ditujukan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa penerbangan.

Faik juga menyatakan nota kesepahaman itu merupakan langkah strategis dari kedua perusahaan untuk meningkatkan nilai pemangku kepentingan dengan tetap menempatkan keselamatan penerbangan sebagai prioritas utama.

Selain itu, implementasi nota kesepahaman tersebut dapat memberi dampak positif terhadap pemulihan industri penerbangan dan pariwisata.

“Harapan kami tentunya, nota kesepahaman ini dapat kami laksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak serta membawa multiplier effect bagi pemulihan ekonomi, industri penerbangan serta pariwisata secara berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Angkasa Pura I dan AirNav Indonesia menyepakati beberapa hal yang menjadi ruang lingkup, di antaranya koordinasi teknis operasional pelayanan kebandarudaraan dan navigasi penerbangan, kerja sama teknis infrastruktur di sisi udara atau airside, kerja sama program keamanan penerbangan, dan penerapan sistem manajemen keselamatan penerbangan.

Sementara, Direktur Utama Perum LPPNPI Polana Banguningsih Pramesti menyatakan  sebagai bagian dari industri penerbangan, Angkasa Pura I dan AirNav Indonesia harus selalu bekerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi agar pelayanan penerbangan di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan regulasi.

“Tantangan dalam harmonisasi operasional penerbangan memang tidak mudah karena melibatkan berbagai stakeholder. Kerja sama yang solid dan baik oleh semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan penerbangan yang aman, lancar, dan efisien,” ucap Polana.

Menkeu: Ada Transaksi Rp349 triliun yang Mencurigakan

0

Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan ada transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret 2023 beedasarkan 300 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“(Ratusan surat tersebut) berisi rekapitulasi data hasil analisa dan pemeriksaan serta informasi transaksi keuangan berkaitan dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) periode 2009-2023,” kata dia dalam Konferensi Pers Penjelasan Hasil Rapat Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Terkait Transaksi Mencurigakan yang dipantau secara virtual, Jakarta, Senin (29/3).

Lebih lanjut, dikatakan bahwa 65 dari 300 surat terkait transaksi keuangan dari perusahaan atau badan atau perseorangan yang tidak ada di dalamnya pegawai dari Kemenkeu.

Artinya, ucap Sri Mulyani, PPATK menduga ada transaksi perekonomian dari perdagangan atau pergantian properti yang mencurigakan. Surat-surat itu dikirimkan kepada Kemenkeu supaya bisa ditindaklanjuti sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian tersebut.

Kedua, 99 dari 300 surat terkait aparat penegak hukum (APH) dengan nilai transaksi mencurigakan sebesar Rp74 triliun.

Adapun 135 surat lainnya yang menyangkut nama pegawai Kemenkeu disebut memiliki nilai transaksi mencurigakan Rp22 triliun.

“Satu surat yang menonjol dari PPATK adalah surat tahun 2020 yang dikirimkan pada 19 Mei 2020. Satu surat dari PPATK ini menyebutkan ada transaksi (Janggal) sebesar Rp189,27 triliun,” ungkap dia.

Mengingat satu surat tersebut memiliki nilai transaksi mencurigakan yang besar, maka pihaknya melakukan penyelidikan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) untuk melakukan penelitian terhadap surat tersebut.

Menkeu menyatakan ada 15 individu dan entitas yang menyangkut surat dengan nilai transaksi janggal sebesar Rp189,27 triliun sepanjang 2017-2019.

Berdasarkan hasil penelitian dari DJBC yang sudah ditindaklanjuti oleh Kemenkeu dan dibahas bersama dengan PPATK pada September 2020, 15 entitas tersebut melakukan kegiatan antara lain ekspor, impor, emas batangan, dan emas perhiasan, dan money laundry changer.

Setelah dinyatakan tidak ada transaksi yang mencurigakan di DJBC, DJP memperoleh surat yang sama (dengan nilai transaksi Rp189,27 triliun) dan surat lain dari PPATK yang mencatatkan jumlah transaksi mencurigakan sebesar Rp205 triliun dari 17 entitas (sebelumnya Rp189,27 triliun dari 15 entitas). Seluruh pihak yang terkait telah diteliti secara mendalam dan akan ditindaklanjuti oleh Kemenkeu serta PPATK jika ditemukan bukti-bukti lainnya.

“Kemenkeu tidak akan berhenti, bahkan kami secara proaktif minta kepada PPATK untuk menjalankan tugas menjaga keuangan negara. Dalam hal ini, sebagian surat-surat dari Pak Ivan (Yustiavandana) adalah surat yang kami mintakan, jadi kita yang aktif, (sedangkan) sebagian lagi dari PPATK aktif sampaikan kepada kami,’ ungkap Sri Mulyani.