Jakarta – Krisis politik di Myanmar menjadi isu yang mewarnai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta. Junta militer yang merebut kekuasaan sipil dari tangan Aung San Suu Kyi didesak untuk tidak ikut pada KTT ASEAN kali ini, karena telah mencederai demokasi yang berperadaban.
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir, Sabtu (24/4/2021), memandang, pemimpin Junta Militer tidak pantas duduk di KTT ASEAN, karena telah merebut kekuasaan dengan menumpahkan darah rakyatnya. “Ini menciderai demokrasi sebagai peradaban yang terbaik dalam sistem pertukaran kekuasaan,” katanya.
Politisi PAN ini mendesak, bila pemimpin kudeta Myanmar hadir di KTT, sebaiknya Indonesia sebagai tuan rumah mendesak Junta Myanmar segera menghentikan kekerasan, membebaskan ribuan tahanan, memulihkan demokrasi, dan mengadakan dialog damai dengan seluruh unsur politik di negara tersebut. “Indonesia mendukung Konvensi PBB yang menentang penyiksaan,” tandasnya.
Indonesia, sambung Hafisz, bisa meminta penjelasan kepada delegasi Myanmar yang hadir atas krisis politik di negara yang dulu bernama Burma tersebut. Bahkan, masih kata Hafisz, Indonesia memiliki hak untuk mengekstradisi para tersangka kudeta berdarah itu. Krisis Myanmar jadi ujian serius bagi ASEAN. Ini bukan hanya masalah dalam negeri Myanmar, tapi sudah menjadi masalah regional.
“Atas case ini, maka ASEAN sedang diuji apakah bisa mnyelesaikan masalah krusial ini. Mengingat, ini bukan masalah internal bagi Myanmar saja, tetapi merupakan krisis kemanusiaan dan HAM besar yang berdampak bagi seluruh kawasan sekitar Myanmar. Sudah ada ribuan pengungsi memasuki negara-negara ASEAN, sehingga masalah ini menjadi masalah regional,” papar legislator dapil Sumatera Selatan I itu.
Kabar terakhir, Min Aung Hlaing pemimpin militer Myanmar yang menggulingkan Suu Kyi akan hadir di Jakarta. Dia disebut-sebut sebagai tersangka kejahatan paling serius yang menjadi sorotan dunia. Kudeta militer ini menumbuhkan revolusi rakyat. Banyak aksi kekerasan terhadap rakyat pro demokrasi yang dilakukan militer. Suu Kyi pun kini dipenjara oleh Junta Militer.
Sekjen PBB Antonio Guteres, lanjut Hafisz lagi, sudah mendesak, agar KTT ASEAN mampu mencegah potensi naiknya eskalasi konflik di Myanmar. Korban rakyat sipil tak boleh berjatuhan lagi. Guteres bahkan, sempat mengatakan akan mengirim delegasi khusus PBB di Myanmar, Christine Schraner Burgener untuk datang ke Jakarta menghadiri KTT ASEAN.
