Pengamat Ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI ) Salamuddin Daeng mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo hanya berada di kisaran angka 4,75 % sampai 5,2 persen. Parahnya lagi, pada periode kedua kepimpinannya, pertumbuhan ekonomi diprediksi akan semakin jeblok.
Menurutnya hal ini sangan ironi. Ditengan pertumbuhan ekonomi yang semaki turun, utang luar negeri pemerintah dan otoritas moneter meningkat cepat mencapai USD 190,465 miliar atau bertambah meningkat 47 %. “Ini adalah peningkatan yang samgat besar. Belum lagi jika ditambah utang swasta, menurut Bank Indonesia hingga Q1 2019 senilai USD 197,127 miliar atau meningkat sebesar 20 %,” jelasnya.
Salamudin menambahkan yang tidak kalah besar adalah peningkatan Surat utang negara (SUN). Jika pada tahun 2014 senilai Rp. 1,101,648 miliar meningkat menjadi Rp. 2,131,895 miliar pada Juni 2019 atau bertambah sebesar Rp. 1,030,247 miliar atau meningkat 94 %.
“Ini luar biasa! Selanjutnyaa surat berharga syariah Negara (SBSN) pada tahun 2014 senilai Rp. 143,901 miliar meningkat menjadi Rp. 460,468 miliar pada juni 2019 atau bertambah sebesar Rp. 316,567 miliar atau sebesar 220%,” paparnya.
Sementara itu, mantan Menko perekonomian Rizal Ramli memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya akan berada di level 4,5 persen. “Saya ingin mengatakan bahwa ekonomi Indonesia akan ‘nyungsep’ paling hanya 4,5 persen,” katanya, Senin (12/8).
Perkiraan ini artinya ekonomi dalam negeri akan melambat dibanding 2018 yang masih tumbuh 5,17 persen. Rizal mengatakan proyeksi pertumbuhan 4,5 persen melihat mayoritas indikator makro ekonomi Indonesia terlihat negatif. Salah satunya, transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang semakin defisit.
Defisit transaksi berjalan yang melebar menurut Rizal juga tak lepas dari ekspor yang terus menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Juni 2019 anjlok 20,54 persen dibanding bulan sebelumnya yakni US$14,83 miliar. Sementara secara tahunan, ekspor turun 8,98 persen.
“Pemerintah malah fokus sama pajak-pajak kecil seperti ke pengusaha pempek misalnya, pecel. Harusnya kurangi pajak untuk pedagang menengah ke bawah agar kalau krisis ada bantalannya,” ujarnya Di sisi lain, pemerintah juga menawarkan bunga obligasi yang tinggi dibandingkan dengan Vietnam, Thailand, dan Filipina. Padahal, peringkat utang ketiga negara itu lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia,” pungkasnya.
Seperti diketahui, di awal masa pemimpinan Jokowi 5 tahun lalu mengatakan jika ekonomi akan meroket.
