 telah memaparkan Kriteria Penerima BSU 2026 sebagai pedoman bagi pekerja yang ingin mengetahui...){kind=link}
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah memaparkan Kriteria Penerima BSU 2026 sebagai pedoman bagi pekerja yang ingin mengetahui kelayakan memperoleh bantuan subsidi upah. Program ini memberikan bantuan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dana untuk periode tersebut direncanakan cair sekaligus, sehingga total bantuan yang diterima pekerja memenuhi ketentuan mencapai Rp900.000.
Pelaksanaan program tahun ini mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026. Regulasi tersebut merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja dan buruh.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa BSU disiapkan sebagai salah satu stimulus ekonomi. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat membantu menjaga kemampuan belanja pekerja di tengah berbagai tekanan ekonomi.
Menurut Indah, ketepatan sasaran menjadi perhatian dalam pelaksanaan program. Oleh sebab itu, pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima sebelum bantuan disalurkan.
Kriteria Penerima BSU 2026 Berdasarkan Status dan Besaran Upah
Salah satu syarat utama adalah calon penerima harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pekerja juga wajib tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga periode Agustus 2026.
Dari sisi penghasilan, batas upah yang ditetapkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Namun, terdapat penyesuaian bagi pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas nominal tersebut. Batas penghasilan mengikuti UMK setempat dengan pembulatan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Jika suatu wilayah tidak menetapkan UMK, pemerintah menggunakan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebagai dasar perhitungan dengan ketentuan pembulatan serupa.
Besaran upah yang diperiksa mengacu pada laporan terakhir dari perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Data tersebut harus tercatat dalam sistem kepesertaan dan mencakup gaji pokok serta tunjangan tetap.
Kemnaker juga memberikan batasan berdasarkan status pekerjaan. Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI aktif, dan anggota Polri aktif tidak termasuk kelompok penerima BSU 2026.
Selain itu, pekerja yang belum menerima bantuan sosial lain menjadi perhatian dalam penentuan sasaran. Pemerintah memprioritaskan pekerja yang tidak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.
Dengan adanya ketentuan tersebut, masyarakat perlu mencermati seluruh Kriteria Penerima BSU sebelum mengharapkan pencairan bantuan. Pemeriksaan data kependudukan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, dan laporan upah menjadi bagian penting dalam proses penetapan penerima.
