Pekerja memiliki hak atas waktu istirahat dan cuti yang wajib dipenuhi perusahaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satu hal yang mendapat penegasan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan adalah Jatah Cuti Tahunan. Aturan tersebut menyatakan bahwa cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak boleh mengurangi hak cuti tahunan pekerja.
Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 118. Dengan pengaturan tersebut, perusahaan tidak dapat memotong saldo cuti tahunan karyawan hanya karena mereka mengikuti cuti bersama yang ditetapkan pemerintah. Pekerja tetap memiliki hak untuk menggunakan jatah cuti sesuai kebutuhan dan ketentuan di tempat kerja. Karena itu, Jatah Cuti Tahunan harus dicatat secara terpisah dari hari libur atau cuti bersama agar tidak terjadi pengurangan hak secara sepihak.
Pasal 118 ayat (5) juga mengatur bahwa pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus berhak memperoleh cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja. Ketentuan ini menjadi batas minimum yang harus dipenuhi pemberi kerja. Perusahaan dapat memberikan hak cuti lebih besar melalui kebijakan internal, tetapi tidak boleh menetapkan jumlah di bawah ketentuan undang-undang.
Jatah Cuti Tahunan dan Hak Istirahat Pekerja dalam UU 27/2026
Selain cuti tahunan, aturan tersebut memuat ketentuan mengenai waktu istirahat selama bekerja. Pekerja harus memperoleh jeda sekurang-kurangnya 30 menit setelah menjalankan pekerjaan selama empat jam berturut-turut. Waktu istirahat ini tidak dihitung sebagai jam kerja.
Hak istirahat mingguan juga dibedakan berdasarkan pola kerja. Pekerja yang menjalani enam hari kerja dalam satu minggu berhak atas satu hari istirahat. Sementara itu, pekerja dengan lima hari kerja memperoleh dua hari istirahat setiap minggu.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan turut mengatur istirahat panjang selama 30 hari kalender setelah pekerja menjalani masa kerja terus-menerus selama lima tahun atau kelipatannya. Namun, terdapat ketentuan khusus terkait penggunaan hak tersebut.
Pekerja yang mengambil istirahat panjang tidak memperoleh cuti tahunan pada tahun berjalan. Sementara itu, penggunaan waktu istirahat sebagaimana diatur dalam pasal tersebut pada prinsipnya tidak mengurangi hak atas upah maupun manfaat lainnya.
Dengan adanya aturan ini, perusahaan perlu meninjau kebijakan internal agar selaras dengan hak minimum pekerja. Pengaturan mengenai Jatah Cuti Tahunan, jadwal cuti bersama, serta mekanisme pengajuan cuti sebaiknya disampaikan secara terbuka kepada karyawan. Transparansi diperlukan agar pekerja mengetahui saldo cuti dan memahami prosedur penggunaannya.
Bagi pekerja, memahami ketentuan tersebut dapat membantu memastikan hak istirahat dan cuti diberikan sebagaimana mestinya. Jika terdapat perbedaan penerapan di tempat kerja, pekerja dapat merujuk pada perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dengan tetap memperhatikan ketentuan undang-undang.
