Optimisme pemerintah dalam menjaga arah pembangunan ekonomi kembali ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam pernyataannya, Menkeu menekankan pentingnya mengawal Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas sebagai fondasi stabilitas nasional. Hal ini disampaikan dalam Acara Semangat Awal Tahun 2026 bertajuk “440 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menuju Pertumbuhan Berkualitas” yang digelar di kantor IDN HQ, Selasa (14/01).
Pada sesi dialog tersebut, Menkeu memaparkan bahwa rangkaian kebijakan awal pemerintah sejak penghujung 2025 berhasil membalikkan tren perlambatan ekonomi. Ia menyebut periode Agustus hingga September sebagai fase yang cukup membahayakan karena pelemahan ekonomi pada waktu itu berpotensi memicu tekanan sosial dan gangguan stabilitas politik bila tidak segera diatasi.
“Kita melihat indikator ekonomi turun ke level yang sangat rendah. Kalau tidak cepat dibalik, stabilitas sosial maupun politik bisa terdampak. Karena itu, fokus pertama kami adalah memastikan ekonomi kembali bergerak,” ungkap Menkeu.
Percepatan Belanja Negara dan Perbaikan Iklim Investasi
Pemerintah menilai percepatan realisasi belanja negara merupakan langkah paling efektif untuk memicu kembali aktivitas ekonomi di awal 2026. Selain itu, perbaikan iklim investasi menjadi agenda utama untuk menciptakan fondasi Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas yang tidak hanya memperbesar output, tetapi juga memperkuat sektor produktif. Upaya tersebut diwujudkan melalui pembentukan satuan tugas percepatan dan debottlenecking yang bertugas mempercepat perizinan serta mengurai hambatan regulasi bagi pelaku usaha.
Menkeu menegaskan bahwa sektor riil akan mendapat perhatian khusus tahun ini. Ruang untuk penyesuaian kebijakan, termasuk pemberian insentif atau subsidi, tetap terbuka sepanjang langkah tersebut mampu mendorong produktivitas dan daya saing ekonomi.
“Stabilitas kita jaga, tapi di saat yang sama pertumbuhan juga harus berjalan lebih cepat. Kalau dibutuhkan insentif tambahan, tentu akan kita pertimbangkan. Ke depan, moneter, fiskal, dan sektor swasta akan kita arahkan agar bergerak lebih selaras,” ujarnya.
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dan Bank Sentral
Meski demikian, Menkeu mengakui efektivitas kebijakan sempat terhambat akibat respons moneter yang belum sepenuhnya sejalan. Ia menegaskan bahwa koordinasi dengan Bank Sentral kini telah diperkuat dan kedua pihak telah mencapai titik temu dalam menjaga likuiditas agar kebijakan moneter dan fiskal berjalan searah.
“Kami sudah melakukan pembahasan dengan Bank Sentral dan kini sudah ada titik tengah. Fokusnya adalah memperbaiki mekanisme agar kebijakan moneter dan fiskal bisa lebih sinkron,” jelasnya.
Acara tersebut menjadi ruang diskusi yang menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Pemerintah memastikan setiap kebijakan diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat luas, sekaligus memberi dorongan kuat bagi dunia usaha dalam menghadapi dinamika ekonomi tahun 2026.
