Akselerasi pertumbuhan ekonomi kembali menjadi sorotan pemerintah, terutama setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa upaya mempercepat laju perekonomian nasional tidak akan berhasil tanpa pembenahan menyeluruh terhadap iklim investasi. Menurutnya, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara tetangga yang lebih agresif membuka pintu investasi, membuat akselerasi pertumbuhan ekonomi sulit bergerak optimal jika hambatan struktural tidak segera diselesaikan.
Dalam forum Pembukaan Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, Senin (01/12), Menkeu menyampaikan bahwa contoh terbaru—seperti keputusan Nvidia memilih Johor sebagai basis investasi—menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia harus berbenah lebih cepat. Purbaya menilai daya saing Indonesia masih kalah dari Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga Singapura, terutama dalam hal kepastian regulasi dan efisiensi proses investasi.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah resmi membentuk Task Force Debottlenecking, sebuah tim khusus yang bertugas mengurai berbagai hambatan investasi yang selama ini menghambat aktivitas perekonomian. Kelompok kerja ini dibentuk sebagai kanal penyampaian masalah langsung dari pelaku usaha, yang akan diproses dalam sidang debottlenecking secara berkala.
“Saya sudah mengalokasikan satu hari penuh untuk memimpin sidang debottlenecking. Kalau ada masalah nyata di lapangan, sampaikan, dan kami akan selesaikan,” ujar Purbaya dalam forum tersebut.
Langkah Lapangan untuk Memperbaiki Iklim Investasi
Menkeu menekankan bahwa pendekatan berbasis lapangan adalah kunci mempercepat reformasi regulasi. Pengalaman pemerintah dalam menyelesaikan 193 kasus debottlenecking senilai Rp894 triliun pada 2016–2019 menjadi dasar keyakinannya. Menurutnya, regulasi seharusnya mengikuti dinamika lapangan, bukan lahir semata dari meja birokrasi.
Ke depan, pemerintah menargetkan pembaruan aturan yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri. “Kita perbaiki dulu yang terjadi di lapangan, setelah itu baru aturannya disusun ulang. Bukan sebaliknya,” tegas Purbaya.
Selain pembenahan birokrasi, pemerintah juga memperketat pengawasan barang impor ilegal yang berpotensi merusak pasar domestik. Pengetatan di perbatasan terhadap barang bekas ilegal dilakukan untuk memastikan industri lokal mendapat ruang tumbuh yang lebih sehat.
Di sisi lain, pemerintah kembali menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter sebagai pondasi akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah. Kombinasi penguatan permintaan domestik, stabilitas sektor keuangan, dan reformasi iklim investasi dinilai menjadi syarat utama agar Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan 6% pada tahun depan, sebelum bergerak menuju 8% dalam empat hingga lima tahun mendatang.
“Target tumbuh 8% bukan hal yang mudah, tapi bukan tidak mungkin. Selama fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi diperbaiki secara bertahap, kita bisa sampai ke sana,” pungkas Menkeu.
